Artikel

Neno Warisman Versus Rezim Emak-emakphobia

Story Highlights

  • Mengapa rezim penguasa terlihat sangat ketakutan dengan gerakan#2019GantiPresiden? Padahal beberapa lembaga survei menyatakan pasangan Jokowi-Ma’ruf jauh lebih unggul dibanding Prabowo-Sandi? Gerakan ini juga sampai sekarang belum memutuskan untuk mendukung Prabowo-Sandi?

Oleh : Hersubeno Arief

Mau menyaksikan agen intelijen Indonesia beraksi? Silakan tonton video proses pemulangan paksa Neno Warisman, di Bandara Pekanbaru. Videonya banyak beredar di medsos, bahkan sudah tayang di Youtube.

Namun jangan bayangkan aksinya seperti seorang agen 007 James Bond, atau Ethan Hunt dalam film Mission Impossible. Kedua agen Inggris dan AS selalu tampil perlente. Mereka beraksi dengan berbagai senjata canggih dan aksi-aksi yang menakjubkan. Itu hanya sebuah fiksi yang didramatisir agar menarik penonton.

Di video yang direkam oleh Neno itu tampak seorang pria bertubuh sedikit gempal, mengenakan topi sedang menarik-narik seorang pria berkacamata. Pria itu juga terlihat meneriaki Neno agar segera keluar dari mobil untuk segera naik ke pesawat . Setelah disandera selama 8 jam tidak diizinkan aparat keluar dari Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru,  Neno dipulangkan secara paksa ke Jakarta dengan penerbangan terakhir.

Neno Warisman menyebut pria itu adalah Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (KABINDA) Riau. Jadi bukan sembarang agen intelijen. Dia bos agen intelijen Indonesia di Riau. Neno tidak menyebut siapa nama pria itu.

Dari penelusuran di media dan melihat perawakannya, kemungkinan yang dimaksud Neno pria itu adalah Marsekal Pertama (Marsma) TNI Rakhman Haryadi. Seorang jenderal bintang satu TNI AU yang memang sudah lama berkecimpung di dunia intelijen. Pria dengan sederet gelar akademis itu tercatat juga pernah menjadi Direktur D Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Benarkah?

Mengapa seorang KABINDA sampai harus turun tangan memaksa pulang Neno Warisman? Tidak cukupkah masalahnya diserahkan kepada polisi? Pantas-pantasnya ya cukup diserahkan ke Polwan. Biarlah masalahnya menjadi urusan emak-emak. Kata orang Melayu, “tak elok rasanya seorang petinggi intelijen berantuk dengan omak-omak.”

Pasti ada sesuatu kondisi yang sangat genting dan memaksa mengapa hal itu sampai terjadi. Apakah ada masalah keamanan negara yang sedang terancam?

Melihat kedudukan, tugas, pokok dan wewenangnya, BIN adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam dan luar negeri. Karena intelijen, maka dalam menjalankan tugasnya bersifat rahasia. Tidak kasat mata. Jangan sampai caught on camera, tertangkap kamera, dan menjadi konsumsi publik.

Juru bicara Kepala BIN Wawan Purwanto dalam penjelasan kepada media membenarkan BIN terlibat dalam pengamanan kedatangan Neno. Kehadiran BIN sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya kericuhan dan bentrokan antara masa penentang dan pendukung Neno.

“KABINDA Riau selaku penanggung jawab Kominda (Komite Intelijen Daerah) menjadi pihak yang harus berada di garis depan guna mengambil langkah preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Wawan.

Wawan membantah aksi KABINDA itu sebagai bukti ketidaknetralan lembaga intelijen tersebut. “Tidak ada keberpihakan atau upaya tidak netral dari BIN dalam perhelatan Pemilu. Akan tetapi menjaga keselamatan warga dan upaya cegah dini untuk hal-hal yang tidak diinginkan mutlak harus dilakukan.”

Bisa menimbulkan antipati

Aksi penolakan terhadap Neno bukan hanya kali ini saja. Sebelumnya mantan penyanyi dan artis itu juga dihadang di Bandara Hang Nadim, Batam. Hanya saja Neno berhasil lolos, dan tetap menghadiri deklarasi gerakan #2019GantiPresiden. Padahal polisi saat itu sudah mengumumkan deklarasi dibatalkan. Aparat keamanan tampaknya tak mau lagi kecolongan. Jadi persiapannya harus lebih matang. Instruksinya jelas, peristiwa di Batam jangan sampai terulang.

Selain di Pekanbaru, Ahad (27/8) sedianya deklarasi akan berlangsung di dua kota lainnya, Surabaya, dan Pontianak. Di Surabaya deklarasi akan dihadiri oleh musikus Ahmad Dhani. Di Pontianak dihadiri oleh pencetus Gerakan Mardani Ali Sera.

Ahmad Dhani tidak dihadang di Bandara, namun hotel tempatnya menginap dikepung oleh masa kontra #2019GantiPresiden. Polisi tidak memberi izin deklarasi di Tugu Pahlawan dengan alasan khawatir dengan masa kontra. Deklarasi tetap berlangsung, namun kemudian dibubarkan polisi. Di Pontianak deklarasi tetap berlangsung, kendati polisi tidak memberi izin.

Melihat gelagatnya, rezim penguasa akan terus mempersempit ruang gerak para aktivis #2019GantiPresiden. Alasan utamanya bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sejumlah intelektual dan akademisi juga mulai membangun opini bahwa gerakan itu sudah mengarah kepada makar.

Peneliti LIPI Mochtar Pabottingi secara tegas menuding adanya niat makar, karena ingin mengganti presiden. Penilaian yang sama juga disampaikan oleh pakar hukum pidana Romli Atmasasmita. Menurutnya ajakan ganti presiden itu melanggar UU Pemilu dan KUHP.

Sementara Ketua Umum ICMI yang juga pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menilai tak ada UU yang dilanggar, tapi jelas menyebar kebencian kepada presiden. Staf KSP Ali Muchtar Ngabalin malah punya sebutan yang lebih serem. Gerombolan Pengacau Keamanan Negara. Terlihat ada langkah sistematis memberi label sehingga masyarakat takut dan aparat keamanan negara bisa leluasa bertindak.

KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang punya otoritas menyelenggarakan dan mengawasi pemilu sudah menyatakan gerakan #2019GantiPresiden tidak memuat kandungan kampanye. Hanya ekspresi masyarakat. Sama halnya dengan deklarasi #2019TetapJokowi. Anehnya di lapangan perlakuan aparat sangat berbeda. Gerakan menentang Jokowi tidak diizinkan dan dibubarkan secara paksa, sementara gerakan tetap mendukung Jokowi dibiarkan dan dikawal.

Mengapa rezim penguasa terlihat sangat ketakutan dengan gerakan#2019GantiPresiden? Padahal beberapa lembaga survei menyatakan pasangan Jokowi-Ma’ruf jauh lebih unggul dibanding Prabowo-Sandi? Gerakan ini juga sampai sekarang belum memutuskan untuk mendukung Prabowo-Sandi?

Melihat adanya fakta lembaga intelijen sampai harus dilibatkan, pasti ada data-data lain yang dimiliki pemerintah di luar publikasi lembaga survei. Jawaban yang paling masuk akal, pasangan Jokowi-Ma’ruf belum aman, dan potensi untuk kalah masih sangat besar. Ada kepentingan besar yang tidak menginginkan rezim diganti. Itu bisa membahayakan mereka. Karena itu sekecil apapun potensinya harus dicegah. Dengan cara apapun, dan berapapun biayanya.

Masalahnya pelibatan aparat keamanan negara yang berlebihan untuk mengamankan keberlangsungan sebuah rezim, bisa memunculkan antipati publik. Bahkan dari mereka yang semula sangat mendukung rezim. Mereka yang menjunjung tinggi proses demokrasi pasti sangat memahami, kampanye yang dilakukan oleh oposisi, sama sahnya dengan kampanye yang dilakukan oleh rezim penguasa. Bahkan sebagai presiden, Jokowi sebenarnya sudah berkampanye sepanjang masa dia berkuasa. So tidak usah panik dan paranoid. Just enjoy this game. end

27/8/2018


Lisensi

Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.
Komentar
Facebook Comments
Tags
Selengkapnya

Artikel Terkait

Translate »
Close