Artikel

Kumpulan artikel dan peta politik Indonesia mutakhir

  • Sering Absen dalam Forum Internasional, Ada Apa dengan Jokowi?

    Oleh : Hersubeno Arief

    Dunia internasional tengah ramai-ramai menekan pemerintah Cina berkaitan dengan penindasan minoritas muslim Uighur di negara bagian Xinjiang. Seperti dilaporkan oleh Komisi Tinggi HAM PBB, sekitar satu juta warga Uighur dimasukkan ke kamp konsentrasi. Pemerintah Cina menyebutnya sebagai kamp “pendidikan ulang.” Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, apa peran Indonesia?

    Soal inilah yang kini tengah banyak disoroti, dan  digugat oleh sejumlah aktivis hak asasi manusia. Seruan agar Indonesia segera turun tangan, atau setidaknya mengambil prakarsa ikut menekan pemerintah Cina, bergema di media sosial. Namun harapan itu tampaknya akan sangat sulit terwujud. Seorang netizen menulis status menohok “Muslimin Uighur maafkan kami. Pemerintah kami sedang tidur.”

    Lemahnya kompetensi Jokowi, membuat Indonesia saat ini menjadi negara yang kurang diperhitungkan dalam diplomasi internasional. Sepanjang periode pemerintahannya, Jokowi malah menarik diri dari forum-forum internasional. Dia terkesan sangat nyaman berlindung dalam “tempurung” aktivitas dalam negeri. Peran Indonesia sangat jauh bila dibandingkan dengan era Soekarno, Soeharto, Habibie, maupun SBY.

    Hubungan dengan Cina yang disebut oleh Menko Maritim Luhut Panjaitan “tengah mesra-mesranya,” makin membuat Indonesia sulit untuk diharapkan berani bersikap keras atas negara tirai bambu itu.

    Posisinya sangat berbeda dengan negara-negara Barat yang juga punya hubungan dagang sangat besar dengan Cina. Laman The economist.com edisi 22 November 2018 menurunkan sebuah laporan, negara-negara Barat saat ini tengah meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Cina.

    Dengan judul “The West begins to stir over China’s massive abuse of Muslims,” The Economist melaporkan 14 negara Barat yang dipimpin Kanada mengirim para duta besarnya untuk menekan pemerintah Cina.

    Bagi negara-negara Barat, situasi tersebut bukannya tidak menimbulkan dilema. Simon Tisdall dalam artikel berjudul ”China’s pitiless war on Muslim Uighurs poses a dilemma for the west,” pada laman The guardian.com menilai saat ini hubungan negara Barat dengan Cina tengah memasuki “era emas,” perdagangan dan ivestasi. Hal itu ditunjukkan dengan kedatangan PM Inggris Theresa May ke Beijing, Februari lalu.

    Namun pada saat bersamaan, keyakinan mereka atas nilai-nilai hukum internasional yang telah lama mereka junjung tinggi, dihancurkan oleh rezim pemerintahan Cina. Dilema itulah yang menjelaskan mengapa kemudian negara Barat, ramai-ramai menekan Cina.

    Berdasarkan laporan yang dikumpulkan oleh Komisi Tinggi HAM PBB, Cina melakukan langkah sistematis menghancurkan dan menghilangkan eksistensi etnis Uighur. Selain menangkap dan memasukkan mereka ke kamp konsentrasi, anak-anak Uighur dimasukkan ke sekolah-sekolah indoktrinasi Partai Komunis, banyak wanita Uighur yang dipaksa menikah dengan pria etnis HAN.

    Pada bulan Ramadhan mereka dilarang berpuasa, pelaksanaan ibadah dan perayaan keagamaan umat Islam mulai dibatasi. Pemerintah Cina berdalih kamp itu dibuat guna menekan radikalisme di kalangan etnis Uighur. ”Kami ingin supaya Cina bersikap serius dengan masalah ini,” kata Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, seperti dilansir CNN, Kamis (6/12).

    Jokowi sering absen

    Sebagai negara dengan komunitas Islam terbesar di dunia, sangat wajar bila banyak yang yang berharap Indonesia menjalankan perannya. Apalagi Indonesia saat ini mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan Cina.

    Sayangnya sejak pemerintahan Jokowi, peran Indonesia di dunia internasional semakin lemah. Bahkan dalam skala regional Asean peran Indonesia sebagai big brother juga mulai melemah, digantikan Singapura dan Malaysia. Kembalinya Mahathir Muhammad sebagai PM Malaysia, semakin meminggirkan peran Jokowi. Secara aura dia kalah jauh.

    Indonesia semakin kurang diperhitungkan seiring sikap pribadi Jokowi yang terkesan menghindari berbagai forum internasional. Sampai saat ini Jokowi sudah absen sebanyak empat kali dalam gelaran Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SU PBB). Kehadirannya banyak diwakilkan kepada Wapres Jusuf Kalla.

    Media mencatat Jokowi sebagai seorang kepala negara yang paling banyak “membolos” dari SU PBB. Dia mengalahkan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping yang masing-masing tidak hadir sebanyak dua kali. Namun agak berbeda dengan Putin dan Jinping yang punya alasan politis, Jokowi selalu menjadikan kesibukan di dalam negeri sebagai alasan.

    Jokowi kembali tidak hadir dalam KTT negara-negara G-20 yang berlangsung di Argentina akhir November lalu. Kehadirannya kembali diwakili oleh Wapres Jusuf Kalla. Bagi Indonesia sesungguhnya keanggotaan di G-20 sangat prestisius. Forum tersebut beranggotakan 19 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, ditambah Uni Eropa.

    Indonesia adalah satu-satunya negara Asean yang masuk menjadi anggota G-20. Sementara untuk Asia, Indonesia adalah salah satu dari enam negara bersama Arab Saudi, Cina, India, Korea Selatan, dan Jepang.

    Sebelum Jokowi berkuasa, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat aktif di kancah internasional. Hal itu sesuai dengan amanat dalam Pembukaan UUD 45 bahwa tujuan Indonesia merdeka selain melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia, juga ikut melaksanakan ketertiban dunia.

    Amanat ini dijalankan dengan sangat baik oleh para kepala negara sejak Indonesia merdeka. Presiden pertama Bung Karno di tengah berbagai keterbatasan negara Indonesia, dikenal sebagai figur yang sangat berpengaruh di dunia.

    Bersama Jawaharlal Nehru (India), Josip Broz Tito (Yugoslavia) , Gamal Abdul Nasir (Mesir) dan Kwame Nkrumah (Ghana), Bung Karno mendirikan Gerakan Non Blok (GNB) pada 1 Septemer 1961 di Beograd, Yugoslavia. GNB dibentuk oleh negara-negara berkembang untuk keluar dari bayang-bayang negara Blok Timur dan Barat.

    Era Soeharto ditandai dengan berdirinya Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (Asean) pada 8 Agustus 1967 dengan kantor pusat di Jakarta. Indonesia juga memainkan peran besar sebagai “Saudara besar” di Asean. PM Malaysia Mahathir Muhammad dan PM Singapura Lee Kuan Yew dua tokoh besar pada masanya, selalu berkonsultasi kepada Pak Harto ketika akan mengambil keputusan penting berkaitan dengan Asean.

    Indonesia juga memainkan peran penting sebagai penengah dalam konflik di Mindanao Selatan, Filipina. Konflik antara gerakan kelompok muslim MNLF dengan pemerintah Filipina itu ditengahi Indonesia sejak 1993 dan berakhir dengan kesepakatan damai pada 2 September 1996.

    Pada era Soeharto Indonesia juga termasuk negara di dunia yang paling awal mengakui kemerdekaan Palestina (1988). Kedutaan besar Palestina kemudian dibuka di Jakarta pada 19 Oktober 1989.

    Di Era Susilo Bambang Yudhoyono, MNLF kembali bertikai dengan pemerintah Filipina (2013), Indonesia juga kembali diminta sebagai penengah. Selain itu Indonesia juga menjadi penengah dalam konflik bersenjata di Lebanon dan sejumlah negara lainnya.

    Pada masa Jokowi peran diplomasi internasional semakin surut. Pada saat terjadi genosida terhadap muslimin Rohingya di Myanmar, peran pemerintah Indonesia banyak dikritik, karena kalah jauh dibandingkan lembaga-lembaga kemanusiaan di dalam negeri.

    Sekarang peran Indonesia kembali dipertanyakan dengan memburuknya situasi di Xinjiang, Cina. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tidak pada tempatnya Indonesia berdiam diri.

    Bagi Jokowi yang tengah berjuang untuk menduduki kursi kepresidenan yang kedua kali, sudah seharusnya isu muslim Uighur menjadi ‘jualan” penting untuk meraih simpati pemilih Islam.

    Sayangnya melihat pola hubungan Indonesia yang tidak setara dengan Cina, dan lemahnya kompetensi Jokowi dalam diplomasi internasional, sangat sulit berharap Jokowi dapat memainkan peran yang lebih besar.

    Dalam berbagai forum internasional yang dihadiri Jokowi terlihat sering sangat kikuk dan tidak nyaman berada di tengah-tengah para pemimpin dunia.

    Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat dan bertemu Presiden AS Donald Trump, Jokowi terlihat berdialog, bahkan bercanda dengan menggunakan teks. 

    Video Jokowi berbicara dalam bahasa Inggris yang “aneh” dengan mudah kita temukan bertebaran di youtube. Terkesan Jokowi sangat memaksakan diri. Padahal dalam undang-undang diatur seorang presiden sebenarnya diwajibkan menggunakan bahasa nasional Indonesia ketika menyampaikan pidato di forum internasional.

    UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, mengatur kewajiban itu. Aturan itu kemudian dijabarkan secara lebih rinci dalam Perpres Nomor 16 tahun 2010.

    Keberadaan seorang presiden terhadap posisi sebuah negara di mata internasional sangat besar pengaruhnya. Semakin berkelas dan berpengaruh seorang presiden, semakin besar pula pengaruh sebuah negara.

    Presiden adalah representasi sebuah negara. Bagaimana seorang presidennya, seperti itulah negaranya. end


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.

  • Pengusaha Tionghoa Ramai-Ramai Dukung Prabowo, Ada Apa?

    Oleh : Hersubeno Arief

    Sebuah pepatah kuno Cina menyatakan : “Saya mendengar itu baik. Saya melihat itu lebih baik.” Jumat (7/12) malam lebih dari seribu orang pengusaha Tionghoa bertemu dengan capres Prabowo Subianto di kawasan Sun City, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta.

    Grand Ballroom Sun City meluber penuh sesak, bahkan sampai ke luar ruangan. Dilihat dari penampilannya, mereka rata-rata adalah kelas menengah dan pengusaha mapan. Bukan hanya orang tua, tapi juga anak-anak muda yang hadir nampak antusias mendengar Prabowo memaparkan visi misinya, bila terpilih menjadi presiden.

    Sejumlah muda-mudi dengan dandanan yang cukup menor, ikut nimbrung dan berebut selfi dengan Prabowo usai acara. Mereka nampaknya baru dari diskotek, tak jauh dari tempat itu.

    Malam itu mereka tidak hanya mendengar, dan melihat, tapi sekaligus bisa berkomunikasi dengan Prabowo. Uniknya Prabowo malam itu juga mengajak para pengusaha itu nonton bareng, saat dia pidato pada Reuni 212 di Monas.

    Hasilnya? Ketika acara selesai, dukungan, doa dan sumbangan mengalir untuk Prabowo. Seorang pengusaha bernama Kasidi atau biasa dipanggil dengan nama Ahok menjadi penyumbang terbesar, Rp 250 juta.

     

    https://twitter.com/CakKhum/status/1071244224144728065

    “Kami mendoakan dan mendukung Pak Prabowo menjadi Presiden Indonesia,” ujar Harti Hartijah dari Tim 9 pengusaha Tionghoa koordinator acara tersebut.

    Secara politik, peristiwa yang dikemas dalam gala dinner di kawasan Pecinan Jakarta itu sangat menarik dan memiliki tafsir khusus. Komunitas Tionghoa di Indonesia dikenal cenderung tidak mau terbuka soal aspirasi politiknya. Mereka sangat berhati-hati, dan wait and see.

    Pada saat Pilkada DKI 2017, saat Ahok maju menjadi Gubernur DKI, komunitas Tionghoa sempat sangat antusias dan lebih terbuka menunjukkan preferensi politiknya. Namun setelah Ahok kalah, sebagian besar mulai kembali menarik diri. Sementara yang tetap aktif, hampir semua menjatuhkan pilihannya kepada Jokowi.

    Prabowo selama ini digambarkan sebagai sosok anti Cina dan lebih dekat dengan kelompok Islam radikal. Dia banyak dikait-kaitkan dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pasca kerusuhan itu banyak warga Tionghoa yang mengungsi dan hijrah ke luar negeri.

    Pada gala dinner kali ini kasusnya justru berbeda. Mereka yang aktif mengambil inisiatif. Sejumlah pengusaha etnis Tionghoa sebelumnya mendatangi dan bertemu Prabowo di Hambalang, Bogor. Mereka menanyakan, apa yang mereka bisa bantu. Setelah mengetahui salah satu persoalan adalah pendanaan, mereka kemudian berinisiatif membuat penggalangan dana.

    Jangan hanya dilihat berapa jumlah dana yang terkumpul. Munculnya aksi penggalangan dana ini menunjukkan adanya arus angin perubahan politik menjelang Pilpres 2019. Sebagai pengusaha, etnis Cina sangat sensitif dengan perubahan arah angin kekuasaan. Indra penciuman dan sense of politic nya sangat tajam.

    Informasi mereka tentang sirkulasi elit kekuasaan baik di tingkat lokal, maupun nasional sangat akurat. Sebagai pengusaha, sangat wajar mereka harus berada dekat dalam orbit kekuasaan. Jangan sampai salah pilih.

    Prabowo di atas angin

    Dukungan para pengusaha Tionghoa secara terbuka terhadap Prabowo ini menunjukkan sebuah indikasi, Prabowo tengah berada di atas angin dalam kompetisinya melawan Jokowi.

    Peristiwa ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan momen pertemuan Prabowo dengan PM Singapura Lee Hsien Loong akhir pekan lalu. Prabowo Jumat (7/12) lalu kabarnya juga baru bertemu duta besar sebuah negara besar yang sangat dekat dengan Singapura. Namun pertemuan tersebut tidak dipublikasikan.

    Survei internal kubu Prabowo-Sandi menunjukkan elektabilitas mereka sudah mulai mendekati pasangan Jokowi-Ma’ruf. Saat ini selisih mereka tinggal 4%, dan Prabowo-Sandi sudah menyentuh 40%. Dengan trend elektabilitas Jokowi-Ma’ruf yang cenderung turun, pada bulan Januari diperkirakan elektabilitas dua kandidat sudah akan sama (crossing), atau bahkan Prabowo-Sandi bisa melampaui.

    Sebaliknya ada tanda-tanda Jokowi mulai kehilangan pesonanya. Sejumlah media, termasuk Kompas, dan Tempo Jumat (7/12) menurunkan berita menarik sepinya acara yang akan dihadiri Jokowi. Ketika Jokowi meresmikan pembukaan BTN Digital Start-up 2018 di Balai Kartini, Jakarta Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) terpaksa menyingkirkan bangku-bangku yang kosong.

    Panitia acara dibantu pasukan pengamanan presiden (Paspampres) menyingkirkan bangku-bangku kosong ke luar ruangan pembukaan BTN Digital Startup 2018 di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (7/12/2018) pagi yang diresmikan Presiden Jokowi (Tribunnews)

    Ruangan berkapasitas 2.000 orang itu hanya terisi kurang dari setengahnya. Padahal panitia sudah mengerahkan pengunjung dan para penjaga stand pameran untuk mengisi tempat duduk.

    Ketika Jokowi berkunjung ke Lampung dan berkampanye pada hari Sabtu (24/11) yang dibungkus dalam acara gerak jalan, massa yang hadir memang cukup ramai. Belakangan seperti diungkap Bawaslu Lampung, para Kepala Dinas mengakui mengerahkan para pegawai pemerintah (ASN) untuk meramaikan acara.

    Para camat dan lurah diminta mengerahkan para ibu-ibu PKK, kelompok pengajian, masyarakat, bahkan marbot masjid, untuk hadir. Sebuah edaran dari seorang lurah terungkap, setiap ketua RT diwajibkan mengerahkan 25 orang warganya. Mereka juga diwajibkan membuat daftar hadir.

    Besar dugaan pola serupa juga dilakukan oleh tim kampanye Jokowi ketika melakukan kunjungan, maupun kampanye di sejumlah daerah.

    Perubahan arus angin, dan signal-signal politik itulah yang mungkin ditangkap secara jeli oleh para pengusaha Tionghoa itu. Mereka mengambil langkah yang berani dan terukur dengan bertemu dan melakukan penggalangan dana untuk Prabowo.

    Sebagai pedagang yang penuh kalkulasi, paham perhitungan untung dan rugi (cost and benefit) mereka pasti paham dengan pepatah Cina lainnya “Kesalahan pada satu waktu menjadi kesedihan selama hidup.” end


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.

  • “Bunuh Diri” Jurnalisme Harian Kompas

    Oleh : Hersubeno Arief

    “Tugas pers bukanlah untuk menjilat penguasa, tapi mengkritik orang yang sedang berkuasa.”

    —P.K. Ojong—

    Kutipan statemen tegas dan gagah dari pendiri Harian Umum Kompas itu dalam beberapa hari ini menyebar cepat di media sosial (medsos). Setelah ditelusuri pernyataan lengkapnya berbunyi: 

    ”Secara intituitif setiap orang merasakan bahwa tugas utama pers adalah mengontrol dan kalau perlu mengecam pemerintah. Wartawan jangan sekali-sekali meminta dan menerima fasilitas dari pejabat. Sekali hal itu terjadi, ia tidak bebas lagi menghadapi pejabat itu dalam profesinya. Tugas pers bukanlah untuk menjilat penguasa tapi untuk mengkritik yang sedang berkuasa.” 

    Pesan dari P.K. Ojong itu sungguh dahsyat. Sebuah kredo yang harus dijunjung tinggi tidak hanya oleh wartawan Kompas, namun semua wartawan di seluruh dunia. Independensi, sikap kritis, fungsi kontrol, menjaga jarak dari kepentingan bisnis dan kekuasaan, membela keadilan, menyuarakan kebenaran adalah “ayat suci” yang harus dijunjung tinggi media, maupun seorang wartawan.

    Apa boleh buat dengan kredo semacam itu pilihan hidup menjadi seorang wartawan mirip laku asketisme. Suatu gaya hidup bercirikan laku-tirakat atau berpantang kenikmatan-kenikmatan duniawi, yang seringkali dilakukan untuk mencapai maksud-maksud rohani. Jadilah profesi wartawan itu mirip-mirip dengan ulama, pendeta, atau tokoh agama lainnya.

    Semua prinsip-prinsip ideal itu saat ini ramai dipertanyakan. Apakah Kompas sudah bergeser idealismenya? Apakah petuah pendiri Kompas itu telah berubah menjadi slogan kosong yang tidak lagi berarti? 

    Pilihan Kompas tidak untuk menampilkan Reuni 212 di halaman muka menimbulkan pertanyaan, bahkan gugatan. Di medsos bergema seruan untuk memboikot Kompas, bahkan ada yang menyatakan langsung berhenti berlangganan.

    Apakah Kompas menganggap peristiwa luar biasa itu bukan sebuah peristiwa penting? Tidak ada nilai beritanya? Atau Kompas sengaja “meniadakan” peristiwa itu karena adanya perbedaan kepentingan ideologi dan politik?

    Halaman muka adalah etalase sekaligus kebijakan politik redaksi (Editorial policy). Apa yang dinilai penting dan tidak penting, bagaimana sikap dan penyikapan, serta pilihan politik redaksi, dapat terlihat dari halaman muka. 

    Secara bisnis (jualan) halaman muka diperuntukkan untuk berita yang diperkirakan akan dapat mengangkat tiras sebuah media. Di tengah terus menurunnya tiras media cetak, peristiwa di Monas tentu tak boleh dilewatkan begitu saja. Jutaan orang berkumpul di Monas rasanya terlalu naif, atau bodoh malahan, untuk diabaikan sebagai pasar yang bisa dibidik. Kecuali, Kompas memang sudah punya pilihan dan penyikapan politik yang berseberangan dengan Reuni 212. 

    Kompas edisi Senin (3/12) ternyata memilih menurunkan berita utama tentang ancaman polusi sampah plastik. Berita Reuni 212 hanya ditempatkan di halaman 15 dengan porsi pemberitaan yang kecil. Halaman 15 atau halaman umum, adalah halaman sambungan dan berita lain yang tidak terlalu penting. Cukup asal ada saja.

    Redaksi Kompas bisa berkilah bahwa setiap Senin mereka menyiapkan agenda setting. Sebuah pilihan atas topik-topik penting yang agendanya perlu didesakkan kepada publik. Topik semacam ini biasanya disiapkan jauh-jauh hari untuk menyiasati kekosongan berita pada akhir pekan. Sifatnya timeless, tidak mementingkan aktualitas. Bisa ditayangkan kapan saja.

    Rasanya terlalu naif bila redaksi Kompas tidak mengetahui bahwa pada tanggal 2 Desember akan ada agenda tahunan Reuni 212. Secara jurnalistik peristiwa itu jelas merupakan peristiwa penting. Ada sekelompok, ribuan, bahkan jutaan orang berkumpul di Monas memperingati sebuah peristiwa bersejarah, Aksi 212. Sebuah peristiwa terbesar dalam sejarah protes massa yang pernah terjadi di Indonesia.

    Ketika muncul gugatan terhadap Kompas, banyak yang membela dengan dalih kebebasan redaksi. Mereka bebas menentukan apa yang dimuat, dan apa yang tidak dimuat. Pertanyaannya? Kebebasan macam apa bila bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip jurnalisme universal? 

    Ulama berpengaruh Abdullah Gymnastiar dalam program ILC menyatakan lepas dari afiliasi politik maupun agamanya, massa ini berkumpul menyuarakan ketidakadilan (perceive unjustice). Umat Islam menurut Aa Gym merasa sakit hatinya disebut radikal, intoleran, ingin memisahkan diri, anti NKRI dan berbagai stigma negatif lainnya.

    Perasaan yang sama itulah yang membuat orang datang berduyun-duyun ke Monas. Banyak diantaranya yang berasal daerah dan luar negeri sudah sejak lama menabung, menyiapkan bekal untuk hadir.  

    Dalam perspektif politik Jawa, apa yang dilakukan oleh massa Reuni 212 itu sama seperti laku “topo pepe.” Sebuah protes terhadap raja yang dilakukan dengan cara berjemur dan berdiam diri di alun-alun depan istana. Bedanya seorang Raja Jawa akan menemui para pemrotes, dan menampung aspirasinya. Sementara Jokowi memilih meninggalkan istana atau dalam bahasa Jawa disebut nglungani, dan melakukan “blusukan” di Bogor, Jabar.

    Filosof dan aktivis demokrasi Rocky Gerung (Roger) menyatakan peristiwa itu settingnya sama dengan ketika pejuang hak-hak sipil AS Marthin Luther King memimpin ratusan ribu orang melakukan protes menuntut persamaan hak di Washington DC pada tanggal 28 Agustus 1963. Jika peristiwa Aksi 212 pada 2 Desember 2016 merupakan sebuah momen, maka Reuni 212 yang terjadi Ahad lalu telah menjadi monumen.

    Sikap sejumlah media termasuk Kompas yang mencoba “menenggelamkan” peristiwa sangat dikecam oleh Roger. Secara keras dia menyebutnya sebagai Penggelapan sejarah!

     

    Sebagai sebuah peristiwa, Reuni 212 jelas merupakan peristiwa istimewa. Stasiun berita TV One bahkan sampai membuat siaran langsung. TV One bahkan mengangkat topik itu dalam program talk show Indonesia Lawyer Club (ILC). TV One banjir pujian karena keberaniannya menentang arus.

    Namun Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas menanggapinya dengan biasa-biasa saja. “Dear Pemirsa TV One; Terima kasih atas semua atensi dan apresiasi. Sesungguhnya kami hanya menjalankan tugas jurnalistik: memberitakan peristiwa yg terjadi di ruang publik. Tidak lebih, “ tulis Karni di akun twitternya. 

     

    Bukan untuk pertamakali

    Bila kita membuka-buka kembali arsip lama, ternyata bukan hanya kali ini saja Kompas mengabaikan Reuni 212. Pada tahun 2017 Kompas juga tidak memberi porsi peristiwa tersebut di halaman muka. 

    Pada edisi Ahad 3 Desember 2017 Kompas memilih foto peristiwa peringatan puncak Hari Guru sebagai foto utama. Dari sisi berita, peristiwa tersebut tidak aktual. Hari Guru jatuh setiap tanggal 25 November. Pada tahun lalu diperingati pada tanggal 2 Desember bersamaan dengan Reuni 212.  

    Hanya pada Aksi 212 tahun 2016 Kompas memberi porsi berita sangat besar di halaman utama. Kompas memuat judul besar “Terima Kasih” dilengkapi dengan foto yang ikonik lautan massa di Monas. Pada foto bawah terlihat Presiden Jokowi berjalan di bawah guyuran hujan menuju Monas.

    Mengapa sikap Kompas yang tidak memberitakan peristiwa Reuni 212 menjadi sorotan dan perhatian publik? Sebagai media, Kompas adalah media cetak terbesar dan terpenting di Indonesia. Sikap dan pilihan politiknya akan sangat menentukan. Kompas juga mempunyai sejarah panjang dalam jatuh bangunnya pergulatan pers Indonesia.

    Mengutip laman wikipedia ide awal penerbitan harian Kompas datang dari Jenderal Ahmad Yani, yang mengutarakan keinginannya kepada Frans Xaverius Seda untuk menerbitkan surat kabar yang berimbang, kredibel, dan independen. 

    Ahmad Yani menginginkan ada media yang bisa menandingi wacana Partai Komunis Indonesia. Frans kemudian mengemukakan keinginan itu kepada dua teman baiknya, Peter Kansius Ojong (Auwjong Peng Koen), seorang pimpinan redaksi mingguan Star Weekly, dan Jakob Oetama, wartawan mingguan Penabur milik gereja Katolik.

    Singkat cerita koran yang semula akan diberi nama Bentara Rakyat itu terbit sebagai corong Partai Katolik. Nama yang dipilih Kompas, sesuai pemberian Presiden Soekarno. Pemimpin Redaksi pertamanya adalah Jacob Oetama.

    Dengan latar belakang Kompas seperti, dugaan adanya faktor “kesengajaan” menenggalamkan berita Reuni 212 menjadi sangat sensitif. 

    Kompas harus bisa menjelaskan kepada publik bahwa kebijakan redaksinya benar-benar didasarkan pada prinsip-prinsip jurnalistik yang universal. Bukan hanya karena ingin menjilat penguasa, seperti telah diingatkan oleh P.K. Ojong, apalagi pilihan ideologis karena berseberangan dengan para pendukung Reuni 212.

    Bila benar itu pilihan ideologi dan politik, maka akan menjadi semacam “bunuh diri” jurnalisme ala Kompas. end


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.

  • Bunuh Diri Massal Pers Indonesia Jilid II

    Oleh : Hersubeno Arief

    Tanda-tanda pers Indonesia sedang melakukan bunuh diri massal, semakin nyata. Pemberitaan media massa tentang Reuni 212 yang berlangsung di Monas Ahad (2/12), membuka tabir yang selama ini coba ditutup-tutupi. Kooptasi penguasa, kepentingan ideologi, politik dan bisnis membuat pers menerapkan dua rumus baku, framing dan black out.

    Peristiwa besar yang menjadi sorotan media-media internasional itu sama sekali tidak “menarik” dan tidak layak berita, bagi sebagian besar media nasional yang terbit di Jakarta. 

    Sejumlah pembaca Harian Kompas pada Senin (3/12) pagi dibuat terkejut ketika mendapati koran nasional itu sama sekali tidak memuat berita jutaan orang yang berkumpul di Monas. Halaman muka Kompas bersih dari foto, apalagi berita peristiwa spesial tersebut. 

    Setelah dibuka satu persatu, peristiwa super penting itu ternyata terselip di halaman 15. Dengan judul “Reuni Berlangsung Damai” Kompas hanya memberi porsi berita tersebut dalam lima kolom kali seperempat halaman, atau sekitar 2.500 karakter. Tidak ada foto lautan manusia yang menyemut dan memadati kawasan Monas dan sekitarnya.

    Bagi Harian Kompas peristiwa itu tidak penting dan tidak ada nilai beritanya (news value). Halaman 15 adalah halaman sambungan, dan topiknya tidak spesifik. Masuk kategori berita dibuang sayang. Yang penting ada. Karena itu namanya halaman “umum.” Masih untung pada bagian akhir Kompas mencantumkan keterangan tambahan “Berita lain dan foto, baca di KOMPAS.ID.

    Kompas memilih berita utamanya dengan judul “Polusi Plastik Mengancam.” Ada dua berita soal plastik, dilengkapi dengan foto seorang anak di tengah lautan sampah plastik dalam ukuran besar. Seorang pembaca Kompas yang kesal, sampai membuat status “Koran Sampah!” 

    Halaman muka Harian Media Indonesia milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga bersih dari foto dan berita Reuni 212. Mereka memilih berita utama dengan judul “ PP 49/2018 Solusi bagi Tenaga Honorer.” 

    Harian Sindo Milik Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoe memilih berita utamanya “ Pesona Ibu Negara di Panggung G-30” dengan foto-foto mereka dalam ukuran besar. Koran Tempo memilih berita utama “Menuju Ekosistem Digital” yang ditampilkan dalam seluruh halamannya.  

    Hanya Koran Rakyat Merdeka, Republika yang memuat berita dan foto peristiwa Reuni 212 di halaman muka. Rakyat Merdeka menulis Judul “212 Makin lama, Makin Besar Kenapa Ya?.” Republika menulis Judul “Reuni 212 Damai.” Sementara Harian Warta Kota memuat foto lepas, suasana di Monas dengan judul berita yang dengan berita utama yang sangat besar “Ketua RW Wafat Usai Reuni.” 

    Agenda Setting

    Dengan mengamati berbagai halaman muka media, kita bisa mendapat gambaran apa terjadi di balik semua itu? Media bersama kekuatan besar di belakangnya, tengah melakukan agenda setting

    Mereka membuat sebuah skenario menenggelamkan peristiwa Reuni 212, atau setidaknya menjadikan berita tersebut tidak relevan.

    Operasi semacam ini hanya bisa dilakukan oleh kekuatan besar, dan melibatkan biaya yang cukup besar pula.

    Target pertama black out sepenuhnya. Jangan sampai berita tersebut muncul di media. Untuk kasus pertama ini kelihatannya tidak ada media yang berani mati dan mengabaikan akal sehat. 

    Reuni 212 terlalu besar untuk dihilangkan begitu saja. Kasusnya jelas berbeda dengan unjukrasa Badan Eksekutif Media Se-Indonesia (BEMSI), dan ribuan guru honorer yang berunjuk rasa ke istana beberapa waktu lalu. Pada dua kasus itu mereka berhasil melakukan black out.

    Target kedua, kalau tidak bisa melakukan black out, maka berita itu harus dibuat tidak penting dan tidak relevan. Apa yang dilakukan Kompas, dan Media Indonesia masuk dalam kategori ini.

    Target ketiga, diberitakan, namun dengan tone yang datar dan biasa-biasa saja. Contohnya pada Republika. Meski dimiliki oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, harap diingat latar belakang koran ini adalah milik umat. Tidak mungkin mereka menempatkan berita ini di halaman dalam, apalagi menenggelamkannya. 

    Bisa dibayangkan apa yang terjadi, bila Republika berani mengambil posisi seperti Kompas? Ketika Erick memutuskan bersedia menjadi ketua tim sukses saja banyak pembaca yang sudah mengancam akan berhenti berlangganan. Apalagi bila sampai berani melakukan black out dan framing terhadap berita Reuni 212. Wassalam.

    Target keempat tetap memberitakan, tapi dengan melakukan framing, pembingkaian berita. Reuni memakan korban. Contohnya adalah Warta Kota yang membuat judul “Ketua RW Wafat Usia Reuni.” Berita ini jelas terlihat sangat dipaksakan. Satu orang meninggal di tengah jutaan orang berkumpul, menjadi berita yang menarik dan penting? Sampean waras?

    Hal yang sama jika kita amati juga terjadi di media online dan televisi. Hanya TV One yang tampaknya mencoba tetap menjaga akal sehat di tengah semua kegilaan. Mereka masih memberi porsi pemberitaan yang cukup layak dan melakukan siaran langsung dari Monas. 

    Tidak perlu orang yang punya pengalaman di media untuk memahami semua keanehan yang kini tengah melanda sebagian besar media arus utama Indonesia.

    Berkumpulnya jutaan orang dari berbagai penjuru kota di Indonesia, dan juga kota-kota dunia di Lapangan Monas, apalagi pada masa kampanye, jelas merupakan berita besar. Tidak alasan untuk tidak memuat, apalagi mengabaikannnya.

    Bagi kalangan media peristiwa itu jelas memenuhi semua syarat kelayakan berita. Mau diperdebatkan dari sisi apapun, pakai ilmu jurnalistik apapun, termasuk ilmu jurnalistik akherat, atau luar angkasa (kalau ada), Reuni 212 jelas memenuhi semua syarat. 

    Luasnya pengaruh (magnitude), kedekatan (proximity), aktual (kebaruan), dampak (impact), masalah kemanusiaan (human interest) dan keluarbiasaan (unusualness), adalah rumus baku yang menjadi pegangan para wartawan.

    Permainan para pemilik dan pengelola media yang berselingkuh dengan penguasa ini jelas tidak boleh dibiarkan. Mereka tidak menyadari sedang bermain-main dengan sebuah permainan yang berbahaya. Dalam jangka pendek kredibilitas media menjadi rusak. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Mereka akan ditinggalkan.

    Di tengah terus menurunnya pembaca media cetak, tindakan itu semacam bunuh diri, dan akan mempercepat kematian media cetak di Indonesia. Dalam jangka panjang rusaknya media dan hilangnya fungsi kontrol terhadap penguasa, akan merusak demokrasi yang kini tengah kita bangun.

    Masyarakat, aktivis, wartawan, lembaga-lembaga kewartawanan seperti PWI, AJI, IJTI, maupun lembaga-lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers tidak boleh tinggal diam. Terlalu mahal harga yang harus dibayar bangsa ini, karena medianya larut dalam konspirasi dan dikooptasi. end


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.

  • Apa yang Paling Ditakuti dari Reuni 212?

    Oleh : Hersubeno Arief.

    Angin perubahan (wind of change) itu sepanjang pagi hingga siang hari ini, Ahad (2/12)  berhembus kencang dari arah lapangan Monas, Jakarta.

    Hembusannya pasti terasa sangat kuat menelusup dan menebus ruang-ruang Istana Kepresidenan yang lokasinya hanya berjarak sepelemparan batu di sebelah Utara. Angin Selatan itu bahkan sesungguhnya sudah mulai terasa sejak sore, malam, hingga dinihari. Ketika massa mulai berbondong-bondong mendatangi lapangan Monas  dari berbagai arah penjuru mata angin.

    Mereka tidak hanya hanya datang dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), namun datang dari berbagai kota di seluruh Indonesia, bahkan juga kota-kota di dunia. Mereka merangsek ke pusat jantung kekuasaan di Indonesia.

    Romantisme dan kerinduan pada suasana Aksi 212 dan dorongan keras angin perubahan,  membawa mereka datang berbondong-bondong dengan menggunakan berbagai moda transportasi darat, laut dan udara menuju Monas.  Arena yang diapit Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Balai Kota DKI Jakarta, dan sejumlah kantor pemerintahan, Markas Kostrad TNI dan Markas Besar TNI AD menjadi saksi besarnya kekuatan rakyat.

    Tak perlu diperdebatkan, apakah jumlah massa yang hadir 5 juta, 7 juta, 10 juta, atau hanya 300 ribu seperti diberitakan CNN, atau bahkan hanya 20 ribu seperti diprediksi Ketua IPW Neta S Pane.

    Melihat visual udara membeludaknya massa,  jumlah peserta reuni kali ini setidaknya sama, bahkan bisa jadi lebih besar dibandingkan Aksi 212 tahun 2016. Stasiun TV One memperkirakan jumlahnya lebih besar, hal itu setidaknya dapat dilihat dari padatnya shaf ketika peserta sedang sholat.

    Fakta ini menunjukkan  sebesar apapun kekuatan yang dikerahkan, akan sulit melawan kehendak rakyat, apalagi kehendak alam. Seorang penguasa dalam falsafah Jawa memang seharusnya peka terhadap tanda-tanda alam. Tanggap ing sasmito. Peka terhadap hal-hal yang bersifat simbolis.

    Beberapa pekan sebelum pelaksanaan acara, aparat keamanan, dan sejumlah tokoh penting, termasuk para pemuka agama mencoba membangun opini, reuni ini tidak penting dan mengada-ada. Tak cukup hanya dengan membangun opini, ada kelompok yang mengancam akan membubarkan dan membuat acara tandingan serupa.

    Menariknya mereka yang melakukan ancaman ini mengadakan jumpa pers di Markas Polda Metro Jaya. Kelompok yang menamakan diri “Jaga Indonesia” ini juga mengancam akan melakukan sweeping bendera tauhid. Foto-foto para aktivis “jaga Indonesia”  bersama pejabat Polda Metro Jaya tersebar luas di dunia maya.

    Sejumlah spanduk yang mengecam dan mendiskreditkan reuni disebar massif di berbagai sudut kota Jakarta. Para peserta reuni digambarkan sebagai kelompok yang akan memecah belah persatuan bangsa, dan anti NKRI.

    Di media sosial para buzzer kubu petahana juga diinstruksikan untuk tidak satupun menanggapi aksi reuni 212. Bahkan untuk sindiran atau satire pun tidak diperbolehkan.  Mereka mencoba menenggelamkan isu tersebut di medsos dan media konvensional dengan mengangkat berbagai isu lain.

    Yang coba mereka tampilkan adalah #AndaiNikahanku10M.  Tagar ini diambil dari kisah pernikahan seorang anak taipan di Surabaya yang digelar secara besar-besaran. Isu ini memang tengah digoreng oleh sejumlah media online besar yang sering diketahui digunakan untuk menggoreng isu yang mendeskreditkan kelompok oposisi. (lihat tautan beritanya : Ramai Guyonan Kocak #AndaiNikahanku10M)

    Selain itu para influencer dan petinggi partai pendukung petahana mencoba menggoreng isu korupsi keluarga Cendana, dan pidato Prabowo di Singapura. Semua itu hanyalah pengalihan isu, sehingga perhatian publik teralihkan dari Reuni 212.

    Tak cukup hanya dengan itu, aparat keamanan juga melakukan  gelar pasukan besar-besaran di Lapangan Monas, hanya dua hari menjelang pelaksanaan reuni. Yang mencolok dari gelar pasukan kali ini adalah hadirnya personil dan peralatan tempur TNI dalam jumlah besar.

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian sampai mengaku terkejut dengan jumlah pasukan yang dikerahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjono jumlahnya mencapai 43 ribu. Sementara Polri hanya mengerahkan sembilan ribu personil.

    Kendati dibungkus sebagai apel Operasi Lilin, yakni operasi pengamanan Natal dan Tahun Baru, namun agak sulit untuk membantah, gelar pasukan itu  sebagai show of force untuk menakut-nakuti kafilah yang akan hadir dalam reuni.

    Pada tahun 2016 apel Operasi Lilin dilaksanakan pada tanggal 21 Desember, sementara tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 22 Desember. Artinya hanya beberapa hari sebelum Natal. Sementara tahun ini sudah digelar pada awal bulan Desember yang kebetulan kok hanya dua hari menjelang reuni.

    Jumlah pasukan TNI yang jumlah jauh lebih besar dibandingkan Polri juga menimbulkan pertanyaan. Sebab kehadiran pasukan TNI dalam operasi semacam itu adalah perbantuan untuk memperkuat Polri. Demikian pula halnya peran Panglima TNI yang bertindak sebagai inspektur upacara. Biasanya apel semacam ini dipimpin oleh Kapolri.

    Acara akbar seperti reuni 212 ini bukan kali pertama digelar. Jika dihitung sejak Aksi Bela Islam (ABI) 1, sampai puncaknya Aksi 212 yang menghadirkan jutaan orang, terbukti selalu berlangsung aman. Jadi tidak perlu pengamanan yang berlebihan, apalagi menghadirkan peralatan tempur.

    Di lapangan pada hari ini, aparat kepolisian dan TNI boleh dikatakan relatif nganggur. Mereka hanya menatap kosong para kafilah yang mengalir deras ke Monas. Sebagian tergagap dan kemudian mengumbar senyum ketika diberi salam dan diajak berjabat tangan oleh para peserta reuni.

    Momentum Prabowo

    Mengapa pemerintah, dan aparat keamanan seperti sangat ketakutan dengan kegiatan tersebut? Mengapa mereka mengerahkan segala cara agar acara tersebut gagal, atau setidaknya pesertanya tidak membludak?

    Jawabannya cukup jelas. Keberhasilan kegiatan ini adalah indikasi berhasilnya konsolidasi umat, terutama muslim perkotaan menjelang Pilpres 2019. Aksi serupa pernah berhasil menumbangkan Ahok pada Pilkada DKI 2017, maka bukan tidak mungkin juga bisa mengancam Jokowi. Apalagi Pilpres tinggal beberapa bulan lagi.

    Secara afiliasi politik, para pendukung 212 adalah penentang Jokowi, karena dia dianggap sebagai pendukung utama Ahok. Dalam hal ini posisi Prabowo lebih diuntungkan. Kehadiran Prabowo pada acara reuni semakin mempertegas itu. Kendati hanya berpidato pendek karena khawatir dituding melakukan kampanye, namun kehadiran Prabowo merupakan signal politik yang sangat jelas. Apalagi kehadiran Prabowo mendapat sambutan yang luar biasa dari hadirin.

    Reuni ini juga semakin menegaskan bahwa dari arah angin politik yang berhembus beberapa bulan menjelang Pilpres, sebagai penantang Prabowo mendapat momentum.

    Dari dunia internasional, Prabowo mendapat angin segar dengan tampil pada forum 500 Gobal CEO yang digelar Majalah The Economist  di Singapura, dan endorsement dari PM Singapura Lee Hsien Loong yang menerimanya secara resmi di kantornya. Sementara di dalam negeri keberhasilan Reuni 212 juga menunjukkan keberhasilan konsolidasi kelompok oposisi.

    Publikasi survei yang menunjukkan selisih elektabilitasnya dengan Jokowi semakin menipis, menjelaskan mengapa pemerintah dengan berbagai cara mencoba mencegah Reuni 212.

    Momentum kini di tangan Prabowo. Untuk kawasan perkotaan, dan muslim terdidik, Prabowo dipastikan sudah lebih unggul. Pekerjaan rumah terbesar Prabowo adalah masuk ke kelompok miskin, pendidikan rendah, dan pedesaan. Di basis suara ini, Jokowi masih sangat kuat, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Masih ada waktu selama lima bulan yang tersisa.  Prabowo harus bisa memanfaatkan momentum angin perubahan yang saat ini tengah berhembus kencang.

    Seperti kutipan syair lagu  Wind of Change dari Group Band terkenal asal Jerman Scorpion :  The future is in the air/I can feel it everywhere/blowing with the wind of change/take me to the magic of the moment. end


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.

  • PM Singapura Isyaratkan Akan Ada Pergantian Presiden Indonesia?

    Oleh : Hersubeno Arief

    Instagram official Perdana Menteri Singapura @leehsienloong, Selasa (27/11) memuat foto dan pernyataan menarik. Dia memajang foto pertemuan dengan Prabowo Subianto dengan keterangan foto: 

    “Prabowo merupakan kandidat Pilpres Indonesia pada bulan April mendatang. Saat ini sibuk berkampanye ke seluruh Indonesia. Kami mendiskusikan bagaimana Singapura dan Indonesia dapat memperkuat ikatan yang kuat dan membawa hubungan kami ke depan. Saya berharap dia mendapatkan yang terbaik dan menyenangkan di Singapura.”

    Bagi yang memahami geopolitik global/regional dan pengaruhnya terhadap percaturan politik suatu negara, foto dan status Lee itu merupakan signal politik yang sangat kuat. Signal akan adanya perubahan kekuasaan di Indonesia pada Pilpres 2019.  

    Prabowo berada di Singapura bukan dalam kapasitas kunjungan “resmi.” Dia diundang sebagai pembicara utama dalam forum “The World in 2019” yang dihelat oleh Majalah yang sangat berwibawa The Economist. Diundangnya Prabowo juga menunjukkan para pimpinan ekonomi dunia ingin tahu bagaimana masa depan Indonesia bila Prabowo terpilih.

    Acara bergengsi itu dihadiri oleh sejumlah CEO dan pemimpin perusahaan global dunia. Sejumlah CEO yang hadir adalah pimpinan perusahaan seperti Citi, EFG International, Franklin Templeton Investments, Hyundai hingga PricewaterhouseCoopers.

    Jika kita buka-buka Instagram Lee, hampir semua foto menampilkan pertemuannya dengan para pemimpin resmi dunia. Ada fotonya bersama Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden AS Donald Trump, dan PM Malaysia yang baru Mahathir Muhammad. 

    Lee juga pernah bertemu Jokowi dua kali. Yakni pada Tahun 2014 tak lama setelah terpilih, dan pada bulan September 2017. Tidak ada foto dengan pemimpin oposisi dari suatu negara.

    Pertemuan secara resmi dengan Prabowo, seorang capres penantang dari negara terdekat Singapura, dari sisi diplomatik jelas sangat sensitif. Apa lagi dalam keterangan foto ada frasa yang secara tersirat pesannya sangat jelas. “Ingin meningkatkan hubungan yang lebih kuat di masa depan,” dan “Saya berharap yang terbaik (bagi Prabowo).”

    Indonesia bagi Singapura merupakan negara tetangga terpenting, selain Malaysia. Lee pasti tidak ingin mengorbankan hubungannya yang cukup baik dengan Presiden Jokowi. Apalagi bila dia melihat prospek Jokowi akan kembali memenangkan Pilpres.

    Prabowo berkunjung ke Singapura sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan pemerintah Singapura. Jadi Lee sebenarnya tidak perlu bertemu Prabowo. Kalau toh ada permintaan resmi, dia bisa menghindar. Secara diplomatik pertemuan itu hanya akan menimbulkan gangguan yang tidak perlu dengan pemerintahan Jokowi. 

    Posisi Singapura di Asia Tenggara sangat unik. Negara mini ini dikuasai etnis Cina, dengan negara tetangga yang dikuasai etnis Melayu. Persis seperti Israel di Timur Tengah. Bangsa Yahudi di tengah bangsa Arab. Jim Sleeper seorang pengajar ilmu politik di Universitas Yale, AS mengutip seorang diplomat Arab bahkan menyebut Singapura adalah Israelnya Asean.

    Agar tetap eksis, Singapura butuh pelindung dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangganya. Singapura dan Israel sama-sama dilindungi AS. Jadi semacam negara “satelit” AS. Singapura juga menjalin hubungan dekat dengan Cina. Singapura menjadi jaringan penghubung (hub) bagi AS, maupun Cina di Asia Tenggara (Asteng).

    Sebagai negara terpenting di Asteng Indonesia mempunyai posisi penting baik secara politik, maupun ekonomi. Jumlah penduduknya yang besar, merupakan pasar yang sangat menarik. Begitu pula dengan sumber daya alamnya. Secara militer Indonesia juga masih yang terkuat dari sisi SDM.

    AS dan Cina sangat berkepentingan menjalin hubungan yang dekat, siapapun yang akan menjadi pemimpin Indonesia.

    Aaron L Connelly seorang peneliti di Southeast Asian politics and foreign policy, dan mantan Direktur Lowy Institute untuk Asteng yang berpangkalan di Singapura secara khusus menyoroti pertemuan Lee dengan Prabowo.

    Lee tampaknya perlu bertemu dengan Prabowo untuk menggali lebih dalam sikap dan politik Prabowo. Sebaliknya Prabowo perlu meyakinkan Lee tentang pandangan politiknya dan hubungannya dengan Singapura. 

    Selama ini di kalangan pengamat asing, kata Connelly melalui akunnya @ConnellyAL, Prabowo dikenal dengan retorika tentang ketidaksetaraan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, dan aliansinya dengan kelompok masyarakat yang cenderung menyalahkan kelompok etnis Cina atas berbagai persoalan di Indonesia. Hal ini bisa menyulitkan hubungannya dengan Singapura.

    Persepsi ini bukan tidak disadari Prabowo. Ketika bicara dalam forum “The World 2019” dia menyampaikan, bersama pasangannya Sandiaga Uno akan mengusung program utama pemberantasan korupsi. Langkah ini sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum, dan jaminan bagi dunia bisnis. Tidak ada retorika ultranasionalis seperti yang banyak digambarkan.

    Lepas dari berbagai sikap Prabowo yang sering banyak disalahpahami, bagi Lee maupun komunitas internasional, Prabowo jelas lebih “nyambung” bila diajak bicara dibandingkan dengan Jokowi.

    Dengan Lee, Prabowo sama-sama memiliki latar belakang militer dan pengalaman internasional. Sebelum terjun ke politik Lee adalah seorang jenderal di angkatan bersenjata Singapura dengan pangkat terakhir Brigjen. 

    Latar belakang Prabowo yang kosmopolit juga memudahkan dia berbicara dengan komunitas internasional. Berbeda dengan Jokowi yang cenderung menghindari forum-forum internasional. 

    Sampai saat ini setidaknya sudah empat kali Jokowi tidak menghadiri Sidang Umum PBB. Dia selalu mewakilkannya ke Wapres Jusuf Kalla. Pengalaman dan pemahamannya yang terbatas dalam komunitas internasional, dan kemampuan bahasa Inggrisnya yang sangat lemah, boleh jadi menjadi penyebab mengapa Jokowi selalu absen.

    Sikap Jokowi ini membuat Indonesia tidak bisa tampil dan mengambil prakarsa internasional seperti yang pernah dilakukan para presiden terdahulu seperti Bung Karno, dan Soeharto, termasuk oleh BJ Habibie maupun SBY. 

    Elektabilitas terus menurun

    Publikasi survei yang dilakukan oleh Median bisa menjadi petunjuk mengapa Lee memperlakukan Prabowo seperti seorang presiden yang sudah terpilih. Elektabilitas Jokowi terus menurun, dan angkanya sudah berada di bawah 50%.

    Negara-negara yang mempunyai kepentingan dengan Indonesia, pasti juga mempunyai data yang sama. Ini menjelaskan mengapa ada tanda-tanda perubahan arah dukungan politik komunitas internasional. 

    Sebelum Lee, Duta Besar Cina di Jakarta Xiao Qian 26 September lalu sudah berkunjung ke kediaman Prabowo di Hambalang. Ini juga bisa diartikan sebagai signal kuat bahwa Cina ingin mempunyai hubungan yang baik dengan Prabowo, sebagai pemimpin Indonesia mendatang.

    Berdasarkan survei Median yang digelar pada bulan Oktober, selisih Jokowi-Ma’ruf dengan Prabowo-Sandi tinggal 12.2%. Jokma 47.7% dan PS-SU 35.5%. Dengan trend penurunan 1-2% setiap bulan, diperkirakan selisihnya kini tinggal 8-9%.

    Hasil sigi Median ini mirip dengan survei internal Prabowo-Sandi. Pada bulan Oktober selisihnya tinggal 11%. Dengan trend Jokma menurun, dan PS-SU naik, maka diperkirakan pada bulan Januari atau paling lambat Februari, posisinya sudah akan bertemu (crossing). Sungguh sangat berbahaya bagi inkumben. 

    Hal ini menjelaskan mengapa Jokowi mengerahkan berbagai cara untuk menahan laju penurunan dan kenaikan penantang. Selain melakukan langkah represif terhadap kelompok oposisi, pemerintah saat ini misalnya mengobral janji kenaikan tunjangan kinerja untuk TNI-Polri, termasuk tunjangan kenaikan yang sangat besar bagi Babinsa TNI.

    Pemerintah juga mengumumkan kenaikkan tunjangan kinerja untuk sejumlah departemen. Terhitung mulai Januari 2019 gaji PNS dan pensiunan juga dinaikkan 5%. Masalahnya darimana pemerintah bisa membayar dan memenuhi janji manis itu mengingat APBN terus defisit? 

    Tunjangan kinerja yang dijanjikan kepada prajurit TNI-Polri akan cair pada bulan Juli, sampai sekarang belum ada realisasinya. Tunjangan untuk Kejaksaan dan lingkungan Mahkamah Agung sampai kini juga belum terbayar.

    Dalam kunjungannya ke Pelembang Ahad (25/11) Jokowi secara terbuka mengakui elektabilitasnya di Sumsel tinggal 37%. Pada Pilpres 2014 di Sumsel Jokowi hanya kalah tipis sekitar 2.46%. Padahal saat itu Prabowo berpasangan dengan Hatta Radjasa putra asli Sumsel.

    Pengakuan Jokowi ini juga membuka fakta adanya “penggelembungan” elektabilitas publikasi hasil survey oleh lembaga-lembaga yang dikontrak oleh inkumben. Publikasi survey bahwa elektabilitas Jokowi sudah di atas 50% dan selisihnya dengan Prabowo sampai 20% hanyalah upaya penggiringan opini publik.

    Indikasi kuat adanya upaya pembentukan opini melalui publikasi survey sangat terlihat dari tindakan Denny JA pendiri Lingkaran Survey Indonesia (LSI). 

    Dalam satu bulan terakhir Denny sangat agresif membuat meme yang mendiskreditkan dan men-downgrade Prabowo-Sandi. Dia bahkan membuat meme untuk isu-isu yang sangat sepele dan remeh temeh. Tindakannya sudah melebihi buzzer petahana yang paling militan. Bukan lagi seorang seorang pollster yang menjunjung tinggi metode statisktik yang ilmiah. Kendati di-bully habis di berbagai WAG, Denny seakan tidak peduli.

    Kita masih harus terus mengamati secara cermat pergerakan elektabilitas kandidat. Masih ada waktu tersisa lima bulan. Biasanya seorang kandidat, apalagi inkumben bila trend-nya menurun, akan sulit untuk membuat pembalikan. Kecuali dia menemukan momentum.

    Berbagai indikator, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, saat ini tidak berpihak kepada Jokowi. Pertumbuhan ekonomi rendah, rupiah terus melemah, impor terus meningkat, cadangan devisa  terus berkurang, dan defisit APBN terus membesar.  

    Jokowi sedang bekerja keras menyelesaikan proyek infrastruktur yang menjadi andalannya sebelum April 2019. Namun seperti diakui Wapres Jusuf Kalla, tidak semua proyek tersebut bisa selesai.

    Diperlukan kerja keras yang luar biasa bagi Jokowi dan timnya, agar bisa kembali memenangkan pemilihan. Ada yang mengatakan, kekalahan itu memang tidak menyenangkan, dia seperti anak tiri. Sementara kemenangan, banyak bapak angkatnya. End


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.

  • Bunuh Diri Massal Pers Indonesia

    Oleh : Hersubeno Arief

    Memanipulasi media, sama dengan meracuni suplai air suatu negara. Itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita dalam cara yang tidak pernah kita bayangkan.


    —Lance Morcan—

    Pilpres 2019 membawa media dan dunia kewartawan di Indonesia memasuki sebuah episode terburuk sepanjang sejarah pasca Reformasi. Situasinya bahkan lebih buruk dibandingkan dengan era Orde Baru.

    Kooptasi dan tekanan hukum oleh penguasa, sikap partisan para pemilik media dan wartawan, hilangnya idealisme di kalangan para pengelola media dan wartawan, membuat mereka tanpa sadar melakukan bunuh diri secara massal. Pers Indonesia memasuki masa gawat darurat!

    Pada era Orde Baru media melakukan dengan terpaksa karena tekanan rezim. Kendati begitu dengan berbagai cara, media tetap melakukan perlawanan, tetap menjaga idealismenya. Saat ini banyak yang melakukan secara sukarela. Motifnya bermacam-macam. Menjadi bagian rezim dan menikmati rezeki kekuasaan, sekedar kepentingan bisnis, dan pragmatisme untuk mendapatkan remah-remah dari para penguasa.

    Para wartawan, redaktur, maupun pimpinan media yang masih berakal sehat, bersikap kritis harus mengalah kepada para pemilik media. Ini konskuensi dari media di era industri. Pers bukan lagi medan perjuangan.

    Publik kehabisan akal, apatis, marah, dan menjadi kehilangan kepercayaan terhadap media-media di Indonesia. Di era kelimpahan informasi (Information abundance), dan menguatnya media sosial sebagai media alternatif, bila tidak segera berubah, media konvensional terancam ditinggalkan publik.

    Ada memang yang tetap waras di tengah kegilaan massal itu. Namun mereka minoritas. Kebanyakan hanya media pinggiran dan bukan arus utama (mainstream). Media-media arus utama sebagian besar larut dalam sebuah “kejahatan besar” yang disebut sebagai framing (membingkai berita), atau di Indonesia dikenal dengan istilah “pemlintiran” dan “menggoreng isu.” Dua istilah terakhir ini bahkan jauh lebih jahat dari framing.

    Framing dalam pengertian umum adalah praktik membingkai sebuah berita, sehingga informasi yang sampai kepada pembaca atau pemirsa berbeda dengan fakta sebenarnya. Framing biasanya dilakukan dengan cara mengutip atau mengambil gambar dari sudut (angle) tertentu, sehingga persepsi yang diterima publik menjadi berbeda. Cara ini dilakukan secara halus. Masih ada sentuhan “seninya.”

    Sementara pemlintiran adalah niat jahat menjungkirbalikkan fakta dengan tujuan-tujuan tertentu. Caranya bermacam-macam. Biasanya sangat kasar dan menabrak semua kaidah jurnalistik dan akal sehat. Ada yang dengan sengaja mengutip pernyataan secara salah, mengajukan pertanyaan yang menjebak, mewawancarai nara sumber yang tidak tepat, dan berbagai teknik lainnya.

    Praktik ini kemudian diikuti dengan teknik “menggoreng isu. Biasanya mereka bekerja sama dengan sejumlah politisi, atau tokoh yang ikut membesar-besarkan masalah dengan mengabaikan fakta.

    Setelah itu, agar paket “penggorengan isu” menjadi lengkap, ada kelompok-kelompok masyarakat yang disiapkan untuk melakukan unjukrasa. Aksi mereka diliput secara besar-besaran dengan target memicu aksi serupa di tempat lain. Setelah itu sang tokoh yang menjadi sararan penggorengan dipaksa meminta maaf.

    Ajaibnya setelah meminta maaf, isu ini kembali digoreng untuk menunjukkan bahwa tokoh ini tidak layak karena sering membuat kesalahan dan meminta maaf. Sikap luhur bersedia minta maaf, terlepas salah atau tidak, diplintir lagi untuk mendiskreditkan sebagai kelemahan sikap.

    Salah atau sengaja salah mengutip?

    Laman tirto.id edisi Sabtu (24/11) membuat liputan menarik seputar ‘kegilaan” media. Parahnya kesalahan itu juga terjadi tidak hanya pada media lokal, namun juga sejumlah media asing. Dalam sebuah artikel berjudul : “Pangkal Ucapan Prabowo Soal Kedubes Australia yang Keliru di Media,” diungkapkan betapa media keliru (sengaja?) mengutip pernyataan Prabowo.

    Laman BBC Indonesia pada 22 November 2018 menurunkan laporan berjudul: “Prabowo: Pemindahan kedutaan Australia ke Yerussalem bukan masalah untuk Indonesia“.

    Republika Online juga menurunkan laporan yang berjudul “Prabowo: Pemindahan Kedutaan Australia Bukan Masalah Bagi RI” pada Kamis 22 November 2018 pukul 22:19 WIB. Laman berita Viva News juga menurunkan artikel dengan judul hampir senada: “Prabowo Tak Masalah Kedutaan Australia Pindah ke Yerusalem” pada Jumat 23 November 2018 pukul 04:15 WIB.

    Bukan hanya media online dalam negeri, pernyataan Prabowo juga disimpulkan secara keliru oleh situs berita luar negeri Sydney Morning Herald (SHM). Dalam artikel yang dimuat pada Kamis 22 November 2018 SHM menurunkan artikel berjudul: Indonesian Presidential Candidate Says Jerusalem Move No Problem yang dalam bahasa Indonesia berarti “Calon Presiden Indonesia Mengatakan Pemindahan ke Yerussalem Bukan Masalah.”

    Kekeliruan dalam menyimpulkan pernyataan Prabowo bermula dari kesalahan mengutip pernyataan Prabowo. Dalam sesi wawancara dengan wartawan usai menjadi pembicara di acara Indonesia Economic Forum di Hotel Shangri-La, Jakarta pada 21 November 2018 lalu, Prabowo ditanyai dua buah pertanyaan dalam bahasa Inggris.

    Pertanyaan:

    Dengan latar belakang militer Anda, bagaimana menurut Anda soal dukungan Australia terhadap rencana AS membangun pelabuhan militer di PNG (Papua Nugini-red)? Haruskah Indonesia memberi perhatian khusus? Bagaimana pula tanggapan Anda soal rencana Australia memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem?

    Prabowo:

    PNG sangat dekat dengan Australia secara tradisional. Jadi itu urusan Australia dan PNG dan AS. Saya tidak melihat itu menjadi masalah bagi Indonesia.

    Untuk pemindahan kedutaan, saya belum membaca soal keputusan Australia memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Kita sebagai pendukung Palestina, kita tentu punya pendapat sendiri, tapi Australia juga merupakan negara independen dan berdaulat, maka kita harus menghormati kedaulatan mereka.

    Kedua jawaban Prabowo ini kemudian dicampuradukkan. Jawaban atas pertanyaan tentang dukungan Australia terhadap rencana militer AS membuka pangkalan militer di PNG dengan pemindahan Kedubes Australia ke Jerusalem. Jadilah terkesan Prabowo mendukung Australia membuka Kedubes di Jerusalem.

     

    Isu kemudian digoreng oleh para politisi dan media. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuat press rilis “PDIP: Pernyataan Prabowo Setuju Pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem, Ahistoris.”

    Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi Politisi Demokrat yang pernah menjadi pendukung Prabowo dan sekarang membelot ke kubu Jokowi juga membuat press rilis yang disebar ke media.

    Menurut TGB, pernyataan Prabowo itu menafikan jalinan sejarah perjuangan Palestina yang erat dengan perjuangan bangsa Indonesia.
    “Ini bukan sekadar masalah kedaulatan suatu negara sahabat, tetapi ini isu kebangsaan dan keumatan yang selalu menjadi perhatian kita sebagai bangsa,” kata TGB.

    Hampir semua politisi kubu pendukung inkumben, ramai-ramai mempersoalkan isu ini. Metro TV bahkan menjadikan isu ini sebagai sorotan khusus dalam Editorialnya. Di medsos ini juga digoreng habis oleh buzzer pendukung inkumben. Mereka meluncurkan tagar #PrabowoAntekZionis.

    Para lawan Prabowo ini sangat tahu bahwa isu Palestina sangat sensitif bagi umat Islam, terutama di perkotaan. Sementara basis pemilih Prabowo di kalangan pemilih ini sangat kuat.

    Dampak pencampuran fakta dan opini ini bahkan sampai mempengaruhi pendukung Prabowo. FPI dan GNPF Ulama juga ikut mengecam dan mempertanyakan sikap Prabowo. Bisa disimpulkan pemlintiran dan penggorengan isu ini cukup berhasil.

    Mengubah judul

    Sejumlah media asing yang menyadari kekeliruannya langsung mengubah judul dan isi beritanya. BBC misalnya mengganti judul “Prabowo: Pemindahan kedutaan Australia ke Yerussalem bukan masalah untuk Indonesia” menjadi “Pemindahan kedutaan ke Yerusalem, Prabowo hormati kedaulatan Australia.”,

    SMH yang semula menulis judul: ”Indonesian Presidential Candidate Says Jerusalem Move No Problem” diubah menjadi ”Presidential candidate says Indonesia should respect Australian sovereignty on embassy move”.

    Bagaimana dengan media-media di Indonesia? Tak ada pengubahan judul. Benar mereka kemudian menampilkan versi lengkap wawancara Prabowo. Namun tidak ada revisi judul, apalagi permintaan maaf. Mereka malah terus menampilkan berita tanggapan yang salah dari sejumlah sumber.

    Selain Viva, dan Republika sesungguhnya banyak media lain yang membuat berita yang salah tersebut. Jejak digitalnya bertebaran. Tinggal googling, dan kita akan menemukan fakta media melakuan kesalahan berjamah.

    Untuk isu ini kita masih berbaik sangka, mungkin sebagian besar kesalahan terjadi karena pmahaman bahasa Inggris wartawan yang terbatas. Atau mereka cuma mengcopy-paste berita yang dibuat oleh seorang wartawan. Praktik ini sudah menjadi praktik yang “lazim” di kalangan wartawan. Sudah tahu sama tahu. Akibatnya ketika yang dipercaya membuat berita salah, maka semuanya menjadi salah.

    Yang patut kita curigai adalah praktik penggorengannya. Jelas ada unsur kesengajaan. Sebab bukan hanya kali ini Prabowo menjadi korban pemlintiran dan penggorengan media.

    Kasus “tampang boyolali, ” juga digoreng habis media dan kubu inkumben. Demikian pula soal pernyataan Prabowo yang menyatakan miris karena karir lulusan pelajar SLTA di Indonesia menjadi tukang ojek online.

    Keprihatinan Prabowo terhadap masa depan anak muda Indonesia, dan keinginannya memperbaiki nasib anak bangsa, diplintir dan digoreng habis, sebagai penghinaan. Sejumlah pengemudi Ojol di berbagai kota dikerahkan untuk mendemo Prabowo.

    Yang terbaru adalah pernyataan Prabowo yang kesulitan mengajukan kredit ke Bank Indonesia. Isu ini juga digoreng habis untuk menunjukkan kebodohan Prabowo. Padahal yang dimaksud adalah perbankan di Indonesia. Sebagai pengusaha besar multinasional sangat mustahil Prabowo tidak mengerti bahwa Bank Indonesia menangani regulasi perbankan, bukan memberi kredit.

    Bukan hanya Prabowo yang menjadi korban pemlintiran dan penggorengan media. Nasib cawapres Sandiaga Uno juga tak kalah buruk. Sandi misalnya menjadi korban bully dan unjukrasa akibat melangkahi makam salah satu pendiri NU Kyai Bisri Syansuri.

    Saat ini yang menjadi bola panas yang sedang digoreng media adalah tudingan korupsi terhadap koordinator juru bicara Prabowo-Sandi Dahnil Anhar Simanjuntak.

    Praktik jahat semacam ini tak boleh terus dibiarkan. Media harus diperingatkan. Betapa bahayanya permainan mereka hanya untuk mendukung langgengnya sebuah kekuasaan.

    Seperti pernyataan penulis terkenal asal Selandia Baru Lance Morcan yang perlu kembali dikutip, kooptasi media dampaknya sangat mengerikan. Kita sedang bersukacita sambil meracuni persediaan air bangsa. Dampak kerusakan akan menyeluruh, merusak semua sendi kehidupan bangsa Indonesia. Terlalu mahal. end


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.

  • Rezim Jokowi, Negara dengan Banyak Bos (II)

    Oleh : Hersubeno Arief

    Keputusan pemerintah untuk merevisi paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI hanya sehari setelah diumumkan, membuat publik kembali bertanya-tanya.    Bagaimana sesungguhnya negara ini dikelola? Bagaimana proses pengambilan keputusannya? Apa dasar keputusan tersebut? Siapa yang berhak memutuskan? Soal ini penting untuk kembali kita pertanyakan.“Kebijakan kok seperti yoyo?. Mulur mungkret,” komentar seorang wartawan senior.

    Jumat (16/11) Menko Perekonomian Darmin Nasution dengan didampingi  Menkeu Sri Mulyani,  Gubernur BI Perry Warjiyo, Wakil Ketua Komisioner OJK Nurhaida dan Menperin Airlangga Hartarto, setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara mengumumkan ada 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI).

    Secara garis besar DNI berisi daftar bidang usaha apa saja yang tidak boleh dimasuki oleh pemodal asing. Kalau toh boleh masuk, harus ada pembatasan dalam kepemilikan saham. Misalnya selama ini untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan PP 54/2017 asing hanya boleh memiliki 30% saham. Dengan paket kebijakan ini, dalam bidang tertentu asing bebas memiliki sampai sampai 100 persen.

    “Relaksasi DNI ini mendorong penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) untuk berinvestasi di UMKM (Usaha Mikro Kecil  Menengah) serta koperasi agar bisa masuk ke seluruh bidang usaha,” jelas Darmin di Kantor Presiden Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

    Kepada media Staf Khusus Menko Perekonomian Edy Putra Irawady juga menegaskan ada 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI dan 100 persen dibuka untuk asing. Ditambah dengan DNI 2016, maka total ada 95 bidang usaha. Dari total 505 bidang usaha yang masuk DNI, sudah berkurang 123 bidang usaha.

    Pengumuman pemerintah ini tentu saja mengagetkan banyak kalangan. Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli langsung memention Presiden”Mas @jokowi,, kok ini kaya sudah putus asa? Sektor2 yg seharusnya untukrakyat, UKM, dibebaskan 100% untuk asing spt warung internet, renda, pengupasan umbi2an, jasa survei, akupuntur, content internet dll ? Terus rakyat mau jadi kuli saja? Ampun deh,” tulisnya.

    Bukan hanya Rizal Ramli yang terkejut. Banyak kalangan yang juga menyampaikan keberatan atas kebijakan tersebut. Di medsos suasananya hiruk pikuk. Kalau semua sektor yang masuk klasifikasi bisnis ecek-ecek juga dibuka untuk asing, lantas apa lagi yang tersisa untuk anak negeri? Semua dikendalikan asing.

    Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno meminta pemerintah segera merevisinya. Bagaimanapun juga UMKM dan koperasi harus dilindungi. Bukan malah diserahkan kepada asing. Apalagi dalam beberapa kali krisis ekonomi, sektor UMKM berhasil menjadi bantal peredam perekonomian nasional. Ketika banyak perusahaan besar kolaps, UMKM berhasil bertahan dan mampu menyerap tenaga kerja.

    Menghadapi berbagai kritik tersebut pemerintah anehnya tampak sangat kaget. Seolah mereka bingung sendiri dengan kebijakan yang telah mereka buat. Hanya sehari berselang, Kemenko Perekonomian menyampaikan ralat. Dari 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI atau bisa dimasuki 100 persen asing, pemerintah baru menyetujui 28 bidang usaha. “Seingat saya itu,” ungkap Edy Putra Irawady, Sabtu (17/11).

    Sedangkan 26 bidang usaha lainnya, Kemenko masih menunggu konfirmasi dari Kemendag, Kemen PUPR, Kemenhub dan Kemenkominfo.

    Mana yang benar? Belakangan ternyata yang resmi dikeluarkan dari DNI, hanya 25 bidang.

    Kasus ini mengingatkan kita pada batalnya kenaikan bahan bakar premium bulan lalu. Kebijakan yang diumumkan oleh Meneg ESDM Ignasius Jonan (10/10) itu, malah hanya berumur kurang dari dua jam. Dengan alasan PT Pertamina belum siap, Meneg BUMN Rini Soemarno minta agar kebijakan tersebut dibatalkan. Akhirnya Kementrian ESDM menyatakan kenaikan ditunda. Hingga kini tak ada lagi kabarnya.

    Inkompetensi dan lemahnya koordinasi

    Menyadari bahwa kebijakan yang dikeluarkan sangat tidak populis, dan mendapat penolakan sangat keras dari publik, para pendukung Jokowi mulai saling menyalahkan. Politisi PDIP Maruarar Sirait yang dikenal sangat dekat dengan Jokowi menyalahkan Darmin. 

    “Kebijakan ini bertolak belakang dengan Pak Jokowi selama ini. Pak Darmin harus konsisten dengan Pak Jokowi, yang selama ini pro-UMKM,” kata Maruarar Senin (19/11/2018).

    Maruarar meminta Darmin membatalkan kebijakan itu. Kalau kebijakan itu tak dibatalkan, berarti sudah jelas Darmin mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi. Ngeri kali.

    Pernyataan Maruarar ini sangat janggal dan aneh. Bagaimana mungkin Darmin bersama para menteri berani mengumumkan kebijakan yang bertentangan dengan Jokowi? Pengumuman tersebut dilakukan di Istana negara, setelah mereka bertemu dan berkonsultasi dengan Presiden.

    Kabarnya dalam pertemuan tersebut justru Presiden minta agar para menteri memikirkan dan mengambil kebijakan apapun, yang bisa mengurangi impor, meningkatkan cadangan devisa, dan mendatangkan investasi. Karena itulah kebijakan yang diambil terkesan kalap. Semua bidang dilibas.

    Berbeda dengan Maruarar, Menko Maritim Luhut Panjaitan yang dikenal sebagai tangan kanan Jokowi, justru membela Darmin. Luhut mengatakan relaksasi DNI dalam paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI itu sudah dibuat  secara cermat. Kebijakan tersebut tak ada kaitannya dengan keberpihakan kepada asing.

    Luhut menilai pihak yang menyebut paket kebijakan kali ini pro asing sebagai asal bicara. Sebab, mereka tak memahami mengenai relaksasi DNI dalam kebijakan tersebut. “Yang ngomong suruh datang ke saya. Kami tahubatasannya. Asbun (asal bunyi) saja,” kata Luhut di Jakarta, Senin (19/11).

    Ribut-ribut diantara pembantu dan orang dekat Jokowi yang kebetulan ketiga-tiganya berasal dari etnis Batak ini menjadi bahan becandaan politisi Demokrat Jansen Sitindaon.

    “Tontonan seru ini! Sesama Batak tarung. Haaa Panjaitandan Nasution versus Sirait. Ada istilah kami orang Batak: ”Unang marba’i hamualani portibion”. Jangan berkelahi kalian hanya krn soal dunia!” tulis Jansen singkat pada akun Twitter miliknya, @jansen_jsp.

    Jansen benar, “ribut-ribut” itu tak lebih hanya urusan dunia. Urusan bagaimana memenangkan Pilpres 2019. Maruarar harus marah, atau setidaknya pura-pura marah, karena kebijakan membolehkan modal asing masuk ke sektor UMKM dan koperasi ini dampaknya akan sangat besar terhadap elektabilitas Jokowi.

    Sebagai presiden yang selama ini dicitrakan dekat dengan wong cilik, rakyat jelata, pemilih Jokowi kebanyakan datang dari kalangan kelompok ekonomi lemah. Jumlah pelaku UMKM pada tahun 2018 diperkirakan sebanyak 58,97 juta. Sementara jumlah koperasi lebih dari 200 ribu. Jika masing-masing menyerap 2-3 orang tenaga kerja, tinggal dihitung berapa jumlah mereka.

    Sebaliknya Luhut dan Darmin harus bertindak dan berpikir seperti diperintahkan Jokowi. Bagaimana menyelamatkan anggaran negara yang terus defisit, dengan “melayani” sebaik-baiknya para pemilik modal besar dari dalam dan luar negeri.

    Dalam sistem demokrasi yang sangat mahal seperti Indonesia, para pemilik modal ini sangat menentukan siapa kandidat yang akan terpilih. Merekalah para “bos” sesungguhnya. Semakin besar modal yang disediakan para cukong, semakin besar pula peluangnya untuk terpilih.

    Pertanyaannya, sebelum menyetujui paket kebijakan tersebut apakah Jokowi sudah memahami implikasinya secara ekonomis dan politis? Atau seperti biasanya,  gaya dia memberi perintah “pokoknya” dan kemudian main tandatangan, tanpa tahu apa isinya?

     Kalau toh dia sudah memahami, mengapa dia menyetujuinya? Apakah ada kepentingan ekonomi dan politik yang lebih besar, yang memaksa dia harus setuju? 

    “Ribut-ribut” tiga tokoh Batak tadi semakin membuka mata publik, bagaimana cara presiden Jokowi dalam mengambil keputusan, dan untuk siapa dia mengambil keputusan. Tinggal lihat bidang apa saja yang dibuka, dan siapa yang diuntungkan.

    Kita ambil contoh bidang akupuntur, kita tahu darimana bidang ini berasal? Atau soal pembangkit listrik di atas 10 MW. Siapa saja pemainnya? Adakah pejabat yang punya kepentingan bisnis di bidang itu? Semuanya mudah ditelusuri dan kita bisa menemukan jawaban.

    Dibatalkannya sebuah keputusan penting hanya hitungan hari, atau bahkan jam, menunjukkan adanya persolan serius pada karakter,  kompetensi dan kemampuan leadership presiden Jokowi.

    Jenderal Norman Schwarzkopf seorang pemimpin Perang Teluk yang dikenal garang, galak dan tak kenal menyerah, mengingatkan betapa karakter adalah modal yang paling utama dari seorang pemimpin: Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without the strategy.

    Kepemimpinan itu adalah gabungan kekuatan strategi dan karakter. Jika terpaksa harus memilih salah satu. Pilihlah pemimpin yang punya karakter, walau tidak punya strategi. Bagaimana bila tidak punya kedua-duanya? Nah ini yang repot. Ampun deh.

  • APBN Defisit dan Melesetnya Janji Manis Presiden Jokowi Kepada Prajurit TNI-Polri

    Oleh : Hersubeno Arief.

    Sepanjang hari kemarin beredar broadcast percakapan WA di kalangan prajurit TNI, tentang ketidakjelasan tunjangan untuk prajurit TNI-Polri yang pernah dijanjikan oleh Presiden Jokowi.

    “Mohon ijin senior. Berdasar petunjuk akhir komandan, untuk remon yang semula akan menggunakan indeks baru, untuk sementara ditunda dulu. Kita masih menggunakan indeks lama.”  

    Pesan yang diduga dari seorang perwira keuangan di lingkungan satuan TNI itu juga menambahkan catatan penting. “Ijin Bang, mohon disampaikan kepada anggota, agar jangan banyak berharap, dan jangan berhutang lebih dulu.”  

    Seperti biasa para prajurit, apalagi istri-istrinya, punya “keberanian” dan “modal” baru berhutang, ketika mendengar akan ada tunjangan dari pemerintah. Apalagi jumlahnya sangat besar. Dengan gaji pas—pasan, gali lubang, tutup lubang sudah menjadi gaya hidup keseharian mereka.   

    Percakapan dua orang perwira menengah TNI itu diduga berkaitan dengan janji yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Pada saat saat memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama personel TNI dan Polri di Lapangan Mabes TNI Jakarta Timur, Selasa (5/6/2018), Jokowi menyampaikan kabar baik, bahwa tunjangan untuk prajurit TNI akan naik sebesar 70%.

    “Nanti ditunggu, bulan Juli ada gaji ke-13. Selain itu, juga akan saya umumkan kenaikan tunjangan kinerja yang akan diberikan bulan Juli,” ujar Jokowi dengan senyum lebar. Pernyataan ini langsung langsung disambut tepuk tangan para hadirin.

    Bagaimana realisasinya? Seorang perwira menengah yang dihubungi membenarkan info tersebut. Sampai bulan November mereka belum menerima tunjangan yang dijanjikan. Namun dia menolak untuk memberi keterangan lebih lanjut. Ada peringatan, bagi yang mempertanyakan dan menyebarkan berita tersebut, akan diusut.

    Usut punya usut ternyata melesetnya janji tersebut karena payung peraturannya belum ada. Presiden saking bersemangatnya, sudah terburu-buru menyampaikan janji tersebut. Jika sebelumnya Jokowi dikenal dengan jargon “I dont’ read, what I sign” saya tidak pernah membaca, (keputusan) apa yang saya tanda tangani. Kini berubah menjadi “I say, what I haven’t signed yet.” Saya ngomong, (keputusan) apa yang saya belum tanda tangani!”  

    Presiden baru menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 102 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2018. Kemudian diundangkan oleh Kementrian Hukum dan HAM pada tanggal 1 November. Artinya kalau toh bisa direalisasikan, baru pada gaji bulan Desember. Itupun dengan catatan, bila anggarannya tersedia.

    Seorang pensiunan perwira tinggi secara bercanda berani menjamin tunjangan kinerja dan gaji ke-13 akan dibayar dengan mata uang yen. “Gaji itu pasti akan dibayar yen ono anggarannya,” katanya sambil tergelak. Yen dalam bahasa Jawa berarti jika ada, if.

    Dalam Perpres tersebut diatur untuk jabatan KSAD, KSAL, dan KSAU mendapat tunjangan sebesar Rp 37.810.500,-. Para wakil kepala staf mendapat tunjangan Rp 34.902.000,- Sementara tunjangan terendah kelas jabatan No 19 sebesar Rp 1.968.000,-

    Komponen gaji prajurit terdiri dari gaji pokok, tunjangan beras, tunjangan jabatan, tunjangan lauk pauk, dan tunjangan kinerja. Komponen terakhir inilah yang akan naik sebesar Rp 70%.

    Sebagai contoh seorang prajurit pangkat terendah adalah golongan 1 a, atau Prajurit Dua (TNI AD, TNI AU) Kelasi Dua (TNI AL), dengan masa kerja 0 tahun dan belum beristri. Mereka akan menerima Rp 1,56 juta (gaji pokok) + Rp 144 ribu (tunjangan beras) + Rp 75 ribu (tunjangan jabatan) + Rp 1,8 juta (uang lauk pauk) + Rp 1,1 juta (tunjangan kinerja terendah) = Rp 4,67 juta.

    Dengan kenaikan tunjangan sebesar 70% atau Rp 1.968.000,- maka total gaji yang akan diterima sebesar Rp 5.538.000,-

    Janji kampanye dan defisit APBN

    Apakah Jokowi bisa memenuhi janjinya tersebut? Hal ini masih harus kita tunggu dan buktikan. Beban pemerintah untuk memenuhi janji-janji manis Jokowi sangat berat. Jokowi tidak hanya menebar janji kepada anggota TNI-Polri. Jokowi juga menjanjikan pada awal tahun 2019 gaji pegawai negeri dan pensiunan akan naik rata-rata sebesar 5%.

    Katakanlah janji tersebut dapat direalisasikan pada bulan Desember ini, maka para prajurit TNI-Polri akan menerima rapel kenaikan tunjangan kinerja selama 6 bulan (Juli-Desember) plus tunjangan gaji ke-13. 

    Total jumlah personil TNI sebanyak 400 ribu (2016), dan Polri sebanyak 430 ribu orang (2016), tinggal hitung berapa besar anggaran yang harus diberikan oleh pemerintah. 

    Presiden Jokowi juga sebelumnya telah menjanjikan kenaikan tunjangan yang fantastis untuk Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI. Jumlahnya setara dengan tunjangan yang diberikan kepada Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) Polri.  

    Saat ini Babinsa TNI hanya menerima tunjangan sebesar Rp 310.000 dan akan dinaikkan menjadi Rp 2.7 juta, atau meroket 771%. Data dari Mabes TNI jumlah Babinsa sebanyak 60 ribu personil. Jumlah personil Babinsa dan Babinkamtibmas tersebut, ujar Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko akan ditambah. Idealnya setiap lima desa ada satu orang Babinsa.

    Jumlah total pegawai negeri saat ini sebanyak 4.3 juta orang. Belum lagi ditambah para pensiunan. Berdasarkan catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pada RAPBN 2019, anggaran belanja pegawai ditetapkan mencapai Rp 368,6 triliun atau naik sekitar Rp 26,1 triliun dibandingkan 2018.

    Kenaikan tunjangan kinerja dan gaji PNS, pensiunan, dan TNI-Polri dipastikan akan kian menekan APBN. Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran per Oktober 2018 mencapai Rp 237 triliun atau 1,6% dari PDB. Defisit berasal dari selisih pendapatan negara Rp 1.483,86 triliun dan belanja negara sebesar Rp 1.720,84 triliun.

    Apakah pemerintah bisa membayar semua janji-janjinya? Diakui atau tidak, semua janji manis yang ditebar oleh Jokowi ini erat kaitannya dengan pelaksanaan Pilpres 2019. 

    Total jumlah PNS, pensiunan, TNI-Polri lebih dari 5 juta orang. Bila ditambah dengan tiga orang anggota keluarga, maka setidaknya ada 20 juta suara. TNI-Polri tidak memilih, namun anggota keluarganya punya hak pilih.

    Untuk memenangkan hati para PNS, pensiunan, TNI-Polri yang jumlahnya sangat signifikan, Jokowi harus berani mempertaruhkan APBN. Hanya saja janji manis ini bisa berubah menjadi bumerang, bila tidak bisa dipenuhi. 

    Pemerintahan Jokowi gagal memenuhi janjinya sebenarnya bukan barang baru. Publik mencatat banyak janji kampanye Jokowi yang belum dipenuhi. 

    Di Lombok, NTB para korban bencana gempa hingga kini belum bisa mencairkan dana bantuan pemerintah. Padahal di buku rekening bank yang diberikan Jokowi kepada warga jelas tertera nilai nominal yang akan mereka terima. Untuk rumah yang rusak berat mendapat bantuan sebesar Rp 50 juta. Rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta. 

    Ketika mereka mendatangi bank, dana tersebut tidak bisa dicairkan, karena dana tidak tersedia. Warga merasa diberi janji palsu, dan rekening bodong. Mereka menggelar unjukrasa. Anggota TNI-Polri jelas tidak mungkin menggelar unjukrasa. Tapi mereka pasti akan mencatat dalam hati. 

    Seorang komedian Amerika Serikat secara bercanda pernah mengingatkan “Political promises are much like marriage vows. They are made at the beginning of a relationship between a candidate and voter, but are quickly forgotten.”

    Janji-janji politik itu sangat mirip dengan janji sebuah perkawinan. Janji yang disampaikan kandidat kepada para pemilih pada saat kampanye, akan dengan cepat dilupakan setelah dia terpilih. Pada kasus Jokowi, analoginya rasanya kurang tepat. Dia bahkan dia sudah berani membuat janji baru, sementara janji yang lama belum juga ditunaikan. en


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.

  • Metamorfosa dan Blunder-blunder Politik Kyai Ma’ruf Amin

    Oleh : Hersubeno Arief

    Hanya butuh waktu kurang dari empat bulan bagi Kyai Ma’ruf Amin untuk bermetamorfosa (berubah bentuk) kembali dari seorang ulama menjadi seorang politisi sejati. Mantan anggota legislatif  PPP dan PKB itu terkesan sudah sangat luwes dan piawai, memainkan perannya seperti “politisi” pada umumnya.

    Dalam pernyataan terbarunya, Ma’ruf mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak pernah berniat menjadi cawapres. Karena didorong banyak pihak,  didorong oleh banyak ulama, akhirnya dia bersedia maju sebagai cawapres Jokowi.

    “Saya sebenarnya tidak mau jadi cawapres, saya lebih nyaman jadi Rais Aam PBNU dan Ketua Majelis Ulama Indonesia,” kata Ma’ruf saat menghadiri launching buku ‘Arus Baru Ekonomi Indonesia’ di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (13/11).

    Apa yang dikatakan oleh Ma’ruf mengingatkan kita kepada ucapan Ben Okri, salah seorang  penulis paling terkenal Afrika asal Nigeria. “The magician and the politician have much in common: they both have to draw our attention away from what they are really doing,” ujarnya.

     Politisi  dan pesulap  itu  memiliki  banyak kesamaan. Keduanya menarik perhatian kita menjauh dari apa yang sesungguhnya mereka lakukan. Dengan kata lain mereka mengecoh publik. Bedanya pesulap melakukannya sekedar untuk hiburan. Politisi punya tujuan yang lebih besar, yakni memanipulasi pikiran publik untuk sebuah kekuasaan.

    Kita pasti belum lupa dengan drama tragedi  Mahfud MD  yang gagal menjadi cawapres Jokowi di menit-menit akhir pendaftaran pasangan capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Dalam tayangan program Indonesian Lawyer Club (ILC) TV One Selasa (14/8) Mahfud secara gamblang menjelaskan bagaimana Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)  Said Agil Siradj dan Ma’ruf Amin menjegal pencalonannya dengan mengancam Jokowi.

    Saat itu Said Agil mengingatkan bahwa NU akan meninggalkan Jokowi bila tidak menggandeng cawapres dari NU. Mahfud yang hampir pasti menjadi pendamping Jokowi, dalam penilaian keduanya bukanlah representasi dari NU. “ Mahfud MD bukan kader NU. Kedekatannya dengan NU hanya sebatas kultural, karena latar belakangnya NU,” kata Said Agil pada waktu itu.

    Rekam jejak Mahfud yang sangat dekat dengan Gus Dur,  pernah menjadi Penasehat Pengurus Wilayah GP Anshor DI Yogyakarta, dan Ketua Dewan Kehormatan  Ikatan Sarjana NU, tidak diakui, demi sebuah posisi cawapres.

    Dari pengakuan  Mahfud juga terungkap ancaman keras PBNU menolak dirinya seperti disampaikan salah satu pengurus PBNU Robikin Emhas, didiktekan oleh Ma’ruf Amin.

    Penjelasan Mahfud ini sejalan dengan pernyataan Ma’ruf kepada media setelah bertemu Jokowi di Istana, Rabu (8/8). Bila Jokowi tidak mengambil wakil dari NU “ ya wabilahit taufik walhidayah,” ujarnya menjawab pertanyaan media. Kosa kata ini merupakan isyarat tegas NU akan meninggalkan Jokowi bila tetap memilih Mahfud MD.

    Sejarah mencatat Ma’ruf akhirnya yang ditunjuk menjadi pendamping Jokowi. Ma’ruf adalah calon kompromi yang disepakati PBNU, dan partai-partai koalisi. Selain representasi NU, Ma’ruf bisa diterima karena faktor usianya.

    Dengan usia sudah lanjut (75 th), Ma’ruf bukanlah ancaman bagi para kandidat dari parpol yang akan berlaga pada Pilpres 2024. Kecil kemungkinan dia akan kembali mencalonkan diri sebagai capres. Beda dengan Mahfud, bila dia yang dipilih menjadi cawapres Jokowi, maka peluangnya untuk maju pada Pilpres 2024 sangat besar. Mahfud bisa menutup peluang Puan Maharani “putri mahkota,”  PDIP, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, maupun peluang tokoh-tokoh partai lain pasca lengsernya Jokowi yang sudah akan memasuki periode kedua.

    Godaan kekuasaan

    Metamorfosa Ma’ruf Amin dari seorang ulama yang sangat dihormati, kembali menjadi seorang politisi “sejati” (real politician), menjelaskan kepada kita betapa besarnya godaan atas kekuasaan. Bahkan seorang ulama yang posisi sangat tinggi seperti Ma’ruf tak kuasa untuk  menghindarinya.

    Selain Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf juga Rais Aam PBNU atau Ketua Umum Syuriah PBNU. Jabatan itu sangat tinggi di bidang keagamaan. Namun nampaknya “jabatan akhirat” itu jauh kalah menarik dibandingkan “jabatan duniawi”  di depan mata. Dari kelas “dewa-dewa,” turun kelas menjadi kesatria, yang harus bertempur di medan perang politik.

    Posisi seorang ulama jelas berbeda dengan pesulap, atau politisi. Ulama jelas harus memegang teguh prinsip ” katakan sebenarnya, walau itu pahit.” Sebaliknya politisi harus bisa mengatakan “Bahwa yang pahit itu manis. Atau setidaknya walaupun pahit, namun ada sedikit manis-manisnya.”

    Ma’ruf harus bisa mengkompromikan yang “pahit” dengan yang “manis.”  Menjelang pendaftaran ke KPU Ma’ruf mengundang kontroversi, karena terlihat sedikit “bergoyang” dan bertepuk tangan,  ketika seorang penyanyi dangdut yang sexy bernyanyi sambil meliuk-liuk menghibur pendukung Jokowi -Ma’ruf.

    Ma’ruf juga harus berdamai dengan para pendukung Ahok. Sebagai Ketua Umum MUI dia banyak disalahkan karena telah mengeluarkan fatwa Ahok menista Al Quran dan ulama. Karena fatwa inilah jutaan umat Islam berunjuk rasa dalam Aksi Bela Islam 212, dan Ahok dipenjara.

    Sejak menjadi cawapres media juga mencatat beberapa kali Ma’ruf menyampaikan pernyataan yang kebenarannya perlu dipertanyakan. Dia misalkan pernah menyatakan bahwa pada bulan Oktober 2018 mobil Esemka akan diproduksi besar-besaran. Bulan Oktober sudah berlalu, namun mobil yang dibuat sejak Jokowi masih menjadi Walikota Solo itu belum juga terlihat di pasaran.

    Ketika ribut-ribut soal Habib Rizieq Shihab diperiksa polisi karena adanya “pemasangan” bendera tauhid, Ma’ruf menyatakan Konsulat  RI di Jeddah, Arab Saudi membebaskannya dengan jaminan. Penjelasan ini sama dengan klaim Dubes RI di Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel. Belakangan informasi tersebut dibantah oleh Kemenlu dan Habib Rizieq.

    Ma’ruf juga memicu kontroversi ketika mengklaim hasil pembangunan dengan menyatakan bahwa itu merupakan “dana” milik Jokowi. Bukan hanya itu, dia menyatakan hanya orang budeg dan tuli yang tidak bisa menghargai kinerja Jokowi. Pernyataan ini memancing protes karena dinilai menghina kaum difabel.

    Sejumlah penyandang tuna netra melakukan unjuk rasa di kantor MUI dan menuntut Ma’ruf minta maaf. Namun dia menolak, dengan alasan ucapannya itu mengutip Al Quran dan tiak bermaksud menghina.

    Yang paling baru adalah klaim Ma’ruf bahwa Jokowi adalah santri dari pesantren di Situbondo, Jawa Timur. Di medsos kata Situbondo ini diplesetkan menjadi “Situbohong.”

    Begitulah godaan kekuasaan, membuat banyak orang bersedia menggadaikan apapun, termasuk prinsip dan idealismenya. Bahkan JK Rowling yang sangat sukses dan super tajir karena buku-buku serial Harry Potter sangat laris di dunia,  dengan rendah hati mengakui “Power was my weakness and my temptation.”  Kekuasaan adalah kelemahan dan godaan terberat baginya. end


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.

Translate »
Close