Artikel

Kumpulan artikel dan peta politik Indonesia mutakhir

  • Skandal Meikarta : Ironi Denny Indrayana

    Oleh : Hersubeno Arief

    Lama menghilang, pegiat anti korupsi dari UGM dan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana muncul kembali dengan kabar yang sangat mengejutkan. “ Ya kami ditunjuk sebagai kuasa hukum Mahkota Sentosa Utama (pengembang Meikarta). Baru ditunjuk pagi ini,” katanya kepada media.

    Penunjukan Denny, oleh pengembang yang bernaung di bawah Lippo Group, membuat banyak kalangan mengerenyitkan dahi. Persepsi yang melekat kuat di publik, Denny dan Lippo selama ini berdiri dalam dua kutub yang sangat berseberangan. Kalau toh harus bergabung, ibarat minyak dengan air. Tak bisa menyatu.

    Di masa lalu, ketika masih menjadi pengajar di UGM, Denny adalah seorang pegiat anti korupsi yang garang. Sikapnya tak berubah ketika masuk dalam pemerintahan dan menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM di masa pemerintahan SBY.
    Dia sering melakukan inspeksi mendadak (sidak) tengah malam ke sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (LP). Salah satunya yang cukup membuat gempar ketika dia melakukan sidak ke LP Sukamiskin, Bandung. Di LP Sukamiskin bersama presenter Najwa Shihab, Denny melakukan inspeksi ke kamar para narapidana korupsi dan menemukan sejumlah fasilitas dan barang mewah.

    Lippo, ehmmm…. Dalam pekan-pekan ini kelompok usaha yang didirikan oleh taipan Mochtar Riady itu tengah menjadi sorotan publik. Dua orang petinggi puncaknya, duo Sindoro, Eddy dan Billy, sedang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Eddy Sindoro menyerahkan diri setelah dua tahun kabur ke luar negeri. Dia terlibat kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edi Nasution, dan ditetapkan sebagai tersangka. Billy Sindoro untuk kedua kalinya ditangkap KPK karena kasus suap.

    Kasus Billy menjadi sangat menarik perhatian karena posisinya sebagai Direktur Operasional Lippo, dan kasus suapnya berkaitan dengan proses perizinan Meikarta.

    Proyek yang diklaim akan menjadi hunian modern dengan infrastruktur terlengkap di Asia Tenggara itu, sejak kemunculannya sudah mengundang masalah. Wakil Gubernur Jabar yang saat itu dijabat Deddy Mizwar sampai menyebut Lippo seperti “negara dalam negara.” Mereka bertindak seolah tak terjangkau oleh hukum.

    Melalui PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), Lippo membangun sebuah kota, melakukan penjualan besar-besaran, namun belum mengantongi perizinan resmi dari pemerintah. Keberadaan Meikarta juga mengundang masalah, karena lokasinya tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah Pemprov Jabar.
    Lokasi yang ditempati Meikarta direncanakan sebagai hunian untuk menopang kawasan industri di sekitarnya. Bukan kota mandiri seperti yang dirancang Lippo.

    Masalah lain yang dipersoalkan adalah luas kota yang ditawarkan kepada publik, tidak sesuai dengan izin yang dimiliki pengembang Meikarta. Saat itu mereka mengklaim akan membangun kota di atas lahan seluas 5.00 hektar. Namun izin resmi yang dimiliki hanya seluas 84 hektar.
    Bersamaan dengan itu Pemkab Bekasi mengajukan alih lahan seluas 6.000 hektar. Namun ditolak oleh Pemprof Jabar, karena lahan yang akan dialihkan merupakan lahan produktif. Sementara Bekasi selama ini menjadi lumbung pangan Jabar. Saat itu Deddy Mizwar sebenarnya mencurigai adanya kongkalikong antara Pemkab Bekasi dengan Meikarta.

    Tarik menarik antara pengembang Meikarta dan Pemprov Jabar kian seru ketika Menko Maritim Luhut Panjaitan mulai campur tangan. Dia mengusulkan agar Meikarta dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dengan status tersebut Meikarta bakal mendapat berbagai keistimewaan.
    Untuk menunjukkan bahwa pemerintah pusat mem-back up proyek milik keluarga James Riady tersebut, Luhut bersama sejumlah pejabat dan petinggi partai hadir pada peletakan atap (topping off) Meikarta. Luhut juga menyebut perizinan Meikarta tak bermasalah.

    Kehadiran Luhut dan sikapnya yang pasang badan mengingatkan publik pada skandal pulau reklamasi Pantai Utara Jakarta. Banyak yang bertanya-tanya apa kepentingan Luhut di Meikarta? Pada kasus pulau reklamasi, posisi Luhut sebagai Menko Maritim masih nyambung. Karena urusannya masih berkaitan dengan laut (maritim). Nah Meikarta yang nun jauh di Bekasi Timur, apa hubungannya?

    Penangkapan sejumlah pejabat Pemkab Bekasi, termasuk Bupati Neneng Hasanah Yasin karena menerima suap dari petinggi Lippo Billy Sindoro membuktikan kecurigaan Deddy Mizwar selama ini.
    Acakadutnya proyek Meikarta juga terlihat dalam sengketa dengan perusahaan agensi yang menangani iklannya. PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi mengajukan gugatan pailit Meikarta berkaitan tunggakan utang iklannya.
    Sepanjang tahun 2017 berdasarkan catatan Nielsen, Meikarta menggelontorkan dana iklan tak kurang dari Rp 1.5 triliun. Belanja iklan tersebut selain terbesar berdasarkan merek, juga belum pernah terjadi sepanjang sejarah properti Indonesia.

    Bukan legal action

    Dengan track record Lippo seperti itu wajar bila banyak yang curiga dan menyesalkan kesediaan Denny menjadi kuasa hukum Meikarta. Aktivis antikorupsi di Yogyakarta, Tri Wahyu KH, yang juga Direktur Indonesian Court Monitoring (ICM) mengaku masygul dan menyesalkannya. “Seperti tidak ada penasehat hukum lain saja,” ujarnya.

    Wahyu masih mengingat statemen Denny. Di Indonesia ini ada empat episentrum korupsi, yakni Istana, Cendana, Pemegang Senjata, dan Pengusaha Naga. Denny sempat bergabung dalam lingkaran istana, dan sekarang dia menjadi pengacara perusahaan yang dimiliki oleh salah satu kelompok “Naga,” yang dikenal sangat dekat dengan istana. Lengkap sudah.

    Wajar bila muncul pertanyaan apa sebenarnya yang tengah dicari Denny?

    Kepada media, Denny mengaku bersedia menjadi kuasa hukum dalam rangka membantu KPK melakukan penegakan hukum. Dia menawarkan pendekatan berbeda, yakni tidak melakukan perlawanan dan sepenuhnya bekerjasama dengan KPK. Pernyataan ini sungguh mulia, tapi kok sangat naif ya.
    Yang namanya kuasa hukum, dimanapun di dunia ini, bekerja untuk kepentingan kliennya. Entah kalau Lippo saat ini sedang mengalami titik balik. Mereka menjadikan kasus duo Sindoro sebagai momentum “pengakuan dosanya.” Benarkah?
    Melihat rontoknya sejumlah saham Lippo pasca penangkapan Billy, penunjukkan Denny tampaknya sudah diperhitungkan dengan matang. Ini bukan langkah hukum (legal action) biasa, tapi langkah public relation (PR) yang cerdas.

    Lippo pasti tahu tidak ada gunanya melakukan perlawanan hukum terhadap KPK. Apalagi prosesnya terkait operasi tangkap tangan (OTT). Jadi Billy sudah pasti tidak dapat diselamatkan. Apalagi statusnya dalam kasus suap adalah residivis (pengulangan kejahatan). Jadi dia dijadikan semacam “tumbal” untuk menyelamatkan kejatuhan Lippo lebih dalam. Harus ada cut loss. Jangan sampai Lippo malah terjerat kejahatan korporasi.

    Dengan profil Denny yang cukup mencorong di kalangan pegiat anti korupsi, dia bisa menjadi PR yang sangat kredibel. Coba perhatikan apa keterangan pers Denny sebagai kuasa hukum kepada media?

    “Dalam hal memang ada penyimpangan atas prinsip antikorupsi yang menjadi kebijakan perusahaan, maka PT MSU tidak akan menoleransi, penyimpangan itu.”

    PT MSU, tulis Denny juga tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada oknum yang melakukan penyimpangan tersebut, sesuai ketentuan hukum kepegawaian yang berlaku. Menurut Denny, PT MSU adalah korporasi yang menjunjung tinggi prinsip good corporate  governance dan antikorupsi sehingga telah dan terus berkomitmen untuk menolak praktik-praktik korupsi, termasuk suap dalam berbisnis.

    Sangat gagah khan? Silakan Anda nilai sendiri benarkah apa yang dikatakan Denny mengingat track record PT MSU dalam mengembangkan Meikarta. Posisi Billy Sindoro sangat tinggi. Dia adalah Direktur Operasional Lippo. Sementara PT MSU adalah anak perusahaan PT Lippo Cikarang Tbk, salah satu sayap bisnis Lippo. MSU adalah cucu, bahkan mungkin cucu buyut perusahaan Lippo. Jadi secara teknis Billy jauh berada di atas struktur PT MSU. Bagaimana mungkin PT MSU menindak Billy. Aya-aya wae.

    Waktu yang akan membuktikan, apakah Denny akan berhasil mengubah budaya bisnis Lippo yang sering terlibat dalam kasus suap? Atau sebaliknya Denny akan berubah,  karena menjadi kuasa hukum Lippo Group?

  • Misteri Rabu Pon Jokowi vs Winter is Coming

    Oleh : Hersubeno Arief.

    Bagi yang sedikit cermat memperhatikan kebiasaan Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan penting, pembatalan kenaikan harga BBM premium masih menyimpan sebuah misteri. Ada apa? Apa ada yang berubah?

    Ada dua alasan mengapa kita harus meyakini, bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan Jokowi, bukan keputusan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Pertama, sangat tidak mungkin Jonan berani mengambil keputusan tersebut, tanpa koordinasi dan restu dari Jokowi. Kenaikan harga BBM bersubsidi dipastikan akan menimbulkan gejolak. Isunya menjadi sangat sensitif di tengah masa kampanye. Ketika mengumumkan hal itu, Jonan dengan jelas menyebut ‘atas arahan” Presiden.

    Kedua, Jonan menyampaikan pengumuman itu pada hari Rabu, tepatnya Rabu Pon sesuai dengan penanggalan Jawa. Faktor ini sangat penting diperhatikan.

    Hari Rabu Pon, atau setidaknya hari Rabu adalah hari yang selalu dipilih Jokowi dalam mengambil setiap keputusan penting. Baik untuk urusan pribadi maupun kenegaraan. Bila tidak Rabu, biasanya bergeser pada hari Kamis.
    Dari empat kali reshufle kabinet, tiga kali diantaranya dilakukan pada hari Rabu Pon. Reshufle pertama dilakukan pada hari Rabu (12/8/2015). Reshufle II dilakukan pada hari Rabu (27/72017). Reshufle III pada hari Rabu (17/1/2018).

    Hanya pada Reshufle IV saat Agus G Kartasasmita menggantikan Idrus Marham sebagai Mensos dilakukan pada hari Jumat (24/8/2018). Perlu dicatat Reshufle IV dilakukan karena Idrus Marham mengundurkan diri karena tersangkut skandal korupsi. Jadi bukan kemauan Jokowi mengubah komposisi kabinetnya.

    Ketika menikahkan putrinya Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution pada 8 Oktober 2017, jatuh pada hari Rabu Pahing. Menariknya hampir setahun kemudian Kahiyang Ayu melahirkan putrinya pada 1 Agustus 2018 tepat hari Rabu Pon. Lahirnya bayi perempuan yang diberi nama Sedah Mirah itu melalui proses bedah sesar. Artinya harinya bisa dipilih supaya tepat Rabu Pon.

    Ada dua peristiwa penting dalam kehidupan Jokowi yang tidak terjadi pada hari Rabu. Pernikahan Gibran Rakabuning putra sulung Jokowi dengan Selvy Ananda dilaksanakan pada Kamis (11/6/2015), sementara pengumuman cawapres KH. Ma’ruf Amin dilaksanakan juga pada hari Kamis (9/8/2018).

    Mengapa hari Rabu menjadi hari yang sangat penting bagi Jokowi? Ternyata Jokowi dilahirkan pada tanggal 21 Juni 1961, tepat pada hari Rabu Pon. Ketika menikah dengan Iriana, Jokowi juga memilih hari Rabu (24/12/1986). Entah bagaimana ceritanya, secara kebetulan pula Pilpres 2014 saat Jokowi berlaga dengan Prabowo, dilaksanakan pada tanggal 9 April, bertepatan dengan hari Rabu Pon. Sementara Pilpres 2019 akan dilaksanakan tanggal 19 April, Rabu Pahing.

    Dalam tradisi Jawa, hari lahir disebut sebagai weton. Dengan begitu weton Jokowi adalah hari Rabu Pon. Merujuk kitab Primbon, orang yang lahir pada weton Rabu Pon penuh keberuntungan, sangat berhati-hati mengambil keputusan, dan memiliki keterampilan sosial tinggi. Kelemahannya, dia suka pamer.
    Berdasarkan weton tadi, orang Jawa mempercayai hari-hari baik, hari keberuntungan, atau hari naas (apes,was). Bila sampai dilanggar, maka nasibnya bisa sial.

    Mulai berubah
    Sebagai orang Jawa, Jokowi jelas sangat mempercayai hitung-hitungan semacam itu. Dianulirnya keputusan kenaikan harga Premium—padahal sudah diumumkan pada hari Rabu— apakah menunjukkan adanya pergeseran keyakinan Jokowi? Dari semula hitung-hitungan yang bersifat “mistis,” menjadi rasional, kalkulasi politik. Apakah hari Rabu sudah berubah dari hari keberuntungan menjadi hari apes (naas) bagi Jokowi?

    Naiknya harga BBM bersubsidi dipastikan akan berpengaruh pada gejolak harga-harga kebutuhan pokok di pasar. Hal itu  akan sangat mempengaruhi dukungan terhadap Jokowi dari kalangan masyarakat kelas bawah. Padahal pada ceruk pasar inilah Jokowi berjaya: Pedesaan, pendidikan dan penghasilan rendah.

    Untuk mengincar pasar besar kaum milenial, Jokowi juga mulai mengubah strategi komunikasinya. Di ceruk ini,  kehadiran cawapres Sandiaga Uno sangat mengancam posisi Jokowi. Sandi terkesan lebih genuine, asli tidak dibuat-buat. Untuk mengimbanginya Jokowi tak segan mengutip beberapa film fiksi dalam pidatonya di forum-forum internasional. Biar kelihatan lebih gaul.

    Pada saat menyampaikan pidato pada forum US-ASEAN Business Council di San Fransisco (Februari 2016) Jokowi merujuk film Terminator yang dibintangi Arnold Schwarzenegger. Dia menggunakan idiom “I’ll Be Back,” untuk menggambarkan kunjungannya kembali ke AS.

    Ketika menyampaikan pidato pada World Economic Forum ASEAN di Hanoi, Vietnam (September 2018) Jokowi mengutip Film The Avanger: The Infinity War. Beberapa hari lalu Jokowi mengutip kisah Game of Thrones saat membuka Rapat Pleno Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali.

    Jokowi mengumpamakan kondisi ekonomi global sekarang tak ubahnya dengan cerita dalam serial televisi tersebut.  “Dengan berbagai masalah perekonomian dunia, sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa ”winter is coming,” kata Jokowi yang disambut tawa dari para hadirin.

    Pidato ini oleh para pendukungnya diolah sedemikian rupa, untuk menunjukkan betapa kerennya Jokowi sebagai Presiden. Sebuah opini pendek yang mengatasnamakan mantan Deputi Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom menggambarkan betapa kagum pada kehebatan Jokowi. Para pemimpin dunia yang hadir di Bali konon kabarnya dibuat termehek-mehek oleh pidato Jokowi.  Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutnya sebagai “pidato keren banget!”

    Para pemuja Jokowi ini barangkali lupa, mereka pernah mengecam habis ketika Prabowo menyampaikan prediksinya “Indonesia akan bubar Tahun 2030.” Prabowo mengaku rujukannya adalah sebuah novel fiksi ilmiah Ghost Fleet karangan dua orang pengamat militer Peter Warren Singer dan August Cole. Prabowo dikenal sebagai kutu buku. Setiap pekan dia bisa menghabiskan 5-6 judul buku.

    Melalui kutipan dalam pidatonya, tampaknya Jokowi coba di-branding menjadi seseorang yang sangat gaul dan   moviegoer. Penggila film yang sangat update  dan rajin menontonnya. Penggambaran ini jelas sangat paradok dengan citra yang ingin dibangun Jokowi dengan slogan “kerja, kerja, kerja.”

    Game of Thrones adalah film serial yang diputar di HBO sejak 2011 dan sudah memasuki season ke-7 (2017). Season ke-8 yang juga disebut sebagai The Final Season akan diputar pada April 2019. Durasinya sangat panjang. Saat ini sudah memasuki episode ke 73. Jokowi berarti mempunyai  waktu luang yang sangat banyak untuk memuaskan hobinya menonton, padahal beban pemerintahan, terutama ekonomi sangat-sangat  berat. Kalau kebanyakan nonton kapan kerjanya?

    Jokowi juga mencomot frasa “winter is coming” untuk menggambarkan hari-hari sulit yang akan dihadapi dunia, akibat memburuknya perekonomian global.

    Bagi kita yang tinggal di Indonesia dan hidup di dua musim — hujan dan kemarau— frasa winter is coming, terasa asing. Situasinya kurang lebih sama asingnya dengan Jokowi, priyayi Solo dengan kultur agraris tiba-tiba menyampaikan janji kampanye, akan membangun “tol laut.” Hanya bisa mengucapkan, tapi tak paham maknanya.

    Winter is  coming, or never coming Pak Jokowi?


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.

     

  • Negara dengan Banyak Bos

    Oleh : Hersubeno Arief

    Siapa sebenarnya “Bos besar” di negara ini? Kalau Anda jawab “Presiden Jokowi,” seharusnya jawaban itu benar, malah sangat benar.

    Masalah akan muncul bila ada pertanyaan dengan jawaban berganda (multiple choice) a. Jokowi, b.Luhut Panjaitan, c. Megawati, d. Rini Soemarno, e. Ignasius Jonan. Dijamin Anda akan bingung menjawabnya. Kemungkinan besar malah akan ada yang balik bertanya, “kok nama Jusuf Kalla tidak ada?”

    Pembatalan, atau tepatnya penundaan kenaikan harga premium, kurang lebih satu jam setelah resmi diumumkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan menjadi contoh terbaru. Betapa membingungkannya negara ini.
    Bagaimana sesungguhnya negara ini dikelola? Bagaimana proses pengambilan keputusannya? Apa dasar keputusan tersebut? Dan siapa yang berhak memutuskan?

    Coba perhatikan alur cerita berikut secara kronologis. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan premium. Pada pagi harinya PT Pertamina mengumumkan kenaikan sejumlah BBM non subsidi.

    Berita tersebut menjadi breaking news di beberapa media online dan televisi. Jonan membeberkan alasan di balik keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi ini. Harga minyak brent di pasaran dunia sudah mencapai US$ 85/barel. Sejak Januari mengalami kenaikan 30%. Sementara kenaikan harga di dalam negeri kurang dari 25%. Jadi ada defisit, tidak bisa diteruskan.

    “Karena itu pemerintah mempertimbangkan sesuai arahan Presiden Jokowi premium hari ini naik pukul 18.00 paling cepat tergantung kesiapan Pertamina ke 2.500 SPBU,” kata Jonan saat menggelar konferensi pers di Hotel Sofitel, Bali, Rabu (10/10/2018).

    Namun tak lama berselang Jonan membuat keterangan tertulis “Sesuai arahan Bapak Presiden rencana kenaikan harga premium di Jamali menjadi Rp 7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp 6.900, secepatnya pukul 18.00 hari ini, agar ditunda dan dibahas ulang sambil menunggu kesiapan PT Pertamina,” tulis Jonan.

    Coba perhatikan kata-kata “sesuai arahan Bapak Presiden.” Dua-duanya sesuai arahan Presiden. Baik keputusan untuk menaikkan, maupun menunda kenaikan. Jadi Jonan tidak mengambil keputusan sendiri. Dan rasanya kita haqul yakin, tidak mungkin untuk keputusan sepenting itu — apalagi di musim kampanye—Jonan berani mengambil keputusan sendiri. Itu sudah terlalu jauh.

    Kebingungan publik tidak hanya berhenti sampai disitu. Tidak lama setelah itu, Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menjelaskan alasan pembatalan tersebut.

    “Bu Menteri (BUMN, Rini Soemarno) meng-crosscheck dengan Pertamina dan menyampaikan bahwa kami tidak siap untuk melakukan dua kali kenaikan dalam waktu satu hari. Jadi perlu waktu,” kata Fajar di Indonesia Pavilion Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018).

    Menurut Fajar, kenaikan harga BBM Premium harus dilihat dari tiga aspek yang mendasari dan tertuang dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2018. “Pertama kondisi keuangan negara dan kedua adalah kemampuan daya beli masyarakat, serta yang ketiga adalah kondisi real ekonomi.”

    Fakta lain yang diungkap Fajar juga cukup menarik. “Kenaikan harga premium akan diputuskan dalam rapat koordinasi (rakor) di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.”

    Jonan berada di Bali, begitu juga Rini juga berada di Bali. Sama-sama menghadiri pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia. Presiden Jokowi sejak Rabu (10/10) malam juga berada di Bali, untuk acara yang sama. Media menulis berita ini dengan judul menarik “ Ada Rini di balik penundaan kenaikan premium.” Nah……

    Dari rangkaian pernyataan para pejabat tadi dapat disimpulkan, keputusan menaikkan harga premium adalah arahan Jokowi kepada Jonan. Menko Perekonomian Darmin Nasution tidak tahu menahu. Menteri Rini juga tidak tahu. Pertamina juga tidak tahu, dan tidak siap. Rini minta Presiden menunda.

    Dimana peran Wapres Jusuf Kalla? Tidak ada. Sudah sejak lama Kalla banyak tidak dilibatkan dalam pengambilan berbagai keputusan penting. Perannya sangat berbeda dengan saat masih mendampingi SBY. Powerfull, bahkan sering terkesan seperti presiden bayangan. Pada masa Jokowi yang sangat berperan adalah Menko Maritim Luhut Panjaitan. Dia sering disebut sebagai super minister. Semua urusan dibereskan Luhut, termasuk saat Jokowi punya perhelatan menikahkan anaknya.

    Jonan akhirnya terpaksa menarik pernyataannya. Namun media sudah mencatat, bahwa baik pengumuman, maupun penundaan, dua-duanya “atas arahan Bapak Presiden.” Sebagai bawahan Jonan tidak salah. Dia hanya menjalankan arahan presiden. Yang salah bila dia tidak menjalankan arahan Presiden.

    Seorang mantan menteri di kabinet Jokowi hanya bisa bisa geleng-geleng kepala. “Aku speechless mas.” Kehabisan kata-kata.

    Hanya contoh kecil
    Inkonsistensi alias sering berubah-ubahnya keputusan pemerintah, bukan hanya pada kasus kenaikan harga BBM. Banyak contoh lain. Tinggal kuat-kuatan mengumpulkan data. Dalam peribahasa Jawa disebut “esuk dele, sore tempe.
    Pagi hari masih berupa kedelai, tapi sore harinya sudah menjadi tempe.” Tidak konsisten, antara ucapan dan perbuatan. Hanya dalam hitungan jam, sudah berubah sikap. Dalam bahasa sekarang disebut tukang bikin hoax.

    Pada penanganan gempa di Palu, Sigi, dan Donggala, Presiden Jokowi mempersilakan bantuan asing masuk. “Bapak Presiden telah menyampaikan kepada Ibu Menteri Luar Negeri untuk membuka bantuan dari negara lain, dalam mengatasi gempa di Donggala dan Palu sesuai kebutuhan,” kata Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi di Jakarta, Senin (1/10). Koordinasinya akan dilakukan oleh Menko Polhukam.

    Tak lama kemudian media sempat memberitakan Wapres Jusuf Kalla menolak bantuan asing. Namun pernyataan ini kemudian diluruskan, bahwa yang ditolak adalah bantuan pasukan, termasuk kapal rumah sakit militer. Sementara untuk bantuan rehabilitasi dalam jangka panjang tetap diterima.

    Bagaimana faktanya di lapangan? Situs berita Jerman Deutsche Welle melaporkan para relawan asing diusir. Termasuk sejumlah relawan terlatih dari Jeman. “Semua anggota tim harus kembali ke negaranya masing-masing. Mereka tidak dibutuhkan di Indonesia,” kisah Ahmed Bham seorang relawan dari Afrika Selatan. Bayangkan. Jauh-jauh datang dari Afsel untuk membantu, malah “diusir.”

    Masih soal penanganan bencana di Sulteng, Mendagri Tjahjo Kumolo kalang kabut ketika instruksinya mempersilakan warga mengambil barang di sejumlah mini market, berbuntut penjarahan. Dia kemudian malah menyalahkan media yang memelintir ucapannya.

    Di Lombok warga korban bencana marah dan kesal karena bantuan yang dijanjikan tak kunjung cair. Secara simbolis Presiden Jokowi menyerahkan bantuan masing-masing sebesar Rp 50 juta untuk warga yang rumahnya rusak berat. Danaya jelas  sudah tertera di dalam rekening bank BRI, namun  tetap tak dapat dicairkan. Rekening bodong. Ajaib.

    Belakangan ada surat edaran dari Kemensos semacam ‘pengakuan dosa.” Anggaran Kemensos sedang cekak, jangan umbar janji bantuan.” Nah siapa yang umbar janji. Siapa yang berbohong?

    Daftar kekonyolan tersebut semakin panjang, bila kita telusuri selama empat tahun lebih Presiden Jokowi berkuasa. Hanya enam bulan setelah berkuasa, Jokowi menandatangani Perpres bantuan uang muka untuk pembelian mobil pejabat. Setelah muncul kritikan pedas, Jokowi membatalkannya. Dia berkilah tidak mungkin membaca satu persatu dokumen yang ditanda tanganinya.

    Harian berbahasa Inggris milik keluarga James Riady, Jakarta Globe kemudian membuat sebuah judul : “I Don’t Read, What I Sign.” Idiom ini kemudian menjadi trending topic di twitter. Sikap Jokowi yang terkesan menyalahkan bawahannya mendapat komentar dari Tommy Soeharto. “Pemimpin yang menyalahkan bawahan ketika sedang terdesak adalah pemimpin yang “tidak bertanggung jawab”, cuit Tommy.

    Publik pasti belum lupa dengan kasus Archandra Tahar. Menteri ESDM tersebut hanya menduduki posisinya selama 20 hari. Dia dilantik 27 Juli 2016 menggantikan Sudirman Said pada reshuffle Kabinet Jilid II. Tanggal 15 Agustus 2016 diberhentikan. Archandra diketahui menjadi pemegang paspor AS.

    Bagaimana mungkin pemegang paspor negara lain—berarti dia warga asing, atau setidaknya berkewarganegaraan ganda—diangkat menjadi menteri? Jelas merupakan pelanggaran konstitusi.

    Apa tidak ada pengecekan, clearance dari BIN, dan Deplu? Bukankah Presiden bisa memerintahkan Deplu untuk melakukan pengecekan ke Kedutaan Besar RI di AS, atau Konsulat Jenderal RI di Houston tempat Archandra tinggal? Namun show must go on. Setelah dua bulan mencari celah, pada 14 Oktober Archandra Kembali ke kabinet. Posisinya turun menjadi Wakil Menteri.

    Banyaknya kekacauan pengambilan keputusan/kebijakan dalam pemerintahan Jokowi memunculkan banyak pertanyaan soal kapasitasnya. Dalam militer dikenal sebuah pameo “Tidak ada prajurit yang salah. Yang salah adalah komandannya.”
    Bagaimana jika komandannya terlalu “banyak”? Fenomena ini sering digambarkan dalam sebuah frasa “too many chief, not enough Indians.” Frasa yang terkesan rasis ini menggambarkan situasi kerja yang terlalu banyak bos, tapi sedikit pekerja.

    Bila dalam sebuah negara, banyak yang merasa menjadi bos, keputusan satu dengan lainnya bertentangan. Rakyat menjadi bingung. Seperti sebuah pesawat yang kebanyakan pilot. Mereka saling berebut menguasai pesawat. Yang  terbaik, ikuti saran pramugari “ Kembali ke tempat duduk masing-masing. Kencangkan sabuk pengaman.” Pesawat akan mengalami turbulensi.

    Masalahnya “penerbangannya” akan menempuh waktu selama lima tahun. Masih kuat?


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.

     

  • Jokowi “Presiden” Republik Survei Indonesia

    Oleh : Hersubeno Arief

    Sejumlah lembaga survei dalam beberapa pekan belakangan, membeberkan temuan, Jokowi-Ma’ruf jauh lebih unggul dibanding Prabowo-Sandi. Lembaga Survei SMRC pimpinan Syaiful Mujani menyatakan elektabilitas Jokowi -Ma’ruf 60,4%, Prabowo-Sandiaga 29,8%. Ada selisih 30.6%. Jika percaya dengan hasil lembaga survei tersebut, kesimpulannya hanya satu: Pilpres sudah selesai.

    Benar, memang itulah opini yang sedang coba dibangun. Juru bicara Partai Demokrat Ferdinand Hutahean secara bergurau menyebut Jokowi sebagai presiden hasil survei.
    Ferdinand mengajak masyarakat untuk memaklumi mengapa sejumlah lembaga survei terlihat seperti berlomba mempublikasikan hasil sigi mereka. “Biarkan saja, mereka sedang cari makan, karena itu profesi mereka, ” ujarnya.

    Independensi dan kredibilitas lembaga survei belakangan banyak dipertanyakan. Melesetnya hasil survei pada Pilkada Serentak 2018 mendorong publik untuk beramai-ramai mempersoalkannya.
    Umumnya yang disorot adalah hasil survei pada pilkada Jabar dan Jateng. Selisih antara hasil survei dengan hasil penghitungan suara lebih dari 20%. Hal itu menimbulkan kecurigaan, bahwa lembaga survei banyak yang “memainkan” hasil surveinya untuk mempengaruhi pilihan publik.
    Lembaga survei biasanya berlindung pada margin of error, (MoE) atau kesalahan yang biasa terjadi dalam pengambilan sampel penelitian. Namun angka margin of error biasanya tak terlalu besar. Semakin besar sampel yang diambil, semakin kecil tingkat margin of error-nya. Kalau sampai lebih 20% bukan lagi margin of error namanya. Mungkin lebih tepat disebut sebagai major error, atau bahkan fatal error. Kesalahan sangat fatal.

    “Kesalahan” prediksi semacam itu bukan hanya terjadi di Pilkada Serentak 2018. Pada Pilkada DKI 2017 banyak lembaga survei yang salah, atau mungkin sengaja salah memprediksi.
    Dua hari sebelum kampanye berakhir, SMRC merilis hasil surveinya. Elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat sebesar 46,9 persen. Kemudian pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebesar 47,9 persen. Hanya selisih 1% . Sementara margin of error 4.7%.
    Apa artinya? Besar kemungkinan pasangan Ahok-Djarot akan memenangkan pilkada. Apalagi trend Ahok-Djarot sedang menanjak. Sedang Anies-Sandi cenderung turun. Biasanya mendekati hari H, pasangan yang trend elektabilitasnya naik, akan terus naik. Begitu pula sebaliknya.

    Charta Politica yang dipimpin Yunarto Wijaya hasilnya malah lebih menarik. Pada hari terakhir kampanye Charta, mengumumkan Ahok-Djarot akan memenangkan Pilkada. Pasangan Ahok-Djarot 49%, Anies-Sandi 47,1%. Anies-Sandi suaranya stagnan, Ahok-Djarot terus naik.

    Hasilnya? Angkanya terbalik sangat jauh. Anies-Sandi menang mutlak dengan memperoleh 57,96%, Ahok-Djarot 42,04%. Ada selisih suara 15.92%. Kalau toh semua suara tidak menjawab 7.9%, dan margin of error 3.5% ditambahkan ke Ahok-Djarot, hasil pilkada tetap jauh dari prediksi Charta.

    Bagi Anda yang dulu mendukung Anies-Sandi pasti deg-degan, bahkan jantungan membaca hasil-hasil survei SMRC dan Politika. Begitu juga Anda yang sekarang mendukung Prabowo-Sandi pasti juga ngenes, bahkan putus asa membaca hasil-hasil lembaga survei belakangan ini. Memang itulah targetnya.

    Pembentukan publik opini, dan framing
    Pada pilpres kali ini hampir semua lembaga survei bekerja untuk inkumben. Prinsip dimana ada gula, disitu ada semut, tetap berlaku sepanjang zaman. Beberapa lembaga yang mencoba independen, banyak yang takut ketika ditawari bergabung dengan kubu Prabowo-Sandi. Mereka kebanyakan memilih jalan aman, hanya mau menangani pileg. Tidak ada risiko.

    Mengapa inkumben berkepentingan merangkul semua lembaga survei? Jawabnya adalah penguasaan dan pembentukan publik opini. Karena lembaga survei merangkap sebagai konsultan, maka unsur publikasi hasil survei menjadi sangat penting.

    Dengan berkumpulnya para pemilik media besar di kubu inkumben, maka penggiringan opini menjadi sempurna. Publik bisa didikte dan diarahkan preferensi pilihannya sesuai agenda mereka. Publikasi yang massif menjadi sangat penting untuk mempengaruhi preferensi pemilih. Dalam hal ini berlaku doktrin propanda “kebohongan yang diulang akan menjadi kebenaran.”

    Dalam marketing, yang juga diadopsi dalam pemasaran politik dikenal sebuah teori band wagon effect. Sebuah efek ikut-ikutan, yakni kecenderungan orang untuk ingin memiliki barang yang banyak dimiliki orang lain. Secara psikologis pemilih cenderung akan ikut kandidat yang dianggap berpotensi menang.

    Ada dua kelompok yang disasar. Pertama, adalah para pemilih mengambang, atau belum memutuskan akan memilih siapa (swing voter/undecided voter). Kedua, pemilih yang tingkat militansinya rendah. Mereka bukan die hard yang hidup mati memilih kandidat tertentu. Dalam beberapa survei menunjukkan pemilih die hard Jokowi hanya sebesar 32%.

    Keuntungan lain dengan merangkul sebanyak mungkin lembaga survei, inkumben bisa mendapat banyak endorser. Para pemilik, atau pemimpin lembaga survei kebanyakan adalah publik figur yang sering tampil media. Dengan posisi yang seakan netral mereka sangat efektif membantu mempromosikan inkumben.
    Bila kita amati, ada beberapa pola yang “dimainkan” lembaga survei.

    Pertama, seperti telah disebutkan sebelumnya, dengan melakukan publikasi survei. Ini jurus yang paling baku dan dinilai paling ampuh.
    Mereka biasanya bermain-main dengan angka margin of error. Misalnya bila margin error 3.5%, maka mereka bisa mengambil rentang terendah sampai rentang tertinggi. Hasilnya bisa mencapai 7%. Namun belakangan tampaknya mereka tidak cukup puas hanya dengan memainkan margin error. Mereka melangkah terlalu jauh dengan mengambil major error. Akibatnya yang terjadi fatal error. ha…..ha…ha…

    Kedua, membuat framing. Pada Pilkada DKI 2017 framing ini dimainkan habis-habisan. Ada lembaga survei yang menyebut bahwa pasangan yang anti Pancasila , anti pluralisme  anti NKRI, dan politik aliran cenderung memilih Anies-Sandi. Sebaliknya yang pro Pancasila, pro NKRI, dan pro keberagaman lebih memilih Ahok-Djarot. Karena itu pemilih Ahok-Djarot adalah pemilih rasional. Sebaliknya pemilih Anies-Sandi adalah pemilih emosional. Strategi ini cukup bisa dipahami, karena ada stigma penista agama terhadap Ahok. Jadi stigma dilawan dengan framing.

    Pada pilpres kali ini, framing yang membawa isu SARA agak sulit dimainkan karena Jokowi memilih Kyai Ma’ruf, sebaliknya Prabowo malah memilih Sandi. Seandainya tetap dipaksakan, framing semacam itu menjadi terbalik. Yang membawa-bawa politik aliran malah kubu Jokowi-Ma’ruf.

    Kendati begitu ternyata masih ada saja lembaga survei yang nekad menggunakan isu itu. Misalnya pemilih Jokowi-Ma’ruf yang setuju Pancasila meningkat, pemilih Prabowo-Sandi yang pro Pancasila menurun. Pemilih Prabowo-Sandi lebih banyak yang setuju dengan NKRI bersyariah. Tujuannya jelas memberi stigma, bahwa Islam garis keras berada di kubu Prabowo-Sandi. Ini untuk menakut-nakuti kalangan non muslim, dan nasionalis.

    Ketiga, meng-endorse hasil survei lembaga lain. Fenomena menarik tersebut baru muncul belakangan ini. Biasanya sangat jarang lembaga survei merujuk pada hasil lembaga survei lain. Sebab bagaimanapun mereka bersaing.

    Ada beberapa lembaga survei yang dalam rilis resminya mengutip data lembaga lain. Misalnya dari sembilan lembaga survei, tujuh diantaranya memenangkan Jokowi. Ada pula yang rajin mem-brodcast hasil survei lembaga lain di berbagai platform pertemanan/WAG. Tujuannya untuk menunjukkan bukan hanya survei mereka yang memenangkan inkumben. Jadi survei mereka kredibel.Mengapa lembaga survei terkesan tidak cukup percaya diri (pede) dan perlu mendapat pembenaran dari lembaga survei yang lain? Sikap kritis dari kalangan civil society yang mempertanyakan kredibilitas hasil survei, membuat mereka butuh sandaran lain sebagai pembenaran.

    Survei sebenarnya adalah sebuah proses intelektual, yang berlandaskan pada metode statistik. Semuanya terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun kembali meminjam pernyataan Ferdinand Hutahean, di tangan para “pencari makan,” angka-angka statistik, bisa diutak-atik, bahkan dijungkir balikkan.

    Praktik semacam itu bukan hal baru. Darrell Huff pada tahun 1954 pernah menerbitkan sebuah buku legendaris berjudul “How to lie with statistics”. Buku itu bercerita bagaimana jurus-jurus berbohong dengan metode statistik. Berbohong, tapi kelihatannya ilmiah. Keren khan?


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.

     

  • Skenario Besar Di Balik Kebohongan Ratna Sarumpaet

    Oleh : Hersubeno Arief

    Hanya beberapa saat setelah Ratna Sarumpaet (RS) mengaku berbohong, seorang teman yang lama aktif di dunia intelijen mengingatkan. “ Coba telusuri kembali, RS pernah kehilangan tas dan HP di Danau Toba.”

    Tanggal 3 Juni 2018, RS memang kehilangan hand phone. Sehari sebelumnya dia adu mulut dengan Menko Maritim Luhut Panjaitan soal evakuasi terhadap para korban kapal motor yang tenggelam di Danau Toba, Sumatera Utara.

    Aktivis dan penggiat medsos Mustofa Nahrawardaya melalui akunnya mengunggah info.“BREAKING NEWS : Usai cekcok dahsyat dengan luhut, fitnah super dahsyat akan menerpa bu @RatnaSpaet. Karena HP beliau baru dicuri oleh “pencuri.” Ini sudah seperti modus rutin. Dugaan saya, pelaku adalah pencuri terlatih, dan punya keahlian khusus. Silakan capture tweet saya.”

    Pada unggahan tertanggal 3 Juni 2018 itu Mustafa yang menggunakan akun @NetizenTofa melanjutkan, biasanya melalui comotan dari data HP yang “dicuri,” korban akan dihajar dgn fitnah : 01. Foto palsu. 02. Dokumen palsu. 03. Capture percakapan WA palsu. 04 Bahkan, terorisme (pendanaan, radikalisme, dll), 05.Rencana makar, 06. Aib keluarga, 06. Kiriman email palsu.
    Tak lama setelah itu akun Mustofa di-suspend twitter. Dia kemudian menggunakan akun @AkunTofa. Namun seperti tantangannya, banyak warga dunia maya yang meng-capture cuitannya.

    Kelompok pendukung Prabowo-Sandi meyakini ada permainan intelijen mengapa RS sampai tega membohongi Prabowo. Ini bukan pertamakalinya mereka “kebobolan.” Sebelumnya publik juga dikejutkan dengan kabar yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, bahwa Kapitra Ampera salah satu pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS) menjadi caleg PDIP.

    Publik terutama kalangan alumni 212 dibuat terbengong-bengong. Bagaimana mungkin seorang pengacara HRS menjadi caleg PDIP. Padahal HRS selama ini sudah mengeluarkan “fatwa” haram hukumnya memilih partai pendukung penista agama. Banyak yang mencurigai Kapitra adalah seorang “agen” yang disusupkan.

    Ahmad Dhani, dan Fadlizon termasuk yang curiga, bahkan meyakini bahwa hand phone RS telah disadap. Keduanya  mempersilakan percakapannya dengan RS dibuka kepada publik.
    Dua orang ini termasuk beberapa teman yang berkomunikasi dengan RS, sebelum kasusnya meledak. Dhani mengaku dikontak sampai tiga kali oleh RS, sementara Fadli mengaku mendapat kiriman foto wajah RS yang “babak belur” melalui WA. Selain kepada Fadli, foto dengan keterangan “off the record, 21 September malam” itu, juga dikirim ke aktivis buruh Said Iqbal, dan ajudan Prabowo.

    Fadli kemudian mengontak RS dan mendapat keterangan bahwa dirinya dianiaya. Tanggal 30 September sore Fadli mengunjungi Ratna di rumahnya dan mendapat cerita lengkap. “Aku sangat down, aku nggak terima perlakuan negara ini kepada saya,” tutur RS ke Fadli.

    Seperti kita ketahui, RS kemudian menceritakan hal yang sama kepada Prabowo, Amien Rais, dan sejumlah tokoh lainnya. Beritanya langsung meledak.

    Ratna akhirnya mengaku berbohong, setelah polisi dalam waktu yang super singkat membeberkan fakta, bahwa RS bukan dianiaya. Prabowo secara terbuka meminta maaf kepada publik. Para pendukung Prabowo menyebut mereka dibohongi, bukan berbohong. Namun muncul kecurigaan, ada apa di balik semua kehebohan ini?

    Untuk apa RS berbohong? Kalau untuk membuat alibi agar tidak diketahui anak-anaknya telah melakukan sedot lemak dan operasi plastik (oplas), apa perlunya sampai melibatkan Ahmad Dhani, Fadlizon, bahkan sampai Prabowo, dan Amien Rais? Kok sangat berlebihan.

    Pengakuan ini juga mudah dipatahkan. Polisi mempunyai bukti pembayaran oplas sebesar  Rp 90 juta dengan melakukan auto debet sebanyak tiga kali melalui ATM milik anak lelakinya. Keluarganya jelas sudah tahu, setidaknya anak lelakinya.

    Jadi apa maksud RS. Apakah dia sudah berhasil digalang seperti kecurigaan seorang teman dari komunitas intelijen tadi, atau ada agenda lain? Data dalam hand phone RS yang berhasil disedot bisa menjadi info dasar, dan kelemahan psikologinya dipelajarinya. Ini bisa mengubah RS menjadi senjata yang mematikan,  karena bisa langsung melakukan penetrasi ke sasaran utama, tanpa dicurigai.

    Ekonom PDIP Kwik Kian Gie mengaku sudah curiga terhadap RS. Kwik menyampaikan kecurigaannya ini kepada Sandiaga Uno. Dia baru membuka cerita ini kepada publik setelah kasusnya meledak. Kecurigaan Kwik bermula dari cerita Ratna bahwa dia tengah menangani dana trilyunan bantuan untuk warga Papua dari Bank Dunia yang diblokir Departemen Keuangan. Cerita ini bagi Kwik tidak masuk akal. Karena itu dia memperingatkan Sandi agar berhati-hati. Sebab RS adalah salah satu Jurkamnas Prabowo-Sandi.

    Itu cerita versi kubu Prabowo. Bagaimana dengan versi pendukung Jokowi?

    Mencari suaka ke Cile

    Sangat berbeda dengan cerita kubu Prabowo yang terkesan sangat sederhana, “dibohongi,” kubu pendukung Jokowi menduga kebohongan RS merupakan skenario yang dirancang sangat matang. Budiman Sujatmiko menuding kubu Prabowo Subianto menggunakan teknik kampanye ala Donald Trump saat memenangkan Pilpres Amerika Serikat 2016.
    Teknik kampanye yang dimaksud adalah Firehose of Falsehood, yakni memanfaatkan kebohongan sebagai alat politik. Teknik itu juga telah digunakan  pada Pilkada DKI dan berhasil memenjarakan Ahok. Menariknya dengan teori ini Gubernur DKI Anies Baswedan ikut terseret-seret. Sebab Pemprov DKI memberi bantuan tiket RS untuk pergi ke Cile.

    Alur ceritanya kurang lebih sebagai berikut : RS telah merancang lama skenario ini. Pada bulan Januari 2018 dia mengajukan bantuan tiket ke Gubernur DKI untuk pergi ke Cile. Setelah itu RS melakukan operasi plastik agar terlihat seperti orang yang dianiaya. RS kemudian merancang hoax tersebut dengan melibatkan tim pemenangan Prabowo, terutama yang berasal dari Gerindra.
    Setelah berita penganiayaan meledak, pada tanggal 4 Oktober 2018 RS terbang ke Cile untuk mengikuti The 11 Women Playright Internasional Conference (WPI). Cile dipilih karena negara ini tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Setelah tiba di Cile, RS langsung bicara kepada media bahwa dia kabur dari Indonesia karena mengalami ancaman kekerasan dari penguasa.

    Pada forum WPI, RS membeberkan sejumlah bukti berupa foto dan pemberitaan media. Setelah itu RS minta suaka ke beberapa negara dengan alasan keselamatannya terancam. Setelah mendapat suaka, RS akan melakukan kampanye internasional tentang keburukan rezim otoriter Jokowi, dan minta dunia internasional menekan pemerintah Indonesia.
    Dengan tekanan tersebut elektabilitas Jokowi jeblok, kalah dalam Pilpres. RS melenggang kembali ke Indonesia sebagai pahlawan! Itu cerita versi kubu pendukung inkumben yang  beredar di sejumlah medsos.
    Benarkah?

    Ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan.
    Pertama, skenario yang dibuat oleh RS terlalu sederhana. Dia melakukan operasi plastik untuk membuat terlihat seperti orang yang dikeroyok dan digebuki. Bagi polisi sangat mudah untuk membuktikannya. Luka bekas pukulan, jelas sangat berbeda dengan bekas operasi. Melalui visum dokter hal itu sangat mudah dibuktikan.

    Kedua, alibi yang dibangun RS juga sangat mudah dipatahkan. Dia tengah menuju bandara Husein Sastra Negara, Bandung ketika tiba-tiba dikeroyok. Nama RS tidak tercatat dalam manifest penumpang yang akan terbang hari itu. Tidak ada satupun rumah sakit, atau klinik di Bandung yang pernah merawat RS. Dari data call recorder, polisi juga menemukan fakta HP milik Ratna digunakan di sekitarJakarta pada tanggal 20-24 September.

    Ketiga, bila benar dia ingin kabur ke Cile, mengapa tidak berangkat diam-diam, atau melalui jalur yang berputar sehingga kepergiannya tidak terdeteksi. Setelah kasusnya meledak, hampir seluruh rakyat Indonesia mengenal wajahnya. Petugas imigrasi pasti akan segera mengenalinya.Yang terjadi ketika tiba di bandara, RS sempat selfi dan mengirimkan fotonya kepada beberapa orang dengan caption “ Maafkan kakak ya sudah membuat susah kalian. Otw ke Cile.”

    Sebelum terbang RS juga sempat menerima wawancara media, dan menjelaskan rencana kepergiannya. Jadi terkesan RS sengaja memberi tahu dimana posisinya berada, atau setidaknya dia tidak merasa perlu untuk merahasiakannya.

    Keempat, Bila ini operasi rekayasa, mengapa harus minta bantuan pendanaan ke Pemprov DKI. Bukankah semakin rahasia, dan semakin sedikit yang tahu, makin menjamin keberhasilan operasi.

    Kelima, bila sekedar mencari negara yang tidak punya perjanjian ekstradisi mengapa mesti jauh-jauh ke Cile. Mengapa tidak pergi ke Singapura yang bisa ditempuh lewat jalur laut. Para pengemplang BLBI banyak yang tinggal nyaman di Singapura dan tak terjamah tangan penegak hukum kita.

    Keenam, kalau toh benar ada skenario seperti yang ditudingkan, polisi pasti punya rekaman percakapannya. Ahmad Dhani sudah mepersilakan percakapannya dengan RS dibuka. Fadlizon juga siap menunjukkan bukti percakapannya. Kalau telfonnya disadap, dia juga mempersilakan untuk dibuka. Jadi polisi tinggal buka dan membuktikan.

    Ketujuh, bila benar sedang memainkan operasi teknik propaganda Firehose of Falsehood, mengapa Prabowo mengaku salah dan segera minta maaf kepada rakyat Indonesia. Seharusnya Prabowo dan timnya diam saja, sambil menunggu RS bisa meloloskan diri ke Cile.

    Dengan permintaan maaf dari Prabowo, justru menjadikan kubu inkumben sulit untuk menggoreng isu ini. Kasus ini harusnya tutup buku. Kecuali bila polisi punya bukti lain.

    Yang terjadi, isu ini justru digunakan untuk menghantam Prabowo. Anggota Badan Pemenangan Prabowo-Sandi menduga isu Ratna digunakan untuk mendorong agar Prabowo didiskualifikasi agar tidak bisa mengikuti Pilpres. Mari kita tunggu apa sebenarnya peran RS. Dia sudah ditahan polisi. Bila dia bekerja untuk kepentingan lawan Prabowo, maka dia bisa bernyanyi menyeret semua nama. Toh sebagai pemain teater kawakan, “aktingnya” terbukti sungguh jempolan.

    Soal benar tidaknya, tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah pembentukan publik opini.  Kalau sudah begitu siapa sebenarnya yang bermain?

  • Prabowo Itu Bukan Politisi

    Oleh : Hersubeno Arief

    Ada yang menyatakan, politisi itu adalah orang yang sering membuat kebohongan, dan dia percaya dengan kebohongannya. Presiden AS Donald Trump bahkan mengaku,  “ It’s okay to lie, since “people agree with me.”  Bagi Trump berbohong tidak masalah, asal rakyat tetap memilihnya. Tak mengherankan aktor dan komedian AS Robin William menggambarkannya dengan sangat sinis. “Politik: “Poli” kata Latin yang berarti” banyak dan “tics” yang berarti “makhluk pengisap darah “.

    Dengan banyaknya stempel buruk seperti itu, tidak mengherankan bila pelawak terkenal Charlie Chaplin berani menggambarkan posisinya jauh-jauh lebih tinggi dibanding para politisi manapun. “I remain just one thing, and one thing only, and that is a clown. It places me on a far higher plane than any politician.”

    Bagi siapapun yang menyaksikan pidato permintaan maaf Prabowo yang disiarkan secara langsung sejumlah stasiun televisi, Rabu (3/10) malam, pasti sepakat pada satu kesimpulan : Prabowo itu bukan politisi!

    Bagaimana mungkin seorang politisi bersedia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Apalagi kesalahan tersebut tidak sepenuhnya bisa dinisbahkan kepadanya?

    Dia menyampaikan berita yang salah, karena mendapat info yang salah. Jadi Prabowo dibohongi, bukan berbohong! Itupun Prabowo juga tetap minta maaf. “Saya mengakui kadang grasa-grusu (ceroboh), maklumlah tim saya baru, sedang belajar,” ujarnya dengan ringan.

    Berbohong dan dibohongi itu dua hal yang sangat berbeda. Yang pertama pelaku, dan yang kedua adalah korban. Berbohong, membuat janji, tapi tidak ditepati, jelas sangat berbeda dengan orang yang dibohongi.

    Dalam terminologi agama, janji yang tidak ditepati masuk dalam salah satu kriteria ciri-ciri orang munafik. Mumpung menjelang pileg dan pilpres, silakan buka-buka file kembali, siapa yang paling banyak mengobral janji, dan siapa yang tidak menepati.

    Sama seperti halnya prinsip dalam intelijen, ketika menghadapi persoalan yang akan merugikan, politisi biasanya menerapkan tiga prinsip utama: admit nothing, deny anything, make counter accusations.

    Jangan pernah buat pengakuan apapun, bantah semuanya, dan buat sebanyak mungkin tuduhan balasan. Setelah itu bersikaplah seolah tak pernah terjadi apa-apa.

    Mantra sakti itu juga menjadi rumus baku yang selalu digunakan oleh jagoan konsultan politik asal AS Roger J Stone Jr. Salah satu sentuhan tangan sakti Stone adalah membantu pemerintah Israel menghadapi kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

    Suatu ketika seorang kameraman televisi berhasil menangkap gambar pesawat helikopter Israel menembaki sekumpulan anak-anak. “ Lihat! Hamas memaksa kami menembaki anak-anak yang tidak bersalah. Inilah tepatnya yang diinginkan Hamas,” ujar juru bicara militer Israel.
    Suatu kali di bulan Juni tahun 2010 pasukan Israel menyerbu kapal berbendera Turki Mavi Marmara. Kapal yang membawa aktivis perdamaian dari 50 negara itu mencoba menembus blokade Israel atas wilayah Gaza. Selain aktivis, ada 19 wartawan dari beberapa negara, termasuk Indonesia. 10 warga sipil tewas, kebanyakan berasal dari Turki.

    Lantas apa yang disampaikan militer Israel? “Pasukan kami terpaksa menembak, untuk membela diri.” Bayangkan disaksikan puluhan wartawan, namun militer Israel bisa tanpa berkedip memutar balikkan fakta. Itulah perang informasi yang dilakukan tanpa mengenal ampun.

    Tidak selamanya seorang konsultan menyarankan untuk menyatakan yang hitam itu, putih. Terkadang mereka juga menyarankan untuk mengatakan bahwa yang hitam itu kemungkinan bisa saja putih. Atau setelah dilakukan penyelidikan yang mendalam, ternyata yang hitam itu terbukti putih.

    Tidak berlaku bagi Prabowo
    Prinsip baku seorang politisi, maupun saran para jagoan konsultan politik itu pasti tidak laku bagi Prabowo. Dia tampaknya memilih prinsip seorang prajurit sesuai Sapta Marga : Kami Kesatria Indonesia yang Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa Serta Membela Kejujuran Kebenaran dan Keadilan.

    Prabowo tidak mencoba menutup fakta bahwa secara pribadi dia sangat dekat dengan Ratna Sarumpaet (RS). “Saya sangat menghormati, saya sayang  beliau.” ujarnya. Latar belakang RS sebagai aktivis yang membela kepentingan rakyat kecil membuatnya menaruh hormat yang tinggi.

    Keputusan Prabowo untuk meminta RS mengundurkan diri, bukan memecatnya, juga menunjukkan sikapnya konsisten tetap menjaga kehormatan RS secara pribadi maupun keluarganya.

    Melihat latar belakangnya sebagai seorang prajurit, tampaknya masih sulit bagi Prabowo untuk larut dan bermetamorfosa menjadi seorang politisi sungguhan. Dalam pidato permintaan maafnya,  sebagai pemimpin dia mengambil alih tanggung jawab. Dalam militer dikenal sebuah prinsip “Tidak ada anak buah yang salah. Bila terjadi kesalahan, maka yang salah adalah komandan.”

    Dari sudut pandang politik, apa yang dilakukan Prabowo sungguh naif. Dia mengabaikan kemungkinan besar elektabilitasnya akan ambruk, demi sebuah prinsip yang sangat dibela : Boleh salah. Tapi tidak boleh berbohong!

    Waktu yang akan menjawab, apakah prinsip-prinsip seorang kesatria seperti yang dipilih Prabowo masih laku dan dihargai pemilih Indonesia.

    Yang perlu dicatat seorang penulis dan theolog terkenal dari AS James F Clarke pernah mengingatkan. “The difference between a politician and a statesman is that a politician thinks about the next election while the statesman think about the next generation.”

    Politisi sejati hanya berpikir bagaimana memenangkan pemilu berikutnya. Sementara negarawan berpikir apa yang akan dia wariskan untuk generasi berikutnya. Sikap kesatria, jujur, berani mengakui kesalahan, jauh lebih berharga dari hanya sekedar memenangkan  Pilpres.


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.

     

  • Mengapa Ratna Sarumpaet Harus Berbohong?

    Oleh : Hersubeno Arief

    Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln pernah mengatakan “tidak ada manusia yang sanggup mengingat dengan baik untuk bisa menjadi pembohong yang sukses.’’

    Pernyataan Presiden yang dikenang karena menghapus perbudakan itu sangat benar adanya. Kebohongan yang disampaikan Ratna Sarumpaet (RS), bahwa dia digebuki sejumlah orang di Bandung, hanya bertahan sehari.

    Polisi dengan mudah membongkar kebohongan itu karena bisa membuktikan sejumlah fakta. Mulai dari tidak adanya manifest penumpang atas nama RS. Tidak ada rumah sakit di Bandung yang mengaku merawat RS. Yang lebih telak polisi punya foto-foto dan rekaman CCTV, ketika RS di rawat di sebuah klinik kecantikan di Jakarta. Polisi juga punya bukti transaksi pembayaran untuk biaya operasi plastik, juga register kapan RS mulai dirawat, dan kapan meninggalkan klinik.

    Untuk kali ini prestasi polisi top! Sangat sigap. Kita berharap kasus lain yang lebih serius seperti Novel Baswedan, kasus teror terhadap Neno Warisman dan Mardani Ali Sera segera terungkap. Oh iya hampir lupa, kasus editing video pengeroyokan suporter Persija yang ditambahi kalimat tauhid, dan ujaran kebencian yang mengikutinya juga belum terungkap.

    Sejak awal memang banyak kejanggalan atas pengakuan RS. Mengapa setelah lebih dari 10 hari RS baru membuat pengakuan? Sebagai seorang aktivis pemberani dan urat takutnya sudah putus, sangat tidak masuk akal hanya karena digebuki, RS ketakutan. RS bukan tipikal aktivis cengeng seperti itu. Pada masa Orde Baru saja RS berani menentang penguasa. Dia membuat pementasan monolog “Marsinah Menggugat,” seorang aktivis buruh di Surabaya yang tewas di tangan aparat militer.
    RS juga berani berdebat, bahkan adu mulut  dengan super minister Luhut Panjaitan pada musibah perahu motor yang tenggelam di Danau Toba, beberapa waktu lalu. Jadi tak ada kamus takut pada RS.

    Pengakuannya bahwa dia takut karena anak cucunya terancam, menjadi sedikit masuk akal. RS bagaimanapun kini sudah menua. Usianya mendekati 70 tahun. Tak muda lagi. Wajar bila level keberaniannya juga menurun. Ada prioritas lain yang harus dia pertimbangkan.

    Wajar bila Prabowo dan Amien Rais langsung percaya dengan pengakuan RS. Bagaimanapun RS adalah seorang aktivis yang belakangan ini rajin bersuara keras mengkritisi pemerintah. Safari Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) bersama Rocky Gerung di berbagai wilayah Indonesia sering dihadang, dan dihalang-halangi. Beberapa waktu lalu dia terpaksa pulang ke Jakarta, karena dihadang massa di Bandara Batam.

    Namun RS akhirnya mengakui bahwa semuanya bohong. Bengkak-bengkak di wajahnya akibat sedot lemak,dan operasi plastik (oplas). Dia membuat cerita bohong karena tidak ingin diketahui keluarganya, karena melakukan oplas.

    Pengakuan ini juga masih perlu dipertanyakan karena polisi punya bukti pembayaran biaya di klinik menggunakan rekening bank anak lelakinya. Biasanya seseorang yang berbohong, cenderung akan membuat kebohongan baru untuk menutupi kebohongannya.
    Kasusnya menjadi heboh karena Prabowo yang kini menjadi capres membuat jumpa pers. Prabowo minta agar polisi menangani kasus RS yang juga tercatat sebagai salah satu Jurkamnas Prabowo-Sandi.

    Reaksi Prabowo sebenarnya sangat wajar. Sebagai prajurit komando yang memiliki semangat esprit de corp yang tinggi, Prabowo pasti akan membela RS yang didzalimi. Jangankan RS, orang lain pun pasti dibela Prabowo bila mendapat perlakuan seperti RS. Masak ada seorang nenek-nenek, anggota tim kampanye dianiaya, Prabowo diam saja. Gak Prabowo banget.

    Masalahnya menjadi heboh ketika RS mengaku berbohong, dan Prabowo adalah seorang capres penentang inkumben. Para buzzer inkumben mengekploitasinya habis-habisan sebagai sebuah keuntungan politik (political advantage).
    Maklumlah mereka belakangan ini sangat tertekan. Mulai dari masalah ekonomi yang memburuk, rupiah terus melemah, dan blunder penanganan gempa di Sulteng. Kalau saja peristiwa ini terjadi bukan pada masa kampanye, dan Prabowo bukan capres, pasti ceritanya akan lain. Publik akan segera melupakannya.

    Peristiwa biasa

    Seorang tokoh berhasil dibohongi, apalagi oleh seseorang yang punya reputasi cukup bagus seperti RS, sebenarnya merupakan peristiwa biasa. Dari sudut yang netral kita bisa mendapat gambaran bahwa Prabowo adalah manusia yang polos. Bukan seorang politisi yang terbiasa hidup dengan kebohongan. Dia selalu melihat orang lain dengan cara positif (positive thinking).

    Kita barangkali belum lupa bagaimana Menteri Agama Said Agil Al Munawar berhasil meyakinkan Presiden Megawati bahwa di Istana Batu Tulis, Bogor  tersimpan banyak harta karun. Harta tersebut bisa untuk membayar utang negara. Said Agil diizinkan melakukan penggalian. Hartanya ketemu? Tentu saja tidak.
    Presiden SBY juga pernah terpedaya Joko Suprapto seorang pria asal Nganjuk, Jatim yang mengaku bisa mengubah air menjadi energi listrik. Dia menyebutnya sebagai terobosan teknologi bernama blue energy.

    Bagaimana dengan Presiden Jokowi? Ternyata  juga pernah menjadi korban kebohongan. Seorang remaja asal Banyuwangi, Jatim yang dikenal sebagai  Afi Nihaya Faradisa sempat diundang ke istana karena banyak disanjung sebagai penulis hebat. Afi bahkan sempat berselfi ria bersama Jokowi. Belakangan ketahuan tulisannya hasil plagiat.

    Pada masa Orde Baru Wapres Adam Malik juga terkecoh. Cut Zahara Pona seorang perempuan asal Aceh  mengaku bayi dalam kandungan bisa bicara dan mengaji. Kebohongan Cut Zahara terbongkar ketika coba dipertemukan dengan Presiden Soeharto. Ibu Tien Soeharto  curiga. Ketika digeledah, kedapatan ada tape recorder dibalik kain yang dikenakannya.

    Presiden Soekarno juga pernah dibohongi tukang becak dan seorang pelacur asal Tegal, yang mengaku sebagai Raja Idrus dan Ratu Markonah. Keduanya mengaku sebagai Raja dan Ratu Suku Anak Dalam dan bisa membantu pembebasan Irian Barat. Karena itu mereka diundang ke istana dan disambut secara resmi.

    Cerita tentang Gus Dur lain lagi. Tukang pijatnya bernama Suwondo berhasil menipu Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Badan Urusan Logistik (Bulog) dan membobol uang yayasan itu hingga Rp 35 miliar.

    Moral cerita yang bisa dipetik,  presiden maupun wakil presiden adalah manusia biasa. Begitu juga halnya dengan capres seperti Prabowo. Mereka bisa saja ditipu, maupun dibohongi. Yang tidak boleh itu,  capres apalagi presiden, berbohong. Presiden model begini secara moral tidak  bisa dipercaya dan tidak layak dipilih.
    I’m not upset that you lied to me, I’m upset that from now on I can’t believe you. -Freiderich Nietzsche.


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.

     

  • Fatwa Halal “Menjarah” dari Pemerintah

    Oleh : Hersubeno Arief

    “Pemimpin itu Din, bisnisnya mengambil keputusan. Kamu pasti pernah mendengar: Quick to see, quick to decide, quick to take action.” Presiden SBY Kepada Dino Pati Djalal dalam buku “Kamu Pasti Bisa.”

    Pernyataan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Dino Pati Djalal saat terjadi gempa dahsyat dan tsunami Aceh 2004 itu, penting untuk kembali kita renungkan. Bukan untuk membanding-bandingkan. Tapi untuk kita pelajari. Sebuah pelajaran manajemen pengambilan keputusan di saat genting. Itu adalah sebuah best practice dari SBY ketika menghadapi sebuah bencana dahsyat.

    Dua periode kepresidenan SBY, Indonesia mengalami sangat banyak bencana. Ada yang menghitung sampai 300 kali bencana. Mulai dari gempa bumi, banjir, longsor, gunung api meletus, sampai angin puting beliung. Tentu saja yang terdahsyat adalah gempa dan tsunami Aceh.

    Gempa yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 itu bahkan termasuk salah satu bencana terdahsyat di dunia. Selain Aceh, beberapa wilayah di Sumatera Utara juga terkena bencana. Sekitar 220.000 orang lebih meninggal dunia, jutaan rumah dan bangunan hancur. Pemerintah memperkirakan total kerusakan dan kerugian akibat bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara mencapai Rp 42,7 triliun. Jumlah ini mencapai 2,2 persen dari total produk domestik bruto Indonesia atau 97 persen PDB Aceh.

    Saat gempa terjadi, SBY dan rombongan tengah di Jayapura, Papua untuk merayakan Natal bersama. Tepat sebulan sebelumnya provinsi di ujung paling Timur itu juga diguncang gempa. Gempa  di Nabire. 32 orang tewas, dan ratusan rumah hancur.

    Kabar adanya gempa di Aceh hanya sayup-sayup diterima SBY. Hancur totalnya infrastruktur, termasuk alat komunikasi, membuat kepastian adanya gempa, dan dampak dari gempa tersebut lambat diterima. “Ini keadaan yang serius, dan bisa menjadi krisis nasional, oleh karena itu saya harus segera ke depan!” ujar SBY setelah mendapat keputusan kabar adanya gempa dan tsunami.

    Keputusan tegas SBY tidak bisa ditolak para stafnya. Padahal saat itu laporan kerusakan belum jelas. Bagaimana kondisi lapangan, apakah bandara bisa didarati dll, juga belum jelas.
    SBY terbang ribuan kilometer menembus dua zona waktu, dari ujung Timur menuju ujung Barat Indonesia. Karena menggunakan pesawat kecil, terpaksa harus mengisi bahan bakar di Makassar, Batam, dan Lhokseumawe.

    Pada hari kedua setelah gempa dan tsunami SBY sudah tiba di lokasi. Dia bahkan memutuskan untuk berkantor dan memimpin langsung operasi pemulihan.
    “Di tempat itulah saya lihat pertama kali Presiden mengeluarkan instruksi yang bersifat operasional untuk melakukan langkah-langkah tanggap darurat, “ tulis Dino. Intinya upaya penyelamatan jiwa penduduk, perawatan korban, SAR, dan bantuan pangan. Tampaknya nalurinya sebagai seorang jenderal mendorongnya mengeluarkan perintah-perintah cepat itu. “Semalaman beliau tidak tidur merencanakan strategi dan aksi penanganan bencana yang luar biasa ini. ”

    Soal kapasitas
    Sama seperti SBY, Presiden Jokowi juga tiba dua hari setelah gempa dan tsunami menerjang Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah. Gempa terjadi pada hari Jumat (28/9), Jokowi tiba dua Ahad (30/9) dengan menggunakan pesawat militer.
    Usai mendarat di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu, Jokowi langsung memimpin rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Panglima TNI dan Kapolri.

    Setelah ratas, Jokowi kemudian memberikan arahan kepada prajurit TNI di pelataran atau teras bandara. “Saya minta saudara-saudara semuanya siap untuk bekerja siang dan malam menyelesaikan yang berkaitan dengan evakuasi, siap?” kata Presiden.

    Jokowi tidak memutuskan tinggal dan berkantor di Palu. Mungkin Jokowi menilai situasinya tidak mengharuskan dia berada disana. Disamping itu gempa Palu, Sigi, dan Donggala tidak sedahsyat Aceh.

    Sampai disini apa yang dilakukan dan keputusan yang diambil Jokowi dan SBY sama. Cepat meninjau lokasi. Cepat memerintahkan penanganan gempa. Yang berbeda adalah pada pengambilan keputusan, dan aksi. Terutama apa yang dilakukan kalangan pembantu dekatnya.

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang tiba bersama Menko Polhukam Wiranto, dan Panglima TNI Hadi Tjahjono mengambil langkah cukup mengagetkan. Melihat keterbatasan logistik di lapangan Tjahjo mempersilakan warga untuk mengambil makanan di sejumlah mini market. “Pemerintah nanti yang bayar.”

    Pernyataan Tjahjo sangat jelas. Disiarkan semua tv nasional, media online, dan cetak. Rekaman pernyataannya bisa ditemukan di kanal youtube, dan tersebar di berbagai medsos.

    Dampak dari “fatwa” Tjahjo sangat terasa di lapangan. Warga segera menyerbu beberapa mini market, dan toko-toko yang menyediakan bahan makanan dan minuman. Tidak hanya berhenti pada toko makanan, dan minuman, warga juga menyerbu beberapa toko, toko hand phone, dan super market. Mereka tidak hanya mengambil bahan makanan, tapi juga berbagai alat elektronik.

    Sejumlah relawan yang membawa bantuan, dihadang warga, dan dijarah. Padahal terlihat lokasi di sekitar kejadian tidak terjadi bencana. Rumah mereka masih tegak berdiri.

    Situasi yang tidak menentu membuat warga  berbondong-bondong mencoba meninggalkan Palu. Mereka memenuhi bandara dan mencoba naik ke pesawat hercules militer yang membawa bantuan. Perpaduan antara kekhawatiran adanya gempa susulan, ketiadaan logistik, dan masalah keamanan, membuat warga khawatir.

    Mendapati situasi yang berkembang cepat dan tak terkendali, para petinggi negeri ini, mulai mengambil langkah “menyelamatkan diri.” Mendagri Tjahjo menyalahkan media, karena memelintir berita. Menurutnya dia tidak pernah mempersilakan warga mengambil makanan dan minuman.

    “Dalam rapat saya minta pemda untuk memfasilitasi beli minuman dan makanan di toko yang jual, berikan dulu kepada pengungsi dan yang dirawat di rumah sakit. Cari yang punya toko, dibeli dulu, dan saya minta pengawalan Satpol PP dan polisi, kemudian dibagikan makanan tersebut,” kata Tjahjo dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Minggu (30/9).

    “Penjarahan tidak ada. Jadi seluruh supermarket di sana itu dibuka untuk diserahkan pada masyarakat. Tidak ada penjarahan,” tegas Panglima TNI Hadi Tjahjono di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (30/9/2018

    Menko Polhukam Wiranto juga membantah ada penjarahan. “Saya sendiri baru lihat tadi malam, saya tiga hari di sana. Saya lihat langsung bahwa ada perbedaan antara penjarahan dan pengambilan barang dari toko terutama makanan dan minuman,” ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (1/10).

    Presiden Jokowi meminta agar masalah kecil tersebut tidak perlu dipersoalkan. Apalagi dalam kondisi darurat. Mungkin ada satu, dua peristiwa penjarahan, tapi itu merupakan kebaikan pemilik toko.”Ya mungkin hanya satu dua peristiwa, karena toko memberikan untuk membantu saudara-saudaranya. Jadi itu semuanya dalam proses membantu,” ujar Jokowi.

    Benarkah para pemilik toko ini membantu? Ketua Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyayangkan langkah dan keputusan Mendagri yang dinilainya arogan.
    “Pernyataan tersebut disampaikan tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan para pemilik usaha, manajemen ataupun Aprindo sebagai asosiasi pengusaha toko modern,” katanya.

    Keputusan pemerintah justru memberikan kesan tidak mendidik pada masyarakat. Selain itu, Roy menambahkan, pemerintah seolah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertindak di luar tata krama, moral, etika dan kurang berbudaya.

    Jelas sudah duduk persoalannya. Pemerintah harus membenahi manajemen penanganan bencananya. Sebagai negara yang berada dalam kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of fire) potensi Indonesia mengalami bencana ganda (multiple disasters) sangat besar. Selasa (2/10) gempa 6.2 skala richter melanda Sumba Timur, NTT. Donggala juga kembali diguncang gempa 5.3 skala richter.

    Tak ada gunanya saling menyalahkan. Apalagi menyalahkan media yang hanya mengutip pernyataan seorang pejabat tinggi. Seorang penulis AS John C Maxwell mengatakan “A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.”

     


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.
  • Jahatnya Framing Media Sandiaga Uno

    Oleh : Hersubeno Arief

    Sejumlah media online pekan lalu memberitakan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan diteriaki mahasiswa ketika mempromosikan Prabowo-Sandi. Peristiwa itu terjadi di Purwokerto, Jawa Tengah ketika cawapres Sandiaga Uno tampil sebagai pembicara pada seminar yang digelar di sebuah Hotel.

    Sandi berbagi tips bagaimana menjadi pengusaha pemula sukses, dihadapan ribuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Ruangan ball room hotel sangat padat. Mahasiswa yang datang membludag. Utamanya kalangan mahasiswi.

    Sudah bisa diduga berita adanya “teriakan” itu langsung digoreng. Politisi kubu pendukung inkumben ramai-ramai berkomentar. Uniknya berita semacam itu mendapat porsi pemberitaan besar, dan menjadi running issue. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang berada di Jakarta bahkan “mengaku” mendengarnya. “Ya soraknya sangat keras. Terdengar sampai Jakarta,” ujarnya.

    Hasto sebagai politisi menggunakan bahasa hiperbola. Membesar-besarkan fakta. Bagi sebagian besar mahasiswa yang hadir bahkan sama sekali tidak mendengar adanya teriakan. Mereka tenggelam dalam sebuah eforia. Seperti dalam setiap kunjungannya, Sandi selalu disambut histeria kalangan wanita. Utamanya emak-emak, apalagi remaja wanita. Calon emak-emak muda.

    Tapi histeria itu tak muncul di media massa mainstream. Di sejumlah media sosial kita bisa menyaksikan betapa Sandi disambut sangat antusias, bak bintang K-Pop. Jika Anda seorang pria dan sempat menyaksikan video tersebut, pasti sepakat bahwa Sandi tiba-tiba telah menjelma menjadi “ancaman dan bahaya laten, bagi semua pria!.”

    Apa sebenarnya yang sedang terjadi pada media kita, terutama media-media mainstream milik para taipan media? Dalam teori media inilah yang disebut sebagai framing, atau media framing.

    Mereka membingkai sebuah peristiwa, sesuai dengan cara pandang atau kepentingan politik tertentu. Bisa saja hal itu merupakan sikap politik wartawan secara pribadi, sikap pemilik media, atau titipan pihak tertentu. Titipan itu bisa langsung dari pemilik ke para pemimpin redaksi, editor. Atau jalurnya langsung ke wartawan di lapangan.

    Framing bukanlah kebohongan. Namun mereka mencoba membelokkan fakta secara halus. Caranya dengan memilih angle (sudut pandang) yang berbeda. Framing bisa dilakukan dengan cara menyeleksi berita mana yang mereka pilih, mana yang tidak. Menonjolkan unsur tertentu, menambahkan kata, bunyi, atau gambar tertentu. Tujuannya meniadakan, atau setidaknya mengaburkan informasi sebenarnya.

    Dalam kasus Zulhasan fakta bahwa Sandi disambut dengan gegap gempita, dan histeria diabaikan begitu saja. Mereka justru memilih angle adanya beberapa mahasiswa yang berteriak huu…

    Mereka bisa berargumentasi menganut jargon “Bila anjing menggigit manusia, itu bukan berita. Tapi bila manusia menggigit anjing. Itu baru berita.” Jadi kalau Sandi disambut secara histeria, itu biasa bukan berita. Memang begitulah Sandi adanya. Sebaliknya kalau ada yang berteriak huu… itu baru berita. ha….ha…ha…

    Framing sangat erat kaitannya dengan agenda setting. Sebuah pemilihan fakta yang disajikan kepada pembaca/pemirsa, sesuai dengan kebijakan redaksi (editoral policy). Jadi itu adalah sikap politik media tersebut.

    Sandi telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Karena itu dia menjadi sasaran framing, agenda setting lawan politiknya.

    Di Indonesia belakangan ini publik sudah mulai akrab dengan soal ini. Sampai-sampai ada sebuah stasiun televisi yang banyak dimusuhi, karena kebijakan redaksi. Mereka sering disebut memelintir berita.

    Dalam literatur media dan komunikasi, framing digambarkan sebagai sebuah fakta : seseorang yang sedang dikejar-kejar oleh orang lain yang membawa pisau. Namun karena kamera menangkap dengan angle tertentu, gambar yang sampai ke pemirsa, menjadi sebaliknya. Si terancam, menjadi pengancam. Korban menjadi pelaku. Itulah kira-kira yang kini sedang banyak terjadi.

    Penguasaan media pada suatu kelompok

    Bergabungnya sejumlah pemilik media ke kubu inkumben pada pilpres kali ini, semakin menunjukkan adanya kecenderungan kuat media membuat agenda setting dan framing.

    Berdasarkan media monitoring harian, sangat terlihat share atau porsi pemberitaan antara pasangan inkumben Vs Prabowo-Sandi sangat njomplang. Porsinya bisa mencapai 70-30%. Porsi pemberitaan tv, media online, dan cetak sepenuhnya dikuasai oleh inkumben. Sebaliknya di media sosial Prabowo-Sandi bisa mengimbangi inkumben, bahkan dalam beberapa isu jauh lebih kuat.

    Ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan hal ini.

    Pertama, sebagai inkumben, utamanya Jokowi sangat leluasa muncul di media. Jokowi bisa menggunakan semua aktivitas kenegaraan untuk selalu muncul dan mendapat liputan media. Semakin banyak kegiatan pemerintah, termasuk mengunjungi tempat bencana, maka peluang Jokowi muncul di media, semakin besar. Ingat bagaimana Jokowi tampil dalam siaran langsung penutupan Asian Games 2018 dari lokasi bencana di Lombok. Sungguh dramatis.

    Kedua, bergabungnya para pemilik media di kubu inkumben, jelas sangat mempengaruhi kebijakan redaksional. Mereka all out mendukung inkumben melalui media masing-masing. Para pemilik media ini melihat historinya, ada yang benar-benar memang mendukung karena kalkulasi politik. Tapi banyak diantaranya yang terpaksa mendukung karena terbelit kasus. Politik sandera. Siapa saja mereka? Silakan di-googling, datanya banyak tersedia.

    Ketiga adanya kebijakan black out terhadap beberapa berita yang dinilai merugikan pemerintah, atau memihak oposisi. Contohnya adalah minimnya liputan aksi unjuk rasa mahasiswa, dan editing video pengeroyokan supporter Persija yang disisipi kalimat tauhid. Berita menarik itu tidak kita temukan di media mainstream. Kalau toh mereka akhirnya mereka menulis, atau menayangkan, beritanya  sudah  di-framing. Angle-nya menguntungkan pemerintah, atau kubu pendukung pemerintah.

    Keempat, beberapa media yang mencoba bersikap seimbang mendapat tekanan. Contoh paling nyata adalah beberapa kali gagal tayangnya program ILC di TV One. Program yang dipandu wartawan senior Karni Ilyas ini memang sering memilih topik yang dinilai sensitif oleh penguasa.

    Kelima, media buying, membeli halaman atau slot tayangan televisi. Dengan kekuatan sumberdaya keuangannya, inkumben bisa leluasa membeli halaman, dan slot tayangan. Kemewahan semacam itu tidak dimiliki oleh kubu oposisi.

    Keenam, penggalangan wartawan di lapangan. Sudah menjadi rahasia umum, sebagian wartawan di lapangan bisa digalang, diarahkan untuk hanya memberitakan sesuai dengan kepentingan pemesan.

    Tidak semua wartawan seperti ini. Masih banyak yang idealis. Namun mereka sering terpentok dengan kebijakan redaksi yang memihak.

    Dengan kondisi media seperti itu, memang agak sulit bagi pasangan Prabowo-Sandi bersaing secara fair dan seimbang dengan inkumben. Andalan pasangan Prabowo-Sandi saat ini selain medsos, juga pada media-media non mainstream.

    Hanya saja yang perlu dicatat, media sosial adalah fenomena perkotaan. Sementara untuk pedesaan, televisi tetap yang paling kuat penetrasinya. Hal itu menjelaskan mengapa dukungan inkumben sangat kuat di kalangan pedesaan. Sementara di kalangan perkotaan, terdidik, dan kritis sangat lemah.

    Sudah waktunya otoritas yang berwenang turun tangan mengatasi ketidakadilan ini. KPU dan Bawaslu harus bekerja sama dengan Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), asosiasi media dan wartawan harus membuat regulasi. Pertandingan yang tidak seimbang ini bila dibiarkan akan memunculkan ketidak adilan. Demokrasi yang bersih dan jujur sangat jauh dari kenyataan.

    Menyadari betapa  dahsyatnya kekuatan media, vokalis The Doors Jim Morrison sampai menyatakan : Whoever controls media, controls the mind.

    Dengan menguasai media, inkumben pasti berpikir mereka telah berhasil mengontrol pikiran dan pilihan publik.


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.
  • ”Hantu” Film G30S/PKI yang Begitu Ditakuti?

    Oleh : Hersubeno Arief

    Cuitan Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas tentang gagalnya stasiun tv berita itu memutar film G30S/PKI membuka sebuah fakta : Ada yang panik, khawatir, bahkan takut dengan penayangan film besutan sineas (Alm) Arifin C Noer itu. Film itu tampaknya sudah menjadi hantu bagi rezim penguasa.

    Melalui akunnya @Karniilyas, Kamis (27/9) menyampaikan sebuah permintaan maaf. “Awalnya kami memang berniat menayangkan film G.30.S/PKI. Tapi sayang tahun ini kami sudah tidak memiliki hak tayang film itu. Copy rights film itu sudah dibeli lebih dulu oleh perusahaan pemilik SCTV dan Indosiar dari Perusahaan Film Negara (PFN). Mohon maaf.”

    Cuitan Karni langsung mendapat tanggapan yang cukup ramai. Salah satunya dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) “Bila benar copy rights film G30S PKI, sudah dibeli olh @SCTV_ & @IndosiarID lantas apa nggak bisa TVOne bekerjasama dg mrk,tayangkn film yg tahun lalu pun pak @jokowi ikut nobar bersama Panglima TNI? Kecuali kalau film itu mrk beli unt tak boleh ditayangkn lagi, olh siapapun jg?,” tanya HNW.

    Isu ini langsung bergerak menjadi bola liar. Maklumlah rencana penayangan film tersebut memang tengah banyak ditunggu. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo melalui akunnya @Nurmantyo_Gatot sudah jauh hari mengingatkan pentingnya penayangan film G30S/PKI. Melalui film tersebut bangsa Indonesia dapat tetap diingatkan bahaya laten komunisme. “Kalau KSAD tdk berani memerintahkan nonton bareng film G-30S/PKI, bgaimana mau mimpin prajurit pemberani & jagoan2 spt Kostrad, Kopassus, & semua prajurit TNI AD. Kok KSAD-nya penakut… ya sudah pantas lepas pangkat.”

    Gatot menambahkan “Ingat! Tdk ada hukuman mati utk perintah nonton bareng.Paling copot jabatan, bukan copot nyawa. Kalau takut, pulang kampung saja.”

    Soal nonton bareng (Nobar) Film G30S/PKI tahun lalu juga menimbulkan kehebohan. Gatot saat itu masih menjabat Panglima TNI memerintahkan seluruh satuan TNI menggelar nonton bareng. Gatot menyatakan pemutaran film tersebut sangat penting untuk mengingatkan kalangan prajurit TNI tentang bahaya kebangkitan PKI. Politisi PDIP kompak menolak pemutaran film tersebut. Effendi Simbolon menilai pemutaran tersebut punya muatan politis. Sementara Presiden Jokowi tidak menjawab tegas setuju atau menolak. Dia hanya menyatakan film tersebut perlu direvisi dan disesuaikan dengan versi yang lebih kekinian.

    Wajar bila politisi PDIP seperti kebakaran jenggot. Partai tersebut selama ini banyak dituding sangat dekat dan menampung sejumlah anak keturunan PKI. Kebetulan pula salah satu anggota DPR dari PDIP Ribka Tjiptaning secara terbuka mengakuinya. Dia pernah menulis sebuah buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI,” dan “Anak PKI Masuk Parlemen.”

    Selain Ribka, Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Ma’arif menyebut Budiman Sudjatmiko dan Rieke Diah Pitaloka adalah dua anggota parlemen dari PDIP  terindikasi “kiri.” Sebelum bergabung dengan PDIP, Budiman adalah aktivis dan pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD). Pada masa Orde Baru PRD dibubarkan pemerintah, dan aktivisnya dipenjara. Rieke yang terkenal dengan perannya sebagai “Oneng” dalam film Bajaj Bajuri disebut pernah membuat reuni anak-anak PKI di Banyuwangi, Jatim.

    Di tengah pro kontra tersebut, sehari sebelum penayangan film G30S/PKI SMRC mempublikasikan sebuah hasil survei. Hasilnya cukup menarik. 86,8% responden mengaku tidak setuju soal adanya isu kebangkitan PKI. Sisanya, 12,6%, menjawab setuju isu PKI bangkit, dan 0,6% tidak tahu atau tidak menjawab.

    SMRC juga menyebut bahwa isu kebangkitan PKI dimotori oleh para pendukung Prabowo pada Pilpres 2014. Mayoritas adalah pendukung PKS.
    Melihat posisi SMRC yang sangat terlihat mendukung rezim Jokowi, survei itu dicurigai sebagai pesanan. Targetnya untuk mengaborsi isu kebangkitan PKI. Namun publikasi survei itu ternyata tidak cukup meyakinkan Jokowi. Secara mengejutkan Jokowi memutuskan ikut Nobar di Markas Korem Suryakecana Bogor. Mengenakan jaket merah, Jokowi duduk lesehan bersama para perwira militer, prajurit, dan masyarakat. Jokowi bahkan bertahan menonton film berdurasi hampir 4 jam itu sampai selesai.

    Masih sangat digemari
    Kembali ke soal TV One, penayangan film G30S/PKI tahun lalu ternyata sukses besar. Jumlah penontonnya super tinggi. Dari pantauan lembaga riset media Nielsen TVR /share penonton rata-rata 4.0%/32.2%. Rating/share tertinggi bahkan mencapai 4.7%/39.3%. Untuk mudahnya share menggambarkan jumlah penonton pada sebuah TV. Jadi pada saat penayangan film itu, TV One ditonton oleh 32.2% dari total semua penonton televisi di Indonesia. Jumlah tersebut sangat dahsyat, apalagi durasi filmnya hampir 4 jam.
    Sebagai pembanding pembukaan Asian Games 2018 yang gegap gempita beberapa waktu lalu menghasilkan TVR 14%/57.2%. Namun jumlah tersebut merupakan total dari 11 stasiun tv yang menyiarkan secara serentak.

    TVR/share film G30S/PKI juga mengalahkan sejumlah sinetron kejar tayang di beberapa stasiun tv lainnya. Sinetron Anak Langit di SCTV yang dinobatkan sebagai salah satu sinetron terlaris 2017 TVR/share tertingginya “hanya” 4,3/19,4%. ILC sebagai program terpopuler di TV One TVR/share tertinggi tercatat 3,9%/18.1% yakni saat menayangkan episode “Aksi Damai 411.” Saat itu yang menjadi sumber antara lain Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, dan Aa Gym.

    Dengan melihat data-data jumlah penonton tersebut sangat wajar bila banyak yang khawatir dengan penayangan film G30S/PKI. Tidak seperti framing yang coba dibangun oleh Lembaga Survei SMRC, jumlah penonton itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat mendukung penayangannya, dan kekhawatiran akan kebangkitan PKI masih sangat besar.

    Besarnya penonton juga menjelaskan dari sisi bisnis, pemutaran film ini akan sangat menguntungkan. TVR/share yang tinggi dipastikan akan mendatangkan para pengiklan. Pundi-pundi stasiun tv akan membengkak.

    Menjadi pertanyaan besar mengapa ketika ribut-ribut TV One tidak menayangkan, tiba-tiba sehari kemudian Emtek yang menjadi induk SCTV dan Indosiar mengembalikan hak siarnya ke PFN sebagai pemegang hak cipta?

    Benarkah seperti kecurigaan Hidayat Nur Wahid bahwa Emtek membeli hak siarnya agar stasiun televisi lainnya, terutama TV One tidak bisa menayangkan? Bila ini benar, sangat beralasan adanya kecurigaan bahwa pemerintah sangat khawatir dengan penayangannya. Secara halus mereka menggunakan tangan Emtek untuk menghalangi hak publik menontonnya? Dugaan lain, secara bisnis Emtek melihat adanya potensi bisnis besar. Mereka bergerak cepat membeli hak siarnya. Namun karena adanya tekanan, mereka mundur teratur.

    Inilah pemberangusan media gaya baru. Bergabungnya para pemilik media besar —secara sadar, maupun terpaksa—ke kubu inkumben pada pilpres kali ini menjadikan opini publik menjadi tidak berimbang. Harusnya Dewan Pers, KPI, maupun para pegiat kebebasan pers mempersoalkannya.

    Mari kita tunggu apakah TV One jadi menayangkan film G30S/PKI seperti cuitan Karni Ilyas Jumat (28/9) kemarin? Atau nasibnya sama seperti program ILC yang berkali-kali menghilang dari layar. Seandainya karena satu dan lain hal, termasuk karena tekanan, TV One batal menayangkan, publik tak perlu khawatir. Partai koalisi Prabowo-Sandi akan menggelar Nobar di seluruh Indonesia. Partai Berkarya besutan keluarga Cendana juga sudah mengabarkan akan menggelar Nobar di Pusat Perfilman Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta.

    Selamat menonton. Film G30S/PKI bukanlah film horor yang harus ditakuti. Yang lebih menakutkan bila PKI atau setidaknya semangat seperti PKI yang memusuhi ulama dan umat beragama bangkit kembali. end


    Lisensi

    Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan
    Atribusi-Berbagi Serupa Creative Commons.Diizinkan untuk mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi situs ini, selama menyertakan tautan sumber (URL) di manapun tempatnya, baik dalam bentuk tautan hidup maupun tautan mati.
Translate »
Close