Artikel

Kumpulan artikel dan peta politik Indonesia mutakhir

  • Mahfud MD Cawapres Umat?

    Oleh : Hersubeno Arief

    Ketua Umum PPP Romahurmuziy memberi bocoran terbaru, siapa yang akan digandeng Jokowi sebagai cawapres. “inisialnya M,” ujarnya. Sosok itu mewakili warna relijiusitas ormas Islam terbesar di Indonesia, serta sudah malang melintang di jabatan publik sejak reformasi. Satu tambahan lagi, nama tersebut ada diantara 10 nama yang pernah disebutnya.

    Dari beberapa tanda tersebut, nampaknya sosok yang dimaksud Rommy mengarah kepada Mahfud MD. Namanya termasuk 10 nama cawapres yang pernah disebut Rommy.

    Mahfud sudah melintang di beberapa jabatan publik. Mahfud pernah menjadi Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan. Menjadi anggota DPR RI Fraksi PKB, dan kemudian menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat ini Mahfud menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dipimpin Megawati. Ciri lainnya yakni mewakili warna relijiusitas ormas Islam terbesar (NU).

    Sebenarnya ada nama lain yang juga memenuhi ciri-ciri yang disampaikan Rommy, yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Namun kalau Muhaimin yang dimaksud, Rommy pasti tidak akan menggunakan kata “warna.” Muhaimin adalah representasi NU, tidak sekedar “warna.” Beda dengan Mahfud yang keNUannya tidak terlalu asli.

    Jika benar Mahfud yang dimaksud Rommy, maka Pilpres 2019 akan berlangsung menarik. Faktor representasi keumatan justru menjadi perhatian utama dari Poros Jokowi. Sebaliknya Poros Prabowo yang tadinya diharapkan menjadi koalisi keumatan (Gerindra, PAN, dan PKS) malah bergerak meninggalkannya. Ada tanda-tanda yang sangat kuat bahwa Prabowo akan menggandeng AHY. “Sudah 95%,” kata Waketum Gerindra Arief Poyuono. Prabowo-AHY akan menjadi pasangan “LGBT,” pasangan sejenis. Sesama nasionalis.

    Situasinya menjadi terbalik. Tertukar. Prabowo-AHY –kendati nantinya terpaksa tetap didukung oleh PAN, dan PKS—tidak bisa lagi mengklaim sebagai koalisi keumatan. Susah untuk menjelaskan kepada publik bahwa mereka adalah representasi umat. Hanya Prabowo yang berjuang bersama umat, ketika Pilkada 2017 berlangsung. AHY dan Demokrat memilih netral.

    Justru Jokowi bisa mengklaim sebaliknya. Minimal setengah “keumatan.” Mahfud bisa menjadi simbolnya. Mahfud bisa menyatukan kekuatan Islam tradisional dan modern. Selain “bau” NU, Mahfud adalah alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dia pernah menjadi Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI).

    Dilema bagi PKS dan PAN

    Mengerucutnya dua poros Jokowi-Mahfud dan Prabowo-AHY membuat koalisi keumatan galau dan bingung. PAN, dan terutama PKS yang tadinya diharapkan membuat poros keumatan bersama Gerindra menjadi terjepit.

    Benar bahwa pintu Jokowi masih terbuka bagi PAN. Namun PAN pasti akan berhitung dengan cermat, sebelum memutuskan bergabung dengan Jokowi. Dampak elektoralnya akan sangat buruk. Mayoritas kader dan konstituen PAN, menolak Jokowi. Sementara bila tetap mendukung Prabowo-AHY yang tidak ada unsur keumatannya, juga tidak ada dampaknya secara elektoral.

    Bagi PKS situasinya lebih buruk lagi. Tidak ada pilihan lain. Mereka harus tetap berada di Poros Prabowo, dan tidak mungkin abstain.

    Jalan terbaik bagi PAN, dan PKS bila mereka membentuk koalisi baru, Poros Keumatan. Celah itu terbuka jika PKB yang kecewa atas penunjukkan Mahfud membelot dari Jokowi.

    PKB selama ini secara terbuka sudah menolak keras bila Jokowi menggandeng Mahfud. Dalam penilaian PKB, Mahfud bukanlah warga NU asli. Warna hijaunya tidak kental. Hijau bercampur, hitam dan putih. Warna Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

    Mahfud menjadi dekat dengan NU setelah diangkat menjadi Pertahanan oleh Gus Dur selama kurang dari satu tahun (2000-2001), dan kemudian menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan selama tiga hari (20 Juli 2001-23 Juli 2001).

    Akibat penolakan PKB itu, Selasa (7/8) sejumlah elit NU bertemu. Foto-foto yang beredar menunjukkan Ketum PBNU Said Agil Siradj, Sekjen PBNU Helmy Faisal Zaini, Sekjen PKB Abdul Karding, Mantan Mendiknas M Nuh, mantan Wagub Jatim Syaifullah Yusuf, dan Yenny Wahid bertemu di kantor PBNU.

    Kabarnya mereka telah menyepakati untuk mendukung duet Jokowi-Mahfud. Kesepakatan itulah tampaknya yang kemudian membuat Rommy berani secara terbuka memberi bocoran yang sangat spesifik. Meminjam kalimat Arief Poyuono, “95% Mahfud MD akan menjadi pasangan Jokowi.”

    Namun kabar itu kembali mentah ketika Rabu (8/8) sore ketika Rais Aam PBNU Ma’ruf Amien, ketua Umum PBNU Said Agil Siradj, Sekjen PBNY Helmy Faisal Zaini, Ketua PBNU Robikin Emhas, Muhaimin, dan sejumlah tokoh NU bertemu. NU tetap bersikeras agar Jokowi mengambil kader NU sebagai cawapres. Sebelumnya Ma’ruf bertemu Jokowi di Istana.

    Tarik menarik soal siapa yang menjadi cawapres Jokowi, tampaknya berlangsung seru di NU. Jokowi bagaimanapun tidak bisa mengabaikan aspirasi ormas Islam terbesar di Indonesia itu. Masalah representasi  keumatan tetap menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Apakah Prabowo masih tetap percaya diri maju bersama AHY? end


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.
  • Dicari! Capres Yang Sudah Pasti Punya Cawapres

    Oleh : Hersubeno Arief

    Dalam beberapa hari terakhir di medsos beredar sebuah iklan lowongan kerja yang cukup menarik, dan langka.

    “Dicari pasangan capres-cawapres. Lowongan ini terbuka bagi seluruh warga Indonesia, lelaki dan perempuan. Syarat berusia menimal 40 tahun. Tempat pendaftaran Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat. Waktu 4-10 Agustus 2018. Note : Hanya menerima capres yang sudah pasti mempunyai cawapres!

    Jelas iklan ini hanya bercanda. Satire bagi kandidat, maupun parpol. Sejak dibuka hari Sabtu, 4 Agustus, hingga hari ini belum ada tanda-tanda pasangan capres-cawapres yang mendaftar ke KPU.

    Baik Jokowi, maupun Prabowo tampaknya masih sama-sama kebingungan untuk menentukan siapa cawapres yang akan dijadikan pasangan. Jokowi punya banyak pilihan, dan mengaku sudah mengantongi 10 kandidat, bingung siapa yang harus digandeng. Sementara Prabowo yang punya pilihan lebih sedikit, hanya empat calon, juga tak kalah pusing kepala.

    Seperti makan buah simalakama. Dimakan, emak mati. Tidak dimakan, bapak yang mati. Dibuang tidak mungkin. Bila salah memilih, parpol pendukung bisa kabur. Banyak pilihan, maupun pilihan terbatas, ternyata sama-sama membingungkan.

    Seiring batas waktu pendaftaran yang kian mendekat, para cawapres mulai meningkatkan tekanan. Baik Jokowi maupun Prabowo sama-sama diancam kabur partner koalisinya. PKB secara terbuka sudah mengancam Jokowi. Ancamannya kali ini cukup serius. Puluhan ulama NU juga sudah bertemu Ketua Umum PBNU Said Agil Siroj, agar ikut mendesak Jokowi menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Di kubu Prabowo, yang terang-terangan mengancam adalah PKS. Tapi bukan tidak mungkin PAN juga kabur. Kedua partai itu dengan alasan berbeda, sama-sama tidak sepakat bila Prabowo memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Hengkangnya PKB memang tidak akan mengancam tiket Jokowi. Namun bila benar PKB membelot, maka Jokowi dihadapkan pada dua buah ancaman nyata.

    Pertama, hilangnya suara kaum nahdliyin yang menjadi basis massa PKB. Kedua, terbentuknya Poros Ketiga, sebuah situasi yang selama ini, mati-matian dihindari oleh Jokowi dan para pendukungnya.

    Exit poll Lembaga Survei Indonesia pada 2013 mendapatkan temuan data dari 249 juta penduduk Indonesia yang mempunyai hak pilih, sekitar 36% atau 91,2 juta di antaranya mengaku sebagai warga NU. Pada Pemilu 2014 PKB meraih 11 juta suara, atau sekitar 9.04%. Dalam beberapa survei terbaru PKB diprediksi akan menjadi partai papan atas bersama PDIP, Gerindra, dan Golkar.

    Daya tawar Muhaimin tinggi

    Ancaman hengkangnya PKB ini jangan hanya dilihat dari sisi Jokowi saja. Bagi kubu Prabowo hal itu bisa menjadi ancaman serius. Sudah cukup lama muncul godaan dari kubu sebelah, agar Muhaimin menyeberang. Godaan itu kian menguat, ketika Demokrat bergabung dengan Prabowo. Ada tanda-tanda kuat, bahwa Prabowo cenderung lebih mengambil AHY sebagai running mate-nya.

    Prabowo sudah menyatakan membutuhkan figur muda yang bisa menjembataninya dengan generasi milineal. Hal itu itu hanya akan didapat bila dia menggandeng figur muda seperti AHY. Bukan Salim Segaf Al Jufri yang disodorkan PKS. Elit Gerindra Riza Patria menyatakan Prabowo mempertimbangkan akan mengambil cawapres dengan elektabilitas tertinggi. Lagi-lagi AHY memiliki nilai kompetitif itu.

    Posisi ini menempatkan PKS dan PAN dalam posisi yang dilematis. PKS tidak punya pilihan lain, kecuali dengan terpaksa harus menerima AHY. PKS tidak mungkin bergabung dengan poros Jokowi. PAN lebih beruntung karena seperti kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, masih disediakan satu kursi terakhir.

    Dengan membelotnya PKB, maka terbuka bagi PKS, dan PAN membuat poros baru. Jumlah kursi ketiganya mencukupi syarat presidential threshold. PKB (47), PAN (49), dan PKS (40). Total 136 kursi, lebih dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 112 kursi. Bila ini terbentuk, mereka bisa mengklaim sebagai poros keumatan. Sebab ketiga-tiganya adalah partai Islam, atau setidaknya berbasis Islam.

    Siapa yang akan diusung? Posisinya cawapres jelas harus diisi oleh Muhaimin. Sesuai dengan slogannya “Siapapun capresnya, Muhaimin Iskandar cawapresnya.” Daya tawarnya yang kuat di kedua kubu membuatnya layak menempati posisi itu.

    Untuk capresnya kabarnya nama yang dilirik adalah Gatot Nurmantyo. Kandidat potensial lainnya Anies Baswedan tidak mungkin diajukan, karena dia sudah menolak “berkhianat” kepada Prabowo. Anies juga tidak akan maju, bila ternyata Jokowi menggandeng Jusuf Kalla (JK). Bersama para partai Perindo JK kini tengah berjuang di Mahkamah Konstitusi mengajukan gugatan judicial review  UU Pemilu yang membatasi masa jabatan capres-cawapres.

    Figur Gatot dipilih karena bisa menjadi jalan tengah antara PKS dan PAN. Gatot juga selama ini namanya sudah muncul sebagai kandidat capres yang diunggulkan di berbagai lembaga survei. Satu lagi keunggulan Gatot adalah logistik. Sebuah problem yang selama ini menjadi salah satu alasan mengapa Prabowo cenderung merapat ke Demokrat.

    Terbentuknya poros ketiga ini dipastikan akan menjadikan Pilpres 2019 jauh lebih menarik. Rakyat menjadi punya banyak pilihan. Bangsa Indonesia juga terhindar dari polarisasi dua kubu: Jokowi Vs Prabowo.

    Poros Jokowi dan Prabowo hampir dipastikan tidak akan membiarkan itu terjadi. Jokowi akan kehilangan kantong suara nahdliyin yang sangat dibutuhkan untuk mengimbangi suara keumatan. Poros Prabowo akan kehilangan basis suara keumatan yang juga sangat dibutuhkan untuk mengalahkan Jokowi.

    Jokowi mungkin terpaksa harus menggandeng Muhaimin, dengan risiko ditinggal parpol pendukung yang lain. Prabowo bisa menghindari hal itu dengan memilih tidak maju. Dia bisa mengajukan figur capres-cawapres yang lain yang bisa menjadi representasi keumatan. Tapi apa Prabowo mau?

    Pening kepala khan?

  • Dilema Prabowo

    Oleh : Hersubeno Arief

    Dukungan Demokrat, dan rekomendasi ijtima ulama memastikan Prabowo meraih tiket dan semakin percaya diri menghadapi Pilpres 2019. Satu hal yang kini membuatnya pening kepala, siapa yang akan digandengnya menjadi cawapres?

    Posisi cawapres sangat krusial dan menentukan. Bila salah pilih, Prabowo akan memecahkan rekor hatrick. Menjadi orang pertama dalam sejarah Indonesia, kalah tiga kali dalam Pilpres. Padahal peluangnya untuk menang kali ini sangat besar.

    Dari partner koalisi, Prabowo dihadapkan pada dua pilihan. Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, atau Komandan Satgas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sementara dari rekomendasi ijtima ulama ada dua pilihan. Salim Segaf, atau Ustad Abdul Somad (UAS). Untuk sementara UAS menolak. Jadi praktis pilihannya tinggal dua, Salim Segaf atau AHY?

    Pilihan yang tidak mudah. Salim Segaf setidaknya mengantongi dua kartu truf. Dia calon yang disodorkan oleh PKS dan rekomendasi ijtima ulama. Dua-duanya tidak bisa diabaikan begitu saja.

    PKS adalah sekutu utamanya. Selain loyalitas, mesin politik dan militansi kadernya sangat diandalkan oleh Prabowo. Dia harus berhitung ulang ribuan kali bila ingin meninggalkan PKS, hanya karena tak sepakat pada pilihan figur cawapres.

    Ditambah dengan rekomendasi ijtima, Prabowo juga tidak bisa mengabaikan begitu saja Salim Segaf. Prabowo mengaku menghormati hasil ijtima, namun menurutnya hal itu tidak mengikat. Keputusan cawapres ada di tangan partai koalisi. Tapi kehilangan potensi dukungan umat, tentu bukanlah opsi yang berani dia ambil.

    Bagaimana dengan AHY? Benar secara formal SBY mendukung Prabowo tanpa embel-embel harus mengusung AHY sebagai cawapres. SBY seolah memberikan ‘cek kosong.” Namun Prabowo pastilah tidak terlalu naif. Tidak ada yang gratis dalam politik. Tidak pernah ada cek kosong, dalam arti sebenarnya.

    Dalam pertemuan antar-Sekjen Rabu (1/8) malam Demokrat mulai buka kartu. Secara resmi mereka mengajukan AHY sebagai cawapres. PKS tetap mengusulkan Salim Segaf, dan PAN akhirnya menyodorkan nama Zulkifli Hasan. Diantara ketiga calon tersebut, elektabilitas AHY, kata Waketum Demokrat Syarif Hasan tertinggi. Itu menjadi dasar Demokrat sangat yakin Prabowo akan memilih AHY.

    Di luar elektabilitas, AHY juga punya beberapa nilai lebih. Usia muda bisa menjadi pelengkap Prabowo untuk menjangkau pemilih milenial. Faktor SBY sebagai mantan presiden dua periode, tak bisa diabaikan begitu saja. Jadi bagaimanapun juga AHY adalah sebuah opsi yang juga tak kalah menarik.

    Siapa yang akan dipilih?

    Tidak mudah bagi Prabowo untuk memutuskan menolak Salim dan menggandeng AHY, atau sebaliknya menggandeng Salim dan melupakan AHY. PAN yang sejak awal tidak ngotot mengajukan calon, tidak sepakat dengan kedua-duanya.

    Salim dalam bahasa Amien Rais tidak nendang. Sementara bila Prabowo-AHY tidak ada unsur keumatannya. Keduanya mewakili segmen pemilih yang  sama. nasionalis, Jawa, dan militer. Padahal sebelum Demokrat hadir, Gerindra, PAN, dan PKS diharapkan mejadi koalisi keumatan.

    Munculnya Ustad Abdul Somad sesungguhnya bisa menjadi jalan keluar. Amien langsung setuju ketika nama Somad muncul dalam rekomendasi ijtima ulama. Masalahnya Somad sampai sekarang tetap tidak bersedia menerima pencalonannya.

    Melihat mood publik yang menginginkan perubahan dalam kepemimpinan nasional, maka faktor keumatan ini tidak bisa diabaikan begitu saja oleh Prabowo.

    Ada kecenderungan identitas keagamaan semakin menguat. 43.8% responden yang disurvei oleh Median pada periode 6-15 Juli menyebutkan agama sebagai identitas utama mereka. Setelah itu faktor kesukuan menempati urutan kedua sebesar 23.4%

    Survei yang sama juga menunjukkan pemilih yang menginginkan ganti presiden, jumlahnya lebih besar dibandingkan yang ingin tetap memilih Jokowi. Sebanyak 47.9 % responden menginginkan Jokowi diganti. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan survei bulan April sebanyak 46.4% . Sementara yang ingin mempertahankan Jokowi jumlahnya menurun. Pada bulan April sebanyak 45.2%, dan pada bulan Juli turun menjadi 44.1%.

    Naiknya prosentase pemilih yang menginginkan Jokowi diganti seiring dengan kian meningkatnya popularitas Gerakan #2019GantiPresiden. Dalam survei Median 44.68% responden setuju, dan hanya 39.24% yang tidak setuju dengan gerakan tersebut. Survei LSI Denny JA 28 Juni-5 Juli 50. 40% menyukai gerakan tersebut. Survei Kedai Kopi 3-7 Juli 47.5% tidak setuju. Sementara yang setuju lebih besar, 52.5%.

    Kian besarnya dukungan terhadap Gerakan #2019GantiPresiden inilah tampaknya yang membuat kubu Jokowi mulai waspada. Di Batam Neno Warisman inisiator gerakan ini dihadang masa di Bandara Hang Nadim. Sebelumnya mobil Neno terbakar, dan rumah deklarator #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera dilempar bom molotov.

    Tak cukup hanya itu, MUI juga mulai dilibatkan untuk membendung arus besar gerakan ini. Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar menilai gerakan #2019GantiPresiden provokatif dan mengarah ke tindakan inkonstitusional. Karena itu Achyar meminta agar gerakan tersebut tidak dideklarasikan di Jabar. Sikap MUI Jabar itu didukung oleh Waketum MUI Pusat Zainut Tauhid. Melihat gelagatnya, bukan tidak mungkin pemerintah akan mengambil langkah yang lebih represif. Berbagai cara digunakan agar gerakan ini tidak terus membesar.

    Prabowo kini punya pekerjaan besar yang harus diselesaikan sebelum tanggal 10 Agustus. Dia harus bisa memilih dengan tepat, figur cawapres yang menjadi representasi umat. Figur yang bisa menjadi personifikasi Gerakan #2019GantiPresiden. Figur tersebut haruslah dekat dengan umat dan bisa diterima semua partai koalisi. Bila salah mengambil langkah, koalisinya bisa berantakan. End

    2/8/18


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.
  • Politik Harga Mati PKS

    Oleh : Hersubeno Arief

    Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin membuat sebuah pernyataan ngeri-ngeri sedap. Jika sampai tidak ada kadernya yang dipilih sebagai cawapres Prabowo, maka PKS mempertimbangkan abstain pada Pilpres 2019.

    Ini bukan kali pertama PKS mengancam Prabowo. Tak lama setelah Prabowo bertemu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) PKS juga mengancam akan meninggalkan Prabowo bila menggandeng Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres.

    Benarkah PKS akan meninggalkan Prabowo, atau bahkan memilih abstain? Kalau melihat hubungan PKS-Gerindra yang sudah terjalin sekian lama, berbagai ancaman tersebut tidak perlu ditanggapi secara serius.

    PKS, kata orang Melayu sedang merajuk. Meminta perhatian. Jadi memang sebaiknya Gerindra tak perlu menanggapinya dengan keras pula. Ajak bicara baik-baik. Insya Allah semuanya masih didiskusikan.

    Seperti sepasang kekasih, PKS sedang cemburu. Mereka mengira Gerindra sudah melupakannya, karena bertemu “mempelai” baru Demokrat. Kebetulan pula Demokrat ini dari sisi penampilan memang lebih menarik.

    Punya kursi di DPR lebih banyak. Punya calon “mempelai” yang lebih muda, lebih menarik, dan lebih populer. Orang tua “mempelainya” juga bukan sembarangan. Mantan presiden dua periode yang dipastikan sangat siap membiayai perhelatan menjadi sebuah pesta yang meriah.

    Agak sulit, bahkan rasanya tidak mungkin PKS sampai berani mengambil langkah sedramatis itu. Jika meninggalkan Prabowo, kemana PKS akan berlabuh? Bergabung ke Poros Jokowi? Jelas tidak mungkin. Membentuk poros sendiri? Sudah tidak tersedia tiketnya. Kecuali Jika Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan presidential threshold 20-25%. Sementara bila abstain, PKS terancam dilarang ikut pemilu berikutnya.

    Pasal 235 ayat 5 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur sanksi bagi Parpol peserta Pemilu yang telah memenuhi syarat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, namun tidak mengusung calon presiden dan wakil presiden. Tidak ada pilihan lain bagi PKS kecuali meneruskan koalisinya dengan Gerindra, PAN, dan Demokrat.

    Tawar menawar Cawapres 

    Sejak awal PKS memang telah mematok posisi cawapres sebagai harga mati. Mereka semula menyodorkan sembilan nama bacapres yang bisa dipilih salah satunya. Nama tersebut muncul dari pemilihan raya (pemira) sebagai mekanisme internal PKS.

    Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS saat ini Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, mantan Menkominfo Tifatul Sembiring, anggota DPR RI Muzzamil Yusuf, dan Mardani Ali Sera.

    Dari sembilan nama tersebut entah bagaimana ceritanya tiba-tiba mengerucut menjadi dua nama, Aher dan Salim Segaf Al Jufri yang menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro PKS. Dua nama ini kemudian disodorkan ke Prabowo. Munculnya nama Aher bisa dimaklumi, karena bersama Hidayat Nurwahid dan Anis Matta, dia berada diperingkat pertama tiga besar. Sementara Salim Segaf berada di peringkat keenam.

    Belakangan dua nama tersebut mengerucut menjadi satu nama, Salim Segaf. Aher ternyata kemudian malah diminta menjadi caleg. Peluangnya menjadi cawapres tertutup.

    Nama Salim Segaf kian menguat ketika ijtima ulama merekomendasikannya sebagai cawapres pendamping Prabowo, bersama Ustaz Abdul Somad. Setelah Abdul Somad menolak, maka menurut logika PKS wajarlah bila Salim Segaf yang harus dipilih Prabowo.

    Tuntutan tersebut sangat wajar bila Gerindra hanya berkoalisi dengan PKS. Dua sekutu ini, begitu Prabowo biasa menyebutnya, mempunyai sejarah panjang. Mereka jatuh bangun bersama, mulai dari Pilpres 2014, sampai pertempuran dramatis Pilkada DKI 2017, dan terakhir di Pilkada Serentak 2018. Di Jabar PKS bahkan rela meninggalkan Deddy Mizwar, demi tetap bersama Gerindra. PKS juga tetap bersama Gerindra bertahan di Koalisi Merah Putih (KMP).

    Sebagai sekutu PKS memang telah membuktikan kesetiaannya, dan rela berkorban untuk Gerindra. Jadi bagi PKS pada Pilpres 2019 inilah waktunya Gerindra menunjukkan kesetiaan yang sama.

    Masalahnya Gerindra tidak hanya berkoalisi dengan PKS, namun juga ada PAN, dan Demokrat. Disamping itu siapa yang dipilih sebagai cawapres Prabowo akan sangat menentukan. Tidak boleh hanya didasarkan pada perasaan dan sikap sentimentil karena hubungan persekutuan yang terjalin lama.

    Kembali berhadapan dengan Jokowi, Prabowo harus benar-benar mendapat pasangan yang kuat dan bisa mendongkrak elektabilitasnya. Hanya dengan begitu peluangnya mengalahkan Jokowi menjadi terbuka.

    Nama Salim Segaf tidak pernah masuk dalam radar semua survei. Dia punya ketokohan yang sangat kuat secara internal, namun secara eksternal tidak cukup dikenal.

    Berbagai “ancaman” yang muncul dari PKS pasti sangat merepotkan Prabowo. Sebagai seorang prajurit komando, Prabowo dipastikan sangat menjaga esprit de corps. Dia tidak akan meninggalkan kawan seiring yang bersama-sama bersisian dalam berbagai palagan pertempuran.

    Prinsip mereka no man left behind. Sebuah moto yang diadopsi dari frasa bahasa Latin, nemo residio. Seorang prajurit komando seperti Prabowo tidak akan meninggalkan kawan seiring, terluka dan tertinggal di medan pertempuran. PKS pasti tidak akan ditinggalkan Prabowo, apalagi sampai dibiarkan menyeberang ke kubu musuh.

    Namun yang perlu dipahami, Prabowo juga harus memperhatikan partner koalisi lain, Demokrat, dan PAN. Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais secara terbuka sudah menyatakan Salim Segaf tidak cukup nendang. Amien lebih memilih Abdul Somad. Hanya saja saja ustadz fenomenal ini menolak.

    Siapa yang akan mendampingi Prabowo memang harus benar-benar dipertimbangkan dengan masak. Tidak bisa hanya didasarkan pada emosi, atau kepentingan partai semata.

    Ada baiknya PKS kembali ke opsi semula menawarkan sembilan bacapres. Atau supaya tidak terlalu banyak, dibatasi tiga besar. Biarkan Prabowo dan partner koalisi yang menilai dan memutuskan. Negosiasi bukanlah politik harga mati. End

    1/8/2018

  • ”Cek Kosong” Pak Beye Untuk Mas Bowo

    Oleh : Hersubeno Arief

    Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan kelasnya sebagai maestro politik. Banyak yang kaget dan bingung sejenak setelah SBY menyatakan mendukung Prabowo sebagai capres, tanpa menuntut konsesi. Termasuk posisi cawapres.

    Sexual banyak yang menduga SBY pindah ke lain hati dari Jokowi ke Prabowo karena persoalan posisi cawapres. Sebab seperti kata elite Partai Demokrat, obsesi mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres.

    Kubu Jokowi, maupun calon partner koalisi Gerindra —terutama PKS— mesti hati-hati dengan langkah kuda SBY ini. Pasti ada rencana dan strategi besar yang tengah disiapkan SBY dengan memberikan “cek kosong” ke Prabowo. Bagaimanapun adagium “tak ada makan siang yang gratis dalam politik,” tetap berlaku. Termasuk bagi SBY.

    Ibarat seorang gambler, SBY melepas kartu AS, tapi tetap menyimpan kartu Jokernya. Lawan yang merasa di atas angin biasanya menjadi tidak waspada. Pada akhirnya SBY lah yang memenangkan permainan.

    Keputusan Demokrat memberikan “cek kosong” memastikan Prabowo kembali berhadapan dengan Jokowi. SBY lah yang kini menjadi King Maker. Keputusan itu untuk sementara juga mengakhiri tarik menarik kepentingan siapa yang akan menjadi cawapres. Prabowo terhindar dari tekanan PKS yang mematok Salim Segaf Al Jufri cawapres sebagai harga mati.

    Siapa yang akan dipilih Prabowo

    Dengan tiket “gratis’ dari Demokrat, Prabowo kini tinggal memberi sentuhan akhir bangunan istananya. Dia harus sangat hati-hati dan ekstra cermat melakukan kalkulasi politik. Bila tidak istana yang sudah di depan mata, bisa berubah menjadi istana pasir yang mudah tersapu ombak.

    Ada dua pemangku kepentingan yang harus benar-benar dijaga oleh Prabowo. Pertama, calon partner koalisi yakni Demokrat, PAN, dan PKS. Kedua, kelompok keumatan yang direpresentasikan melalui ijtima ulama.

    Prabowo sudah berhasil mencapai kesepakatan dengan Demokrat. Dia tinggal menyelesaikan urusannya dengan PAN dan PKS. Dengan PAN tampaknya Prabowo relatif tidak akan menemui kesulitan. Sejak awal PAN sangat rileks. Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sudah menyatakan tidak akan memaksakan kadernya menjadi cawapres. Concern terbesar mereka adalah bagaimana memenangkan Pilpres.

    Tinggal bagaimana sekarang Prabowo melakukan negosiasi dengan PKS. Hasil ijtima ulama yang merekomendasikan Ustad Salim Segaf Al Jufri dan Ustad Abdul Somad menjadikan PKS berada di atas angin. Apalagi setelah Abdul Somad menolak dan mendukung Salim Segaf. Logikanya bila harus menuruti ulama, maka Salim Segaf lah yang harus dipilih.

    Namun seperti kata Prabowo soal cawapres akan dibicarakan dengan parpol koalisi. Jadi Prabowo harus mencari titik temu diantara dua kepentingan itu. Dia harus menemukan figur yang bisa diterima ulama dan juga diterima parpol koalisi.

    Amien Rais sudah menyatakan Salim Segaf tidak cukup “nendang” sebagai cawapres. Internal Gerindra juga punya pandangan yang sama. Mereka sejak awal menginginkan Anies Baswedan sebagai pendamping Prabowo. Namun hal itu mentok karena tidak disepakati PKS dan juga ditolak oleh Anies. PKS bahkan sempat mengusung wacana Anies-Ahmad Heryawan (Aher) sebagai pasangan kandidat.

    Agar negosiasi tidak menemui jalan buntu, ada baiknya PKS tidak selalu memasang harga mati. Bila tetap menginginkan kadernya sebagai cawapres, PKS bisa mengajukan figur yang lain. Misalnya kembali ke opsi Aher. Bagaimanapun sebagai Gubernur Jabar dua periode Aher punya reputasi sangat baik. Pemilihan internal (Pemira) PKS juga menempatkan Aher di posisi nomor satu sebagai bacapres.

    PKS harus membuka diri untuk menerima figur di luar partai yang bisa diterima koalisi, jika figur internal tetap ditolak. Apabila koalisi tak bisa segera menemukan kata sepakat, bukan tidak mungkin Prabowo kembali ke opsi menggandeng AHY.

    Cukup banyak alasan mengapa Prabowo kembali menggandeng AHY. Selain dukungan partai dan nama besar SBY, AHY juga punya elektabilitas yang lebih tinggi dibandingkan cawapres PKS dan PAN. Satu hal lagi yang tak boleh dilupakan, AHY dipastikan memiliki logistik yang sangat dibutuhkan oleh Prabowo.

    Bila itu yang terjadi SBY tidak bisa disalahkan. Toh sejak awal mereka sudah menyerahkan persoalan cawapres sebagai hak “prerogatif Prabowo”. Salah sendiri mengapa selalu memasang harga mati.

    Dalam negosisasi politik itu kita harus bisa memahami apa kebutuhan lawan, bukan hanya fokus pada kebutuhan sendiri. Tahu kapan harus mundur dan kapan harus maju. Kapan berkata “ya” dan kapan berkata “tidak.” Yang lebih penting adalah win-win solution. “harga hidup. Bukan harga mati.” end

  • Prabowo-AHY : Pasangan Capres-Cawapres “LGBT”

    Oleh Hersubeno Arief

    Seorang aktivis #2019GantiPresiden punya penilaian menarik soal kemungkinan Prabowo-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpasangan sebagai capres-cawapres. Dia menyebut keduanya adalah pasangan “LGBT.” “Pasangan sejenis.”

    Prabowo dan AHY merupakan representasi pasangan nasionalis dengan nasionalis. Gerindra basisnya partai nasionalis. Benar bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini Gerindra lebih dekat dengan keumatan, namun jati dirinya adalah partai nasionalis. Demikian pula halnya AHY. Demokrat bagaimanapun adalah partai nasionalis, walau ada embel-embel relijius.

    Prabowo-AHY adalah representasi pasangan Jawa dengan Jawa. Prabowo sebenarnya berdarah campuran. Ayah Jawa, dan ibunya dari Kawanua, atau Manado. Namun citra maupun namanya lebih kuat sebagai orang Jawa. Jadi dia tetap dianggap representasi Jawa.

    Prabowo dan AHY sama-sama mempunyai latar belakang militer. Prabowo karir militernya harus terhenti hanya sampai bintang tiga. Purnawirawan Letjen TNI. Sedangkan AHY harus pensiun lebih awal dengan pangkat Mayor Infanteri karena pensiun dini untuk mengikuti Pilkada DKI 2017.

    Baik Prabowo maupun AHY sama-sama tidak memiliki pengalaman birokrasi. Prabowo sepanjang karirnya dihabiskan di lingkungan militer, demikian pula halnya AHY. Keduanya belum pernah mencicipi pengalaman bekerja di lingkungan birokrasi pemerintahan.

    Prabowo dan AHY sama-sama pernah mengalami pahitnya kalah dalam berkontestasi. Prabowo kalah dua kali dalam Pilpres 2009 dan 2014, AHY kalah dalam Pilkada DKI 2017.

    Satu kesamaan lain, keduanya punya trah darah biru. Prabowo adalah putra Soemitro Djojohadikusumo, begawan ekonomi yang sangat dihormati. Jangan lupa Prabowo pernah menjadi menantu Presiden Soeharto. AHY putra dari SBY seorang perwira tinggi militer yang pernah dua kali menjadi presiden. Sementara dari jalur ibu, dia merupakan cucu dari seorang jenderal baret merah yang legendaris (Alm) Letjen TNI Sarwo Edhie Wibowo.

    Kalau melihat garis keturunannya dalam tradisi orang Jawa, keduanya memenuhi syarat sebagai “pasangan” karena bibit. Bebet, dan bobotnya, seimbang. Sekufu, bila menggunakan bahasa agama. Tapi itu syarat perjodohan dalam mencari pasangan suami-istri. Dalam politik lain lagi ceritanya.

    Di Indonesia ada semacam keyakinan untuk memenangkan pilpres soal representasi ini sangat penting. Formula nasionalis-relijius, Jawa non Jawa, militer non militer dianggap merupakan rumus baku yang harus dipenuhi. Dalam tiga kali pilpres, formula tersebut benar-benar diterapkan dan terbukti manjur. Hanya sekali terjadi penyimpangan, yakni pada Pilpres 2009.

    Pada Pemilu 2004 yang merupakan pilpres pertama Indonesia dalam era demokrasi, pasangan SBY-Jusuf Kalla menang melawan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi. Pasangan SBY-JK memenuhi semua unsur representasi. Jawa non Jawa. Militer non militer, dan nasional-relijius. Lawannya Mega-Hasyim merupakan pasangan Jawa-Sumatra dengan Jawa. Nasionalis-relijius. Namun keduanya adalah figur sipil.

    Pada Pilpres 2009 rumus baku itu tak semuanya berlaku. SBY yang berpasangan dengan Budiono mengalahkan pasangan Megawati-Prabowo, dan JK-Wiranto. SBY-Budiono merupakan pasangan sesama Jawa, bahkan sama-sama berasal dari Jawa Timur (Pacitan-Blitar). Keduanya juga merupakan representasi nasionalis. Sementara lawannya Megawati-Prabowo adalah kominasi Jawa/Sumatera-Jawa/Kawanua, sipil-militer, dan sesama nasionalis. JK-Wiranto merupakan pasangan paling ideal dari sisi representasi. Non Jawa-Jawa, sipil-militer, dan nasionalis-relijius.

    SBY berani menabrak pakem baku itu karena sebagai incumbent elektabilitasnya sangat tinggi. Di atas 60%. Dipasangkan dengan siapa saja, bahkan ibarat kata dipasangkan dengan sandal jepit, SBY pasti menang.

    Pada Pilpres 2014 Jokowi yang berpasangan dengan JK mengalahkan Prabowo-Hatta. Kedua kandidat memenuhi syarat dari sisi representasi. Jokowi-JK memenuhi unsur Jawa-non Jawa, dan nasionalis-relijius. Sementara Prabowo-Hatta memenuhi unsur Jawa-non Jawa, militer-sipil, dan nasionalis relijius.

    Siapa yang akan dipilih Jokowi sangat menentukan

    Apakah unsur representasi akan kembali menentukan pada Pilpres 2019? Banyak yang meyakini pada pilpres kali ini unsur representasi terutama nasionalis-relijius akan sangat menentukan. Sebagai ekses dari pertarungan Pilkada DKI 2017 saat ini terbentuk polarisasi yang tajam antara kubu nasionalis versus keumatan.

    Kelompok oposisi dalam hal ini Gerindra, PAN, dan PKS sebenarnya diharapkan dapat membentuk koalisi keumatan. Syaratnya tentu saja harus mengusung figur yang merupakan representasi dari umat. Masuknya Demokrat ke dalam koalisi ini mengubah peta permainan. AHY masuk sebagai kandidat cawapres terkuat. Posisi PAN dan terutama PKS menjadi terancam.

    Bila benar pasangan Prabowo-AHY yang akan diusung, maka Jokowi akan bisa lebih leluasa menentukan cawapresnya. Bila ingin memperkuat unsur keumatan Jokowi bisa memilih beberapa figur, mulai dari Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Muhaimin, Romahurmuzy, bahkan Din Syamsuddin. Kombinasi sipil-militer, Jokowi bisa memilih Wiranto, Moeldoko, bahkan Gatot Nurmantyo. Kombinasi dengan profesional atau kalangan dunia usaha, pilihannya bisa Sri Mulyani, atau Chaerul Tanjung.

    Bagaimana mengatasi manuver Jokowi? Bila Prabowo-AHY ingin memperkuat citra keumatan, mereka bisa memilih ketua tim suksesnya dari kalangan keumatan. Figurnya bisa dari PAN, PKS, atau kelompok 212. Untuk menampilkan citra bahwa mereka juga didukung para profesional, bisa menggandeng sejumlah profesional, atau lebih awal mengumumkan kabinet bayangan yang akan diisi oleh gabungan politisi dan profesional yang punya reputasi tinggi.

    Sementara bila PAN, dan PKS melihat peluang pasangan Prabowo-AHY cukup berat untuk menang, karena bukan representasi keumatan, langkah terbaik membentuk poros tersendiri. Syaratnya mereka harus bisa menggaet satu parpol lagi sebagai partner koalisi. Pilihannya bisa Golkar yang tengah terancam posisinya karena manuver JK mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, atau PKB. Sangat mungkin bila poros baru menawarkan posisi cawapres kepada Muhaimin Iskandar, maka dia akan tergoda. Poros ini bisa mengusung kandidat sendiri yang memenuhi semua unsur representasi, terutama unsur keumatan.

    Melihat gonjang-ganjing di kalangan oposisi, dan juga belum adanya kepastian siapa yang akan menjadi cawapres pendamping Jokowi, maka peluang terbentuknya poros ketiga masih terbuka.

    Nama-nama seperi Anies Baswedan, Ahmad Heryawan, Anis Matta, Fahri Hamzah, Gatot Nurmantyo, Mardani Ali Sera, Muhaimin Iskandar dan Zulkifli Hasan pasti menarik jika dipasang-pasangkan dan diusung oleh koalisi keumatan.

    Hanya dengan begitu Gerakan #2109GantiPresiden menjadi berbeda dengan Susu Kental Manis yang tidak ada susunya.

    Bagi rakyat, semakin banyak pasangan capres-cawapres, akan semakin baik. end
    28/7/2018


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.
  • Politik Baper SBY-Mega

    Oleh : Hersubeno Arief

    Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membongkar kisah di balik kegagalannya berkoalisi mendukung Jokowi. Ketua Umum PDIP Megawati lah yang ditudingnya menjadi faktor penghalangnya. SBY mengaku sudah mencoba berbagai cara agar bisa kembali berkomunikasi dengan Mega, termasuk melalui almarhum Taufik Kiemas suami Mega. Namun semuanya mentok.

    “Saya berikhtiar untuk bisa berkomunikasi, saya lakukan selama 10 tahun. Mendiang Pak Taufik Kiemas (suami Megawati) sahabat saya juga berusaha memulihkan silaturahim kami berdua. Jadi bukan tidak ada kehendak dari banyak pihak, tapi Allah belum berkehendak,” tutur SBY.

    SBY merasa perlu menjelaskan hal ini sewaktu bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan menyepakati untuk melakukan koalisi. Penjelasan yang sama juga diulang SBY setelah bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan rombongan.

    Kepada rombongan PAN, SBY bahkan bercerita lebih detil. Ketika akhirnya bisa bertemu, Mega, kata SBY, hanya menempelkan ujung jarinya saat bersalaman. Tak ada senyuman, dan tatap muka.

    Ya ….SBY akhirnya bisa bertemu Mega setelah 12 tahun berlalu. Itupun boleh dibilang karena kebetulan. Presiden Jokowi mengundang para mantan presiden ke Istana pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-72 tahun lalu. Para mantan presiden mengenakan pakaian adat.

    SBY dan istrinya berdiri di sebelah kanan Jokowi. Sementara Mega berdiri di sebelah kiri. Jarak mereka dipisahkan oleh BJ Habibie, dan Jokowi. Mega tampak senyum dikulum, SBY wajahnya kelihatan tegang.

    Hubungan SBY dan Mega merenggang menjelang Pilpres 2004. Saat itu Mega menjadi presiden, dan SBY menjadi Menko Polkam. Menurut Mega saat itu SBY pernah berjanji akan mengawal Mega sampai 2009, atau periode kedua sebagai presiden.

    Menjelang Pilpres 2004 Mega sempat menawari SBY menjadi cawapresnya. Namun SBY menolak dengan alasan ingin berkonsentrasi sebagai menteri pembantu Mega. Saat itu sesungguhnya Mega sudah mendapat laporan intelijen, SBY sedang menyiapkan partai dan berencana maju menantangnya sebagai capres.

    Ternyata informasi itu akurat. Pada Pilpres 2004 SBY maju sebagai capres menantang Mega. SBY didampingi Jusuf Kalla dan Mega akhirnya menggandeng mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi. SBY-JK menang telak mengalahkan Mega-Hasyim 60.62%-39.38%.

    Sejak itu hubungan keduanya putus. Selama 10 tahun SBY berkuasa Mega menolak untuk hadir dalam peringatan HUT kemerdekaan RI di Istana. Mega merasa dibohongi SBY. Ketika Jokowi menjadi presiden, Mega baru bersedia hadir kembali di istana. Sebaliknya selama dua tahun SBY tidak hadir.

    Kehadiran SBY di Istana dan bertemu Mega nampaknya berkaitan dengan upayanya bergabung dalam koalisi Jokowi. Seperti diakuinya, dalam setahun terakhir SBY mencoba mencari jalan untuk merapat ke kubu Jokowi. Namun upayanya selalu mentok. Megawati lah yang disebut sebagai faktor penghambat.

    Menurut SBY, Jokowi sudah berkali-kali menawari Demokrat untuk bergabung, termasuk ketika dia membentuk kabinet. Namun kala itu SBY menolak. Barulah pada Pilpres 2019 SBY berencana bergabung, tapi akhirnya terpaksa diurungkan.

    Pernyataan SBY ini dibantah PDIP. Mereka malah menilai SBY baper dan belum bisa move on. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta SBY introspeksi dan jangan selalu menyalahkan Mega. “Gagal tidaknya koalisi Pak SBY dan Partai Demokrat lebih karena kalkulasi yang rumit yang dilakukan Pak SBY, yang hanya fokus dengan masa depan Mas AHY,” kata Hasto.

    “Seluruh pergerakan politik Pak SBY adalah untuk anaknya, sementara Ibu Megawati jauh lebih luas dari itu. Ibu Mega selalu bicara untuk PDI Perjuangan, untuk Pak Jokowi, untuk rakyat, bangsa dan negara,” kata Hasto.

    Hasto tidak terlalu salah. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua mengakui bahwa obsesi partainya bagaimana menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) putra mahkota SBY sebagai cawapres. Kalau tidak pada Pilpres 2019, maka pada Pilpres 2024. “Itu obsesi Demokrat,” tegasnya.

    Peluang menjadi cawapres itu bila bergabung dengan kubu Jokowi pasti akan sulit terwujud. Partai-partai koalisi, dan tentu saja PDIP akan menolaknya. Seperti dikatakan Staf Deputi V KSP Ali Muchtar Ngabalin Demokrat ditawari posisi menteri di kabinet.

    Dari penjelasan Hasto dan Max Sopacua setidaknya cukup jelas mengapa Demokrat akhirnya memutuskan mencoba bergabung dengan Poros Prabowo.

    Pertama, peluang AHY sebagai cawapres lebih terbuka bila bergabung dengan Poros Prabowo.Demokrat memiliki jumlah kursi lebih banyak dibanding PAN dan PKS. Demokrat juga setidaknya bisa menyediakan logistik yang sangat dibutuhkan Prabowo. Itu bisa menjadi alat tawar politik yang kuat.

    Kedua, Demokrat tidak bisa bersikap netral seperti yang sebelumnya biasa mereka lakukan, karena terbentur UU Pemilu. Dalam Pasal 235 ayat 5 UU No 7 Tahun 2017 parpol yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon, namun tidak mengajukan pasangan calon, terkena sanski tidak boleh mengikuti pemilu berikutnya.

    Dengan berkoalisi dengan Prabowo, SBY seperti bunyi pepatah “sekali tepuk, dua lalat mati.” Peluang mewujudkan AHY sebagai cawapres terbuka, sekaligus terhindar dari sanksi mematikan berupa larangan ikut pemilu 2024.

    Bagaimana masa depan koalisi keumatan?

    Keputusan Prabowo menerima Demokrat dan kemungkinan menerima  AHY sebagai cawapresnya menimbulkan berbagai persoalan baru.

    Pertama, bila benar Prabowo akan berpasangan dengan AHY, bagaimana posisi PAN dan PKS? Apakah mereka bersedia menerimanya. PAN sudah jelas menolak.

    Setelah bertemu SBY, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan tidak ada deal apapun dengan SBY. Mereka hanya bicara masalah kenegaraan dan sepakat terus menjalin komunikasi sampai tanggal 4 Agustus saat masa pendaftaran capres-cawapres dibuka. Bahasa itu jelas merupakan penolakan, hanya saja disampaikan secara santun seperti gaya Zulhasan seperti biasanya.

    Bagaimana dengan PKS? Hampir dapat dipastikan PKS juga akan menolak gagasan tersebut. Sebelum Demokrat bergabung saja mereka sudah terlibat tarik ulur dengan PAN dan Gerindra soal posisi cawapres. Bagi PKS posisi cawapres adalah harga mati.

    Kedua, bagaimana peluang pasangan Prabowo-AHY memenangkan pilpres? Koalisi Gerindra-PAN, dan PKS sejak awal digadang-gadang akan menjadi koalisi keumatan. Demokrat tidak masuk di dalamnya. Imam besar FPI Habib Rizieq Shihab ketika bertemu Prabowo dan Amien Rais di Mekah mendesak agar Gerindra, PAN, PKS, dan PBB segera berkoalisi.

    Dimana simbol keumatannya bila Prabowo tidak menyertakan wakil PKS, PAN, atau setidaknya figur yang diusung dan disetujui oleh kedua partai tersebut. Demokrat, bukanlah representasi keumatan. Pada saat Pilkada DKI 2017 ketika kalangan keumatan berjuang menumbangkan Ahok-Djarot, Demokrat memilih untuk bersikap netral.

    Ketiga, berkaitan dengan mesin politik PKS yang selama ini sangat diandalkan oleh Prabowo. Pada Pilpres 2014 Prabowo sangat mempercayai dan mengandalkan mesin politik PKS. Dia menyerahkan sepenuhnya tenaga saksi di TPS dan pengamanan suara ke PKS.

    Prabowo juga sudah berkali-kali membuktikan kerjasamanya dengan PKS sangat berhasil. PKS juga selalu loyal, sehingga dia tidak segan menyebut PKS sebagai sekutu.

    Selain Pilkada DKI 2017, mesin politik PKS yang didukung keumatan juga kembali terbukti di Jabar. Kebetulan pada pilkada Jabar 2018 masalahnya bersentuhan dengan Demokrat.

    Deddy Mizwar yang semula diusung PKS dan Gerindra suaranya menjadi jeblok setelah diusung Demokrat dan Golkar. Dia kalah suara dibanding Sudrajat-Syaikhu, dua figur tak dikenal yang diusung PKS-Gerindra.

    Keempat, Demokrat setidaknya sudah dua kali memilih netral dibanding harus mendukung Prabowo atau kandidat yang didukungnya. Pada Pilpres 2014 SBY dan Demokrat memilih netral, padahal Prabowo menggandeng Hatta Radjasa besan SBY. Prabowo juga sudah sowan ke SBY.

    Faktor netralnya SBY ini sedikitnya banyak menyumbang kekalahan pasangan Prabowo-Hatta. Seperti telah disebut sebelumnya SBY dan Demokrat juga memilih netral pada Pilkada DKI 2017. Padahal saat itu dukungan SBY dan Demokrat sangat dibutuhkan oleh pasangan Anies-Sandi yang diusung Gerindra, PKS, dan PAN.

    Apakah Prabowo bersedia meninggalkan PAN, dan PKS hanya karena hadirnya kawan baru? Ini yang masih harus kita tunggu.

    Sejarah mencatat, masalah-masalah sepele, remeh temeh, dan tidak penting, bisa mengubah konstelasi politik, bahkan sejarah dunia. Apakah kali ini sikap bapernya SBY dan Mega juga bisa mengubah peta persaingan Pilpres 2019?


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.
  • Adu Kuat dan Tarik Ulur Para Petinggi Poros Oposisi

    Oleh : Hersubeno Arief

    Pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Prabowo Subianto yang berlangsung Selasa (24/7) malam memastikan persaingan pada Pilpres 2019 mengerucut pada dua poros saja. Demokrat memutuskan membuka peluang berkoalisi dengan Gerindra, dan menutup pintu bagi Jokowi.

    Apabila kesepakatan tercapai, maka poros oposisi akan terdiri dari Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS. Poros Jokowi diusung oleh enam partai. PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, dan Hanura.

    Kemungkinan munculnya poros ketiga tetap ada, menyusul gugatan judicial review (JR) atas UU Pemilu oleh Perindo dan Jusuf Kalla (JK). Kita masih harus menunggu bagaimana keputusan MK. Bila dikabulkan, dipastikan JK akan meramaikan bursa cawapres Jokowi dan bisa memicu perpecahan poros partai pendukung pemerintah.

    Sebelum SBY memutuskan bergabung, PAN lebih dulu memastikan menutup pintu kerjasama dengan Jokowi. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Selasa (24/7) pagi bertemu Jokowi dan “berpamitan” secara baik-baik. Bagaimanapun PAN saat ini berada dalam pemerintahan Jokowi dan diharapkan tetap bergabung.

    Rabu malam (25/7) giliran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang bertemu SBY. Belum ada deal tentang koalisi. Namun ada kesepakatan Demokrat dan PAN akan terus berkomunikasi sampai waktu pendaftaran capres/cawapres 4-10 Agustus.

    Bila akhirnya Demokrat bergabung dengan Gerindra, PAN, dan PKS, peta pertarungan internal di poros oposisi dipastikan akan berlangsung seru. Peta berubah total. Hadirnya Demokrat bisa mengancam peluang PAN, dan terutama PKS yang sangat mengincar posisi cawapres. Keduanya tidak lagi punya daya tawar yang kuat seperti sebelumnya. Bagi Prabowo dan Gerindra, masuknya Demokrat merupakan angin segar dan dapat mengurangi tekanan.

    Diantara keempat partai tersebut PAN yang tampaknya paling rileks, dan tidak adu kenceng-kencengan. Benar mereka menginginkan Zulkifli Hasan menjadi cawapres sebagaimana amanat Rakernas PAN. Namun hal itu bukan harga mati. Masih bisa baku atur. Yang penting bagaimana mendapat figur yang punya peluang memenangkan pertarungan dan memberi dampak elektabilitas terhadap partai. Tentu figur internal akan lebih baik dan dipastikan berdampak langsung.

    Dengan sikap tersebut, PAN sangat terbuka dengan kemungkinan tampilnya figur kandidat dari luar partai. Mereka cukup intens melakukan pembicaraan dengan Gatot Nurmantyo. Zulkifli Hasan juga punya hubungan yang cukup dekat dengan Anies Baswedan. Dua figur ini digadang-gadang menjadi kandidat yang bisa mengalahkan Jokowi, andai saja Prabowo legowo.

    Posisi PAN agak berbeda dengan PKS. Sejak awal sekutu Gerindra ini mematok posisi cawapres sebagai harga mati. Para petinggi PKS misalnya sering melontarkan ancaman akan “meninggalkan” Prabowo bila tidak digandeng sebagai cawapres. PKS yang semula mengajukan dua nama, Ahmad Heryawan dan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al Jufri bahkan sudah mengerucutkan calonnya pada satu figur, yakni Salim Segaf.

    Alasan PKS tentu saja berkaitan dengan elektabilitas partai. Selain itu PKS juga merasa kini waktunya PAN untuk mengalah. Pada Pilpres 2014 ketika Prabowo nyapres, dia didampingi Ketua Umum  PAN Hatta Radjasa. Jadi wajar jika sekarang giliran mereka. Sementara bagi Salim Segaf pribadi, inilah saat yang paling tepat baginya untuk naik kelas dalam jabatan publik. Dubes sudah, menteri juga sudah. Wajar kalau sekarang dia promosi menjadi wapres.

    Bagaimana dengan Demokrat? Tentu tidak ada alasan untuk mengalah. Peluangnya untuk mendapatkan jatah cawapres jauh lebih besar dibandingkan jika  bergabung dengan poros pemerintah. Bila hanya mendapat jatah menteri, mereka juga sudah mendapat jaminan akan mendapatkannya di kubu Jokowi. Sebagai pemilik jumlah kursi kedua terbesar setelah Gerindra, Demokrat punya sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki partner koalisi lainnya.

    SBY pernah menjadi presiden dua kali. Tentu SBY masih punya pengaruh dan pendukung yang besar. SBY juga memiliki jaringan dan akses yang tidak dimiliki oleh PAN, dan PKS. Yang lebih penting lagi, Demokrat bisa menjawab persoalan logistik yang selama ini dikeluhkan dan menjadi problem besar Prabowo.

    Kelebihan lain dari Demokrat, mereka punya jagoan muda Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam berbagai survei putra mahkota SBY ini memiliki elektabilitas yang tinggi. Prabowo bahkan sudah menyatakan, figur AHY bisa menjadi jembatan baginya untuk meraih dukungan dari kalangan generasi milineal.

    Dengan berbagai kelebihan tersebut, Kendal sebagai pendatang baru sangat mungkin SBY memainkan peran sebagai “kepala suku.” Posisinya berada diatas angin.

    Secara bercanda elit Demokrat menggoda Gerindra dengan sebuah metafora “Garuda hanya akan bisa terbang tinggi di langit yang biru.” Garuda adalah logo Gerindra, dan langit biru adalah corporate colour identity Demokrat.

    Harus ada kesediaan saling mengalah

    Bagaimana nasib koalisi ini? Secara hitung-hitungan jumlah kursi mereka sudah tidak mungkin membentuk dua poros.  Pilihannya hanya meneruskan koalisi, atau menyeberang ke kubu Jokowi.

    Gerindra yang memiliki 71 kursi menjadi semacam kartu Joker. Dipasangkan dengan siapapun, mereka bisa mengusung kandidat dan memenuhi syarat presidential threshold (112 kursi). Jadi bisa menjadi penentu  yang membuat Gerindra mematok harga mati sebagai capres. Sementara Demokrat (61 kursi), PAN (49 kursi) dan PKS (40 kursi), tak punya banyak pilihan. Mereka hanya bisa mengusung kandidat, bila ketiganya bersatu.

    Hambatan utama yang menghadang di depan mata adalah ego partai, dan ego para ketua umum/ketua majelis syuro, yang punya kepentingan dan agenda politik masing-masing. Bila masing-masing tak bersedia mengalah, maka kemungkinan besar akan ada yang terlempar keluar.

    Apakah Gerindra bersedia membicarakan kembali posisi Prabowo sebagai capres? Apakah PKS bersedia mengalah tidak mengajukan cawapres dengan kompensasi sejumlah portofolio menteri? Atau kalau tetap menginginkan posisi cawapres, PKS bersedia mengganti cawapresnya dari Salim Segaf kembali ke opsi utama Ahmad Heryawan? Begitu pula halnya dengan PAN, dan Demokrat.

    Semangatnya harus dicari kandidat yang terbaik dan berpotensi mengalahkan Jokowi. Bukan hanya sekedar menjadi kandidat capres atau cawapres untuk mendongkrak elektabilitas partai. Soal kalah atau menang melawan Jokowi tidak penting. Urusannya belakangan.

    Lebih parah lagi bila ternyata diam-diam diantara partai oposisi ada yang terkena operasi intelijen, maju untuk kalah. Menjadi semacam calon boneka untuk Jokowi. Toh sudah ada presedennya pada Pilpres 2014. Kubu oposisi (Koalisi Merah Putih) yang mengusung Prabowo-Hatta menyeberang ke kubu pemerintah. Semakin tinggi perolehan kursinya, semakin kuat tawar menawar politiknya dengan pemerintahan baru. Mulai dari jabatan  di kabinet, posisi-posisi penting lain di pemerintahan, sampai konsesi bisnis yang menggiurkan.

    Sebagai incumbent, Jokowi tentu tidak mudah dikalahkan. Selain elektabilitasnya paling tinggi, dia memiliki semua sumber daya, sumber dana,  akses kepada kekuasaan, birokrasi pemerintahan, TNI dan Polri. Semua itu bisa diubah menjadi mesin politik untuk memenangkan pertarungan.

    Inilah yang sekarang diamati dengan harap-harap cemas oleh kelompok keumatan dan masyarakat madani (civil society). Mereka khawatir oposisi tak berhasil melakukan konsolidasi. Kalau toh ada kesepakatan, lebih didasarkan kepada kepentingan partai, bukan masalah rakyat dan keumatan. end

  • Gerakan#2019GantiPresiden Akankah Layu Sebelum Berkembang?

    Oleh :Hersubeno Arief

    Seorang kyai di Jawa Timur punya analogi menarik soal kelompok oposisi di Indonesia. Dia mengibaratkan seperti sekelompok jamaah shalat yang kebingungan karena tak ada imam. Mereka akhirnya memutuskan shalat sendiri-sendiri. Sebagian kemudian pindah shalat berjamaah di masjid lain.

    Apa boleh buat, memang begitulah kondisi koalisi keumatan dan kelompok oposisi menjelang pendaftaran capres-cawapres yang tinggal dua pekan lagi. Alih-alih segera menyepakati siapa yang akan menjadi capres dan cawapres, Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat malah terlibat dalam polemik yang tidak perlu. Masing-masing merasa paling pantas dan layak menjadi capres atau cawapres.

    Padahal seperti halnya menjadi imam shalat yang sudah jelas syarat-syaratnya, capres dan cawapres juga sangat jelas syaratnya. Adanya partai pengusung, elektabilitas, ketersediaan logistik, adalah syarat yang tak bisa ditawar-tawar. Jika tidak memenuhi syarat, wajar kalau kemudian banyak yang memisahkan diri (mufarakah) atau kalau tetap berjamaah, lebih karena terpaksa. Tidak ada pilihan lain.

    Siapa para jamaah yang sedang bingung ini dan seberapa besar potensinya? Yang paling menonjol saat ini adalah gerakan #2019GantiPresiden. Dalam waktu yang sangat singkat gerakan anti Jokowi ini makin membesar dan membuat khawatir.

    Wajar bila banyak yang menghubungkan-hubungkan pelemparan bom molotov di rumah Mardani Ali Sera, dan “terbakarnya” mobil milik Neno Warisman, dua orang inisiator #2019GantiPresiden, merupakan upaya membendung gerakan ini.

    Berdasarkan survei yang digelar oleh LSI Denny JA 28 Juni-5 Juli 2018 kelompok yang menginginkan Jokowi diganti ini makin disukai oleh masyarakat. Pada bulan Mei sekitar 50.80% masarakat Indonesia mengaku mendengar dan mengetahui ada gerakan #2019GantiPresiden. 49.80% diantaranya menyukai kampanye tersebut. Pada akhir Juni sekitar 60.50% mengaku pernah mendengar kampanye #2019GantiPresiden dan 50.40% mengaku suka dengan kampanye tersebut.

    Survei yang dilakukan Kedai Kopi 3-7 Juli 2018  juga mendapatkan temuan yang sama. Sekitar 60.1% responden mengaku pernah mendengar, melihat, atau membaca kampanye  #2019GantiPresiden. 47.5% tidak setuju. Sementara yang setuju lebih besar, 52.5%.

    Dalam marketing politik, dikenal tiga tahapan : popularitas, disukai, dan turunan berikutnya adalah elektabilitas. Gerakan #2019GantiPresiden sudah sangat berhasil pada tahap popularitas dan disukai. Tinggal dikonversi menjadi elektabilitas.

    Isu #2019GantiPresiden ini cukup berhasil ketika dilakukan uji coba di Pilkada Jabar dan Jateng. Dengan figur yang relatif baru dan kurang dikenal publik, yakni Sudradjat-Syaikhu di Jabar, dan Sudirman Said-Ida Fauziah, keduanya berhasil memperoleh suara yang cukup signifikan bahkan mengejutkan. Padahal kedua kandidat itu relatif baru bekerja. Bisa dibayangkan bila mereka punya waktu yang lebih lama untuk berkampanye, seperti halnya kampanye Pilpres 2019.

    Coba bandingkan dengan Jokowi. Sejumlah survei menyebutkan popularitas Jokowi mendekati 100%. Survei Populi Center bulan Maret 2018, tingkat popularitas Jokowi 97.6%. Dapat dikatakan, hampir tidak ada warga Indonesia yang tidak kenal Jokowi. Bagaimana dengan elektabilitasnya? Apakah terdapat korelasi yang signifikan dengan popularitasnya?

    LSI Denny JA mendapatkan temuan pasca pilkada serentak elektabilitas Jokowi naik, namun angkanya baru mencapai 49.39%. Masih cukup rendah untuk seorang incumbent. Bila dibedah lebih dalam lagi ternyata pemilih loyal Jokowi hanya sebesar 32%. Sangat rendah. Artinya bila ada figur yang lebih menarik dibanding Jokowi, 17% lebih potensial pindah pilihan. Temuan survei Median juga menunjukkan elektabilitas Jokowi hanya 35.7%.

    Dari data-data tersebut sangat jelas, bahwa posisi Jokowi masih belum aman, untuk tidak mengatakan dalam bahaya. Hanya saja gerakan #2019GantiPresiden ini sampai sekarang belum mewujud dalam bentuk konkrit. Siapa figur yang akan menjadi pengganti Jokowi?

    Bila mengacu pada kelompok oposisi dalam hal ini Gerindra, PKS, dan PAN, maka sampai saat ini calon yang paling potensial untuk maju adalah Prabowo. Sebagai pemilik kursi terbanyak diantara parpol oposisi, wajar bila Prabowo merasa dia paling berhak menjadi capres.

    Masalahnya untuk menjadi capres tidak cukup hanya modal kursi. Syarat lain yang tak kalah penting, adalah elektabilitas alias tingkat keterpilihan dan satu lagi ketersediaan logistik. Dua syarat ini biasanya saling berkait. Tanpa elektabilitas yang tinggi, agak sulit mengharapkan ada investor politik yang bersedia mendanai.

    Hampir semua survei menunjukkan elektabilitas Prabowo sangat jauh bila harus berhadapan dengan Jokowi. Data terbaru yang dilansir oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) jika Prabowo head to head dengan Jokowi, elektabilitasnya hanya 26.6% berbanding 58.2%. Angkanya tidak sampai separuhnya. Cukup satu putaran saja bagi Jokowi untuk mengalahkan Prabowo.

    Mau dipasangkan dengan siapa saja, termasuk dengan Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, Agus Harimurti, atau Ahmad Heryawan sebagai cawapresnya, Prabowo tetap kalah melawan Jokowi.

    Jadi cukup jelas bahwa tingginya antusiasme publik untuk mengganti Jokowi, tidak ekuivalen dengan tingkat keterpilihan Prabowo. Dalam bahasa yang lebih mudah, “publik ingin Jokowi diganti, tapi bukan Prabowo orangnya.

    Perlu figur baru

    Lantas bagaimana caranya agar para “jamaah” yang sangat bersemangat ini bersedia “merapatkan dan meluruskan barisan?” Perlu ada sikap legowo diantara partai-partai oposisi, terutama Gerindra untuk memilih seorang “imam” yang disepakati para jamaah.

    Bagi Gerindra, pilihannya memang tidak mudah. Pencapresan Prabowo ini sangat penting untuk elektabilitas partai. Dengan sistem pemilu yang digelar bersamaan antara pilpres dan pileg, maka siapa capres yang diusung akan ikut menentukan elektabilitas partai. Inilah yang disebut sebagai coat-tail effect.

    Jadi tidak perlu kaget dan bisa dipahami bila para fungsionaris Gerindra, apalagi mereka yang menjadi caleg bersikeras tetap menjagokan Prabowo. Bagi mereka terpilih atau tidaknya Prabowo, bisa menjadi prioritas nomor sekian. Yang paling utama mereka akan mendapat limpahan suara dengan pencapresan tersebut.

    Kepentingan yang sama juga muncul di PKS dan PAN. Posisi sebagai cawapres akan sangat menentukan elektabilitas mereka dalam pileg. Begitu pula halnya dengan Demokrat. Khusus untuk Demokrat ada prioritas utama yang harus diamankan, yakni posisi Agus Harimurti putra Sang Ketua Umum SBY.

    Sampai pada titik ini memang agak sulit untuk meminta mereka bersikap legowo dan bisa menerima figur di luar partai. Dua figur yang kini digadang-gadang bisa menjadi penantang serius Jokowi adalah Gubernur DKI Anies Baswedan, dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Keduanya bukan kader partai.

    Benar bahwa berbagai survei menunjukkan elektabilitas mereka masih kalah dibandingkan dengan Prabowo. Namun yang harus dicatat, keduanya adalah figur baru dan belum berkampanye seperti Prabowo.

    Belajar dari pengalaman Pilkada DKI 2017, dengan dukungan umat, pasangan Anies-Sandi bisa mengalahkan pasangan Agus Harimurti-Silvy yang jauh lebih populer, dan kemudian mengalahkan pasangan incumbent Ahok-Djarot pada putaran kedua.

    Bila oposisi tetap tak berhasil mencapai titik temu, maka gerakan #2019GantiPresiden akan menjadi jamaah yang digambarkan oleh sang kyai. Mereka bergegas dan berbondong-bondong berkumpul ketika mendengar seruan “adzan,” tapi tidak pernah ada “iqomah.” Imam yang ditunggu tak pernah muncul.

  • Jusuf Kalla Terjangkit Virus Mahathir Syndrome?

    Oleh : Hersubeno Arief

    Filosofi kekuasaan itu seperti minum air laut. Semakin banyak minum, Anda akan semakin haus. Sekali berkuasa, ingin terus menerus berkuasa. Itu menjelaskan mengapa banyak penguasa yang terus menerus mencari berbagai jalan agar kekuasaannya langgeng.

    Caranya bermacam-macam. Mulai dari yang halal, makruh, mubah, sampai yang haram, kalau perlu. Menggunakan aturan yang berlaku, mencari celah diantara aturan, mengakali aturan, kalau perlu mengubah aturan. Prinsipnya tiga H. Halal, haram, hantam.

    Di Indonesia praktik semacam itu sudah jamak. Tidak perlu merujuk pada masa Orde Baru (Orba). Terlalu klasik. Di era reformasi yang katanya sudah mengadopsi demokrasi, juga banyak terjadi. Di sejumlah daerah, banyak kepala daerah yang sudah menjabat dua kali, kemudian mengajukan istri, atau anaknya untuk menggantikan kedudukannya. Menariknya banyak yang berhasil. Rakyat seakan tidak peduli.

    Pernah juga terjadi seorang walikota yang sudah dua kali menjabat, kemudian maju lagi menjadi wakil walikota, dengan harapan di tengah jalan sang walikota bisa dijatuhkan. Dengan begitu otomatis dia akan kembali lagi menjadi walikota. Sayang untuk skenario terakhir ini tidak berjalan. Sang wakil walikota yang rela jadi wakil walikota ini kemudian mengundurkan diri di tengah jalan. Alasannya ingin berkonsentrasi membesarkan partai. Sebuah niat yang mulia.

    Dengan berbagai contoh tadi, tidak perlu kaget bila sekarang Wapres Jusuf Kalla (JK) ikut mengajukan gugatan judicial review (JR) atas Pasal 169 huruf N UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal tersebut diatur syarat bagi presiden dan Wakil Presiden, yaitu: belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama, dan surat pemberitahuan belum pernah menjadi Presiden dan Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

    Alasan JK juga sangat mulia. Dia ingin mendapat kepastian atas hak konstitusionalnya. Ada celah hukum disitu. Benar JK pernah menjadi wapres dua kali. Namun itu tidak berturut-turut. JK pernah menjadi Wapres SBY (2004-2009) dan kemudian Wapres Jokowi (2014-2019). Irman Putra Sidin pengacara JK beralasan bahwa wapres itu sama dengan menteri pembantu presiden. Jadi tidak perlu dibatasi.

    Langkah JK ini menyusul gugatan JR yang dilakukan oleh Perindo. Partai besutan pengusaha Harry Tanoe ini mengajukan gugatan dalam kapasitasnya sebagai partai yang tidak ikut membahas UU tersebut. Belum jelas benar, apa hubungan JK dengan Perindo. Namun dalam dunia politik tidak ada sesuatu yang gratis dan kebetulan.

    Masuknya JK dalam proses hukum di MK dengan dalih sebagai pihak yang terkait ini tentu sangat menarik dicermati. Seperti permainan bola, pendaftaran capres-cawapres sudah memasuki injury time. Tinggal dua pekan lagi. Jadi harus total football. Semua pemain ikut turun menyerang, termasuk sang penjaga gawang JK.

    Berbahaya bagi demokrasi

    Apa artinya gugatan Perindo dan JK ini bagi masa depan demokrasi kita? Jika mengacu pada kewenangan mengadili, hampir dipastikan MK akan menolak gugatan ini. Sebab aturan pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden itu amanat konstitusi.

    Dalam UUD 45 jelas diatur pembatasan tersebut, yakni pada Pasal 7 : Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

    MK tidak berhak untuk menguji UUD. Untuk mengubah UUD prosesnya harus melalui amandemen, dan itu hanya bisa dilakukan oleh MPR. Namun bisa saja MK mengambil keputusan mengabulkan gugatan JK. Sebab dalam dunia hukum dikenal sebuah adagium : Ketika dua orang ahli hukum bertemu, maka akan tiga pendapat hukum.

    Apa yang terjadi bila MK sampai mengabulkan gugatan JK?

    Pertama, peta koalisi kemungkinan besar akan berubah. Beberapa partai pendukung Jokowi yang tidak sepakat jika JK yang menjadi cawapres, bisa memisahkan diri dan membentuk koalisi baru.

    Kedua, SBY bisa kembali mengajukan diri sebagai capres. Dengan begitu peluang SBY membentuk poros baru untuk memecah kebuntuan mencari figur di kubu oposisi sangat besar. Daya tarik SBY bisa dipastikan masih sangat kuat.

    Ketiga, bila Jokowi terpilih kembali sebagai capres, maka pada Pilpres 2024 dia juga bisa kembali maju untuk periode ketiga.

    Keempat, akan muncul tirani baru, karena kembali kepada filosofi kekuasaan yang seperti minum air laut, sekali berkuasa, dia ingin berkuasa selamanya.

    Kelima, proses regenerasi kepemimpinan nasional akan terhambat. Banyak tokoh muda potensial yang tidak akan mendapat kesempatan tampil, karena kalah dengan para tokoh tua.

    Keenam, demokrasi kita akan kembali menjadi demokrasi yang artifisal, karena hanya menjadi justifikasi untuk seorang penguasa.

    Di Indonesia tampaknya ada gejala munculnya jenis “penyakit” baru Mahathir Syndrome . Banyak tokoh tua yang ingin kembali tampil, atau tetap tampil menggunakan dalih terinspirasi oleh kembalinya Mahathir Muhammad ke tampuk kekuasaan. Di Malaysia “penyakit” ini disebut sebagai U-Turn Syndrome end

Close