Artikel

Kumpulan artikel dan peta politik Indonesia mutakhir

  • Lima Alasan Mengapa Jokowi Sudah Pasti Kalah

    Oleh : Hersubeno Arief

    Hingga hari ini kubu Jokowi dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mencoba meyakinkan rakyat, Jokowi menang. Upaya ini seperti menegakkan benang basah.

    Publik sudah paham, menyaksikan sendiri, dan yang paling penting sangat meyakini Prabowo menang.

    Secara de facto Indonesia sudah mempunyai presiden baru. Tinggal menunggu secara de jure.

    Apa saja alasannya sehingga publikasi massif quick count manipulasi dan intimidasi pikiran ( mind games ) publik melalui aplikasi Situng KPU, tak ada gunanya.

    Pertama, kalau sudah menang mengapa harus curang? Alasan ini tidak bisa dibantah dengan dalih apapun. Kecurangan rekapitulasi dengan modus menggelembungkan suara Jokowi dan mengempiskan suara Prabowo ini terjadi sangat massif. Levelnya sudah tidak masuk akal.

    Dalam satu TPS suara pemilih maksimal hanya 300 orang. Namun kita menyaksikan ada satu TPS di Bali jumlah pemilih Jokowi lebih dari 1.000 orang. Banyak juga rekap data pemilih menunjukkan Jokowi menang melebih jumlah total suara pemilih, baik yang sah maupun tidak sah.

    Meminjam istilah Rocky Gerung, hanya orang dungu yang percaya dengan kecurangan yang dungu semacam itu.

    Kecurangan semacam ini tidak perlu terjadi, jika Jokowi benar menang. Hanya akan mencoreng kemenangan Jokowi, dan memberi peluang Prabowo menggugat.

    Hanya ada satu alasan mengapa mereka melakukan kecurangan. Jokowi kalah. Jadi agar bisa menang dengan perolehan suara 54 persen seperti dikatakan sejumlah lembaga survei, agar bisa sesuai dengan Situng KPU, kecurangan lah jawabannya.

    Kedua, dari sisi teritorial banyak provinsi yang semula dikuasai Jokowi, pada pilpres kali ini jatuh ke tangan Prabowo. Pada Pilpres 2014 Jokowi menang di 24 provinsi. Sementara pada Pilpres 2019 dia hanya berhasil menang maksimal di 16 provinsi.

    Pada Pilpres 2014 Jokowi menang di Sumut, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulbar, Maluku, Papua, Papua Barat plus Luar negeri.

    Pada Pilpres 2019 Prabowo berhasil merebut Sumut, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalbar, Sulsel, Sultra, dan Maluku.

    Jokowi bisa tetap menang dengan syarat memperoleh suara di atas 70 persen untuk Jateng dan Jatim. Untuk Jateng itu bisa dilakukan. Mereka bisa kontrol sepenuhnya. Di Kabupaten Boyolali misalnya, saksi Paslon 02 diintimidasi. Prabowo tidak mendapat suara sama sekali di banyak TPS. Tapi untuk Jatim hal itu tidak mungkin dilakukan. Apalagi di Madura.

    Ketiga perolehan Jokowi pada Pilpres 2014 hanya 53.15 persen. Angka itu diperoleh saat Jokowi sangat populer dan banyak orang yang menggadang-gadangnya akan menjadi Ratu Adil.

    Sebaliknya Prabowo saat itu tidakpopuler. Citranya buruk karena dirusak dengan berbagai kampanye hitam.

    Kini posisinya terbalik. Jokowi ditolak dimana-mana, kampanyenya selalu sepi dan terpaksa melakukan mobilisasi besar-besaran. Mereka hanya mau datang bila dibayar.

    Sebaliknya Prabowo menjadi figur yang diharapkan dapat mengubah Indonesia. Kampanyenya meledak dimana-mana. Banyak yang Ikhlas menyumbangkan uangnya untuk kampanye Prabowo.

    Dibandingkan dengan Jokowi pada Pilpres 2014, antusiasme warga mendukung Prabowo pada pilpres kali ini jauh lebih gempita.

    Bagaimana mungkin perolehan suara Jokowi bisa lebih tinggi dibandingkan dengan Pilpres 2014. Sangat bertentangan dengan akal sehat dan nalar publik.

    Sebagai produk, Jokowi adalah produk gagal, “barang reject.” Jadi tidak mungkin perolehan angkanya melebihi Pilpres 2014. Pasti ada yang salah. Ini penghinaan terhadap akal sehat.

    Sebagai bukti Jokowi adalah “barang reject,” dia kalah telak di 8 dari 9 TPS di Kompleks Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Jakarta Timur. Ini adalah bukti telak yang tidak bisa dibantah. Keluarga pasukan paling dekat dan paling dipercaya Jokowi saja, emoh dengannya.

    Keempat bila sudah menang mengapa Jokowi sangat ingin bertemu dengan Prabowo. Mengapa Luhut menggunakan berbagai cara untuk bisa bertemu Prabowo?

    Seharusnya Jokowi bersabar, menikmati kemenangan. Tunggu sampai tanggal 22 Mei setelah KPU menyelesaikan rekapitulasi manual. Setelah itu sebagai pemenang dia tinggal mengundang Prabowo. Tidak perlu memohon-mohon, memuji-muji Prabowo seperti yang dilakukan oleh Luhut.

    Kelima sampai saat ini belum ada satupun kepala negara/kepala pemerintahan mengucapkan selamat atas kemenangan Jokowi. Hal ini sangat berbeda dengan Pilpres 2014, saat itu sejumlah kepala negara langsung menghubungi Jokowi dan memberi ucapan selamat.

    Soal ucapan selamat kepada Jokowi ini sempat muncul upaya disinformasi melalui media. Salah satunya dilakukan oleh laman detik.com.

    Pada hari Kamis (18 /4) pukul 16:47 WIB detik.com memuat berita dengan judul : Sudah 21 Kepala Negara Ucap Selamat ke Jokowi, Erdogan Juga akan Telepon.

    Dalam berita itu dikutip seakan Jokowi sudah mendapat ucapan selamat atas kemenangannya. Wartawan detik.com bahkan melaporkan mereka menyaksikan dan mendengar sendiri ketika Jokowi menerima telefon dari PM Singapura Lee Hsien Loong.

    “Dari obrolan tersebut, terdengar pembahasan hasil hitung cepat lembaga survei. ”Yes, ninety nine percent yes PM Lee,” kata Jokowi soal akurasi hitung cepat lembaga survei,” tulis detik.com.

    Lucunya detik.com juga menautkan video ketika Jokowi menerima telefon dari Lee. Sepanjang percakapan Jokowi hanya menyampaikan kata-kata yang pendek. Thank you PM Lee. Thank you PM Lee. Disambung dengan kata-kata “ ya..ya.”

    Satu-satunya kalimat yang cukup panjang diucapkan Jokowi —setelah tampak berpikir sejenak— “I will decide tomorrow”.
    Silakan cek tautan detik.com berikut: 

    https://news.detik.com/berita/d-4516379/sudah-21-kepala-negara-ucap-selamat-ke-jokowi-erdogan-juga-akan-telepon

    Usut punya usut, telefon dari para kepala negara sahabat itu berupa ucapan selamat kepada bangsa Indonesia karena berhasil melaksanakan pemilu dengan sukses dan damai. Bukan ucapan selamat atas kemenangan Jokowi. Hal itu adalah basa-basi tata krama biasa dalam pergaulan internasional.

    Sejumlah negara adidaya seperti Cina, Rusia, dan AS juga belum mengeluarkan pernyataan resmi apapun soal hasil Pilpres Indonesia.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Morgan Ortagus melalui akun@Statedeptspox juga hanya menyampaikan ucapan selamat kepada bangsa Indonesia. Bukan Jokowi: Congratulations, #Indonesia on completing national and legislative elections. The spirited campaigns and robust participation by Indonesia’s public, civil society, and media underscore the strength and the dynamism of Indonesia #Democracy.

    Akun resmi Presiden @Jokowi mencuit: PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Malaysia Mahathir Mohamad, dan Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan dan sejumlah kepala negara, kepala pemerintahan negara sahabat telah menelpon saya. Mereka menyampaikan selamat kepada rakyat Indonesia atas Pemilu 2019 yang lancar dan damai.”

    Clear akun resmi Jokowi juga tidak sama sekali menyinggung ucapan selamat karena sudah terpilih kembali.

    Berita yang muncul di detik.com itu diduga semacam berita advetorial (iklan) dari TKN Jokowi-Ma’ruf. Di kalangan media dikenal dengan istilah native ads, alias konten berbayar

    Anggaran untuk operasi media dan penyebaran disinformasi semacam itu sangat besar. Jadi tidak perlu kaget bila di media online nasional banyak berita yang aneh-aneh.

    Sekali lagi kalau memang sudah menang, ngapain sampai segitunya?

    Hanya orang yang sudah kalah, orang panik, yang mau melakukan hal-hal aneh dan tidak masuk akal semacam itu. end


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.

  • Mind Games, Permainan Berbahaya KPU

    Oleh : Hersubeno Arief

    Benarkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang menjalankan mind games, permainan pikiran? Mereka coba mempengaruhi, memanipulasi rakyat Indonesia, —terutama pendukung Prabowo— agar meyakini bahwa pilpres sudah selesai.

    Tidak perlu lagi melakukan perlawanan. Para saksi tidak perlu lagi mencermati hasil penghitungan suara. Quick count yang dilansir lembaga survei sudah benar. Jokowi menang dan Prabowo kalah?

    Metode permainan psikologi untuk memanipulasi dan mengintimidasi pikiran orang itu cukup sederhana. Melalui Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng, KPU memasukkan ( entry ) data dari daerah-daerah yang dimenangkan Jokowi.

    Sebaliknya untuk provinsi yang dimenangkan Prabowo, entry datanya diperlambat. Kalau toh dimasukkan, maka dipilih kota/kabupaten, bahkan kecamatan yang suaranya dimenangkan Jokowi.

    Abrakadabra…..! Melalui pemetaan dan pemilihan asal suara secara cermat, data yang ditampilkan oleh KPU angkanya bisa persis sama dengan hasil quick count. 54-45 persen.

    Spekulasi itu belakangan ini banyak bermunculan di media sosial. Jangan terlalu cepat percaya. Please cek ricek terlebih dahulu.

    Untuk membuktikannya silakan buka web resmi KPU dan masuk ke aplikasi Situng. Dijamin Anda akan kagum dengan hasil karya para komisioner KPU.

    Aneh tapi nyata! Kok bisa-bisanya mereka melakukan hal itu. Tega banget! Mengangap semua orang Indonesia bodoh dan bisa dibodohi.

    Praktisi public relations Heri Rakhmadi menulis sebuah opini dengan judul “Quick Count, Real Count KPU dan Angka Cantik 54 Persen.” Secara satire Heri mempertanyakan mengapa data real count KPU bisa sama persis dengan quick count?

    “Setelah menghiasi layar kaca dan portal berita, kini angka 54 persen juga terus menghiasi layar tabulasi real count milik KPU. Tentunya angka 54 persen ini kembali disematkan kepada Paslon 01, walau sesekali dia dengan centil naik ke angka 55 persen,” tulisnya.

    Wartawan Republika Harun Husein sudah dua kali membuat tulisan di akun facebooknya. Tulisan pertama berjudul “Real Count Masih Pilih Data.”

    Harun menyoroti derasnya data KPU dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang diidentifikasi menjadi kantong suara Jokowi. Sebaliknya data dari Jawa Barat dan DKI Jakarta, kantong suara Prabowo masuknya beringsut.

    “Akibatnya, walaupun data masuk baru sekitar 7,75 persen dari total 813.350 TPS di seluruh Indonesia, hasilnya klop dengan _quick count_ dari lembaga-lembaga survei, seolah sudah distel sedemikian rupa,” tulisnya pada Sabtu (20/4) Pukul 23.49.

    Harun kembali membuat tulisan kedua dengan judul “Real Count (Masih) Rasa Quick Count.”

    “Sampai dengan Senin pagi ini, porsi Jateng di Real Count masih tetap yang terbesar, dengan 2,9 juta suara (13,9%), disusul Jatim 2,28 juta suara (10,9%), Jabar 1,9 juta suara (9,3%), DKI Jakarta 1,2 juta (5,7%). Sedangkan daerah-daerah lainnya jauh tertinggal.”

    Ketika dibuka pada Selasa malam (23/4) pukul 20.20 WIB komposisinya tidak berbeda jauh dengan yang ditulis Harun. Total prosentase suara yang masuk ke Situng KPU 26 persen, tapi di tiap-tiap daerah berbeda-beda prosentase masuknya.

    Beberapa daerah yang dianggap basis 01, seperti Jawa Tengah dan Bali tinggi inputnya. Jawa Tengah sudah 21 persen, Bali 35 persen. Sementara basis 02 seperti Jawa Barat baru 11,5 persen, Banten 15 persen.

    Jakarta yang seharusnya bisa lebih cepat, ternyata data yang diinput baru 26 persen. Menariknya lagi-lagi data yang diinput terkesan mencurigakan. Wilayah yang diidentifikasi sebagai basis 01 seperti Jakarta Barat sudah 30,7 persen. Lebih tinggi dari basis 02 Jakarta Selatan 27 persen, dan Jakarta Timur 20 persen.

    Di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tempat Jokowi memilih sudah masuk 49 persen, Menteng 50 persen. Namun Tanah Abang basis pendukung 02 baru 9,5 persen.

    Heri dan Harun tidak salah. Walaupun keduanya menulis dengan nada bercanda, sedikit ngledek, tapi pesannya sama. Mereka mencurigai data yang dirilis Situng KPU kok “secara kebetulan” mirip dengan hasil quick count.

    “Mbok data RC jangan statis seturut QC lah. Dinamis sikitlah, atau sekali-kali zig-zag seperti MotoGP yang ada adegan kejar-kejaran dan salip menyalip di tikungan, biar penontonnya antusias tepuk tangan mengelu-elukan jagoannya…,” pesan Harun.

    Sampai kapan KPU bisa menjalankan skenario mind games? Mempengaruhi pikiran publik agar percaya bahwa hasil quick count benar, dan Prabowo kalah?

    Sulit bertahan

    Bersamaan dengan semakin tingginya data yang masuk, maka dipastikan komposisinya akan berubah. Apalagi bila data dari Jabar yang menjadi basis 02 masuk.

    Jangan lupa Jabar memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia, 17 persen dari DPT. Data Situng KPU akan berubah sangat signifikan dan tak terhindarkan Prabowo menang. Apalagi bila data dari Sumatera dan sebagian Sulawesi yang dimenangkan secara mayoritas oleh Prabowo masuk. Skenario permainan pikiran publik itu berantakan.

    Sampai disini kita bisa memahami mengapa KPU melakukan “kesalahan” input data yang sangat konsisten. Suara Jokowi bertambah, dan suara Prabowo berkurang.

    Polanya sangat baku. Suara Jokowi digelembungkan, dan suara Prabowo dikempeskan di ratusan TPS. Itu adalah bagian dari skenario besar kecurangan.

    Mereka bekerja secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Mulai dari perencanaan, sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan Pilpres. Apapun caranya, berapapun harganya, Jokowi harus menang!

    Bagaimana KPU bisa menjelaskan kasus di TPS 4, Petak Kaja, Gianyar, Bali. Suara Jokowi berubah dari 183 menjadi 1.183, dan suara Prabowo hanya 2. Jumlah seluruh suara sah di TPS itu sebanyak 185, jumlah suara tidak sah 4, sehingga total hanya 189 suara, baik yang sah maupun yang tidak sah.

    Di TPS 48 Tanah Baru, Depok, Jabar Jokowi 135 suara, Prabowo 114 suara. Suara tidak sah 3 suara, dengan jumlah pemilih 252 orang.

    Namun berdasarkan data Situng, suara untuk 01 dicatat 235 suara, dan 02 ditulis 114 suara. Ada penggelembungan 100 suara untuk Jokowi.

    Kalau ada waktu silakan buka media online dan medsos, dijamin Anda bakal kelelahan dan kewalahan karena mendapati “kesalahan” semacam itu. Kasusnya sangat buaanyaaak!

    Suara Jokowi menggelembung sampai tambun. Suara Prabowo dikempesin sampai kurus kering.

    Dengan jumlah TPS lebih dari 800.000, kalau mereka menambah rata-rata 10 suara, sudah ada penambahan 8 juta suara, atau sekitar 8 persen dari suara yang sah.

    Kalau mereka bisa menambah 100 suara seperti di Depok, jumlahnya 80 juta. Tambahan suaranya sudah 50 persen. Kalau 1.000 suara seperti di Bali, jumlahnya mencapai 800 juta suara. Jokowi menang 450 persen!

    Masuk akal? “Kalau mau curang ya sedikit cerdas lah. Mbok sekali-kali, ada suara Prabowo yang digelembungkan,” canda mantan Komisioner KPU Prof Chusnul Mariyah. End


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.

  • Demokrasi Kita Dalam Bahaya (Bagian II)

    Oleh : Hersubeno Arief

    “Apakah Prabowo bisa menang?,” Pertanyaan itu muncul di jutaan benak publik Indonesia menggantikan pertanyaan sebelumnya “Apakah Prabowo menang Pilpres?.”

    Keyakinan bahwa Prabowo memenangkan Pilpres 2019 dan secara de facto Presiden RI 2019-2024 sudah selesai. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati mayoritas rakyat Indonesia. Bukan hanya karena klaim sepihak kemenangan oleh Prabowo, namun fakta adanya kecurangan yang sangat massif di lapangan.

    Publik sudah sampai pada pemahaman yang sama “Kalau benar Jokowi menang seperti dikatakan oleh lembaga survei, mengapa harus melakukan kecurangan?,”

    Bukankah seharusnya Jokowi benar-benar menjaga pilpres dan proses penghitungan suara berlangsung secara adil, jujur, dan bersih. Dengan begitu kemenangannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Tidak perlu diragukan dan ada sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi.

    Sampai sejauh ini tidak ada satupun pernyataan Jokowi tentang perlunya menjaga kualitas pilpres dan pentingnya menyelamatkan demokrasi. Dia hanya diam membisu melihat banyaknya kecurangan di depan mata.

    Sikap maupun pernyataan Jokowi sama sekali tidak menunjukkan seorang kandidat yang baru saja memenangkan kontestasi sebagaimana coba dibangun dan didesakkan ke memori publik oleh lembaga survey melalui quick count.

    Yang terjadi Jokowi malah mengutus Luhut Binsar Panjaitan untuk mencoba bertemu Prabowo. Publik memahami melalui sang super minister, mastermind mencoba menawarkan deal-deal politik dengan Prabowo, karena posisinya sedang terdesak.

    Sebagai presiden yang tengah berkuasa, Jokowi tinggal memerintahkan birokrasi negara, Polri, kalau perlu melibatkan TNI untuk mengamankan pilpres dan hasilnya.

    Cegah semua kecurangan. Tangkap pelaku pencoblosan surat suara secara tidak sah. Tangkap siapapun yang melakukan kecurangan. Mulai dari petugas KPPS, oknum polisi, atau siapapun. Awasi penghitungan suara secara ketat, dan amankan semua proses penghitungan suara.

    Pada tanggal 22 Mei 2019, ketika selesai penghitungan suara, KPU melakukan pleno rekapitulasi suara, Jokowi sah secara legal dan formal menduduki kursi presiden untuk periode kedua.

    Setelah itu sebagai presiden terpilih, dia tinggal mengundang Prabowo ke istana, atau di tempat netral sebagai simbol rekonsiliasi nasional. Langkah yang sama juga pernah dia lakukan pada Pilpres 2014. Prabowo datang bertemu Jokowi di istana, Jokowi kemudian membalas kunjungan ke Hambalang, dan naik kuda bersama Prabowo.

    Case closed. Jokowi kembali menjadi presiden. Tinggal bagi-bagi jabatan dengan parpol pendukungnya. Bagi-bagi konsesi dengan kelompok oligarki pendukungnya.

    Rakyat Indonesia bisa kembali dininabobokan dengan janji-janji politiknya. Bagi-bagi kartu beraneka ragam, atau dibuat terpesona dengan pembangunan proyek infrastruktur megah hasil berutang dari pemerintah Cina.

    Bukankah seperti dikatakan oleh Luhut pada bulan April ini perjanjian proyek One belt, One road dengan pemerintah Cina akan segera ditandatangani di Beijing.

    Cacat sejak awal

    Pilpres kali ini, sudah cacat sejak awal. Cacat bawaan yang direncanakan secara cerdik, namun culas. Kecurangan sudah terjadi sejak mulai dari perencanaan, sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan, dan setelah selesai pelaksanaan.

    Karena itu tidak berlebihan bila banyak yang menyatakan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Target utamanya Jokowi terpilih kembali menjadi presiden, bagaimanapun caranya, dan berapapun harganya. At all cost. Termasuk bila harus mengorbankan demokrasi.

    Tahap pertama. Dari sisi perencanaan sudah terlihat ketika parpol pendukung pemerintah bekerja keras mati-matian membatasi jumlah capres. Mereka menggolkan aturan presidential threshold (PT) 20 persen kursi atau 25 persen total suara secara nasional sebagai syarat untuk parpol atau gabungan parpol dapat mengusung capres/cawapres.

    Dengan PT tersebut para pendukung utama Jokowi sudah bisa membatasi capres yang ada maksimal hanya tiga pasang.

    Sampai disitu para pendukung merasa belum aman. Mereka melangkah lebih jauh agar Jokowi dapat menjadi calon tunggal. Lagi-lagi Luhut Panjaitan, inang pengasuh Jokowi yang menjadi operator.

    Pada tanggal 6 April 2018 Luhut bertemu secara diam-diam dengan Prabowo di sebuah restorant di Hotel Grand Hyatt, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Luhut menawari Prabowo untuk menjadi cawapres Jokowi.

    Bila semua partai koalisi pendukung pemerintah bersatu ditambah Gerindra maka sulit bagi partai lain untuk mengusung capres sendiri. Tinggal Demokrat, PAN, dan PKS.

    Dari berbagai data survei yang mereka miliki, jika Jokowi dipasangkan dengan Prabowo, maka tidak ada lawan potensial yang bisa mengalahkannya.

    Dalam proses ini sejumlah lembaga survei sudah bekerja. Mereka membombardir publik dengan publikasi survei tingkat kepuasaan atas kinerja Jokowi sangat tinggi. Secara elektabilitas Jokowi juga tidak tertandingi. Di bawah Jokowi, yang mempunyai elektabilitas cukup lumayan hanya Prabowo. Publik dipaksa meyakini Jokowi satu-satunya capres yang dikehendaki rakyat.

    Gagal meyakinkan Prabowo, mereka berusaha mati-matian agar maksimal paslon yang maju hanya dua pasang. Andi Wijayanto ketua Cakra-9 —salah satu organisasi sayap pemenangan Jokowi— mengakui tugas itu berhasil mereka laksanakan.

    Mereka sukses menggergaji hak demokrasi rakyat dan memaksa pemilih hanya mempunyai dua pilihan : Jokowi atau Prabowo.

    Pada saat itu aparat kepolisian dan intelijen menekan gerakan #2019GantiPresiden. Salah satu inisiatornya Neno Warisman dikepung di Bandara Pekanbaru, Riau. Kepala Badan Intelijen Nasional (Kabinda) Riau terlibat dalam aksi itu.

    Targetnya gerakan ini tidak boleh membesar. Harus dikempesin. Sangat berbahaya bagi Jokowi.

    Tahap kedua, sebelum pelaksanaan. Kali ini yang menjadi operatornya adalah Kemendagri. Tiba-tiba mereka memasukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tambahan sebanyak 31 juta.

    Koalisi Indonesia Makmur yang mengusung Prabowo-Sandi mempersoalkannya dan menyebutnya sebagai DPT siluman. Namun Depdagri bersikeras bahwa tambahan DPT itu sudah termasuk dalam DPT sebanyak 196 juta pemilih.

    Dengan asumsi partisipasi pemilih sebesar 80 persen, maka DPT tambahan 31 juta, setara dengan 20 persen suara sah. Kisruh itu berlanjut dengan munculnya data DPT ivalid sebanyak 17,5 juta.

    Dengan bermain-main di DPT, Paslon 01 sudah punya spare suara “cadangan” yang sangat besar. Jumlahnya setidaknya setara dengan klaim kemenangan oleh lembaga survei sebesar 7-9 persen.

    Pada tahap ini semua aparat birokrasi pemerintah mulai dilibatkan. Mulai dari aparat kepolisian yang melakukan pendataan pemilih, penggelontoran anggaran Bansos, dan pembagian dana-dana CSR dari sejumlah BUMN, tekanan terhadap kepala desa, bahkan sampai RW dan RT.

    Tahap ketiga, pelaksanaan berupa eksekusi di lapangan. Pada tahap inilah kecurangan yang sangat massif dan terungkap di publik.

    Dimulai dari pencoblosan surat suara atas paslon 01 di Malaysia, pertugas KPPS mencoblos sendiri surat suara, Bawaslu menemukan ribuan petugas KPPS yang tidak netral, dan adanya 6,7 juta surat undangan yang tidak sampai ke tangan pemilih, banyaknya kertas suara yang tidak sampai, termasuk hilangnya TPS di wilayah yang diidentifikasi menjadi basis 02.

    Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melaporkan ada sebanyak 1.261 kecurangan. Jumlahnya akan terus bertambah.

    Tahap keempat, pasca pencoblosan. Modus juga sangat beragam. Mulai dari perusakan dan pembakaran kertas suara, adanya penggelembungan suara di tingkat PPK, mengganti hasil perolehan suara di C1, dan yang paling banyak adalah kesalahan input data di KPU pusat.

    Anehnya kesalahan input itu seragam. Suara paslon 01 bertambah, dan suara paslon 02 berkurang. Kesalahan itu diakui oleh komisioner KPU dan mereka berdalih ada kesalahan input.

    Melihat berbagai kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif itu terlalu naif bila kemudian Paslon 02 dan pendukungnya hanya berpangku tangan, menunggu perhitungan suara selesai. Bila ada kecurangan di bawa ke jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Hasil akhirnya sudah bisa diduga. Dapat dipastikan gugatan itu akan dimentahkan.

    Mereka terlalu naif bila mengikuti alur permainan yang memang telah disiapkan oleh kubu paslon 01. Mulai dari lapangan bermain, siapa yang boleh bermain, aturan permainan, wasit dan pengawas pertandingan, termasuk penonton sudah ditentukan.

    Wasit dan pengawas pertandingan tidak segan-segan mengeluarkan penonton kubu Paslon 02 yang mempersoalkan kecurangan. Sebaliknya mereka diam saja ketika ada penonton dan pendukung paslon 01 ikut bermain dan mengacaukan permainan.

    Demokrasi kita dalam bahaya. Demokrasi kita sedang dibajak oleh kelompok oligarki yang ingin melanggengkan kekuasaan. Mereka memilih seorang penguasa yang lemah untuk didudukkan di singgasana, agar mereka bisa terus bermain secara leluasa, mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia yang melimpah.

    Demokrasi kita harus diselamatkan. Rakyat harus menunjukkan kekuatannya. Tunjukkan kekuatan rakyat yang ingin menyelamatkan demokrasi.

    Jangan mau diprovokasi. Tunjukkan rakyat Indonesia cinta damai. Tunjukkan bahwa jutaan orang bisa berkumpul menyampaikan aspirasinya tanpa berbuat anarkis. Jutaan orang berkumpul secara damai, tertib, tak selembar rumputpun yang rebah. Aksi 411, 212, Reuni Akbar 212 sudah membuktikannya.

    Bawaslu tidak mungkin bertindak sendiri. Mereka harus didukung, dibantu, diperkuat. Mereka tidak akan mampu menghadapi kartel ekonomi dan politik yang dimainkan oleh oligarki. Para oligarki ini adalah deep state, negara dalam negara.

    Ini bukan soal kalah menang. Bukan soal Prabowo menjadi presiden atau tidak. Ini soal suara rakyat, soal kedaulatan rakyat yang dibajak. Sekali lagi DEMOKRASI KITA DALAM BAHAYA. end

  • Cek Fakta: Jokowi Sudah Kalah?

    Oleh : Hersubeno Arief

    Setelah sejumlah lembaga survei mengumumkan hasil quick count, publik banyak yang bertanya “Prabowo itu sebenarnya menang atau kalah?”

    Pertanyaan itu bukan hanya datang dari satu dua orang, namun jumlahnya jutaan. Ya benar jutaan. Ini bukan hyperbola, melebih-lebihkan. Tapi itulah fakta sebenarnya. Publik bisa merasakan Prabowo menang, tapi mereka bingung, kok lembaga survei kompak menyatakan Jokowi yang menang.

    Benar, quick count hampir semua lembaga survei menyatakan Jokowi menang. Dia unggul atas Prabowo dengan selisih antara 7-9 persen. Sebaliknya Prabowo mengklaim berdasarkan real count internal, dia unggul dengan perolehan suara 62 persen.

    Siapa yang benar? Melihat hitungan internal tim Prabowo maupun quick count kita bisa mengambil kesimpulan Prabowo menang. Sampai KPU selesai menyelesaikan perhitungan suaranya, kita bisa dengan tegas menyatakan “secara de facto Prabowo menang.”

    Mari kita cermati data. Bila menggunakan data perhitungan internal Paslon 02, sudah tidak diragukan lagi Prabowo dinyatakan menang.

    Bagaimana dengan quick count? Hasilnya juga sama saja. Kendati mayoritas lembaga survei merupakan pendukung Paslon 01, Prabowo menang dan Jokowi kalah.

    Semua lembaga survei menyatakan Jokowi menang dengan margin antara 7-9 persen. Tidak perlu diperdebatkan. Secara ilmiah selama ini quick count terbukti akurat. Margin error (tingkat kesalahannya) hanya plus minus 1 persen. Tapi mereka hanya memotret hasil akhir. Hasil pada saat pilpres. Mereka tidak melihat proses sebelumnya. Proses pemilu yang sangat curang.

    Sebagai konsultan paslon 01, quick count adalah salah satu bagian terpenting dari instrumen kecurangan itu. Tugas mereka memberi legitimasi atas kecurangan, sekaligus mematahkan perlawanan para pendukung Prabowo.

    Dengan adanya quick count kecurangan mendapat legitimasi ilmiah, karena selama ini metode tersebut memang terbukti akurat. Moral para pendukung Prabowo langsung runtuh.

    Mereka tidak semangat lagi mengawasi kecurangan, apalagi melaporkan. Pertempuran sudah selesai. Mereka kalah.

    Pada saat itulah skenario kecurangan tahap akhir bisa berlangsung secara sempurna. Hasil penghitungan suara bisa disesuaikan dengan quick count. Syukur kalau angkanya bisa digelembungkan sampai setidaknya mendekati angka publikasi survei sebelumnya, Jokowi unggul di atas 25 persen.

    Klaim “kemenangan” Jokowi dengan selisih hanya 7-9 persen sesungguhnya adalah kekalahan awal Jokowi. Dengan berbagai kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif ternyata mereka hanya bisa mendongkrak angkanya sebesar itu.

    Hal itulah menjelaskan mengapa wajah Jokowi dan para petinggi TKN terlihat sangat murung dan tegang. Kalimat Jusuf Kalla “ yang penting Bapak sudah menang,” tetap tidak bisa mengibur dan menghalau kegalauan Jokowi.

    Mereka tahu, bahwa mereka sudah kalah. Secara de facto rakyat sudah tidak menghendaki lagi Jokowi. Belum lagi fakta bahwa Jokowi hanya menang di beberapa provinsi.

    Sekali lagi kalau kita gunakan data_quick count, Jokowi hanya menang kurang dari separuh jumlah propinsi. Ada yang menyebut 16, 15, bahkan hanya 13 provinsi.

    Yang lebih parah Indobarometer menyebut di Aceh Jokowi hanya mendapat 17, 12 persen dan di Sumatera Barat hanya 9,12 persen. Jokowi hanya kuat di Jateng, Jatim, Bali, NTT, dan beberapa wilayah di Indonesia Timur, di luar Sulawesi dan sebagian Kalimantan.

    Data-data ini menunjukkan pemilih di lebih separuh dari provinsi di Indonesia tidak lagi menghendaki Jokowi. Kalau dia tetap dipaksakan menjadi pemenang, maka dia akan menjadi presiden yang tidak punya basis legitimasi. Padahal azas utama dalam negara demokrasi adalah legitimasi secara politik.

    Khusus untuk Indonesia, karena latar belakang penduduknya secara etnis, dan agama sangat beragam, basis representasi sangat-sangat diperlukan. Tidak cukup hanya keunggulan suara secara akumulatif.

    Jangan sampai muncul anggapan Jokowi Presiden hanya untuk rakyat Jateng, Jatim —di luar Madura— dan wilayah dengan mayoritas penduduk non muslim.

    Jangan sampai muncul gerakan He’s not my president! Jokowi bukan presiden saya seperti yang pernah terjadi di AS, bahkan Singapura. Ini sangat berbahaya. Jangan sampai terjadi, harus dicegah.

    Karena itu sejak awal para Bapak Pendiri Bangsa founding fathers sangat mementingkan azas keterwakilan etnis, agama dan golongan. Hal itu tercermin dari bunyi UUD 45. Prinsip pemenang mengambil semua the winner take all sangat berbahaya. Bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang dengan susah payah kita bangun.

    Kecurangan yang terencana

    Kalau kita mau melihat dengan kacamata yang jernih. Mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok. Kita pasti bisa melihat dengan kasat mata, pemilu kali ini sejak awal sudah didesain secara curang.

    Apapun caranya, Jokowi harus menang. Kelangsungan jabatan Jokowi sangat penting untuk menjaga kepentingan bisnis dan politik para oligarki.

    Kelompok oligarki alias deep state, negara dalam negara inilah yang selama ini mengendalikan Jokowi. Mereka sangat khawatir bila Prabowo menjadi presiden, semua kong-kalikong, hanky panky yang selama ini berjalan mulus di balik layar, dibongkar habis.

    Karena itu skenario yang dirancang sejak awal sudah sangat jelas : Prabowo tidak boleh menjadi presiden!

    Secara garis besar skenario mengalahkan Prabowo terbagi dua:

    Pertama, pembunuhan karakter terhadap Prabowo. Isu lama didaur ulang. Mulai dari pelanggaran HAM, penculikan aktivis, pemarah Dll. Yang terbaru adalah isu Prabowo didukung oleh kelompok Islam radikal dan akan mendirikan khilafah bila terpilih menjadi presiden.

    Isu daur ulang dengan mudah dimentahkan. Namun isu Islam radikal dan khilafah tampaknya cukup berhasil menakut-nakuti non muslim, Islam moderat dan abangan.

    Data exit polls menunjukkan kelompok non muslim dan mayoritas etnis Cina, suaranya solid mendukung Jokowi. Sedang muslim moderat, termasuk NU suaranya juga solid ke Jokowi. Untuk kalangan NU, selain faktor Ma’ruf Amin, isu khilafah dan larangan tahlil jika Prabowo terpilih cukup efektif.

    Kedua, kecurangan. Faktor ini sudah dirancang jauh hari sebelumnya. Mulai dari DPT invalid sebanyak 31 juta dan kemudian menyusut menjadi 17,5 juta, sampai pengerahan aparat keamanan, birokrasi, penggelontoran dana bansos, dan dana-dana CSR dari BUMN.

    Para pengusaha juga dikerahkan untuk mengarahkan dan mengintimidasi para karyawannya agar memilih Jokowi.

    Kecurangan ini mendapat sentuhan akhir pada saat menjelang, pada hari pemilihan, dan pada proses perhitungan suara.

    Pencoblosan ratusan ribu surat suara atas nama paslon 01 di Malaysia, banyak pemilih di dalam dan luar negeri yang tidak bisa memilih, pencoblosan surat suara oleh petugas KPPS, mengubah form C1, “kesalahan” input data di KPU, kertas suara dibawa lari, kertas suara dibakar dan berbagai modus lainnya, sampai hilangnya TPS di daerah yang diidentifikasi menjadi pendukung 02.

    Berdasarkan laporan dari petugasnya Bawaslu menyatakan ada ribuan TPS yang petugasnya tidak netral. Di medsos video petugas TPS mencoblos sendiri kertas suara atas nama Paslon 01 bertebaran sangat banyak. Begitu juga dengan pengubahan hasil suara C1 sebagai dokumen resmi penghitungan suara.

    Skenario curang inilah yang menjelaskan mengapa Jokowi wajahnya terlihat tegang dan murung ketika menyaksikan hasil quick count. Jokowi secara de facto sudah kalah. Tinggal menunggu secara de jure.

    Dia bahkan sudah jauh-jauh hari tahu akan kalah ketika menyaksikan kampanyenya selalu sepi. Para pendukungnya susah payah harus mengumpulkan massa. Kalau toh berhasil mengumpulkan massa, banyak diantara mereka yang berani terang-terangkan mengacungkan salam dua jari. Salam kemenangan Prabowo!

    Kita tinggal menunggu hasil uji nyali KPU. Apakah hati nurani mereka berpihak kepada rasa kebenaran masyarakat pemilih, atau tetap mengabdi kepada kepentingan penguasa? end


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.

  • Misteri Wajah Murung dan Tegang Jokowi

    Oleh : Hersubeno Arief

    Banyak yang bertanya-tanya, kalau benar Jokowi menang mengapa wajahnya terlihat murung, bahkan tegang.

    Tidak ada semburat kegembiraan, apalagi eforia kemenangan. Wajah Jokowi bukan wajah seorang petarung yang baru saja berjaya. Padahal Pilpres 2019 merupakan kontestasi terkeras sepanjang era demokrasi pasca reformasi.

    Ketika menyampaikan pidato mengomentari hasil quick count di Jakarta Theater Rabu (17/4) wajah Jokowi terlihat datar. Begitu juga para petinggi TKN lain yang berada di belakangnya.

    Wajah Jokowi juga masih terlihat tegang hingga dua hari berselang. Media menayangkan wajah Jokowi yang membeku ketika akan menunuaikan salat Jumat (20/4) di Istana Bogor.

    Misteri itu terjawab ketika kita mencermati hasil suara quick count per provinsi. Jokowi dinyatakan menang oleh lembaga survei, namun sesungguhnya dia kalah. Dia menang jumlah suara, namun kalah secara wilayah/provinsi.

    Bila meminjam istilah yang berlaku dalam pilpres di AS, Jokowi menang secara popular vote. Tapi dia kalah electoral vote.

    Beberapa lembaga survei menyebut jumlah provinsi Jokowi menderita kekalahan cukup bervariasi antara 18-21 provinsi. Charta Politika: Jokowi 16- Prabowo 18. Indo Barometer : Jokowi 15-Prabowo 19. Kedai Kopi: Jokowi 13-Prabowo 21.

    Problem legitimasi

    Mencermati data quick count yang disajikan, Jokowi tampaknya sangat menyadari, walaupun dinyatakan menang, namun dia menghadapi problem yang sangat besar.

    Sebuah sumber menyebutkan, Jusuf Kalla bahkan sampai harus meyakinkan Jokowi, “Yang penting Bapak kan sudah menang.” Ekspresi Jokowi tetap tak berubah.

    Pertama, dia menyadari data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia sudah tak menghendakinya kembali menjadi presiden.

    Berbagai survei sebelumnya menunjukkan pemilih yang menghendaki ganti presiden jauh lebih besar dibandingkan yang menginginkannya kembali menjadi presiden.

    Sejumlah lembaga survei sampai beberapa pekan sebelum hari H menyatakan tingkat keterpilihan Jokowi di bawah 50 persen ( Litbang Kompas, Median). Dia tahu bila tanpa kecurangan, mobilisasi besar-besaran, maka dia akan kalah.

    Kedua, hasil quick count itu sangat mengecewakan Jokowi karena selisih suaranya hanya berkisar antara 7-9 persen. Selama ini dia dininabobokan oleh lembaga survei dengan keunggulan di atas 25 persen.

    Hasil itu sungguh sangat mengagetkan. Sudah kampanye habis-habisan selama lima tahun, mengerahkan habis-habisan aparat negara, menguras habis anggaran bansos dan CSR, namun hasilnya hanya seperti itu.

    Ketiga, kemenangan Jokowi kurang dari separuh jumlah provinsi menunjukkan basis legitimasinya sangat lemah. Lebih dari separuh wilayah Indonesia tak menghendakinya kembali. Di Aceh dan Sumbar angkanya bahkan sangat kecil di bawah 20 persen.

    Dia hanya menang di Jateng, Jatim di luar Madura, dan provinsi dengan mayoritas non muslim seperti Bali, NTT, Sulut, Maluku dll

    Perolehan suara ini menjadi persoalan serius bila bicara masalah representasi. Indonesia bukan hanya Jateng, Jatim, sebagian wilayah Nusra, dan Indonesia Timur.

    Persepsi yang terbentuk Jokowi hanya akan menjadi presiden untuk Jateng, Jatim dan wilayah mayoritas non muslim. Ini bisa berbahaya.

    Keempat, menangnya Jokowi di Jateng dan Jatim memperkuat posisi tawar PDIP dan PKB/NU atas Jokowi. Sebab kedua wilayah itu merupakan basis kedua partai/ormas.

    Dengan fakta-fakta itu seandainya, sekali lagi seandainya, dia tetap dinyatakan menang oleh KPU, maka dia akan menjadi presiden yang sangat lemah. Jauh lebih lemah dibandingkan saat ini.

    Posisi tawarnya terhadap Megawati akan semakin lemah. Sebagai figur yang sangat populer pada Pilpres 2014 saja Jokowi diposisikan sebagai “petugas partai.” Apalagi saat ini ketika pesonanya sudah meredup.

    PDIP berhak mengklaim bahwa posisi Jokowi bisa diselamatkan, hanya karena kuatnya mesin politik PDIP di Jateng, dan Jatim. Saham politik Jokowi sudah terdelusi.

    Jokowi juga akan menjadi sandera politik PKB/NU, Golkar, bahkan Nasdem, karena ketiga partai itu bisa mengklaim memiliki saham besar atas kemenangan Jokowi.

    Dia juga harus berkompromi dan memberi kompensasi yang setimpal terhadap kelompok-kelompok oligarki —pengusaha, elit politik, aparat keamanan, akademisi, lembaga survei dll— yang dengan susah payah mengerek dan mengamankan elektoralnya.

    Sebagai presiden, pada periode kedua Jokowi pasti menginginkan posisi politiknya kian menguat. Dia ingin keluar dari bayang-bayang politik kelompok kepentingan yang selama ini mengendalikannya.

    Sayang tidak semua skenario yang dia rancang berjalan mulus. Hasil pilpres kali ini menunjukkan sebaliknya. Arus besar publik sudah menunjukkan secara nyaring dan jelas ( loud and clear ) tidak lagi menghendakinya sebagai presiden. Kalau tetap dipaksakan juga menjadi presiden, maka dia akan menjadi presiden terlemah sepanjang sejarah. end

  • Waspadai! Para Penangguk Ikan di Air Keruh

    Oleh : Hersubeno Arief

    Kamis dinihari (18/4) pasca pencoblosan, sejumlah masjid di Jakarta menjadi korban aksi vandalisme. Dua diantaranya yang menjadi korban adalah masjid saling bertetangga di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

    Keduanya adalah Masjid Jami’ Al Hikmah di Cilandak Barat dan Masjid Nurul Falah di Karang Tengah yang berjarak sekitar satu kilometer.

    Kesaksian pengurus masjid, pelakunya adalah pengendara sepeda motor yang menggunakan helm menutupi seluruh wajah (full face). Si pelaku sempat mengancam pengurus masjid, dan kemudian pergi.

    Melihat yang menjadi sasaran tempat ibadah, bisa diduga tujuan si pelaku ingin mengadu domba umat beragama. Targetnya umat Islam marah. Terjadi kerusuhan. Suasana tidak terkendali.

    Info adanya kelompok yang ingin membuat kerusuhan dan menggagalkan pilpres itu sudah berhembus kencang dua pekan sebelum pencoblosan. Namun siapa pelakunya? Modusnya bagaimana? Dan apa targetnya? Belum ada info yang spesifik

    Sejak Kamis malam di sejumlah WAG beredar info seolah dari akun Gerindra. Isinya mengingatkan para pendukung Paslon 02 untuk waspada adanya skenario rusuh.

    Diperoleh kabar (informasi) bahwa akan ada gerakan “MENURUNKAN PRESIDEN” yang justru dibuat/ dimotori dari kubu sebelah dan sedang diusahakan agar gerakan tersebut semakin menguat. Jikalau terjadi, akan dibenturkan…!

    Setelah itu, akan dikeluarkan Dekrit Presiden tentang Negara dalam keadaan darurat. Hal tersebut dapat diberlakukan seperti di Negara Mesir. Semua upaya perubahan nasib rakyat dan bangsa diberangus habis.

    Jikalau terjadi seperti ini maka tidak perlu diadakan PilPres karena kekuasaan penuh ada ditangan presiden untuk mengendalikan pemerintahan.

    Mohon dapatnya dikabarkan (diinformasikan) agar jangan mudah terpancing hasutan “turunkan presiden”.

    Pengumuman itu disertai logo Partai Gerindra dengan akun https://m.facebook.com/GERAKAN.INDONESIA.RAYA/posts/240230579984347. Setelah dicek info tersebut bukan berasal dari akun resmi Gerindra facebook.com/gerindra.

    Bisa disimpulkan info itu disebar oleh kelompok yang sama dengan pelaku vandalisme di sejumlah masjid. Hanya modusnya berbeda.

    Vandalisme di masjid sengaja mencoba membakar amarah umat Islam. Aksi yang lain juga sengaja membakar kemarahan pendukung Paslon 02 dengan cara mendiskreditkan kubu Paslon 01.

    Strategi membenturkan dua kelompok

    Dilihat modusnya hampir dapat dipastikan ada kelompok di luar kubu paslon 01, maupun paslon 02 yang mencoba bermain, adu domba dan membuat suasana keruh.

    Jika sampai pendukung Paslon 02 terbakar dan melampiaskan kemarahannya, maka yang akan jadi sasaran adalah kelompok Paslon 01.

    Ketika situasi chaos, terjadi bentrokan antar-kedua kubu, maka kelompok ini tinggal menangguk hasilnya. Mereka berhasil membuat air keruh dan tinggal menangkap ikannya.

    Jokowi dan para pendukungnya tidak mendapat apa-apa. Begitu juga halnya Prabowo dengan para pendukungnya.

    Di tengah klaim kemenangan kedua belah pihak, posisi KPU dan Bawaslu menjadi sangat penting dan krusial.

    Bawaslu harus benar-benar mengawasi dan mengingatkan agar KPU, mulai dari tingkat KPUD kabupaten/kota, KPUD provinsi, sampai KPU tingkat pusat jangan membuat kesalahan, apalagi bermain-main ikut memenangkan salah satu paslon. Apalagi sejauh ini terdapat banyak pertanyaan seputar independensi dan integritas KPU.

    Dari laporan Bawaslu terdapat ribuan petugas KPPS yang tidak netral. Juga tidak boleh dilupakan ditemukan kertas suara atas nama Paslon 01 dan kader Partai Nasdem yang sudah tercoblos.

    Di media sosial juga muncul informasi dari berbagai daerah adanya kertas suara atas Paslon 01 yang tercoblos. Video-video tersebut viral dan mengundang kemarahan.

    Di beberapa daerah saksi dari Paslon 02 diintimidasi. Peristiwa paling mencolok terjadi di Boyolali, Jateng. Hampir semua TPS tak ada saksi Paslon 02. Hasilnya Prabowo-Sandi tidak mendapat suara sama sekali di 61 TPS di 8 kecamatan. Jokowi-Ma’ruf menang dengan perolehan 86 persen.

    Selain itu KPU juga mengakui adanya kesalahan input data. Yang sudah diakui terjadi kesalahan input di Maluku, NTB, Jateng, Riau dan Jaktim. Perolehan suara Prabowo-Sandi menang, berubah menjadi Jokowi-Ma’ruf yang menang.

    Komisioner KPU Pramono Ubaid Thantowi mengakui kesalahan itu terjadi karena petugas salah meng-entry data. Dia berjanji kesalahan itu akan segera diperbaiki.

    Persoalannya tidak sesederhana seperti yang dikatakan Pramono. Bisa dibayangkan dengan jumlah TPS lebih dari 800 ribu, bila setiap TPS ada kesalahan data sebanyak 10 suara saja, jumlahnya sudah 8 juta suara. Jumlahnya sekitar 5 persen dengan asumsi suara golput sebesar 20 persen.

    Dengan tensi masyarakat yang sedang tinggi, dan adanya kelompok kepentingan yang tengah mengintai, kita mengingatkan KPU agar sangat-sangat berhati-hati.

    Jangan sampai membuat kesalahan sekecil apapun. Baik tidak sengaja, apalagi bila disengaja.

    Jangan bermain-main dengan emosi rakyat. Jangan bermain-main dengan demokrasi. end

  • Pemilu 2019, Pilpres Tercurang: Hanya Pada Rezim Jokowi TPS Bisa Menghilang

    Oleh : Hersubeno Arief

    Pilpres 2019 sudah selesai. Prabowo Subianto mengklaim menang dengan perolehan suara 62 persen. Sejumlah lembaga survei melalui hitung cepat ( quick count ) menyatakan Jokowi menang dengan selisih 8 persen.

    Pendapat publik terbelah. Di media mainstream, apalagi media sosial, perang opini berlangsung sangat seru. Semua pendukung paslon 02 haqul yakin kandidatnya menang.

    Sikap pendukung 01 sama, tapi masih ada semacam keraguan. Mereka masih wait and see. Bahkan Jokowi dalam pidato “kemenangan” kemarin tidak berani mengklaim telah memenangkan pilpres.

    Inilah sebuah era post truth yang sudah menjadi pandemi (wabah) global di seluruh dunia. Kamus Oxford mendifinisikan kata ini sebagai situasi dimana keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibandingkan fakta-fakta yang obyektif.

    Mengapa itu semua bisa terjadi? Khusus di Indonesia disebabkan adanya public distrust (ketidakpercayaan publik) yang sangat akut terhadap lembaga survei dan pemerintah.

    Apapun yang disampaikan mereka tidak akan dipercaya publik. Situasi ini mengingatkan kita kepada pepatah lama “sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak akan percaya.”

    Masalahnya lembaga-lembaga survei ini —tentu tidak semua—khususnya LSI (lembaga survei istana) atau Surtana tidak hanya sekali lancung. Namun kedapatan berkali-kali lancung. Jadi bagaimana mungkin publik bisa percaya.

    Kalau toh benar hasilnya seperti yang mereka umumkan —Jokowi menang dengan selisih 8 persen— kita patut bertanya. Bagaimana dengan hasil survei sebelumnya yang pernah mereka umumkan, Jokowi unggul dengan selisih angka di atas 25 persen?

    Silakan buka jejak digital mereka. Masih basah. Beberapa hari sebelum pencoblosan, semua lembaga survei istana memberi angka Jokowi 57 persen lebih. Sementara Prabowo hanya 30an persen.

    Jarak elektabilitas kandidat yang mereka dukung di atas 20 persen ini bukan pertama kali. Pada Pilkada Serentak 2018 di Jabar dan Jateng mereka juga melakukan hal yang sama.

    Para pollster bayaran ini pasti akan berkelit bahwa dinamika pemilih dengan berbagai variabelnya memungkinkan terjadinya perubahan elektabilitas. Terjadi migrasi. Angka yang belum menentukan sangat berpengaruh, dan segala macam argumentasi lainnya.

    Itu semua hanya dalih untuk menutupi fakta bahwa publikasi survei digunakan untuk menggiring opini publik. Memperkuat keyakinan Inkumben dan para pendukungnya, sekaligus melemahkan semangat dan daya juang oposisi.

    Polemik antara peneliti senior Litbang Kompas Bambang Setiawan dengan Denny JA membongkar fakta yang disembunyikan. Denny seperti disebut oleh Bambang menyembunyikan “angsa hitam.” Menggelembungkan elektabilitas Jokowi.

    Bisa dibayangkan kalau Litbang Kompas yang selama ini diidentifikasi berada di barisan pendukung inkumben pun mempertanyakan kelakuan lancung Denny JA. Apalagi publik secara luas.

    Dengan perilaku lancung lembaga survei istana ini, sangat wajar bila publik tidak meyakini hasil QC. Mereka mencurigai ada konspirasi mencurangi hasil pilpres. Ini adalah bisnis kotor kartel survei.

    Lembaga survei istana mematok angka kemenangan. Hasil penghitungan suara KPU tinggal disesuaikan. Apa boleh buat, keyakinan itu begitu kuat dibenak publik.

    Independensi dan integritas KPU menjadi taruhannya. Namun melihat proses pemilihan para komisioner KPU yang melibatkan DPR, sulit berharap mereka independen.

    Partai politik di DPR sangat berkepentingan menempatkan orang-orangnya di KPU. Dan saat ini komposisi DPR dikuasai oleh parpol pendukung inkumben.

    Sebagai sebuah metode ilmiah dengan basis statistik, QC harusnya sangat akurat. Margin errornya plus minus 1 persen. Kalau proses dan tahapannya benar hasil real count KPU tidak akan jauh berbeda.

    Dugaan adanya proses kecurangan yang terencana, terstruktur dan masif makin kuat, ketika sedang berlangsung QC, handphone- tokoh penting pendukung Prabowo yang bertanggung jawab atas penghitungan suara mendapat serangan robo call.

    Hp mereka tak dapat digunakan karena mendapat telefon terus menerus, dengan jeda tak sampai satu menit dari nomor-nomor luar negeri. Kebanyakan nomor iru berasal dari negara di Amerika Selatan.

    Telefon-telefon tersebut berasal dari robot mesin terhadap nomor-nomor yang telah menjadi target.

    Sebelumnya beberapa akun medsos dan no hp para pendukung paslon 02 dan tokoh oposisi juga menjadi korban pembajakan.

    Dengan kontestan hanya dua kandidat, mudah diduga siapa pelakunya. Mereka adalah tim paslon 01, atau setidaknya kelompok yang mendukung mereka.

    Bukan hasil, tapi proses

    Lepas dari kontroversi hasil perhitungan antara kedua kubu, satu hal yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah proses pilpres kali ini.

    Memperdebatkan hasil pilpres berdasar klaim, membuat kita hanya berorientasi pada hasil, tanpa peduli bagaimana prosesnya. Situasi ini sangat menyedihkan. Tak peduli bagaimana prosesnya. Halal, haram, hantam. Yang penting menang.

    Sangat jelas bahwa sejak jauh-jauh hari kita menyaksikan dengan mata telanjang, rezim penguasa harus menang, sekalipun dengan cara curang.

    Para pengamat asing juga sudah sejak jauh-jauh hari menengarai rezim Jokowi menggunakan cara-cara otoriter dan anti demokrasi untuk menang.

    Kriminalisasi para ulama dan tokoh oposisi, hukum yang berat sebelah dan berpihak. Kooptasi dan tekanan terhadap media massa. Pengerahan aparat keamanan menekan dan menggiring pemilih. Penyalahgunaan anggaran bansos di kementerian. Dana-dana di BUMN dikuras habis untuk money politics.

    Para pejabat tinggi negara mendatangi para ulama membawa amplop-amplop tebal. Sementara jutaan amplop uang dalam pecahan kecil disiapkan untuk menyuap rakyat. KPK misalnya berhasil menangkap pelaku dan menyita ratusan ribu amplop itu. Pelakunya adalah pendukung rezim ini.

    Para pengusaha pendukung rezim penguasa dilibatkan. Mereka mengintimidasi, memaksa para karyawannya  memilih paslan 01. Ancamannya pemecatan.

    Mendekati pilpres jurus kecurangan kian kencang. Di Malaysia surat-surat suara sudah tercoblos atas nama paslon 01. Salah seorang komisioner KPU menganggap itu hanya sampah.

    Di seluruh Indonesia kecurangan serupa banyak ditemukan. Banyak pemilih yang diidentifikasi sebagai pendukung paslon 02 tidak mendapat undangan. Yang lebih ajaib ada TPS yang tiba-tiba menghilang.

    Fenomena hilangnya TPS ini tidak pernah kita temukan sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, bahkan pada masa Orde Baru sekalipun yang sering disebut-sebut penuh kecurangan. Yang hilang atau dilarikan paling-paling hanya kotak suara. Level kecurangan rezim Orde Baru masih kalah jauh bila dibandingkan dengan rezim Jokowi.

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri mengakui pemilu kali ini sangat banyak kecurangan. Laporan yang masuk dari 121.993 TPS, Bawaslu mendapati petugas KPPS di 4.589 tidak netral. Padahal total jumlah TPS sebanyak 809 ribu.

    Kita sepakat —lepas dari kecurigaan terhadap independensi terhadap KPU— kita harus bersabar menanti proses penghitungan suara hingga selesai. Kawal ketat dan jangan beri celah sedikitpun ruang atas kecurangan.

    Demokrasi kita tidak boleh dibajak oleh tangan-tangan kotor yang bersembunyi di balik kekuasaan.

    Tugas besar kita bersama untuk menyatukan bangsa yang terpecah belah, terkotak-kotak dalam dua kubu besar yang saling mengintai, mencari-cari kesalahan dan saling menjatuhkan.

    Setelah berjuang keras, kalah menang adalah konskuensi dari takdir. Kita tinggal menjalaninya. Jangan lupakan bahwa kita tetap satu bangsa. Bangsa Indonesia yang besar.

    Agama mengajarkan kepada kita harus berikhtiar sekeras mungkin, setelah itu berserah diri, bertawakal pada Allah. Harus berprasangka baik, ber-khusnudzon pada skenario Allah. Yang terbaik menurut manusia, belum tentu baik menurut Allah.

    Jabatan tinggi atau kelimpahan rezeki bisa jadi bukan berkah, tapi malah musibah ( istidraj) kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi.

    Mari kita berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara. Diberi pemimpin yang adil. Pemimpin yang mengayomi semua golongan. Bukan pemimpin yang hanya mementingkan sekelompok orang. Apalagi elit pemilik modal dan elit partai yang mendukungnya. end

  • Warisan Yang Akan Ditinggalkan Prabowo Untuk Indonesia

    Oleh : Hersubeno Arief.

    Jumpa pers yang digelar capres Prabowo Subianto, Selasa malam (16/4) memberi sebuah harapan baru bagi Indonesia. Dia bertekad tidak hanya ingin meraih kekuasaan, namun memberikan warisan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia.

    Warisan yang ingin ditinggalkan oleh Prabowo adalah mengembalikan demokrasi pada jalur yang benar. Wujudnya adalah pemerintah yang bersih dan tidak menyalahgunakan kekuasaan ( abuse of power ).

    Ada tiga komitmen Prabowo jika masyarakat Indonesia memberikan mandat kepadanya untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan bersama Sandiaga Uno.

    Pertama, dia akan menyelenggarakan pemilu yang bersih dari kecurangan pada masa akhir jabatan. Prabowo juga menyatakan karena pilihan sikapnya itu, dia siap kalah terhormat, termasuk jika partainya Gerindra kalah dalam pemilu.

    Kedua, dia berjanji tidak akan menggunakan TNI-Polri untuk kepentingan politik pribadi dan kelompoknya.
    Ketiga, tidak akan menggunakan BUMN sebagai alat untuk kepentingan kelompoknya dan melanggengkan kekuasaannya.

    Tiga komitmen Prabowo itu selain menohok dengan telak Jokowi, sekaligus memberikan gambaran masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik di bawah Prabowo.

    Banyak pengamat baik dari dalam dan luar negeri yang mengkhawatirkan masa depan demokrasi Indonesia di bawah Jokowi.

    Jokowi, seorang tokoh populer yang dianggap mewakili wajah politisi baru —di luar elit politik yang pernah terlibat di era Orde Baru— telah berubah menjadi anti demokrasi dan  otoriter.

    Tekanan untuk mempertahankan kekuasaan membuat Jokowi, seorang politisi sipil berubah menjadi seorang pemimpin yang anti demokrasi dan otoriter.

    “Sekarang para kritikus dan para pendukung Jokowi sama-sama bertanya, seberapa aman sebenarnya (demokrasi) Indonesia dari kemunduran menjadi negara otoriter,” tulis Matthew Busch dalam artikelnya berjudul Jokowi’s Panicky Politics yang ditulis di laman Majalah Public Affairs.

    Tim Lindsey dari University of Melbourne malah menyebut Jokowi sebagai Neo Orde Baru. Dalam artikelnya berjudul Jokowi in Indonesia’s ‘Neo-New Order’ di laman East AsiaForum.org.

    Tanda-tanda bahwa Jokowi sudah mengarah pada sikap anti demokrasi ditulis secara rinci oleh seorang peneliti dari Australian National University (ANU) Tom Power.

    Dalam artikel berjudul Jokowi’s authoritarian turn, yang dimuat pada laman Newmandala.org edisi 9 Oktober 2018, Tom Power menulis pemerintahan Jokowi telah melanggar norma demokrasi, melakukan politisasi hukum, melakukan politik sandera terhadap lawan politiknya yang terjerat hukum, melawan oposisi akar rumput, dan melakukan mobilisasi terhadap militer.

    Pada masa kampanye dan mendekati pelaksanaan Pilpres 2019 fenomena yang disebut Tom Power menjadi semakin nyata. Mobilisasi aparat keamanan baik intelijen dan kepolisian, pemanfaatan aparatur birokrasi, penggunaan dana-dana bansos, dan dana CRS untuk merebut hati pemilih dilakukan secara terstruktur, massif dan terencana.

    Dengan fakta-fakta penyimpangan pemerintahan Jokowi yang sangat kasar dan transparan, komitmen Prabowo menjadi sebuah ironi. Seorang politisi dengan latar belakang militer, malah lebih menujukkan komitmen atas penegakkan demokrasi dibanding politisi sipil.

    Sebelum terjun ke politik, Prabowo adalah perwira tinggi berpangkat letnan jenderal. Dia juga lebih banyak menghabiskan karir militernya di pasukan tempur, Kopassus dan Kostrad. Tidak pernah memegang komando teritorial. Jabatan terakhirnya adalah Panglima Kostrad.

    Persepsi yang selama ini dibangun oleh lawan-lawannya, bila berkuasa Prabowo akan mengembalikan masa-masa otoriter. Apalagi dia pernah menjadi menantu penguasa Orde Baru Soeharto.

    Tiga komitmen Prabowo jika dia terpilih, meruntuhkan persepsi salah yang sudah terlanjur terbangun. Tiga komitmen itu bisa memberi gambaran kepada kita seperti apa demokrasi Indonesia kelak di bawah Prabowo.

    Pernyataannya bahwa dalam alam demokrasi, bupati, gubernur, bahkan presiden bisa kalah menang silih berganti, menunjukkan pemahaman dan komitmennya yang tinggi atas demokrasi.

    Ada mekanisme yang harus ditaati. Kekuasaan tidak harus dipertahankan mati-matian menggunakan berbagai cara. Halal, haram, hantam.

    Bagi yang mengenal dekat Prabowo, sikapnya tersebut sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan. Sejak remaja dia mengecap kehidupan di dunia Barat. Dia juga dibesarkan dalam keluarga yang cukup liberal.

    Sebagai perwira militer, Prabowo adalah kelompok militer yang menjunjung tinggi demokrasi dan penghormatan atas pemerintahan sipil ( under civilian control ). Dia dikenal sebagai pengagum Habibie.

    Sebaliknya dia juga berpandangan bahwa sebagai militer profesional, TNI tidak boleh dilibatkan dalam tugas-tugas di luar pertahanan negara. Apalagi tugas politik.

    Dengan menyatakan tidak akan melibatkan TNI dan Polri untuk mengamankan kepentingan politik pribadi dan kelompoknya, Prabowo menjamin agenda reformasi TNI di bawah pemerintahannya akan terus berlanjut.

    Polisi akan dikembalikan kepada fungsi  dan pugas tokoknya bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.  Bukan tugas politik, menekan dan mengintimidasi lawan politik, serta melakukan mobilisasi dan penggiringan pemilih. 

    Di luar komitmennya menegakkan pemerintahan yang bersih dari kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan, dalam berbagai kesempatan Prabowo juga menyampaikan keprihatinannya atas kondisi bangsa yang terpecah belah.

    Salah satu pekerjaan besar itu tampaknya akan segera diselesaikan pada hari pertama dia bekerja. Prabowo bertekad mencari bibit-bibit terbaik, otak-otak tercerdas sebagai pembantunya, tanpa memandang latar belakang politik dan asal usulnya.

    Secara eksplisit dia bahkan menyatakan akan mengambil tenaga terbaik yang ada di pemerintahan Jokowi. “Selain cerdas yang paling penting akhlaknya,” ujar Prabowo.

    Akhlak yang baik ini sangat penting karena Prabowo sangat benci kepada para pejabat pemerintah yang dia sebut sebagai “maling uang negara.”

    Langkah Prabowo ini mengingatkan kita pada pemerintahan BJ Habibie pada masa reformasi. Saat itu Habibie menunjuk Yunus Yosfiah seorang jenderal dari pasukan baret merah Kopassus menjadi Menteri Penerangan.

    Pada masa Yunus Yosfiah inilah keran kebebasan pers sebagai salah satu simbul utama demokrasi dibuka selebar-lebarnya. Lembaga SIUPP yang menjadi hantu insan pers dihapus. Pers Indonesia menikmati era kebebasannya.

    Pada masa Yunus Yosfiah pula PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi wartawan. Insan pers bebas membentuk organisasi sesuai aspirasinya.

    Kebetulan Prabowo juga punya latar belakang yang sama dengan Yunus Yosfiah lama menghabiskan karirnya di lingkungan Kopassus. Saat operasi militer di Timor Timur Prabowo adalah salah satu anak buah kesayangan Yunus Yosfiah. Saat ini Yunus Yosfiah adalah Wakil Ketua Dewan Penasehat Gerindra.

    Apakah kita akan melihat warisan Prabowo untuk Indonesia bakal terwujud? Rakyat Indonesia lah yang akan menentukannya. end

  • Catat! Ini Komitmen Prabowo Begitu Terpilih Menjadi Presiden

    Oleh : Hersubeno Arief.

    Capres Prabowo Subianto menatap Pilpres 2019 dengan sangat optimis. 10 jam menjelang TPS dibuka untuk pemilih yang berada di Indonesia Bagian Barat,  dia menggelar jumpa pers.

    Kepada media dalam dan luar negeri Prabowo menyatakan optimis akan memenangkan Pilpres menghadapi rival lamanya Jokowi. Melihat antusiasme pemilih dan hasil pemungutan suara di luar negeri membuatnya sangat yakin.

    “Alhamdulillah melihat tanda-tandanya, kita berada diambang kemenangan,” ujar Prabowo di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta, Selasa malam (16/4)

    Keyakinan itu semakin kuat karena berdasarkan survei internal kali ini,  dia akan memenangkan mandat rakyat untuk lima tahun ke depan.

    Ada satu hal yang menjadi catatan menunjukkan bahwa Prabowo mempunyai kelas yang bebeda atas lawannya. Komitmennya   menciptakan pemilu yang bersih bila Insya Allah terpilih.

    “Dalam demokrasi seorang bupati, gubernur, dan presiden kalah menang, silih berganti itu soal biasa. Yang paling penting bagaimana proses demokrasi itu dapat berjalan dengan baik, bersih, tanpa kecurangan,” ujarnya.

    Ada tiga komitmen yang disampaikan Prabowo :

    Pertama, menyelenggarakan pemilu sebersih-bersihnya di akhir masa jabatan, dan siap kalah terhormat, jika partainya kalah pada pemilu itu.

    Kedua, Prabowo tidak akan gunakan TNI-Polri untuk kepentingan politik pribadi dan kelompoknya.

    Ketiga, Prabowo juga berjanji BUMN tidak akan digunakan untuk kepentingan politiknya.

    Tiga tekad Prabowo itu menjadi pembeda yang sangat nyata dengan lawannya.

    Banyak kritik dari dalam dan luar negeri atas pemerintahan Jokowi. Figur spiel yang sangat popular itu  telah berubah menjadi  otoriter dan anti demokrasi. Aparat penegak hukum digunakan untuk menekan oposisi dan lawan politiknya.

    Mesin birokrasi pemerintahan, dan aparat kepolisian digunakan untuk memenangkan pilpres. Sementara BUMN digunakan untuk menggelontor money politics dengan kedok penyaluran   dana-dana CSR.

    Tekad dan komitmen Prabowo ini bila terwujud akan mengubah wajah pemerintah dan demokrasi Indonesia.

    Dengan komitmen Prabowo, rakyat sudah mendapatkan panduan yang jelas, siapa pemimpin yang harus dipilih. end

  • Pilpres H-1, Google Trends : Prabowo Kalahkan Jokowi

    Oleh : Hersubeno Arief

    H-1 Pilpres 2019 big data menunjukkan Prabowo akan mengalahkan Jokowi. Melihat hasil perbandingan minat pencarian kepada kedua kandidat di Google, Prabowo lebih banyak dicari 100 berbanding dengan Jokowi 90. (data google trends puckel 17.15)

    Interest over time

    Google adalah mesin pencari big data yang paling akurat dan dipakai oleh para pengguna internet di seluruh dunia, kecuali Cina. Sebagai data yang terbuka dan real time akurasinya sangat teruji.

    Berdasarkan data Selasa (16/4) pukul 16.47 WIB Prabowo unggul hampir di semua provinsi. Di Sumatera perbandingannya rata-rata Prabowo 60 persen – Jokowi 40 persen.

    Di Kalimantan kisaran angkanya 56 persen – 44 persen. Di Sulawesi perbandingan keduanya ada di kisaran 52 persen-48 persen. Di Banten 55 persen – 45 persen, DKI 53 persen – 47 persen, Jawa Barat 56 persen – 44 persen, DI Yogyakarta 53 persen – 47 persen, Jawa Tengah 50 persen – 50 persen, Jatim 52 persen – 48 persen.

    NTB 57 persen – 43 persen. Papua-Barat 50 persen – 50 persen. Prabowo kalah tipis di Papua, Bali, NTT, Sulawesi Utara.

    Dari data Google trends diketahui Jokowi menang di wilayah yang dihuni oleh mayoritas non muslim. Namun jaraknya tidak terlalu jauh hanya sekitar 1-10 persen. Angka tertinggi 10 persen di Bali.

    Data Google trends ini cukup mengagetkan karena Prabowo sudah unggul di Jatim dan sudah seimbang di Jateng. Selama ini Jateng dan Jatim merupakan kantong suara Jokowi.

    Menangnya Prabowo di hampir seluruh provinsi menunjukkan isu-isu yang mendiskreditkan Prabowo seputar Islam radikal dan khilafah hanya mempan di komunitas non muslim. Sebaliknya di kalangan Islam moderat seperti Jateng dan Jatim ternyata sama sekali tidak ngefek.

    Yang juga cukup menarik, kampanye massif di medsos masuknya Jokowi dan keluarga ke dalam Ka’bah tidak terlalu menarik perhatian para pengguna internet.

    Kata kunci “Jokowi Cium Hajar Aswad” hanya menempati peringkat ketiga di bawah “Video Habib Rizieq Dukung Jokowi,” dan berita “Habib Rizieq Dukung Jokowi.” (data pukul 16.47 saat tulisan ini dibuat)

    Video maupun berita Habib Rizieq dukung Jokowi merupakan hoax dan video editan. Di kalangan netizen berita Jokowi dan keluarga masuk Ka’bah malah menuai sentimen negatif. end

Translate »
Close