Artikel

Kumpulan artikel dan peta politik Indonesia mutakhir

  • Prabowo Bukan Lagi Lawan Jokowi

    Oleh : Hersubeno Arief

    Debat kedua antar-capres mengubah dengan cepat peta persaingan menuju Pilpres 2019. Prabowo bukan lagi lawan utama yang harus dihadapi Jokowi.

    Sebagai inkumben Jokowi menghadapi sebuah realita aneh. Data, fakta, dan akal sehat tiba-tiba muncul menjadi lawan utama yang mengancam kelangsungan jabatannya.

    Ada tiga kluster yang kini tengah menjadi ancaman serius dan tidak boleh dipandang sebelah mata oleh Jokowi.

    Pertama, kekuatan masyarakat madani yang direpresentasikan oleh sejumlah organisasi seperti Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Konsorsium Pembaruan Agraria dll.

    Kelompok ini muncul menjadi penentang ketika dalam debat kedua Jokowi menyemburkan sejumlah data yang tidak akurat. Jokowi misalnya menyatakan selama tiga tahun terakhir masa pemerintahannya tidak lagi terjadi kebakaran hutan. Fakta ini salah.

    Berdasarkan catatan Greenpeace, sepanjang tahun 2015-2018 tetap terjadi kebakaran hutan. Benar angkanya pada tahun 2018 jauh menurun. Tapi klaim tidak terjadi kebakaran selama tiga tahun terakhir tidak berdasar.

    Jokowi kemudian meralat ucapannya. Dari semula “tidak terjadi kebakaran,” menjadi “mampu mengatasi kebakaran. Dua hal ini jelas sangat berbeda.

    Hanya dua hari setelah debat, kebakaran hebat terjadi di hutan Riau. Pemerintah Riau menetapkan kondisi darurat kebakaran hutan. Tercatat lebih dari 8.00 hektar hutan terbakar. Terparah terjadi di Kabupaten Bengkalis.

    Walhi juga menyebut Jokowi melakukan klaim berlebihan terhadap keberhasilannya menangani masalah lingkungan. Jokowi dinilai mengabaikan dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur.

    Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat telah terjadi 410 konflik agraria. Luasan wilayah konflik mencapai 807 ribu hektar dan melibatkan 87 ribu lebih kepala keluarga di berbagai provinsi di daerah

    Kedua, media massa yang melakukan cek fakta dan data atau live fact-checking debat capres 2019. Kegiatan itu diprakarsai dan didukung penuh oleh Google News Initiative, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan FirstDraft.

    Sejumlah media Kompas.com, Tempo.co, Detik.com, Viva.co.id, Liputan6.com, Merdeka.com, KBR.id, The Jakarta Post, Kontan, suara.com, Beritasatu.com, Media Indonesia (Medcom), Times Indonesia, The Conversation, Kabar Medan, Kabar Makassar dan RiauOnline, dan jurnalis AFP bergabung dalam program ini.

    Hasilnya ditemukan puluhan klaim data yang tidak akurat. Terbanyak dari Jokowi. Fakta-fakta tersebut ditampilkan dalam cekfakta.com.

    Salah satu kesalahan data yang ditemukan menyangkut impor jagung. Jokowi mengklaim pada tahun 2014 impor jagung sebesar 3.5 juta ton. Pada tahun 2018 turun menjadi hanya 180.000 ton.

    Berdasarkan data dari badan Pusat Statistik (BPS) jumlah impor jagung pada 2018 sebesar 737.228 ton

    Pada hari Selasa (19/2) situs cekfakta.com diretas oleh hacker. Peretasan itu merupakan pertanda ada pihak yang tak senang dan dirugikan dengan keberadaan situs ini. Pihak-pihak itu tak menginginkan ketika kebenaran diungkapkan ke publik.

    Ketiga, bantahan dari internal Jokowi, termasuk dari sejumlah pembantu dekatnya. Kluster ketiga ini dampaknya sangat parah. Selain membongkar borok Jokowi, juga menunjukkan adanya krisis kepercayaan.

    Bantahan paling telak datang dari Wapres Jusuf Kalla soal status ribuan hektar tanah Prabowo di Kaltim dan Aceh. Jokowi menggunakan data itu untuk menyerang pribadi Prabowo yang mempersoalkan program bagi-bagi sertifikat kepada warga. Target serangan Jokowi untuk merusak reputasi Prabowo.

    Jusuf Kalla mengaku bahwa Prabowo mendapatkan tanah-tanah tersebut secara sah dengan prosedur yang benar. Kalla yang “memberikan” tanah itu dengan pertimbangan lebih baik diberikan kepada anak bangsa, ketimbang jatuh ke tangan asing.

    Prabowo, kata Kalla, membayar tunai tanah di Kaltim seluas 220.000 hektar sebesar 150 juta dolar. Status tanah tersebut adalah kredit macet di Bank Mandiri.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Syahrial bahkan menyebut Prabowo seorang pahlawan. Dia menyelamatkan aset tersebut saat terjadi krisis moneter.

    Kompas.com memaparkan fakta dilahan seluas 97.000 hektar itu juga sudah dibangun sejumlah infrastruktur oleh pemerintah berupa bandara, gedung perkantoran dan markas batalyon militer. Namun pajaknya lebih dari Rp 1 miliar tetap dibayar oleh perusahaan Prabowo.

    Bantahan berikutnya adalah pengakuan Jokowi pergi tengah malam hanya berdua sopir, tanpa pengawalan mengunjungi kampung nelayan Tambak Lorok, Semarang.

    Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Mayjen TNI Maruli Simanjuntak membantah Jokowi pergi tanpa pengawalan. Hal itu jelas melanggar prosedur tetap (protap) pengamanan seorang presiden.

    Maruli mengaku dia yang menjadi sopir Jokowi. Sementara Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menjelaskan sejumlah anggota Paspampres disebar dan “ditanam” di sejumlah titik. Tujuannya untuk memastikan keselamatan presiden.

    Pergeseran suara undecided voters

    Banyaknya ketidak-akuratan data, overclaim, dan serangan pribadi yang dilakukan Jokowi kepada Prabowo diperkirakan akan menggerus elektabilitasnya. Selain itu yang sangat berbahaya adanya pergeseran suara mereka yang belum menentukan pilihan ( undecided voters ).

    Elektabilitas Jokowi terancam ketika pemilih yang militansinya rendah ( soft voters ) menjadi golput atau berpindah memilih Prabowo.

    Kalangan undecided voters sebagian besar adalah kalangan menengah ke atas yang sangat terpapar oleh informasi. Mereka sangat independen dan bersikap wait and see.

    Pemilih dalam kelompok ini secara serius mengamati program kerja apa yang ditawarkan kandidat, dan juga jalannya perdebatan, serta pemberitaan media dan perbincangan di media sosial.

    Dengan selisih elektabilitas sangat tipis 5-9% dan yang belum menentukan pilihan sekitar 16%, pergeseran suara pemilih mengambang ini menjadi kunci siapa yang akan memenangkan pilpres.

    Media yang selama ini sangat berpihak, atau terpaksa berpihak, mulai berani secara terbuka memaparkan fakta yang berbeda dengan klaim Jokowi. Sangat terasa telah terjadi pergeseran arah kebijakan redaksi.

    Para pengelola media tampaknya juga mendeteksi adanya perubahan arus publik yang kian membesar.

    Indikatornya terlihat dari beberapa fakta sebagai berikut:

    Pemunculan di media Prabowo-Sandi  lebih disukai dibandingkan dengan Jokowi-Ma’ruf.

    Berdasarkan pemantauan AC Nielsen rating dan share audience (jumlah penonton) berita maupun informasi yang menampilkan Prabowo-Sandi selalu lebih tinggi dibanding Jokowi-Ma’ruf.

    Data pada mesin pencari Google (Google Trends) menunjukkan sehari setelah debat (18/2) kata kunci Prabowo jauh mengungguli Jokowi. Popularitas rata-rata Prabowo 62,97%, Jokowi hanya 37,03%.

    Prabowo-Sandi selalu mengungguli Jokowi-Ma’ruf dalam berbagai pooling yang dilakukan media dan perorangan. Hal itu menunjukkan pemilih Prabowo-Sandi lebih militan.

    Sejumlah mesin pemantau percakapan medsos juga menemukan data pasangan Prabowo-Sandi selalu menguasai percakapan di dunia maya pasca debat pertama, maupun kedua.

    Berbagai fakta itu merupakan ancaman nyata bagi Jokowi. Akal sehat publik sangat terganggu dengan klaim-klaim dan pengakuan Jokowi yang tidak sesuai dengan data dan fakta.

    Mereka boleh jadi belum memutuskan untuk mendukung Prabowo. Tapi yang pasti mereka tidak akan memilih seorang pemimpin yang ucapan dan kata-katanya tidak bisa dipercaya.  Ini masalah kredibilitas!

  • Prabowo Bikin Timses dan Pendukungnya Frustrasi

    Oleh : Hersubeno Arief

    Dua kali pelaksanaan debat, semakin membuka mata publik siapa sesungguhnya Prabowo Subianto. Dia belum sepenuhnya bermetamorfosa menjadi “politisi sesungguhnya.” Sikapnya membuat timses dan para pendukung frustrasi.

    Presiden AS ke-26 Theodore Roosevelt Jr pernah mengingatkan. “Politisi paling sukses adalah mereka yang mengatakan apa yang paling sering dipikirkan orang dengan suara paling keras.

    Doktrin ini tidak berlaku bagi Prabowo. Dia punya prinsip yang berbeda. Sikapnya sering bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh banyak orang.

    Banyak anggota timses dan pendukungnya kecewa ketika Prabowo menolak menyerang balik Jokowi dalam dua kali debat. Padahal Jokowi dalam setiap debat selalu menyiapkan amunisi untuk menyerang sisi personal Prabowo. Jokowi bahkan tidak peduli datanya salah. Serang dulu, benar salah urusan belakang.

    Pada debat pertama cawapres Sandiaga Uno mengaku sudah menyiapkan pertanyaan yang menohok untuk Jokowi. Yakni soal penanganan kasus penyidik KPK Novel Baswedan.  Hampir dua tahun berlalu, kasus itu belum juga terungkap.

    Isu ini sangat ditakuti Jokowi. Janjinya untuk menuntaskan kasus tersebut tak kunjung terpenuhi. Hanya sepekan sebelum pelaksanaan debat pertama, tiba-tiba Mabes Polri membentuk tim gabungan untuk mengungkap kasus Novel.

    Diduga keras pembentukan tim gabungan itu untuk menyelamatkan Jokowi. Topik debat pertama antara lain penegakan hukum.  “Terus terang sudah ada dalam note saya, tapi Pak Prabowo bilang jangan,” tutur Sandi. 

    Sebaliknya Jokowi menyerang Prabowo dengan pertanyaan soal adanya mantan napi koruptor (napikor) yang menjadi caleg Gerindra. Jokowi sendiri menentang keputusan KPU itu. Menurutnya menjadi caleg adalah hak semua warga negara. Sangat aneh ketika dia nekat menyampaikan pertanyaan itu ke Prabowo.

    Ironisnya data Jokowi juga salah. Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra tidak pernah menandatangani pencalegan eks napikor. Sebab caleg napikor Gerindra berada di DPRD I dan II. Yang menandatangani pencalegan adalah ketua DPD masing-masing. Di partai pendukung Jokowi juga terdapat banyak caleg eks napikor.

    Dalam debat kedua Jokowi kembali menyerang Prabowo secara pribadi. Dia mempertanyakan kepemilikan tanah Prabowo yang sangat luas di Kaltim dan Aceh. Serangan Jokowi salah alamat, karena Prabowo tidak memiliki lahan tersebut. Dia hanya mendapat konsesi sebagai Hak Guna Usaha (HGU).

    Serangan Jokowi ini sesungguhnya melanggar aturan KPU. Tidak boleh ada serangan yang bersifat pribadi. Timses Prabowo menyarankan agar dia menyerang balik. Namun Prabowo menolak.

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengaku termasuk yang menyarankan agar Prabowo menyerang balik.

    @saididu saya adalah saksi hidup kesabaran pak @prabowo, karena saya tadi malam maju meminta tidak diam saat masalah pribadi diserang karena sudah 2 kali debat selalu ada serangan pribadi, tetapi beliau tetap tidak mau melakukan cara tidak Etis untuk menyerang yang tidak sopan.

    Kesaksian yang sama juga disampaikan oleh Koordinator Jubir Dahnil Anhar Simanjuntak. Di medsos banyak sekali pendukung Prabowo yang marah, dan minta agar menyerang balik. Prabowo bergeming.

    Prabowo malah beberapa kali memuji langkah dan kebijakan yang diambil Jokowi. Dia juga menolak untuk menanggapi pernyataan Jokowi ketika menurutnya gagasannya sama dengannya. Cawapres Sandiaga Uno mengaku terkejut karena Prabowo sampai 6 kali memuji Jokowi.

    Dalam forum debat semacam itu tidak pada tempatnya memuji lawan. Para pendukungnya menghendaki Prabowo tampil menyerang. Apapun pernyataan lawan harus diserang. Tapi itulah Prabowo. Dia tidak mau menyerang, apalagi bila semangatnya asal beda.

    Rumus Prabowo, seperti kata Sandiaga, apresiasi hal yang baik sudah dilakukan pemerintah, dan koreksi apa yang perlu dikoreksi.

    Dengan latar belakangnya sebagai jenderal, Prabowo tampaknya sangat menjunjung tinggi sikap perwira. Dia tidak mau mempermalukan lawan politiknya. Sebagai orang Jawa dia sangat menjunjung tinggi prinsip “menang tanpo ngasorake.” Menang tanpa merendahkan lawan. Jangan berlebihan. Ngono yo ngono. Ning ojo ngono.

    Prabowo juga hanya diam dan tidak bereaksi ketika pada debat pertama Jokowi mengaku tidak mengeluarkan dana sama sekali ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI.

    Prabowo sangat berjasa meyakinkan Ketua Umum PDIP Megawati untuk mengusung Jokowi. Ketika Megawati mengeluh tak punya dana, Prabowo menyanggupi. Hasyim Djojohadikusumo adik kandung Prabowo mengaku mengeluarkan dana puluhan miliar untuk membantu Jokowi.

    Bagi para pendukungnya sikap Prabowo itu sangat mengherankan, bahkan menjengkelkan. Mereka sering frustrasi dengan sikap Prabowo. Tapi itulah Prabowo. Figur yang sering disalahpahami banyak orang. Figur yang sering difitnah dan digambarkan sebagai manusia yang menakutkan.

    Seorang yang sangat dekat dengan Prabowo buka rahasia mengapa dia sering terlihat memakai kacamata hitam. Selain untuk membantunya bisa tidur dalam perjalanan, kacamata hitam itu punya fungsi yang tak terduga. Menutupi air mata yang sering jatuh. Dia paling tak bisa menahan kesedihan ketika melihat orang lain menderita.

    “Itulah the real Prabowo,” ujar Sandi.

  • Beban Berat Jokowi Menghadapi Debat Kedua

    Oleh : Hersubeno Arief

    Sebagai  juara bertahan, seharusnya Jokowi menghadapi debat kedua yang akan berlangsung Minggu (17/2) malam dengan penuh percaya diri. Dia tinggal memaparkan keberhasilan kinerjanya selama hampir lima tahun. Sebaliknya Prabowo harus bisa meyakinkan publik, tentang rencana dan program kerja.

    Beban berat seharusnya ada di pundak Prabowo. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Jokowi menghadapi debat pilpres kedua ini dengan sejumlah persoalan berat. Mulai dari berbagai blunder kebijakan pemerintahan dan blunder yang dilakukan pendukungnya, sampai melesetnya janji-janji kampanyenya.

    Dalam pekan ini saja ada dua blunder besar yang dilakukan pendukung Jokowi. Pertama, Prabowo dilarang salat Jumat oleh Ketua Takmir Majelis Agung Kauman, Semarang. Kedua, kemarahan pendukung Jokowi kepada CEO Bukalapak Achmad Zaky.

    Gara-gara kicauan Zaky soal rendahnya dana riset di Indonesia, pendukung Jokowi menyerukan tagar #UnInstallBukalapak. Seruan itu dibalas dengan tagar #UnInstallJokowi dan #ShutdownJokowi. Kedua tagar itu bahkan menjadi trending topic dunia.

    Agar masalahnya tidak berlarut, Jokowi mengundang Achmad Zaky ke istana. Gibran Rakabuming, putra Jokowi kemudian mencuitkan ajakan untuk memaafkan. Dia mengajak masyarakat untuk dewasa menyikapinya. Sebab, kata Gibran, pelaku UMKM sepertinya merasa sangat terbantu dengan adanya platform tersebut.

    Cuitan Gibran dibalas dengan sangat kasar oleh para pendukung Jokowi. Mereka bahkan menyuruh Gibran untuk diam.

    Topik yang berat untuk Jokowi

    Debat antar-capres kali ini akan mengambil tema : Masalah pangan, energi, sumberdaya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur.

    Jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Harian Kompas 13-14 Februari menunjukkan masyarakat menilai masalah pangan yang paling mendesak untuk ditangani capres terpilih (51,8 %), infrastruktur (15.3%), sumber daya alam (12.1%), lingkungan (10.5%) dan energi (5.5%).

    Dari jajak pendapat tersebut sangat jelas posisi Jokowi dalam bahaya besar. Apalagi masyarakat menilai yang mendesak harus diselesaikan adalah harga pangan (45.5%), jaminan ketersediaan pangan (30%) dan strategi ketahanan pangan (8%).

    Agak sulit membayangkan apa yang akan disampaikan Jokowi untuk menjawab isu ini. Masalah pangan menjadi problem terbesar dari pemerintahan Jokowi.

    Pada kampanye Pilpres 2014 Jokowi berjanji akan menghapuskan berbagai impor kebutuhan pangan. Dalam sebuah pidato di hadapan civitas akademika Universitas Gajah Mada, dia mengatakan untuk menghentikan impor pangan tergantung ada niat atau tidak. Ada sekelompok orang yang menikmati rente ekonomi. Mereka ada di kementerian sampai yang memberi perizinan.

    Hingga menjelang akhir jabatannya impor pangan kian menjadi-jadi. Ada 29 jenis impor pangan, termasuk beras, gula, garam, dan bawang merah, dan bawang putih. Indonesia sampai mendapat julukan sebagai surga impor.

    Masalah impor ini juga memunculkan fakta betapa koordinasi internal pemerintahan Jokowi acakadut. Konflik terbuka antara Dirut Bulog Budi Waseso dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menko Perekonomian Darmin Nasution membuka mata publik.

    Budi Waseso menolak impor karena stok mencukupi dan gudang Bulog tak lagi mampu menampung. Enggar dan Darmin tetap ngotot melakukan impor.

    Carut marut sektor pangan ini juga terlihat dari perbedaan data antara Kementerian Pertanian dan BPS. Darmin Nasution menuding data Mentan tidak akurat dan sering meleset.

    Ketika berlangsung debat pertama dengan enteng Jokowi mengaku sengaja membiarkan para pembantunya berdebat dan silang sengketa di depan publik. “Menurut saya, biasa menteri-menteri saya dalam suasana seperti itu,” katanya.

    Soal infrastruktur, terutama jalan tol yang menjadi kebanggaan Jokowi, juga akan menjadi bom waktu. Bank Dunia sesungguhnya sudah mengingatkan bahwa proyek infrastruktur Jokowi tidak direncanakan dengan baik dan kualitasnya rendah.

    Kritik terhadap proyek Infrastruktur Jokowi juga datang dari Wapres Jusuf Kalla. Dia menyoroti banyak proyek infrastruktur yang tidak efesein dan mahal. Jusuf Kalla misalnya mempertanyakan LRT Jakarta yang biayanya sangat mahal. Sementara untuk jalur Kereta api Makassar-Pare-Pare dan LRT di Palembang dinilai mubazir. Warga setempat belum membutuhkan.

    Saat ini operasional LRT Palembang setiap bulan mengalami defisit Rp 9 miliar. Dari total operasional sebesar Rp 10 miliar, mereka hanya bisa menangguk pendapatan sebesar Rp 1 miliar dari penumpang. Target 30.000 penumpang/hari hanya terpenuhi sebanyak 6.000 penumpang. Proyek ini tekesan dipaksakan, karena kota Palembang belum membutuhkan. Pemprov Sumsel menolak untuk menanggung kerugian dan memberi subsidi.

    Tol Trans-Jawa yang sangat dibangga-banggakan oleh Jokowi, ternyata tidak sesuai kenyataan. Para pengemudi truk angkutan barang menolak menggunakan, karena tarifnya mahal. Sementara para pelaku UMKM sepanjang Pantura mengeluh karena dagangannya tak laku, akibat kebanyakan mobil pribadi beralih ke jalan tol.

    Di kawasan Kabupaten Brebes sampai Batang banyak restoran, pedagang oleh-oleh dan souvenir terancam gulung tikar karena kehilangan pembeli. Para pedagang batik di kota Pekalongan juga sepi ditinggalkan pembeli. Banyak UMKM mati dan ribuan pekerja kehilangan lapangan kerja.

    Proyek infrastruktur Trans-Jawa yang dibangga-banggakan Jokowi terbukti bukan untuk rakyat. Itu hanya proyek bisnis biasa. Hitungannya untung rugi. Operator tol mengaku bisa menurunkan tarif tol, asal konsesinya diperpanjang menjadi 100 tahun. Rata-rata konsesi jalan tol saat ini 35 tahun.

    Wapres Jusuf Kalla mengakui investasi jalan tol memang mahal. Dia menyarankan lewat jalan biasa saja. Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kalau mau murah logistik dikirim lewat jalur laut. Jawaban Kalla dan Basuki ini menegasikan klaim Jokowi bahwa pembangunan jalan tol Trans-Jawa akan memperlancar arus barang dan jasa.

    Soal sumber daya alam Jokowi tampaknya akan membanggakan keberhasilannya membeli 51% saham PT Freeport Indonesia. Oleh Jokowi dan para pendukungnya hal itu digambarkan sebagai keberhasilan merebut kedaulatan Indonesia. Mereka menyembunyikan fakta betapa pembelian tersebut sangat merugikan.

    Sejumlah pengamat menggambarkan pembelian tersebut sangat tidak seimbang antara biaya besar yang dikeluarkan dan imbal hasil yang diperoleh.

    Freeport mendapat lima (5) keuntungan, Pemerintah Indonesia mengalami empat (4) kerugian.

    Keuntungan Freeport meliputi uang cash sebesar Rp 58 triliun, perpanjangan kontrak 2 kali 10 tahun, bebas dari kewajiban membereskan kerusakan lingkungan yang oleh BPK nilainya sebesar Rp 180 triliun, kontrol atas manajemen dan operasioonal, dan kebijakan pajak permanen ( naildown)

    Sebaliknya pemerintah Indonesia mendapat empat (4) kerugian meliputi utang besar, membereskan kerusakan lingkungan, sharing kewajiban investasi tambahan sebagai pemegang saham mayoritas, dan kemungkinan harus utang lagi.

    Yang lebih menyesakkan dada, berdasarkan laporan Freeport MC Moran kepada United States Securities and Exchange Commission (SEC) tanggal 24 Januari 2019 disebutkan:

    Pertama, pemerintah Indonesia keluar $ 3,85 milyar dollar untuk membeli saham PT Freeport Indonesia hingga 51,24%.

    Kedua, walaupun saham Freeport McMoran Inc di PT Freeport Indonesia turun ke 48,76%, 81,28% keuntungan PT Freeport Indonesia sampai 2022 tetap untuk Freeport McMoran Inc.

    Ketiga, Freeport McMoran Inc tetap memiliki kendali operasional atas PT Freeport Indonesia.

    Keempat, biaya pembuatan smelter senilai $ 3 milyar yang diwajibkan oleh Pemerintah dibebankan sesuai kepemilikan, yaitu 51,24% biaya dibayarkan PT Inalum

    Dari tiga bidang yakni pangan, infrastruktur, dan sumber daya alam, Jokowi tidak bisa membuktikan keberhasilannya. Dua bidang lainnya yakni lingkungan dan energi kinerja pemerintahan Jokowi juga tidak bisa dibilang baik.

    Dengan fakta-fakta itu Prabowo sesungguhnya tidak perlu bekerja keras. Dia cukup bermodal pertanyaan, apa janji Jokowi dan sekarang apa hasilnya?

    Sebaiknya Prabowo juga membawa kliping media tentang janji-janjinya pada Pilpres 2014. Syukur bila ada kesempatan bisa memutarkan kembali video debat capres 2014.

    Berdasarkan pengalaman, Jokowi kelihatannya sering lupa pada hal-hal yang sangat besar. Pada debat pertama Jokowi mengaku tak pernah mengeluarkan biaya untuk mendapatkan jabatan politik. Mulai sejak menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, sampai menjadi Presiden RI.

    Jokowi berani menyatakan itu didepan Prabowo, dan adiknya Hasyim Djojohadikusumo. Padahal keduanya merupakan orang yang membawanya dari Solo dan membiayai kampanyenya sebagai Gubernur DKI. end


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.

  • Beda Gaya Jumatan Prabowo dengan Jokowi

    Oleh : Hersubeno Arief

    Hari Jumat (15/2) untuk pertamakalinya publik bisa membandingkan secara langsung “gaya” masing-masing capres dalam menunaikan ibadah shalat Jumat.

    Jokowi salat Jumat di Masjid Raya Baitul Izzah, Bengkulu. Prabowo salat Jumat di Masjid Agung Kauman, Semarang.

    Biasanya publik hanya disuguhi berita aktivitas Jokowi melakukan salat Jumat di berbagai daerah. Sementara aktivitas Prabowo menunaikan salat Jumat jarang terekspos ke publik. Sampai-sampai para pendukung Jokowi mempertanyakannya.

    Dalam sebulan terakhir, setiap hari Jumat para pendukung Jokowi selalu mencoba membuat trending topic #PrabowoSalatJumatDimana. Tujuannya untuk membuat publik bertanya-tanya tentang sisi relijiusitas Prabowo. Bersamaan dengan itu mereka juga menunjukkan betapa relijiusnya Jokowi. Publik juga dibombardir dengan foto dan video Jokowi sedang salat, atau menjadi imam. 

    Jumat kemarin tak bisa dihindari perhatian publik tersedot kepada aktivitas salat Jumat Prabowo. Gara-gara ketua takmir Masjid Agung Kauman Kyai Hanief Ismail melarang Prabowo salat disana, media jadi heboh. Hanief tak mau salat itu dipolitisir.

    Media berbondong-bondong mendatangi masjid bersejarah yang terletak di seberang Pasar Johar itu. Sejumlah stasiun televisi bahkan sampai mengirimkan mobil satelitenya, dan bersiap melakukan siaran langsung.

    Tim Prabowo harus berterima kasih kepada Kyai Hanief yang belakangan diketahui merupakan anggota tim sukses Jokowi-Ma’ruf. Sebab gara-gara larangannya, peristiwa salat Jumat Prabowo menjadi sorotan publik. Kampanye gratis.

    Prabowo tiba di masjid Kauman sekitar sepuluh menit sebelum adzan berkumandang. Di dalam masjid jamaah sudah melimpah.  Sejumlah jamaah diketahui datang dari berbagai kota di Jawa Tengah. Bahkan ada yang datang khusus dari Jakarta. Sejumlah kamera televisi sudah bersiap siaga. Namun Prabowo tampaknya sengaja menghindari sorotan kamera.

    Dia masuk melalui pintu samping sebelah kanan, dan segera menunaikan salat sunah takhiatul masjid di serambi luar sayap kanan. Usai salat sunah dua rakaat, Prabowo dihampiri pengurus masjid dan memintanya pindah ke dalam masjid. Shaf  terdepan sudah disediakan untuknya.

    Tak ada kamera yang disiapkan oleh tim Prabowo. Tidak ada pengaturan shaf, atau memindahkan dan mengatur posisi jamaah untuk memberi sudut pengambilan gambar yang baik.  Dia langsung duduk. Beberapa jamaah terlihat langsung berdiri memotret menggunakan handphone.

    Prabowo terlihat khusuk mendengarkan khatib berkhotbah. Setelah salat Jumat, dia bergegas meninggalkan masjid. Rupanya Prabowo menghindari keriuhan dan takut mengganggu doa para jamaah lainnya.

    Begitu imam mengucapkan salam, jamaah langsung merangsek ke baris depan dan berebut mencoba menyalaminya. Para pengawalnya segera mengamankan, dan memandunya keluar melalui pintu keluar sayap kanan. Menerobos kerumunan dan langsung masuk ke dalam mobil.

    Banyak wartawan yang terbengong-bengong karena tidak mendapat gambar Prabowo, apalagi wawancara dengannya. Prabowo tampaknya benar-benar menghindari publikasi di masjid.

    Sejumlah kru televisi yang sudah bersiap-siap memasang mobil satelite di sekitar masjid hanya bisa kecewa. Sikap Prabowo ini bagi mereka sangat aneh. Sebagai kandidat capres, politisi, seharusnya Prabowo semaksimal mungkin memanfaatkan kehadiran media. Apalagi kamera televisi yang menyiarkan secara langsung.

    Selama ini media, terutama televisi karena afiliasi politik pemiliknya, maupun tekanan dari penguasa sangat membatasi peliputan kegiatan-kegiatan Prabowo. Jadi sebenarnya ini kesempatan yang langka. Tapi begitulah Prabowo. Terlalu tertib dan taat aturan. Dia sangat menghindari politisasi ibadah. Baginya hal itu sangat personal.

    Bagaimana dengan Jokowi. Jumat kemarin dia sedang berada di Bengkulu menghadiri Sidang Tanwir Muhammadiyah. Setelah salat Jumat Jokowi membagi-bagikan sertifikat tanah waqaf. Semua kegiatan itu dilakukan di dalam masjid.

    Kegiatan salat Jumat dan disertai pembagian sertifikat ini belakangan sudah menjadi prosedur baku ketika Jokowi berkunjung ke daerah.

    Tak ada takmir masjid yang berani melarang atau mengadukan ke Bawaslu seperti yang dilakukan Kyai Hanief. Padahal pada diri Jokowi saat ini melekat dua atribut sekaligus : presiden sekaligus capres.

    Kapan dia berperan sebagai presiden, dan kapan dia menjadi capres. Ini yang yang tidak jelas.

    Politisasi Agama

    Mengapa Jokowi dan timnya menganggap soal salat yang merupakan ibadah personal ini menjadi penting diketahui publik? Sampai-sampai Menko Maritim Luhut Panjaitan yang nota bene seorang Nasrani memberi kesaksian bahwa Jokowi selalu salat tepat waktu?

    “Saya berteman dengan beliau lebih dari 11 tahun. Beliau saat ke rumah saya, datang, waktunya Magrib misalnya, dia langsung ke ajudan saya, tanya, ambil sajadah, ambil wudu, salat, selesai ya ngobrol lagi. Dari dulu itu, belum ada pencitraan mau jadi Presiden,” ujar Luhut.

    Pujian yang sama juga disampaikan cawapres Ma’ruf Amin. “Waktu itu saya mau foto bareng, saya tanya mana Pak Jokowi, lagi salat Ashar, saya saja belum salat. Dia duluan salat, beliau itu salatnya fii awwalin,” kata Ma’ruf.

    Serangan buzzer Jokowi, pujian Luhut dan Kyai Ma’ruf, serta larangan Prabowo salat Jumat di Masjid Kauman sesungguhnya kian membuktikan siapa yang menjadikan agama sebagai komoditi politik.

    Selama ini kubu petahana selalu menuding bahwa kubu Prabowo mengeksploitasi simbol-simbol keagamaan. Namun realitasnya yang terjadi malah sebaliknya.

    Pilihan siapa yang menjadi cawapres sudah menunjukkan hal itu. Jokowi memilih Ma’ruf Amin. Seorang Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Rais Aam PBNU. Prabowo memilih Sandiaga seorang pengusaha, namun dikenal sangat rajin beribadah.

    Prabowo tak pernah mau mempublikasikan aktivitas ibadahnya, sebaliknya Jokowi terkesan sengaja menyebarluaskannya. Publik dibombardir dengan berbagai foto dan video Jokowi sedang menunaikan salat. Dalam setiap salat berjamaah, Jokowi bahkan selalu menjadi imam.

    Soal Jokowi menjadi imam salat ini mengundang banyak kontroversi. Untuk menjadi imam salat, ada syaratnya. Antara lain bacaan Al Qurannya harus terbaik dibandingkan jamaah yang lain. Padahal pernah terungkap ketika membaca surat Alfatihah yang menjadi syarat syahnya salat, bacaan Jokowi tidak fasih.

    Agak sulit dibantah, pilihan cawapres maupun semua aktivitas keagamaan Jokowi tujuannya adalah untuk kepentingan Pilpres 2019. Sampai saat ini masih ada kekhawatiran pemilih Islam, tidak mau memilih Jokowi. Untuk memenangkan pilpres, Jokowi harus memenangkan suara pemilih Islam yang menjadi mayoritas.

     So tidak perlu kaget bila Anda mendapat kiriman foto atau video Jokowi sedang jadi imam salat. Tak perlu juga kaget bila menerima meme maupun artikel yang mempertanyakan ke-Islaman Prabowo. Padahal dia merupakan capres pilihan ijtima ulama.

    Woles saja. Itu tandanya pilpres sudah semakin dekat. end

  • Medali Kebebasan Pers Jokowi, Simbol Matinya Nurani Pers Indonesia

    Oleh : Hersubeno Arief

    Hari ini untuk pertamakalinya saya melanggar “tabu,” menulis dengan menggunakan kata ganti orang pertama, saya.

    Artikel ini merupakan respon personal menanggapi perkembangan pers Indonesia yang saya nilai telah memasuki tahap-tahap yang memprihatinkan. Tahap yang mengkhawatirkan.

    Dunia pers secara sadar merupakan pilihan profesi yang telah saya geluti selama puluhan tahun (1989). Dunia yang menjadi pilihan pribadi sebagai medan juang sejak masih mahasiswa.

    Sebagai aktivis pers mahasiswa Indonesia era 80-an, kemudian sebagai wartawan, saya meyakini pers dan kemerdekaan pers adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Simbol kebebasan berekspresi. Simbol orang-orang merdeka. Simbol keberpihakan kepada akal sehat dan kebenaran.

    Fungsi pers adalah alat kontrol ( watchdog ) kepada kekuasaan, advokasi untuk kalangan yang tertindas, media pendidikan, dan sejumlah fungsi mulia lainnya. Di atas semua itu fungsi utamanya menjaga agar akal pikiran publik tetap waras. Bisa membedakan mana yang benar, dan mana yang salah.

    Tidak ada satupun literatur yang menyebutkan fungsi media sebagai alat pembenar kebijakan pemerintah. Apalagi alat untuk menindas kelompok oposisi, kecuali di negara totaliter.

    Sabtu (9/12) web resmi yang menampung berbagai opini dan pemikiran saya, hersubenoarief.com dengan sengaja diwarnai hitam.

    Hanya ada judul “ Matinya Nurani Pers Indonesia.” Di dalamnya ada ucapan “TURUT BERDUKA ATAS ANUGERAH MEDALI KEMERDEKAAN PERS KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO DARI DEWAN PERS INDONESIA.”

    Tidak ada tulisan yang lain. Hanya ada seuntai bunga anggrek berwarna putih.

    Banyak respon yang masuk. Termasuk yang secara khusus menulis artikel seperti yang dilakukan oleh Bang M. Nigara, seorang senior yang saya hormati.

    Bang Nigara, mantan Wasekjen PWI jauh lebih dingin menanggapi pemberian medali kebebasan itu. Dia masih bisa menulis opini berjudul “ Mempertanyakan Netralitas Dewan Pers,” lengkap dengan berbagai argumentasinya. Sementara saya tidak.

    Saya kehabisan kata-kata. Saya tidak bisa mencerna dan memahami fenomena ini. Saya hanya bisa menulis sebuah judul, dan ucapan duka cita.

    Kok bisa sampai hal itu terjadi? Akal sehat saya, benar-benar tidak mampu memahaminya. Tangan saya tidak bisa bekerja untuk menuliskan kata-kata.

    Presiden Jokowi diberi medali Kebebasan Pers pada peringatan Hari Pers Nasional HPN) yang berlangsung di Surabaya (9/12). Medali itu diserahkan oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo didampingi oleh penanggung jawab HPN Margiono.

    “Apresiasi ini diberikan kepada pejabat tertinggi di negeri ini lantaran tidak pernah mencederai kemerdekaan pers di negeri ini, sehingga kemerdekaan pers tetap sehat, positif, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” kata Margiono.

    Sejumlah media, termasuk republika.online dan kompas.com menulis penghargaan tersebut diberikan oleh Dewan Pers. Namun belakangan kabar tersebut dibantah. Stanley, begitu Yosep biasa dipanggil, menjelaskan penghargaan bukan berasal dari lembaganya. Melainkan dari panitia HPN.

    Ilham Bintang Ketua Dewan Kehormatan PWI juga mengaku kaget dengan penghargaan itu. PWI sebagai lembaga yang menjadi penyelenggara kegiatan tidak pernah membahasnya.

    Ilham dalam pernyataannya yang viral di medsos menyatakan, sudah ada fatsun untuk pemberiaan penghargaan baik dari PWI maupun HPN.

    Sebagai contoh, Pena Mas PWI. Diberikan kepada (kalau) Gubernur umumnya di akhir masa jabatannya. Purna tugas. Bukan pada gubernur yang lagi running. Itu juga melalui sidang pleno dihadapan yang bersangkutan.

    “Fatsun di HPN sama. Semua putusan dirapatkan. Dalam konteks Penghargaan Kemerdekaan Pers kepada Jokowi, PWI sebagai stakeholder masyarakat pers tidak tahu menahu atas keputusan pemberian penghargaan kemerdekaan pers tersebut,” tegasnya.

    Penghargaan medali Kemerdekaan Pers, tambah Ilham pernah diberikan kepada Habibie dan Presiden SBY. Alasannya cukup kuat. Habibie lah yang mengoperasikan kemerdekaan pers dengan antara lain membuka kran SIUPP di masa itu. SBY memberi contoh teladan untuk menempuh mekanisme hak jawab dengan menyampaikan hak jawab kepada Harian Kompas. Sedangkan Jokowi belum ada data punya aksi nyata melindungi kemerdekaan pers.

    Protes yang sama juga disampaikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Menurut Ketua Umum AJI Abdul Manan kepada tirto.id kemerdekaan pers di masa pemerintahan Jokowi sangat jelek.

    Manan tidak asal sebut. Berdasar standar Reporters Without Borders, LSM yang berfokus pada isu kebebasan pers, kondisi kebebasan pers di Indonesia sangat buram. Peringkat Indonesia berada pada urutan 124 dari total 180 negara. Bahkan, posisi Indonesia masih kalah dengan Timor Leste. “Itu di bawah 100, kan, liga underdog. Tergolong jelek,” tegasnya.

    Jelang HPN insan pers nasional sebenarnya sudah mendapat kado buruk dari pemerintah. Susrama seorang (mantan) kader PDIP yang menjadi dalang pembunuhan wartawan Radar Bali Anak Agung Gde Prabangsa mendapat remisi. Hukuman seumur hidupnya diubah menjadi hukuman sementara. Maksimal 20 tahun.

    Menanggapi protes wartawan, Menkumham Jasona Laoly menolak melakukan peninjauan ulang. Menurutnya semuanya sudah melalui proses dan prosedur yang normal. Belakangan keputusan itu diubah. Remisi dibatalkan menjelang peringatan HPN.

    Pada masa pemerintahan Jokowi pers mengalami manipulasi dan kooptasi. Para pemilik media banyak yang menjadi bagian dari kekuasaan. Black out, atau framing berita-berita yang tidak disukai oleh pemerintahan.

    Yang paling mencolok pada kasus unjukrasa Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia, dan unjukrasa ribuan guru honorer ke istana, serta Reuni Akbar Alumni 212. Berita itu menghilang dari sebagian besar media mainstream.

    Sejumlah stasiun TV juga kerap mendapat tekanan untuk tidak menyiarkan berita maupun program acara. Program talkshow paling populer di TV One Indonesia Lawyer Club mengalami beberapa kali batal tayang.

    Peristiwa terakhir adalah menghilangnya pemberitaan do’a Kyai Maimoen Zubair. Hampir semua stasiun televisi tidak menayangkan peristiwa itu. Mbah Moen saat itu dimintakan mendoakan agar Jokowi terpilih menjadi presiden. Yang terucap Mbah Moen malah mendoakan Prabowo agar terpilih menjadi presiden. Doa itu diaminkan oleh Jokowi.

    Berita unik bin heboh itu baru ditayangkan Trans-7 dan TV One dua hari kemudian. Sementara MNC Group baru menayangkan tiga hari kemudian. Itupun dengan syarat sumber beritanya “berimbang.” Setelah itu beritanya kembali menghilang dari tayangan.

    Di kalangan wartawan televisi kasus semacam itu secara bercanda disebut sebagai adanya “gangguan teknis,” alias tekanan dari istana. Para pemilik atau pimpinan stasiun televisi mendapat telefon dari istana.

    Dengan kondisi semacam itu sangat -sangat sulit memahami Jokowi layak mendapat penghargaan Medali Kebebasan Pers.

    Kalau toh HPN tetap ingin memberi penghargaan, barangkali bisa meminjam tradisi di Hollywood. Selain memberi penghargaan kepada artis yang berbusana terbaik, dalam acara Grammy Award, maupun Oscar, ada juga artis yang mendapat penghargaan berbusana terburuk. Ukurannya jelas.

    Sebagai penutup saya kembali mengutip peringatan dari penulis kondang asal Selandia Baru Lance Morcan: “Manipulating the media is akin to poisoning a nation’s water supply – it affects all of our lives in unimaginable ways.

    “Manipulasi Media sama dengan meracuni persediaan air sebuah negara. Dampak kerusakan menyeluruh di semua sektor kehidupan dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan.

    Sungguh mengerikan. Pemberian penghargaan Medali Kemerdekaan Pers kepada Jokowi oleh oknum penyelenggara HPN menyadarkan kita, bahwa tanda-tanda itu sudah membayang di depan mata. end


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.

  • Turut Berduka atas anugerah medali Kemerdekaan Pers kepada Presiden Joko Widodo dari Dewan Pers Indonesia

  • Propaganda Rusia, Maling Kok Teriak Maling?

    Oleh : Hersubeno Arief

    Hanya perlu waktu selang sehari, bola panas yang dilontarkan Presiden Jokowi soal Propaganda Rusia dan konsultan asing berbalik menyerangnya.  Isu ini bila tidak cepat dan tepat ditangani oleh tim Jokowi, bisa menghancurkan narasi besar yang sedang mereka coba bangun, sekaligus membongkar strategi mereka. 

    Ketika bertemu dengan sejumlah pendukungnya di Solo, Ahad (3/2) Jokowi melancarkan tuduhan Prabowo-Sandi menggunakan konsultan asing. Mereka menerapkan strategi “Propaganda Rusia.”

    “Seperti yang saya sampaikan, teori propaganda Rusia seperti itu. Semburkan dusta sebanyak-banyaknya, semburkan kebohongan sebanyak-banyaknya, semburkan hoax sebanyak-banyaknya sehingga rakyat menjadi ragu. Memang teorinya seperti itu,” kata Jokowi.

    Jokowi juga menyebut Prabowo-Sandi menggunakan konsultan asing. “Terus yang antek asing siapa? Jangan sampai kita disuguhi kebohongan yang terus-menerus. Rakyat kita sudah pintar, baik yang di kota atau di desa,” tambahnya.

    Tuduhan ini sebenarnya juga sempat dilontarkan Jokowi ketika berkunjung ke kantor Harian Jawa Pos di Surabaya sehari sebelumnya.

    Tak perlu menunggu terlalu lama, Kedubes Rusia di Jakarta langsung bereaksi. “Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas,” demikian pernyataan Kedubes Rusia untuk Indonesia melalui akun Twitter resmi mereka, Senin (4/2).

    Kedubes Rusia menjelaskan bahwa istilah yang kini digunakan “oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu di Indonesia” itu direkayasa oleh Amerika Serikat ketika pemilihan umum pada 2016 lalu.

    Walau tidak menyebut nama seseorang, namun bantahan Kedubes itu jelas ditujukan kepada Jokowi. Dikemas dalam bahasa yang halus, bahasa diplomatis itu harus dipahami sebagai reaksi yang sangat keras. Tuduhan yang dilakukan oleh presiden bisa membahayakan hubungan diplomatik kedua negara.

    Menyadari hal itu Jokowi kemudian menjelaskan bahwa istilah “Propaganda Rusia” itu dia dapatkan dari sebuah artikel di jurnal RAND Corporation. Lembaga kajian global yang berbasis di Santa Monica, California itu dalam salah satu jurnalnya pernah menurunkan artikel “The Russian “Firehose of Falsehood” Propaganda Model Why It Might Work and Options to Counter It.” Referensinya cukup keren juga.

    Bersamaan tuduhan Jokowi,  para buzzer Jokowi rame-rame memposting dan menjelaskan apa itu Firehose of Falsehood (FoF). Istilah yang cukup berat ini mereka jelaskan dalam sebuah grafis yang mudah dipahami. Mereka menyebut FoF dapat memecah belah bangsa.

    Isu rasisme, agama, ultra nasionalisme terus dihembuskan dan dibakar. Ujung-ujungnya Indonesia bisa terpecah belah seperti Iraq dan Suriah. Sebuah wacana yang juga tak kalah menakutkan.

    Kalau melihat pernyataan Jokowi dan kampanye yang massif di medsos, tuduhan ini tampaknya merupakan kampanye terencana.  Kubu paslon 01 justru tengah melakukan propaganda name calling. Sebuah strategi propaganda memberi nama buruk. Tujuannya agar publik menolak apapun yang disampaikan Prabowo-Sandi, tanpa lebih dahulu mengecek faktanya.

    Dalam bahasa Jawa kosakata yang mendekati adalah waton suloyo. Seenaknya sendiri. Yang penting beda.  Kalau perlu bertengkar, ya dijabani.

    Para jubir dan petinggi parpol pendukung paslon 01 secara massif selalu memberi label hoax kepada paslon 02. PSI misalnya pernah memberi “Kebohongan Award” kepada Prabowo-Sandi.

    Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli sudah menengarai operasi ini. Menurutnya kubu paslon 01 punya Standard Operating Procedure (SOP) dalam empat tahap :

    Pertama, modal utamanya adalah ngotot. Meskipun tidak punya dan tidak didukung dengan data, harus tetap ngotot. Apapun risikonya.

    Kedua, harus dimintakan apa saja data-data, dan fakta di lapangan dari mereka yang tidak mendukung Jokowi tersebut

    Ketiga, kalo dijawab dengan diberikan data-data dan fakta yang merugikan Jokowi, maka data tersebut harus dibilang hoax. Jangan keluarkan kata apapun dalam menghadapi data-data dan fakta lapangan, kecuali cepat-cepat bilang HOAX

    Keempat, kalo ngotot tidak kuat. Minta data-data dan fakta lapangan juga tidak kuat. Setelah itu dibilang HOAX juga tidak kuat, maka langkah selanjutnya adalah laporkan saja ke polisi.

    Tuduhan Jokowi soal Propaganda Rusia tampaknya dimaksudkan untuk memberi pukulan pamungkas. Sayangnya kosa kata Rusia menjadi sangat sensitif ketika disampaikan oleh seorang kandidat yang juga presiden inkumben.

    Di kalangan para pendukung Prabowo-Sandi tudingan Jokowi malah ditanggapi secara bercanda. Koordinator Jubir Dahnil Anhar Simanjuntak mengatakan mereka menggunakan strategi Bojong Koneng, bukan Rusia.  Di Medsos kata-kata Propaganda Rusia juga dipelesetkan menjadi Propaganda Raisa. Nama terakhir mengacu pada penyanyi wanita populer yang sangat banyak penggemarnya.

    Tudingan Antek Asing

     Serangan balik terhadap Jokowi tidak hanya berhenti pada soal Propaganda Rusia. Juru bicara BPN Andre Rosiade menuntut penjelasan Jokowi benarkah justru dia menggunakan konsultan asing.

    Andre mendasari permintaan klarifikasi karena adanya info Jokowi pernah menggunakan jasa konsultan politik top asal AS Stanley Greenberg. Dalam web www.Political-Strategist.com nama Jokowi masuk dalam daftar klien Greenberg dari berbagai penjuru dunia.

    Nama Jokowi juga tercantum di situs Wikipedia sebagai klien Greenberg. Menariknya dalam data tentang Greenberg di laman Wikipedia, nama Jokowi saat ini sudah menghilang . Nama Jokowi tercantum sejak 17 Jan 2017. Namun terhitung tanggal 24 Nov 2018, nama Jokowi hilang.

    Ketika ditelusuri jejak digital  yang mengubah data di Wiki adalah pengguna tanpa nama ( anonymus user ). Lokasi pengguna tertera pada 6°10’27.8″S 106°49’45.8”E, atau berada di perkantoran sekitaran Monas. Jadi dapat dipastikan yang mengubah adalah seseorang yang berada di Jakarta. Mereka tidak ingin ada nama Jokowi disitu.

    Tak jelas mengapa nama Jokowi harus “dihilangkan.” Penggunaan konsultan asing, sebenarnya biasa saja. Seharusnya tidak perlu disembunyikan bila tidak ada apa-apanya. Tidak juga harus dikait-kaitkan dengan label antek asing.

    Isu Jokowi menggunakan jasa Greenberg sebenarnya sudah berembus lama. Pada Pilpres 2014 akun @Triomacan yang diketahui di kelola Raden Nuh Dkk sudah menyebutnya.

    @Triomacan menyebut yang mendatangkan Greenberg adalah konglomerat James Riady.  Greenberg dikenal sebagai konsultan top Partai Demokrat. Beberapa orang presiden asal Partai Demokrat seperti Clinton dan Obama adalah klien yang dibantunya hingga sukses.

    Bersama Clinton, Greenberg disebut sebagai  “Arkansas Connection” mengacu pada kota asal Clinton. Keluarga Riady dikenal sangat dekat dengan Clinton sejak dia menjadi jaksa agung dan kemudian gubernur negara bagian Arkansas.

    Tidak ada bantahan resmi, baik dari Jokowi maupun James Riady. Hanya sempat muncul bantahan dari Prodjo, pendukung Jokowi.

    Kini seiiring tuduhan Jokowi bahwa Prabowo-Sandi menggunakan konsultan asing  dan Propganda Rusia, muncul permintaan klarifikasi  dari anggota BPN Andre Rosiade.  Benarkah justru Jokowi yang menggunakan konsultan asing?

    Jokowi berkewajiban melakukan pembuktian terbalik. Bila Jokowi tidak bisa membuktikan sebaliknya,  sulit untuk dihindari tudingan bahwa Jokowi menerapkan strategi name calling, “maling teriak maling.” end

  • Do’a Mbah Maimoen Jadi Korban Operasi Media Blackout

    Oleh : Hersubeno Arief.

    Tak banyak yang sadar, di tengah hiruk pikuk kontroversi pemberitaan do’a Kyai Maimoen Zubair (Mbah Moen) yang diralat, terjadi operasi media blackout. Sebuah operasi menenggelamkan berita dari media, terutama televisi.

    Dari semua stasiun televisi hanya ada dua stasiun yang sempat menyiarkan berita heboh tersebut. Beritanyapun muncul setelah ada klarifikasi dari Romahurmuziy (Romy) bahwa video do’a mbah Moen untuk Prabowo yang diaminkan Jokowi, sudah diedit dan dipotong-potong.

    Kedua berita itu munculnya di program Kabar Siang TV One, dan Redaksi Sore Trans-7, Ahad (3/2). Ada jarak yang cukup lama dengan peristiwa yang terjadi.

    Inews milik Harry Tanoe baru ikut menayangkan berita tersebut pada Senin (4/2) di program Inews Pagi, Siang dan Pemilu Rakyat. Setelah empat hari berlalu.

    Acara Sarang Berdzikir yang dihadiri oleh Presiden Jokowi itu terjadi pada Jumat Sore (1/2) . Dan pada malam harinya langsung heboh di media sosial. Media-media online juga langsung menyambarnya.

    Di twitter peristiwa itu menjadi trending No 1. Klarifikasi Romy dengan nge-vlog bersama Jokowi dan Mbah Moen di kamar pribadi, malah kian membuat peristiwa itu semakin heboh. Romy dinilai su’ul adab. Tak punya tata krama dan penghormatan terhadap seorang kyai sepuh seperti Mbah Moen.

    Di televisi sepanjang hari Sabtu (2/2) berita itu sunyi senyap. Baru pada hari Ahad beritanya muncul, dan setelah itu senyap kembali. TV One dan Trans TV tidak menyiarkan kembali pada program berikutnya.

    Padahal biasanya untuk stasiun televisi berita seperti TV One, berita semacam itu layak dijadikan topik perbincangan hangat. Layak menjadi sebuah berita yang bersifat running issue. Berita yang terus bergulir.

    Dari sudut manapun peristiwa itu sangat memenuhi syarat dan unsur kelayakan sebuah berita.

    Seorang Kyai sepuh yang sangat berpengaruh, didatangi seorang presiden yang kembali mencalonkan diri. Diminta mendo’akan, atau bahasa terangnya diminta dukungannya. Sudah disiapkan teksnya. Eh…. ketika membaca do’a, malah menyebut nama pesaingnya sebagai presiden (Rois) Indonesia.

    Yang lebih menarik lagi, di sebelah Mbah Moen, Jokowi menadahkan tangan, menunduk khusu’ dan mengaminkan do’a itu. Sebuah peristiwa unik, langka, melibatkan orang penting, dan tentu saja aktual. Layak breaking news.

    Peristiwanya semakin seru ketika Romy tergopoh-gopoh menghampiri Mbah Moen dan minta agar do’anya diralat. Mic sempat mati, dan ketika menyala, Mbah Moen kembali menyebut nama Prabowo dua kali.

    Barulah kemudian setelah diingatkan Mbah Moen menyebut nama Jokowi. Namun para santri sebagian sudah bubar, karena adzan salat maghrib berkumandang. Tradisi di pesantren, kegiatan apapun harus berhenti ketika adzan sudah berkumandang.

    Beberapa eksekutif produser stasiun televisi mengaku ada semacam larangan langsung dari pemilik untuk menayangkannya. Secara bercanda mereka menyebut ada “gangguan teknis.”

    Jangan salah sangka. Gangguan teknis yang dimaksud adalah sebuah akronim dari “tekanan dari istana.” Ha….ha…ha….

    Praktik semacam ini biasa terjadi sepanjang pemerintahan Jokowi, khususnya pasca hiruk pikuk Pilkada DKI 2017, dan intensitas semakin meninggi jelang Pilpres 2019 ini.

    Ada apa dengan Mbah Moen?

    Mengapa stasiun televisi dan mengapa berita Mbah Moen yang menjadi sasaran blackout?. Masalah ini jelas erat kaitannya dengan pilpres.

    Pertama, Mbah Moen adalah seorang ulama NU yang sangat kharismatis. Sebagai ulama senior NU, sikap Mbah Moen akan sangat berpengaruh terhadap para santri, kaum nahdliyin, terutama yang berada di Jawa Tengah.

    NU merupakan kantong pemilih yang secara mati-matian dipertahankan oleh Jokowi. Pemilihan Kyai Ma’ruf Amin sebagai cawapres adalah upaya mengikat suara kaum nahdliyin.

    Kedua, pengaruh Mbah Moen di Jateng sangat kuat. Jaringan alumni pesantren Sarang tersebar sangat luas sepanjang Pantura. Mulai dari Rembang sampai Brebes. Kecuali Semarang dan Kendal.

    Tradisi di kalangan santri sendiko dawuh, sami’na, wa’ato’na, nurut dan manut pada kiai besar masih sangat kuat.

    Sikap Mbah Moen dipastikan bisa mengubah konstelasi politik di Jateng. Padahal Jateng merupakan tambang suara dan benteng pertahanan utama Jokowi. Jika perolehan suara di Jateng setidaknya sama dengan Pilkada Serentak 2018, maka peluang Jokowi mempertahankan kekuasaan akan sangat berat.

    Pada Pilkada 2018 pasangan Ganjar-Taj Yasin memperoleh 57.78%, sementara lawannya Sudirman Said-Ida Faudziah memperoleh 41.22%. Sekarang Sudirman Said selain menjadi Direktur Materi dan Debat BPN, dia juga ditugaskan mengomandani pertempuran di Jateng. Kepala BPN Jend (Purn) Djoko Santoso juga membuka pos pemenangan di Solo.

    Ketiga, Mbah Moen adalah Ketua Dewan Syariah DPP PPP yang diketuai oleh Romi. Dukungan Mbah Moen kepada Prabowo akan sangat mempengaruhi pemilih PPP yang kini mendukung Jokowi. Suara PPP yang sudah merosot akan kian tergerus.

    Kalau PPP tak lolos parliamentary threshold, dan Jokowi kalah, Romi tak akan memperoleh apapun.

    Dua pukulan berganda yang telak bagi Romi. Posisinya sebagai Ketum yang sudah payah dia menangkan melawan Djan Faridz juga kembali terancam. Ini menjelaskan mengap Romi terlihat panik dan kalang kabut. Dia harus bekerja keras memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Termasuk menuduh pendukung Prabowo-Sandi menyebar hoax dan mengedit video do’a Mbah Moen.

    Keempat, dari berbagai kalkulasi itulah mengapa operasi blackout di stasiun televisi menjadi sangat penting.

    Televisi merupakan media dengan penetrasi terluas. Pemirsanya menjangkau kelas D, E. Kelas dengan pendidikan dan ekonomi rendah serta tinggal di pedesaan.

    Kelas ini merupakan pemilih terbesar dan terkuat Jokowi. Mereka tak tersentuh media massa cetak dan online. Penetrasi medsos di kalangan ini juga sangat terbatas. Secara bercanda Ustadz Abdul Somad menyebut, paket internetnya terbatas. Tidak cukup.

    Mereka harus dilindungi. Diproteksi dari terpaan informasi yang bisa merugikan. Karena itulah informasi tentang do’a Mbah Moen untuk Prabowo harus dijauhkan. Ditenggelamkan. End


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.

  • Ahmad Dhani, Blunder Terbesar Jokowi?

    Oleh : Hersubeno Arief

    Panggung besar pertunjukan musisi Ahmad Dhani Prasetyo baru saja dimulai. Ahad pagi (3/2) link video konser Dewa 19 di Stadion Malawati, Shah Alam, Kuala Lumpur beredar secara massif di berbagai platform medsos.

    Konser yang berlangsung Sabtu malam ( 2/2) semula dibuat sebagai ajang reuni Group Band legendaris Dewa 19 yang digawangi Ahmad Dhani. Dua mantan vokalis Ari Lasso dan Once Mekel direncanakan bergabung kembali.

    Namun konser reuni itu berubah menjadi konser tribute to Ahmad Dhani. Konser penghormatan terhadap Ahmad Dhani. Musikus bengal tapi jenius yang kini mendekam di LP Cipinang. Dia dijebloskan ke penjara karena tuduhan melakukan ujaran kebencian.

    Tampil dengan formasi awal Dewa 19, kehadiran Dhani digantikan oleh Abdul Qodair Jaelani (Dul). Pilihan yang sangat tepat. Dari tampang dan tampilan, Dul putra bungsu ini merupakan figur yang paling pas merepresentasikan Dhani.

    Dul mesti lebih kalem dibanding Dhani, tapi gayanya cuek dan lumayan slengekan dibanding dua orang kakaknya Al Ghazali dan El Jalaluddin Rumi. Wajahnya pun lebih mirip Dhani ketimbang Maia.

    Lagu yang dipilih oleh Ari lasso “Hadapi Semua Dengan Senyuman” sangat pas menggambarkan watak dan sikap Dhani. Bengal, tak mudah ditundukkan, tapi sangat filosofis, dan relijius.

     

    https://www.instagram.com/p/BtY9F8qH-cm

    Coba simak syair lagu yang dipetik dari album Laskar Cinta (2004) .

    Hadapi dengan senyuman
    Semua yang terjadi biar terjadi
    Hadapi dengan tenang jiwa
    Semua kan baik-baik saja

    Bila ketetapan Tuhan
    Sudah ditetapkan, tetaplah sudah
    Tak ada yang bisa merubah
    Dan takkan bisa berubah

    Relakanlah saja ini
    Bahwa semua yang terbaik
    Terbaik untuk kita semua
    Menyerahlah untuk menang

    Silakan simak kembali syair lagu di atas. Dhani seolah sudah memahami jauh sebelumnya, dia akan menghadapi sebuah situasi yang berat, atas sikap dan pilihan politiknya.

    Dia tetap tenang, dan yakin semuanya akan baik-baik saja, pada akhirnya. Dia percaya pada takdir, ketetapan Tuhan. Ini sisi relijiusnya. Semuanya tinggal dia jalani. Ikhlas, pasrah, semeleh. Percaya bahwa skenario Tuhan adalah yang terbaik.

    Namun kata-kata dalam bait terakhirnya sungguh khas Dhani. Taktis, strategis. Terus melawan dalam kondisi apapun. “Menyerahlah untuk menang!” Kata-kata ini sungguh dahsyat dan bertenaga.

    Lagu ini membuat stadion Malawati berubah menjadi banjir air mata. Lampu di stadion dimatikan. Ari Lasso mengajak para penggemar Dhani menyalakan lampu gadgetnya sebagai pengganti nyala lilin.

    Dul bermain keyboard sambil bercucuran air mata. Ari Lasso tampak memeluk pundak Dul menguatkannya. Di bawah panggung Al terihat berlinang air mata sepanjang lagu dan menyandarkan wajah ke bahu seseorang yang berada di dekatnya.

    Video ini sukses membuat puluhan ribu orang mewek ketika menyaksikannya. “Be Strong Dhani,” seru Ari Lasso dari atas panggung.

    Akun instagram Ari Lasso yang memposting konser tersebut dengan fokus pengambilan gambar Dul, hanya dalam hitungan jam dibanjiri ribuan komentar dan dukungan.

    Tak salah cawapres Sandiaga Uno memilih lagu ini sebagai penghormatan kepada Dhani. Sandi bermain gitar dan menyanyikan lagu “Hadapi Semua Dengan Senyuman” setelah mengunjungi Dhani di penjara, Kamis (31/1).

    Front perlawanan baru

    Andai saja Presiden Jokowi sempat menyaksikan rekaman konser ini, pasti dia akan menyadari, telah melakukan kesalahan terbesar dalam upayanya mempertahankan kekuasaan.

    Penahanan Dhani menjadi blunder terbesarnya. The damage was done. Kerusakan telah terjadi, tak mungkin di ralat seperti rencana pembebasan Ustad Abu Bakar Ba’asyir, atau pemberian remisi terhadap kader PDIP yang yang menjadi pembunuh wartawan.

    Sesuai dengan karakternya Dhani mengubah LP Cipinang menjadi panggung pertunjukan terbesarnya. Dhani baru saja memulainya dengan konser di Shah Alam, Kuala Lumpur.

    Di negeri jiran ini selain para pekerja migran asal Indonesia, yang jumlahnya jutaan, dia punya penggemar besar di kalangan penduduk lokal. Akan muncul berbagai “konser pertunjukan” Dhani berikutnya.

    Penahanan Dhani membuat Jokowi tidak hanya mengahadapi Prabowo-Sandi dan para pendukungnya. Dia mulai saat ini harus bersiap menghadapi perlawanan dari para penggemar Dhani yang pilihan politiknya beragam. Banyak diantaranya adalah pendukung Jokowi dan mereka yang belum menentukan pilihan.

    Perlawanan dari Al, El, dan Dul, anak-anak Dhani juga tak boleh diremehkan. Mereka punya penggemar di kalangan milenial yang tak kalah besarnya. Padahal segmen pemilih yang cukup besar ini sudah lama digarap oleh Jokowi.

    Tangisan Dul dan Al hampir dapat dipastikan membuat perlawanan emak-emak, kian mengeras. Sebagai ibu, mereka punya empati besar terhadap penderitaan seorang anak. Apalagi anak-anak dari keluarga yang terpecah seperti keluarga Dhani-Maia.

    Kini bapaknya direnggut secara paksa oleh rezim berkuasa, hanya karena pilihan politik yang bebeda. Mereka akan semakin militan.

    Jokowi juga harus menghadapi perlawanan kelompok-kelompok seniman, artis, pejuang kebebasan berpendapat, dari dalam dan luar negeri. Mereka banyak yang tidak setuju dengan sikap dan pilihan politik Dhani. Tapi mereka juga tidak sepakat bila ekspresi dan kebebasan berpendapat harus dipasung

    Dari internal koalisi Jokowi tanda-tanda perlawanan juga sudah mulai muncul. Kendati tidak menyebut nama, namun Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membuat status yang menyiratkan ketidak-setujuan atas langkah keras Jokowi menghadapi penentangnya.

    Di luar Dhani, polisi kini juga tengah membidik Rocky Gerung yang dikenal dengan wacana revolusi akal sehatnya.

    Auto kritik Cak Imin ini sangat menohok. Tidak tertutup kemungkinan banyak suara serupa di kalangan internal TKN, maupun pendukung lainnya. Namun mereka tampaknya mencoba menahan diri dan tidak menyuarakannya secara terbuka.

    Blunder besar memenjarakan Dhani, pemeriksaan Rocky dan akumulasi puluhan blunder lainnya, kini menjadi ancaman besar bagi Jokowi untuk mempertahankan kursi kepresidenan.

    Selain harus menghadapi berbagai front perlawanan para penentangnya, ancaman terbesar Jokowi ternyata datang dari dirinya sendiri dan para pendukungnya.

    Dia akan kalah karena akumulasi gol lawan, dan gol-gol bunuh diri yang secara terus menerus dilakukannya. end


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.

  • Pekan Blunder Nasional Para Pendukung Jokowi

    Oleh : Hersubeno Arief

    Pekan terakhir bulan Januari dan awal Februari ini layak kita nobatkan sebagai “pekan blunder nasional.”

    Hanya dalam waktu dua hari, menteri dan ketua umum partai pendukung Jokowi membuat tiga blunder besar. Dalam pertandingan sepakbola, peristiwa semacam ini disebut sebagai hattrick gol bunuh diri. Peristiwa yang jarang terjadi.

    Blunder pertama dilakukan oleh Menkominfo Rudiantara. Kamis (31/1) Chief RA, begitu dia biasa dipanggil, marah kepada seorang pegawai yang menyatakan sesuai keyakinan memilih nomor dua setelah mendengar visi misinya.

    Nomor 02 adalah paslon Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019. Padahal yang ditanyakan pilihan desain poster untuk kampanye sosialisasi pemilu. Saking sebelnya Rudi langsung marah dan bertanya “Yang gaji kamu siapa?!”

    Kemarahan Rudi ini kemudian menjadi trending topic yang paling banyak dibicarakan warga dunia maya di Indonesia, bahkan dunia.

    Selang sehari kemudian Jumat (1/2) Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menambah gol bunuh diri. Dia mencabut surat edaran menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pemutaran film di bioskop.

    Surat Edaran tersebut diterbitkan pada Rabu (30/1) dengan tujuan menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta Tanah Air di kalangan generasi muda. Namun karena mendapat respon negatif, selang dua hari kemudian dicabut.

    Pada hari yang sama beredar rekaman video Kyai Maimoen Zubair (Mban Moen) salah mendoakan Prabowo menjadi Presiden RI, padahal di sebelahnya Jokowi duduk dengan takzim dan dua tangan terangkat, mengaminkan doa itu. Video tersebut langsung viral dan menjadi trending topic utama di Indonesia.

    Yang jadi masalah ternyata dalam video tersebut tampak Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) segera menghampiri Mbah Moen dan minta agar doa tersebut diralat.

    Tak hanya sampai disitu, ternyata Rommy bersama Jokowi “mengejar” Mbah Moen sampai ke kamar tidurnya. Di kamar tersebut Rommy nge-vlog dan terlihat mengarahkan Mbah Moen agar mendoakan Jokowi sebagai Presiden RI.

    Ada kesan sangat kuat Rommy memaksakan Mbah Moen untuk mengucapkan dukungan kepada Jokowi. Namun Mbah Moen terlihat sangat diplomatis menanggapi tekanan Rommy.

    Kian menggerus elektabilitas
    Dilihat dari kadar kesalahan, dua gol bunuh diri yang dibuat oleh Rudiantara, dan Rommy paling parah. Sementara gol bunuh diri yang dibuat oleh Imam Nahrawi kadarnya tergolong lumayan.

    Apa yang dilakukan Rudiantara adalah sebuah fenomena “gunung es” di kalangan pemerintahan Jokowi. Mereka menganggap dirinya sebagai personifikasi negara.

    Dalam literatur politik kenegaraan, pemikiran semacam itu sering dikaitkan dengan ucapan Raja Louis XIV dari Perancis yang pernah berucap “ L’État, c’est moi,”  negara adalah saya. Sebuah cara berpikir bahwa seorang raja mempunyai kekuasaan yang mutlak.

    Rudiantara bukan satu-satunya orang yang berpikir semacam itu. Klaim-klaim keberhasilan pembangunan oleh pemerintahan Jokowi, menunjukkan ada kecenderungan pengkultusan pribadi. Jokowi juga pernah menyanyikan sebuah lagu yang direkam dan disebar ke publik “Saya Pancasila. Saya Indonesia.”

    Kemarahan Rudi kepada pegawai yang menyebar luas ke publik itu dapat dipastikan akan menggerus secara signifikan elektabilitas Jokowi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sikap itu juga akan berpengaruh besar terhadap mereka yang belum memutuskan pilihan (undecided voter). Mereka tidak suka dengan perilaku arogan seorang pejabat, dan menganggap dirinya sebagai negara.

    Setelah Rudi, gol bunuh diri Rommy juga akan berdampak serius terutama di kalangan para santri, khususnya kaum nahdliyin.

    Sikap Rommy mengejar Mbah Moen sampai di kamar pribadi, bisa dianggap sebagai su’ul adab. Perangai buruk yang tidak pada tempatnya dilakukan seorang santri kepada seorang kiai yang sangat dihormati.

    Kamar kiai sepuh itu selama ini adalah wilayah privat yang sangat “dikeramatkan” oleh para santrinya. Tidak sembarangan tamu boleh masuk, kecuali memang diundang masuk.

    Mbah Moen adalah seorang kiai sepuh yang sangat dihormati. Para santrinya yang sering disebut sebagai santri Sarang jumlahnya sangat besar.

    Pada bulan September 2018 Prabowo Subianto juga sempat berkunjung ke rumah Mbah Moen. Saat itu Prabowo didoakan menjadi pemimpin Indonesia. Kali ini tidak ada kesalahan. Mbah Moen dengan tepat melafadzkan do’anya.

    Gol bunuh diri Imam Nahrawi boleh lah kita sebut kesalahan yang relatif ringan. Namun kesalahan tersebut sangat sering terjadi dalam pemerintahan Jokowi. Pembatalan sebuah keputusan hanya dalam hitungan hari, bahkan jam, sangat sering terjadi.

    Pekan lalu keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar Ba’asyir dari penjara mendapat sorotan tajam dan banyak dikritik. Analisis internal TKN menyebut dapat berdampak menggerus elektabilitas Jokowi sampai 4%.

    Keputusan tersebut kemudian dibatalkan oleh pemerintah. Menko Polhukam Wiranto bahkan menyebut sebagai keputusan presiden yang grusah-grusuh.

    Dengan banyaknya keputusan yang dianulir, maka gol bunuh diri Imam Nahrawi tidak bisa lagi dianggap sebagai kesalahan ringan. Langkahnya menerbitkan Surat Edaran dan dua hari kemudian dicabut, semakin menegaskan amburadulnya administrasi pemerintahan Jokowi.

    Dengan semakin dekatnya hari pemungutan suara, dan tekanan publik yang semakin keras, tidak tertutup kemungkinan Jokowi dan timnya akan kembali melakukan blunder-blunder besar.

    Dalam pertandingan sepakbola, sebuah tim yang tertekan, biasanya akan semakin banyak melakukan kesalahan di menit-menit akhir ( injury time ). Tanda-tanda itu terlihat nyata pada Jokowi dan para pendukungnya.

    Tiga gol bunuh diri berturut-turut pada partai final, biasanya menunjukkan sebuah tim sudah panik. Mereka ngotot mengejar selisih gol, tapi lupa bertahan.

    Apakah Jokowi dan TKN bisa membalikkan posisi, dan mengangkat kembali moral tim yang sedang runtuh?

    Ketua TKN Erick Thohir sebagai kapten tim Jokowi mengaku sudah tak sabar menunggu Pilpres pada tanggal 17 April 2019. Dia ingin cepat-cepat kembali ke habitatnya semula sebagai pedagang. Tekanan politik nampaknya terlalu berat untuk ditanggungnya. end


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.

Translate »
Close